Wapres RI Jusuf Kalla Hadiri Pembukaan Temu Administrator Muda Indonesia di Kampus UNPAD

Mitrapolisi/

SUMEDANG- Jabar H. Ahmad Heryawan Mendampingi Wakil Presiden RI Muhammad Yusuf Kalla pada acara Pembukaan Temu Administrator Muda Indonesia di Bale Sawala Kampus UNPAD Jatinangor Kabupaten Sumedang, Senin 24 Okt 2016. Nampak mendampingi juga Menteri PAN RB Asman Abnur.

Wakil Presiden RI, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah saat ini bukan lagi menekankan pada faktor kekuasaan dalam menjalankan proses pemerintahan. Adanya otonomi daerah seharusnya mendorong pemerintah daerah bertindak memotivasi hingga memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan wilayahnya.

 “Negara maju yaitu ketika pemerintah mampu memotivasi, mendorong kreativitas, dan mendidik masyarakatnya,” ujar Wapres saat membuka acara “Seminar Nasional dan Temu Administrator Muda Indonesia” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Senin (24/10).

Acara ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Administrator Muda Indonesia (AdMI). Pada tahun ini, acara ini digelar oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Unpad. Sebanyak 30 delegasi dari perguruan tinggi se-Indonesia yang tergabung dalam AdMI mengikuti kegiatan ini.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Asman Abnur, M.Si., Gubernur Jawa Barat, Ir. Ahmad Heryawan, Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, serta segenap pimpinan di lingkungan Unpad.

Wapres mengatakan, otonomi daerah seharusnya bisa mendorong lahirnya rasa ketergantungan (interdependensi) antar masyarakat di beberapa wilayah. Upaya interdependensi diharapkan dapat membangun sinergi kuat antar wilayah.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, otonomi daerah merupakan hasil perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik (terpusat). Melalui otonomi daerah, tugas pemerintah daerah semakin meluas. Namun, di sisi lain, kekuasaan yang diberikan lebih sedikit. Untuk itu, inisiatif masyarakat harus lebih ditingkatkan melalui peran aktif Gubernur dan unsur daerah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.