Gubernur Ngamumule Lembur 6, Aher Blusukan Ke Gunung Sindur

Mitrapolisi/  KAB BOGOR - Dalam upaya mewujudkan kemandirian desa menuju desa emas, Pemprov Jawa Barat kembali menggelar program Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) yang ditahun keenamnya ini Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dipilih menjadi desa yang dicanangkan sebagai desa emas.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) didampingi Sekda Kabupaten Bogor, Wakapolda Jabar dan unsur FKPD lainnya blusukan di desa Pabuaran dan beberapa desa lainnya di Kecamatan gunung sindur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten.

"Ini kan acara yang mengajak kita untuk apruk-aprukan atau blusukan ke kampung-kampung. Alhamdulillah kita sudah blusukan di perkampungan di Gunung Sindur, desa Pabuaran dan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten," kata Aher.

Di Pabuaran, Aher bertemu langsung dengan para kepala desa dan berbincang langsung dengan masyarakat. Sekaligus juga meninjau peternakan bebek yang punya potensi ekonomi tinggi untuk dikelola.

"Tadi melihat pemberdayaan ekonomi yaitu pemberdayaan bebek yang punya potensi sangat kuat karena dikelola secara modern dan melibatkan banyak masyarakat, ini harus kita dukung. Lalu ada sekolah unggulan juga," ujarnya.

GNL merupakan program Pemprov Jabar dalam memajukan pembangunan di pedesaan. Dengan berkunjung ke desa-desa, GNL bertujuan untuk mengokohkan program-program pedesaan baik program desa yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Penetapan desa Pabuaran menjadi lokasi GNL 6 ini karena selain memiliki potensi menjadi desa industri, desa tesebut juga merupakan desa terluar yang berbatasan langsung dengan provinsi Banten. Dengan penduduk desa yang heterogen dalam hal etnis, suku dan agama, Pabaruan juga menjadi pilot project desa emas di Jabar bersama 19 desa lainnya.

"Pabuaran ini masuk dalam kategori pembangunan desa emas dan keberhasilannya akan terus kita pantau karena kalau desa emasnya berhasil maka di tahun-tahun kedepan desa emas yang lain akan kita gulirkan, sehingga secara perlahan tapi pasti membangun dari pinggiran sebagaimana amanat nawacita akan tercapai," ujar Aher.

Dalam kesempatan tersebut, Aher meresmikan kantor desa baru dan pengelolaan BUMDes.

Aher pun sempat menyinggung soal kembali rusaknya ruas jalan provinsi akibat sering dilintasi oleh truk bertonase besar yang mengangkut batu dan pasir di wilayah Gunung Sindur. Padahal Pemprov Jabar telah mengeluarkan dana hingga ratusan Milyar untuk perbaikan jalan tersebut. Untuk itu Aher mengajak kepada semua pihak khususnya pengusaha tambang agar terlibat langsung dalam penataan jalan.

"Kan para pengusaha mendapatkan keuntungan dari menjual pasir dan batu disini, wajar kan kalau keuntungannya digunakan sebagiannya untuk membangun jalan yang kokoh dan handal, karena selama ini pemerintah membangun terus kan kemudian pengusaha merusaknya maka harus ada unsur pertanggung jawabannya," tegasnya.

Ketua tim GNL 6, Afriandi menuturkan, dalam kegiatan tersebut dihasilkan catatan penting yang harus ditindak lanjuti. Diantaranya penetapan dan penegasan batas desa, penataan ruang dan penggalian potensi desa, administrasi keuangan dan kependudukan serta peningkatan layanan kesehatan.

"Masih banyak tantangan untuk mewujudkan desa emas ini kami dan desa emas bisa dihasilkan oleh kecamatan emas yang dibangun oleh kabupaten emas dan didukung pula oleh provinsi emas," tutur Afriandi.

Dikatakannya, setelah GNL 6 ini, awal bulan Desember 2017 mendatang akan dilaksanakan Jambore Desa (Jade), yaitu sebuah wadah untuk menghadirkan seluruh kepala desa se-Jabar yang berjumlah 5312 dan lurah sebanyak 644 orang di Cikarang Kabupaten Bekasi.

"Jadi ini pertama kalinya digelar yang dikaitkan dengan pelaporan para Kades dalam penggunaan Bankeu infrastruktur pedesaan dari tahun 2014-2017 secara langsung," ujarnya.

Di dalam jambore tersebut akan ada kegiatan dialog spesial, kompetisi antar Kades, pameran dan apresiasi seni budaya.

Aher Hitung-Hitungan Tipping Fee Legok Nangka Bersama Bupati/Walikota

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta dukungan penuh pemerintah Kabupaten/Kota se-Bandung Raya, dalam memaksimalkan pemanfaatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

Masing-masing daerah itu diantaranya yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.

"Peradaban manusia yang maju adalah bisa mengatasi masalah sampah, jangan sampai mengirit pada masalah yang penting karena ini untuk kepentingan masyarakat luas," kata Gubernur Ahmad Heryawan, usai Rapat Koordinasi terkait TPPAS Legok Nangka, yang dihadiri bupati/walikota, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (06 /11/17).

Aher mengungkapkan, dalam mengatasai permasalahan pengolahan sampah memang memerlukan anggaran yang cukup tinggi.

Ia juga menuturkan bahwa terkait pengelolaan sampah, sebenarnya adalah kewajiban Kabupaten Kota. Namun, Pemprov Jawa Barat, demi kepentingan bersama, membuat TPPAS di Legok Nangka, dan ikut menyumbang tipping fee-nya.

"Nggak apa-apa, ini untuk kepentingan bersama," kata Aher.

Kemudian, terkait kewajiban pembayaran tipping-fee oleh Kabupaten/Kota. Aher menawarkan solusi dengan memaksimalkan pengelolan retribusi sampah dari masyarakat di daerah masing-masing.

"Memang tipping fee-nya mahal. Kan bisa pengelolaan retribusinya bisa dimaksimalkan. Contohnya, masyarakat yang kaya di komplek perumahan mewah kan bisa retribusinya ditarik Rp 250 ribu, masa perumahan mewah retribusi masih Rp. 25 ribuan, kalau masyarakat biasa cukuplah Rp 10 -20 ribu, itu salah satu contohnya," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyanggupi menutupi Tipping Fee sebesar 30 persen untuk pengelolaan sampah tersebut. Adapun sisa Tipping Fee akan dibebankan kepada masing-masing kepala daerah yang ikut memanfaatkan TPPAS yang berlokasi di Nagreg, Kabupaten Bandung itu.

Saat ini Aher mengaku, pihaknya tengah mencari sejumlah alternatif pembiayaan, salah satunya dengan mencarikan investor yang mau menanamkan modalnya dalam hal pengelolaan sampah.

Sementara terkait infrastruktur untuk mendukung TPPAS sudah berjalan, lahan yang diperlukan pun sudah seluruhnya dibebaskan. Untuk diketahui, tempat pengelolaan sampah waste to energy dengan kapasitas 1.800 ton per hari tersebut menelan anggaran lebih dari Rp 3,1 triliun dengan luas lahan yang telah disiapkan Pemprov Jabar seluas 75 hektare.

Adapun hasil perhitungan konsultan PWC pada 9 oktober 2017 menghasilkan ringkasan pembiayaan rasionalisasi tipping fee sebesar Rp 386.000 per ton. Besaran tersebut berdasarkan penghitungan capital expenditure Rp 2,6 triliun, suku bunga 10 persen, rasio ekuitas 70 persen (pinjaman) : 30 persen (dana sendiri), model dan masa kerjasama BOT 20 tahun dan IRR 15 persen (umum untuk infrastruktur di Indonesia).

"Besaran tipping fee itu Rp 386 ribu per ton. Itu HPS (hasil perhitungan sendiri). Respon pasar waste to energy untuk tipping fee berkisar antara USD 20/40 perton (sekitar Rp 270 ribu - 540 ribu per ton). Nantinya, besaran tipping fee ditentukan oleh hasil lelang investasi dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," kata Aher.

Dengan perhitungan itu, nantinya Pemprov akan membayar 30 persen dikali total volume kab/kota dikali 365 hari. Sedangkan masing-masing Kab/kota harus membayar dari penghitungan total volume sampah di kab/kota masing-masing dikali 70 persen dikali 365 hari.

"Dengan perhitungan tersebut, menjadi sangat penting untuk kemudian di informasikan kepada calon investor agar dalam pembiayaannya dapat cepat terealisasi," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Anang Sudarna, mengatakan pihaknya menargetkan proyek ini akan mulai dilelangkan pada November ini.

"Bulan ini lelang, April penunjukan pemenang. Juni kontrak. Itu target kami. Untuk penghitungan tadi tipping fee yang sebesar Rp 386 ribu per ton ada kemungkinan berkurang. Bisa saja ada investor yang menawarkan harga di bawah itu," katanya.

Delapan Raperda Jabar 2017 Terus Digodog

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Sebagai tindak lanjut dari kepu tusan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang pene tapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, telah diusulkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas pada kuartal II/III berdasarkan Surat Nomor 188.34/4187/Hukham tertanggal 5 September 2017. Namun, yang disetujui untuk dibahas pada kuartal III hanya delapan Raperda.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada rapat Paripurna DPRD Jabar dengan menyampaikan Nota Pengantar Delapan Raperda Jabar, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Jabar, Senin (06/11/2017). Antara lain, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi daerah. Kedua, Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi.

Ketiga, Raperda tentang kekayaan intelektual. Keempat, Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Disusul Raperda tentang rencana pembangunan industri provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

"Lalu ada Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi Jawa barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat," kata Aher.

Kemudian ada pula Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi Jawa barat pada PT Jasa Sarana. Terakhir, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada perseroan terbatas properti wisata Jabar (perusahaan perseroan daerah).

"Kedelapan Raperda tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan, uji publik, serta telah dilengkapi dengan Naskah Akademik," jelas Aher.

Kini, ungkap Aher, Raperda tersebut terus Digodog agar lebih matang dan mantap lagi untuk diterbitkan..

Menpan RB: Kami Butuh SDM Pariwisata

Mitrapolisi/ BANDUNG -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengakui, saat ini membutuhkan pegawai negeri sipil yang memiliki latar belakang bidang kepariwisataan.

Hal itu Ia katakan usai memberikan sambutan di acara wisuda pascasarjana, sarjana, diploma IV dan III Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) NHI Bandung, Senin (06/11/2017). Hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mendampingi Menpan RB RI.

"Lulusan kepariwisataan seperti di STP ini sangat kita butuhkan khususnya vokasionalnya, karena keahlian inilah yang nanti membuat kita lebih maju lagi," kata Asman.

Asman mengungkapkan, banyaknya destinasi wisata di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang betul-betul menguasai ilmu kepariwisataan dalam mengelola objek wisata tersebut.

"Sekarang posisi kita kan banyak destinasi wisata yang kita ciptakan tapi di industri pariwisata yang lokal misalnya danau toba kita sangat membutuhkan orang yang mengelola pariwisata disitu," ungkapnya.

Asman melanjutkan, di pemerintah daerah pun khususnya pada dinas pariwisata dan kebudayaan masih banyak PNS yang tidak memiliki latar belakang kepariwisataan.

"Bahkan PNS seperi di Pemprov, Pemkab dan Pemkot masih banyak pegawai yang tidak memiliki latar belakang pariwisata, sementara target pariwisata kita harus tinggi, nah PNS pun kita butuhkan lulusan STP ini," tutur Asman.

Senada dengan Menpan RB, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengajak kepada para lulusan STP Bandung untuk berkontribusi memajukan dan mengelola kepariwisataan di Jabar.

"Saya mengajak kepada lulusan STP Bandung ini untuk mengembangkan potensi wisata di Jabar," ujarnya.

Wagub mengatakan Jawa Barat saat ini memiliki daya tarik baru untuk ditawarkan kepada calon wisatawan yaitu kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang tahun depan akan berpredikat Unesco Global Geopark.

"Kemudian situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur. Kami juga sedang mempersipakan wisata halal ditahap awal ini ada di Bogor dan Bandung," terangnya.

Wagub mendorong adanya investasi di bidang industri wisata di berbagai daerah di Jabar. Oleh karena itu Ia berharap kepada Kementerian Pariwisata, para pelaku industri wisata dan perguruan tinggi pariwisata untuk memperkuat posisi tawar Jabar sebagai salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia sehingga dapat memberikan multi player efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata merupakan sektor sangat penting sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi sekaligus berperan sebagai sumber utama pendapatan negara. Data dari Bank Indonesia tahun 2016 menyebutkan, di Jabar kontribusi pariwisata terhadap ekonomi dalam sektor perdagangan, akomodasi dan restoran mencapai Rp 33 Triliun. Bahkan secara nasional pariwisata menyumbang devisa terbesar setelah sektor Migas, batubara dan kelapa sawit mengalami penurunan.

"Semoga STP Bandung sebagai sekolah pariwisata tertua se-Asia Pasifik terus menjadi terdepan dalam mengembangkan SDM pariwisata yang berdaya saing global sekaligus berjiwa enterpreneur serta mampu berperan aktif sebagai motor penggerak sekaligus ujung tombak pembangunan bidang kepariwisataan," harap Wagub.

Motivasi Petani, HKTI Gelar 'Syukur Panen' di Indramayu

Mitrapolisi/ BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima kunjungan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko, di Ruang Kerja Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate Bandung, Senin (06/11/17).

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan pertemuannya dengan Ketua HKTI adalah terkait penyelenggaraan "Syukur Panen" di Indramayu, Jawa Barat, yang rencananya akan dihelat di Minggu ke -3 bulan ini. Kegiatan ini juga akan diawali dengan panen perdana di kawasan pertanian Kecamatan Sukra, Indramayu.

Aher menambahkan, kegiatan 'syukur panen' yang diinisiasi HKTI, diselenggarakan untuk memotivasi petani lainnya yang sebagian mengalami gagal panen pada musim ini.

"Akan ada acara panen raya yang dirayakan dalam bentuk syukuran. Kemudian menghadirkan petani dalam jumlah yang besar. Kegiatan ini diinisiasi HKTI bekerjasama dengan Kementan, Pemrov Jabar, dan kabupaten Indramayu," jelas Gubernur Ahmad Heryawan.

 Terkait isu gagal panen yang terjadi pada tahun ini kata Aher, adalah salah satunya dikarenakan serangan hama secara masif, yang meluas di hampir semua daerah sentra pertanian di Indonesia. Selain serangan hama, kekeringan juga melanda pertanian tahun ini.

"Kekeringan tahun 2017 saat ini melanda sekitar 3400 hektar lahan pertanian di Jawa Barat, dan hanya 139 hektar yang mengalami gagal panen atau puso," katanya.

 Oleh karena itu, terkait persoalan hama, Aher mengimbau kepada para petani supaya bisa mengembalikan kondisi tanah dengan tidak menggunakan pupuk, apalagi pestisida secara berlebihan.

"Jadi, tanah harus dikembalikan lagi pada kondisi sebelumnya yang subur," tambah Aher.

Ketua HKTI Moeldoko, menjelaskan bahwa ada kurang lebih 3000-4000 hektare masyarakat akan panen raya di kecamatan Sukra Indramayu. Mantan Panglima Jenderal TNI ini juga menyebutkan, kegiatan syukur panen tersebut juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Rencananya presiden akan kita undang untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka syukur panen, dan Gubernur sebagai tuan rumah dan juga Mentan," jelasnya.

Sehingga seluruh komponen Pemerintahan akan bersama-sama dalam mensukseskan kegiatan panen raya tersebut.

 Terkait Isu gagal panen, Moeldoko mengatakan HKTI akan berupaya membantu mengatasi berbagai permasalahan petani. Salah satunya dengan membuka klinik pertanian bagi petani.

Ia menyebutkan petani akan memperoleh pemahaman bagaimana meningkatkan produksinya melalui intensifikasi.

"Kami juga terus berupaya meningkatkan produksivitas petani," katanya.

 

 

 

Sabtu Besok, Tol Becakayu Resmi Beroperasi

Mitrapolisi/ BEKASI -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mendampingi  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada peresmian Jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Jumat (03/11/2017). Tol ini pun beroperasi mulai besok, Sabtu (04/11/2017).

"Becakayu sudah bisa dipakai, panjangnya 8 kilometer," jelas Jokowi saat acara peresmian, di ruas Tol Becakayu.

Jalan Tol Becakayu dirancang sepanjang 21,04 kilometer. Seksi I menghubungkan Kasablanka-Jaka Sampurna memiliki panjang 11 kilometer. Sementara, Seksi II yang menghubungkan wilayah Jaka Sampurna-Duren Jaya didesain sepanjang 10,04 kilometer.

Adapun jalan tol Becakayu yang kini siap beroprasi yakni Seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu-Pangkalan Jati dan Seksi 1C yang menghubungkan Pangkalan Jati-Jaka Sampurna.

"Kita tahu bahwa jalan tol Becakayu ini sudah mangkrak 21 tahun. Karena SPK (surat perintah kerja) itu sudah diberikan tahun 1996," tambah Jokowi.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan beroperasinya Becakayu menambah opsi atau pilihan jalur bagi masyarakat yang hendak mengakses daerah Bekasi, Cawang, hingga Kampung Melayu.

"Tentu diharapkan tol ini juga mengurangi kemacetan, mengurangi volume kendaraan di sejumlah titik rawan macet, pada jam-jam sibuk. Kalau sudah ada becakayu kan masyarakat bertambah lagi pilihan jalannya," Timpalnya.

Maka membaiknya aksesibilitas transportasi berkat hadirnya Becakayu, Ia harapkan dapat mempercepat gerak orang dan barang. Sehingga berefek positif pada perekonomian masyarakat.

Hadir pada acara peresmian Becakayu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan sejumlah pimpinan PT Waskita Karya

Demiz: Degung Harus Berkolaborasi Dengan Seni Modern

Mitrapolisi/ BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) menuturkan, seni degung klasik harus berkolaborasi dengan seni modern yang mengedepankan sentuhan krearifitas dan teknologi.

Hal ini merupakan salah satu cara mengembangkan seni tradisi sunda khususunya degung agar menjadi karya pertunjukan menarik dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat bahkan menjadi kekuatan ekonomi baru.

"Kedepannya kolaborasi kreatif antara degung klasik dengan seni modern yang mengedepankan sentuhan kreatifitas dan teknologi bisa menjadi jalan tengah bagi pengembangan seni degung sehingga dapat menjadi karya seni pertunjukan yang sangat menarik bahkan akan menjadi kekuatan ekonomi baru untuk lebih mendapatkan apresiasi tinggi dari khalayak," tutur Demiz saat membuka Pasanggiri Seni Degung Tingkat SMU/ SMK se-Jabar Piala R.A.A Wiranatakusuma, di Gedung Rumentang Siang Bandung, Sabtu (04/11/17).

Demiz mengungkapkan, pada kurun waktu tahun 1950-1960 seni degung mengalami perkembangan pesat bahkan dapat dikatakan sebagai masa keemasan yang selalu tampil di acara pemerintahan dan perayaan di masyarakat. Saat itu muncul seniman sunda yang memiliki andil besar dalam perjalanan seni degung yaitu Raden Arya Adipati Wiranatakusuma ke-5 yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bandung.

"Lalu muncul tokoh-tokoh populer saat itu seperti Encar Carmedi, Djuju Sain dan lainnya dengan lagu yang ditampilkan berjudul Pajajaran, Gelatik Mangut, Bima mobos. Apa ada yang masih ingat lagu-lagunya?" tanya Demiz dihadapan peserta.

Di era tahun 1980-1990 seni degung berkembang menjadi degung kawih yang juga melahirkan seniman terpopuler Nani Suratno yang kini karya-karya masih diperdengarkan dan dimainkan.

Keprihatinan Demiz muncul seiring berkembangnya musik modern. Seni degung mengalami penurunan atau meredup bahkan saat ini sulit menemukan generasi muda yang menekuni seni dagung dan jarang juga ditampilkan di panggung rakyat karena kalah pamor dengan seni modern yang tumbuh subur.

"Tapi hari ini saya melihat semangat generasi muda hadir disini dalam pasanggiri degung. Ini menunjukan adanya upaya melestarikan seni degung di kalangan generasi muda," ujarnya.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti disini karena melihat antusiasme yang luar biasa jadi ini harus diteruskan," tambah Demiz.

Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya Jabar Denny Yusuf selaku penyelenggara mengatakan, Pasanggiri Seni Degung Tingkat SMU/ SMK se-Jabar ini digelar dalam upaya melestarikan seni degung dan menumbuh kembangkan minat generasi muda terhadap seni degung.

"Ini juga untuk menghidupkan dan mempopulerkan kembali seni degung pada seluruh lapisan masyarakat dan menyalurkan bakat seni pada generasi muda," kata Denny.

Peserta pasanggiri berasal dari sanggar seni SMU/ SMK se-Jabar yang berjumlah 27 peserta mewakili 20 Kota dan Kabulaten. Sedangkan untuk juri berasal dari dari akademisi dan kalangan praktisi yang dipandang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang seni degung.

"Tujuan kami untuk mensosialisasikan, pembinaan dan pewarisan seni degung terhadap generasi muda serta pemuliaan kepada tokoh-tokoh seni degung," ujar Denny

 

Aher, Praktisi Pemerintahan yang Jadi Panutan dan menerima Penghargaan

Mitrapolisi/ JAKARTA -- Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), tahun ini memberi penghargaan kepada para pelaku pemerintahan yakni praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), meraih penghargaan pada kategori Praktisi Pemerintahan.

"Terima kasih kepada MIPI, dewan juri semuanya yang telah memilih, kami persembahkan award ini untuk birokrasi, untuk masyarakat, untuk kebaikan pemerintahan kita. ketika yang memberikan penghargaan adalah MIPI, kami memandang ini adalah paling riil, spesifik, paling khas karena orang-orang ilmu pemerintahan memberi penghargaan kepada praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan," ungkap Gubernur Ahmad Heryawan, usai kegiatan penerimaan penghargaan MIPI Award 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Kamis (04/11/17) malam.

Aher mengaku dirinya termotivasi untuk terus membangun bangsa. Selalu perubahan ke arah kebaikan lah yang diupayakannya. Adapun yang menjadi tekadnya, yakni ingin menghadirkan pemerintahan dengan rezim yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

"Pokoknya pemerintahan itu adalah kemaslahatan publik, bagi publik maslahat, bagi publik baik, itulah pemerintahan," tegasnya.

Namun Aher mengeluhkan, saat ini niat mewujudkan kemaslahatan umat dengan ilmu pemerintahan, kadang terbentur dengan akutansi pemerintahan, yang kadang menghambat proses birokrasi.

Terlebih sambung Aher, di era transformasi digital saat ini, maka sebuah permasalahan perlu tindakan yang cepat, dengan inovasi terintegrasi yang juga terdigitalisasi.

"Kita sedang membangun, kita terus membangun, dan jangan henti membangun, dan jangan bosan membangun," kata Gubernur Aher.

Berbicara tentang kepemimpinan, Aher pun mengatakan, bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya masih tergantung kepada 'figur' atau sosok untuk dijadikan panutan. Begitu pula pada pemerintahan, dibutuhkan figur sentral atau pemimpin yang mampu menunjukan kinerja pemerintahan yang baik.

Maka lanjut Aher, imbaunya kepada masyarakat, sangatlah penting memilih kepala daerah yang memiliki visi misi yang jelas. Suapaya cita-cita suatu pemerintahan di daerah tertentu dapat berjalan dengan baik.

"Sehebat apapun ilmu pemerintahan, kalau tidak ada 'figur sentral' yang bisa menjalankannya pada level pemerintahan, agak sulit, maka masyarakat jangan asal pilih," katanya.

Ia mencontohkan ketika kepala daerah membuat suatu peraturan, belum tentu bisa diserap, atau dimengerti seluruh ASN, dan perangkat daerah dengan baik dengan sekali instruksi saja. Maka kejelasan visi misi seorang 'figur publik' menjadi penting.

Terkait penghargaan, Ketua Umum MIPI M Ridho Ficardo menuturkan bahwa pemberian penghargaan kepada para tokoh ini, dilakukan melalui proses pendataan, penilaian, dan penelitian yang dilakukan sepanjang tahun oleh sejumlah guru besar yang diantaranya berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan juga LIPI.

“Penghargaan MIPI Awards, dilakukan melalui penjurian yang ketat dan penelitian sepanjang tahun,” ujar M Ridho Ficardo.

Lebih lanjut Ridho menjelaskan, pemberian penghargaan ini dilakukan untuk menghimpun kompetensi dalam bidang pemerintahan, dalam upaya mendorong perkembangan ilmu pemerintahan.

"Sehingga pada akhirnya MIPI dapat turut serta membangun terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif," kata Ridho.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dinilai telah melaksanakan aspek-aspek tata laksana pemerintahan yang menyentuh kaidah-kaidah 'good governance.'

Maka Gubernur Aher dinilai sebagai kepala daerah yang memiliki kepemimpinan yang visioner, inovatif, responsif, memiliki integritas, amanah, konsisten, dan bijaksana. Pun Jawa Barat, selama kepemimpinannya dinilai memiliki kinerja pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta kinerja birokratif yang efektif dan efisien.

Selama periode pertama pemerintahan Aher (2008-2013), sikap politik dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Gubernur sangat baik. Hasilnya, Ia kembali diberi kepercayaan memimpin Provinsi Jawa Barat untuk kedua kalinya (2013-2018).

Melihat kondisi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dalam skala nasional. Dengan struktur sosial masyarakatnya yang sangat heterogen dan berhimpitan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya dengan kompleksitas masalah yang rumit. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan berkualitas untuk memimpin Jawa Barat.

Gubernur Aher dinilai telah berhasil menjawab tuntutan tersebut, kemampuannya dalam menciptakan lingkungan kehidupan sosial-ekonomi, politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan tidak menimbulkan konflik yang mengancam ketenangan masyarakat Jawa Barat, adalah sebuah kenyataan yang diapresiasi oleh MIPI.

"Potensi dan eskalasi konflik yang muncul secara aksidental selama ini, mampu ia kelola dengan Arif, sehingga tidak sampai meluas dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal dan tidak berdampak pada kehidupan politik nasional," katanya.

Untuk memecahkan masalah pelayanan publik, Aher telah membuat kebijakan-kebijakan yang memihak bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat secara nyata.

Ia memberikan prioritas pada pendidikan murah, menciptakan sejuta lapangan kerja, kesehatan masyarakat dan pembenahan infrastruktur di seluruh Jawa Barat.

"Kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ini, telah menginspirasi pemerintah pusat maupun lembaga internasional tentang bagaimana jajarannya memecahkan masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur di daerah," tutusnya.

Adapun pada penganugerahaan ini, sejumlah tokoh lain yang juga menerima penghargaan pada Kategori praktisi pemerintahan diantaranya, Bupati Agam Indra Catri MSP Dt Malako Nan Putiah, Bupati Kulon Progo Hasto Wadoyo, Walikota Pontianak Sutarmidji.

Sementara pada kategori ilmuan, diantaranya guru besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Eko Prasojo. Sedangkan untuk kategori Pemerhati Pemerintah kandidatnya yakni Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng.

Seperti diketahui, MIPI Awards diberikan kepada praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan sejak tahun 2007. Penghargaan diberikan kepada pribadi-pribadi yang patut untuk dihargai dan menjadi teladan, dan secara konsisten berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan gagasan baru dalam ilmu dan praktek pemerintahan.

Para peraih penghargaan diapresiasi dengan penyematan pin emas, thropyh, sertifikat, serta SK MIPI award

Pemprov Jabar - PLN Bersinergi Wujudkan Jabar Caang 2018

Mitrapolisi/ TASIKMALAYA -- Dalam rangka percepatan pelaksanaan program listrik pedesaan di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ketenaga listrikan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan, pemasangan sambungan tenaga listrik melalui PLN dinilai merupakan pola yang cukup signifikan untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi.

"Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkap Demiz pada kegiatan Peresmian Jaringan Listrik Pedesaan dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional ke-72 Tahun 2017, di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (02/11/2017).

Adapun rasio elektrifikasi yang bersumber dari tenaga listrik jaringan PLN di Jawa Barat pada saat ini hingga September 2017 sudah mencapai 98,5% . Dengan demikian, masih terdapat masyarakat di Jawa Barat yang belum memiliki sambungan tenaga listrik PLN secara langsung.

"Pada kenyataannya jumlah 1,5% tersebut merupakan wilayah-wilayah yang sulit diakses dikarenakan faktor geografis, ataupun ketentuan masyarakat adat setempat," sambungnya.

Namun demikian, Demiz mengaku pihaknya akan terus berupaya untuk mewujudkan 'Jabar Caang 2018,' yakni tercapainya rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat 100 % pada tahun 2018.

Menyambut momentum Hari Listrik Nasional ke-72 tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat meresmikan penyalaan jaringan listrik pedesaan yang tersebar untuk 233 dusun dan 156 desa di seluruh wilayah Jawa Barat.

 Saat ini ada 233 dusun dialiri listrik, dengan sepanjang 170 kilometer jaringan, sehingga bisa dirasakan sampai ke pelosok-pelosok desa. Dari sisa 851 dusun yang belum teraliri listrik, dikurang 233 dusun saat ini, jadi tinggal 658 dusun di Jawa Barat, mudah-mudahan bisa diselesaikan 2018, ingat, dusun ya bukan desa," katanya.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin menambahkan, bahwa melalui semangat dan momentum Hari Listrik Nasional ke-72 ini, PLN ingin terus meningkatkan keterjangkauan listrik diseuruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan Demiz, Ia berharap jumlah desa yang berlistrik supaya ditingkatkan dengan optimal, karena Ia percaya bahwa listrik dapat terus membawa pergerakan perekonomian masyarakat.

“Kami terus berupaya mengakseleraasi tercapainya Program 'Jabar Caang 2018' yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah yang membantu kami mengimplementasikan pengembangan jaringan listrik di pedesaan.” Ujarnya.

Kepala Desa Tanjung Karang Lalan Jaelani mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadirnya pembangunan jaringan listrik desa tersebut.

"Kami sangat bersyukur saat ini desa kami sudah teraliri listrik, banyak perubahan dengan adanya listrik seperti sekarang ini semoga ke depannya hal ini membawa kemajuan bagi desa kami terutama untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga," ungkap Kades.

Wilayah yang terbanyak dialiri jaringan listrik pedesaan sampai bulan Oktober 2017 antara lain Cianjur (59 dusun), Sukabumi (36 dusun), Bogor (27 dusun) , Cimahi (21 dusun), Tasikmalaya (21 dusun), Cirebon (20 dusun) dan Garut (20 dusun).

Potensi pelanggan yang bisa didapatkan dari program listrik pedesaan kali ini mencakup 7.366 pelanggan. Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)  yang berhasil dibangun sepanjang 73,04 kms, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang 197,77 kms dengan total daya terpasang sebanyak 4300 kVA.

Turunkan 120 Atlet, Jabar Target Jadi Juara Umum Pornas Korpri XIV 2017 Yogyakarta

Mitrapolisi/ YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri RI Cahyo Kumolo membuka Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) XIV Tahun 2017 mulai tanggal 1 hingga 8 November 2017 di Gor Among Togo Jalan Cendana, Umbulharjo Yogyakarta, Kamis (2/11/17).

Diungkapkan dalam sambutannya, pelaksanaan Pornas Korpri ini tujuan utamanya tidak hanya mencari siapa yang menang dan yang kalah. Tetapi untuk membangun kebersamaan, solidaritas dan gotong royong di jajaran PNS baik dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga lainnya.

Menurutnya, penyelenggaraan Pornas Korpri dapat menyemarakan suasana di negara kita untuk menyambut Asian Games tahun depan di Palembang - Jakarta. Diharapkan juga event ini dapat menghasilkan bibit atlet olahraga yang berkualitas dan terbaik.

Pornas Korpri dilaksanakan setiap empat tahun sekali yang diikuti oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Diikuti oleh 34 kontingen pemprov, 29 kementrian dan lembaga pemerintah non kementerian. Provinsi Jawa Barat sendiri keluar menjadi Juara Umum di Pornas Korpri XIII Tahun 2013, mengumpulkan 7 emas, 4 perak dan 5 perunggu di Manado, Sulawesi Utara.

Ketua Umum Korpri Pusat Zudan menyelipkan beberapa pesan pada pembukaan Pornas Korpri XIV. Diantaranya pada Forkominda, tolong dukung kami seluruh PNS di Indonesia agar melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya pada Gubernur DIY dan panitia lokal, mari kita tuntaskan tugas mulia kita untuk mempersatukan dan mempererat seluruh PNS di Indonesia melalui Pornas Korpri.

Terakhir, ungkap Zuldan, dirinya berpesan pada seluruh atlet yang akan bertanding bahwa kemenangan bukan yang pertama dan utama. Tetapi jauh lebih penting adalah para atlet dapat menunjukkan teknik pertandingan yang terbaik.

Dalam mendukung para atlet Jawa Barat, Netty Heryawan sebagai pengarah Kontingen Jawa Barat hadir memberikan semangat. Diharapkan Netty dengan tekad yang kuat dapat meraih kembali Juara Umum Jawa Barat di tahun ini. Dengan menyandingkan berbagai prestasi dibidang olahraga, tahun lalu kita menjadi juara umum PON XIX dan Peparnas XV.

"Maka sangat layak jika prestasi yang telah ditorehkan, dapat disempurnakan dengan kemampuan ASN Jawa Barat untuk membukukan kemenangan di Pornas Korpri XIV di akhir tahun 2017," ujarnya.

"Karena kita meyakini kemajuan sebuah bangsa pasti berbanding lurus dengan capaian prestasi olahraganya. Sebuah bangsa yang kuat pasti dilatarbelakangi SDM nya sehat dan bugar, sehingga dapat dikatakan olahraga menjadi salah satu target pembangunan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Korpri Provinsi Jawa Barat, Guntoro menuturkan ASN sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan harus sehat dan bermentalitas kuat. Maka dalam Pornas Korpri ini ASN dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang didapat dalam pertandingan seperti sportifitas, kejujuran, berani, pantang menyerah dan rela berkorban.

Pembinaan yang dilakukan tentunya bukan seperti membalikkan telapak tangan. Banyak tahapan dalam menyeleksi para atlet mulai dari Porpemprov dan Porpemda yang dilaksanakan tiap tahunnya di Jawa Barat.

 "Tahun ini diperebutkan tujuh cabang olahraga, yaitu cabor bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, senam, catur dan voli. Dengan menerjunkan 120 atlet dan diharapkan dapat memenangi seluruh cabor yang dipertandingkan," harap Guntoro.

Jabar Jajaki Kerjasama Pendidikan Keperawatan Dengan Shizuoka Jepang

Mitrapolisi/ SHIZUOKA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjajaki kerja sama di bidang pendidikan dengan Universitas Shizuoka, khususnya dengan unit Sekolah Keperawatan. Kerja sama tersebut bertujuan mencetak perawat-perawat yang bersertifikat internasional, serta berkemampuan dan berdaya saing tinggi di mancanegara.

Komunikasi ini dibuka dengan pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) beserta jajarannya dengan para akademisi Sekolah Keperawatan Universitas Shizuoka, di Universitas Shizuoka, Kamis (2/11/17). Kedua belah pihak memberikan pemaparan dan presentasi terkait dengan dunia keperawatan di masing-masing daerahnya.

Aher mengatakan di Jawa Barat terdapat sejumlah sekolah tinggi atau universitas, baik negeri maupun swasta, yang memberikan pendidikan di bidang keperawatan. Contohnya, kata Aher adalah Universitas Padjadjaran.

"Kemungkinan kami akan merancang kerja sama di bidang pendidikan keperawatan ini antara Universitas Padjadjaran dengan Universitas Shizuoka, terlebuh dulu. Di Jawa Barat, ada ribuan mahasiswa atau mahasiswi di bidang keperawatan," kata Aher dalam paparannya tersebut.

Aher berharap Sekolah Keperawatan Universitas Shizuoka dapat melakukan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Padjadjaran. Selain itu, diharapkan sejumlah calon perawat atau perawat ini mendapat standardisasi keperawatan Jepang atau keperawatan internasional.

"Kami harap perawat-perawat dari Jawa Barat bisa merawat, membahagiakan orang-orang tua di Jepang. Menjadi tenaga kesehatan berkualitas di Jepang dan di manapun," katanya.

Dekan Sekolah Keperawatan Universitas Shizuoka, Kanazawa Hiroaki, mengatakan pihaknya memberikan pendidikan keperawatan internasional di kampus tersebut. Kanazawa pun merasa sangat terkejut mendengar ada ribuan calon perawat di berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat, mengingat kampusnya hanya memiliki 120 calon perawat.

"Kami ingin menjalin kerja sama dengan banyak universitas di Jawa Barat yang memberikan pendidikan keperawatan. Selama ini kami baru menjalin pertukaran pelajar dan pemagangan dengan universitas dari Thailand. Perawat dari sini belajar di Thailand, dan sebaliknya," katanya

Adalah sangat penting bagi peningkatan kualitas perawat internasional, katanya, untuk mengenal dunia kedokteran dan keperawatan di negara lainnya. Semua hal yang berbeda ini, katanya, hanya dapat dipelajari secara langsung di luar negeri asalnya.

 "Jepang menganggap dunia keperawatan ini sangat penting. Kami membutuhkan banyak perawat. Tapi kendala saat ini, jika menerima perawat dari luar negeri, adalah penguasaan bahasa Jepang yang masih kurang. Juga kami memiliki keterbatasan di bahasa Inggris," katanya.

Asisten Profesor Sekolah Keperawatan Universitas Shizuoka, Negishi Mayumi, mengatakan pihaknya sangat bersemangat dan memberikan support yang sangat besar kepada Jawa Barat untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan keperawatan ini.

"Kami yakin ini adalah kerja sama yang sangat tepat. Bisa menguntungkan banyak pihak dan bermanfaat. Bisa kita mulai kerja sama dengan universitas atau sekolah tinggi di Jawa Barat. Ini akan sangat bagus," katanya.

Selama ini diketahui, Jepang terus membutuhkan tenaga perawat untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan. Sedangkan, kebutuhan untuk perawat pribadi bagi lansia pun kian besar. Hal ini disebabkan setiap tahunnya jumlah lansia di Jepang semakin banyak akibat tingginya angka harapan hidup di negara tersebut.

MoU Ditandatangani, Peluang Bisnis dan Investasi Jepang Makin Terbuka di Jabar

Mitrapolisi/ HAMAMATSU - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menawarkan berbagai peluang bisnis dan investasi di Jawa Barat kepada para pengusaha Jepang. Hal tersebut sebagai tindak lanjut pertama setelah penandatanganan MoU kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka.

Aher mengatakan MoU yang ditandatangani bersama Gubernur Shizuoka, Heita Kawakatsu, merupakan sebuah payung besar untuk berbagai kerja sama antara kedua belah pihak, terutama di bidang ekonomi dan sumber daya manusia (SDM).

"Semoga dengan ditandatanganinya MoU Provinsi Kembar Jabar-Shizuoka, berbagai kerja sama dalam hal ekonomi, SDM, budaya, dan lainnya, bisa dengan cepat direalisasikan," kata Aher di hadapan puluhan pengusaha asal Jepang di Kuretake Hotel, Hamamatsu, Kamis (2/11/17) malam waktu setempat.

Aher mengatakan kini Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka, Pelabuhan Patimban di Subang, dan sejumlah ruas tol, tengah dibangun di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur ini tentunya akan mendorong perkembangan ekonomi dan bisnis di Jawa Barat.

Menurut Aher, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat siap mempermudah perizinan investasi dan bisnis di Jawa Barat. Begitupun kemudahan diplomasi akan didapat setelah penandatanganan MoU tersebut.

"Kami segera membentuk tim bersama, tim dari Jabar dan dari Shizuoka, untuk bekerja secara kompak dan cepat merealisasikan kerja sama di berbagai bidang. Untuk menata, apa saja yang dibutuhkan supaya manfaatnya segera dirasakan bersama," katanya.

Puluhan perusahaan asal Jepang terutama yang bergerak di bidang otomotif, katanya, selama ini telah memiliki industri di Jawa Barat. Aher berharap semakin banyak pengusaha Jepang yang mengembangkan usaha di Jawa Barat.

 
Aher mengatakan sangat senang bisa bekerja sama dengan pemerintah dan para pebisnis di Prefektur Shizuoka. Dia pun berharap semua kerja sama ini berjalan lancar dan indah, seindah keindahan alam Jawa Barat dan Shizuoka.

 

West Java-Shizuoka Business Seminar ini diisi juga dengan presentasi dari Kepala Biro Diplomasi Regional Prefektur Shizuoka, presentasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, dan dari para pengusaha Jepang

Wisata Halal dan Bandara, Prospek Kerjasama Jabar-Shizuoka

Mitrapolisi/ SHIZUOKA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menginisiasi jalinan kerjasama pengembangan wisata halal dengan Pemerintah Prefektur Shizuoka di Jepang. Pariwisata halal dinilai sebagai gaya berlibur yang kian diminati dan dibutuhkan wisatawan muslim, termasuk wisatawan lainnya yang mendambakan wisata ramah keluarga.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyambut baik rencana Pemerintah Prefektur Shizuoka untuk mempelajari kebutuhan muslim dalam berwisata. Pihaknya pun mengapersiasi niat Shizuoka untuk membangun musala di Bandara Mount Fuji Shizuoka dan pengembangan pariwisata halal di Shizuoka.

"Semoga kerja sama ini bisa dikembangkan ke berbagai sektor dengan Shizuoka. Di antaranya untuk penerbangan dari Kertajati ke Shizuoka," katanya seusai acara makan malam bersama Gubernur Prefektur Shizuoka, Heita Kawakatsu di Century Hotel Shizuoka, Rabu  (1/11/17) waktu setempat.

Selama ini diketahui, Shizuoka menjadi kawasan penghasil teh, sayuran, dan buah, di Jepang. Selain menu vegetarian, Jepang yang memiliki berbagai resep olahan ikan pun dapat menjadi alternatif makanan halal.

Peluang bisnis dengan menciptakan pariwisata halal di Shizuoka, katanya, semakin terbuka lebar dengan kerja sama yang akan dilakukan dalam progran sister province tersebut antara Shizuoka dengan Jawa Barat. Berbagai kerja sama dengan Jawa Barat dinilai akan meluaskan hubungan Shizuoka dengan masyarakat dan wisatawan muslim.

Terungkap dalam pertemuan, sektor pariwisata lokasi Gunung Fuji ini sedang berkembang pesat. Jumlah hotel di Shizuoka sendiri jumlahnya di atas 3.000, melebihi jumlah hitek di Ibukota Jepang Tokyo.

Gubernur Prefektur Shizuoka, Heita Kawakatsu, mengatakan awalnya Pemerintah Prefektur Shizuoka menjalin komunikasi dengan Shizuoka Muslim Association (SMA), yakni persatuan komunitas muslim di Shizuoka, untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan gaya hidup muslim.

Heita mengatakan pihaknya mendapat banyak informasi dari SMA mengenai kebutuhan-kebutuhan warga atau wisatawan muslim saat berlibur. Karenanya, pihaknya pun segera mewujudkan sejumlah fasilitas untuk para wisatawan muslim di Shizuoka.

"Pertama, kami akan membangun ruang ibadah (musala) di Mount Fuji Shizuoka Airport," kata Heita.

Heita mengatakan pihaknya pun telah menyosialisasikan syarat-syarat makanan dan minuman halal kepada para pengusaha tempat makan atau restoran di Shizuoka. Mereka didorong untuk menyajikan berbagai makanan halal dan mempromosikannya.

Jabar Berkomitmen Sehatkan Perempuan Melalui IVA-Test dan Sadanis

Mitrapolisi/ Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, BPJS Kesehatan dan Bank BJB menggelar acara Talkshow bertajuk “Bebas dari Ancaman Kanker Serviks dan Kanker Payudara” di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (30/10/2017). Acara ini juga sekaligus memperingati bulan deteksi dini kanker serviks dan payudara, yang telah dicanangkan sejak tahun 2015 lalu oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Talkshow ini menghadirkan para spesialis bedah onkologi  dan spesialis onkologi ginetologi dari RSHS sebagai narasumber. Selain itu, sebanyak sekitar 100 orang karyawati di lingkungan Pemprov Jabar mendapatkan pemeriksaan IVA-Test dan Sadanis (pemeriksaan payudara klinis) secara gratis di Klinik Gedung Sate sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Kegiatan bulan deteksi dini kanker serviks dan payudara ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Dalam sambutannya, Aher menegaskan bahwa acara ini merupakan pencanangan tingkat provinsi yang bersifat mengingatkan (reminder), dan terusan atas himbauan pemerintah pusat.

“Ini pencanangan tingkat provinsi. Pemerintah pusat meminta kepada kami, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, untuk mencanangkan di berbagai tempat. Ini sebetulnya reminder, pengingat, karena sudah diketahui, sudah banyak dicanangkan di tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Aher.

Aher juga memaparkan bahwa sebagai pembunuh nomor dua di dunia, kanker serviks dan payudara menjadi ancaman kesehatan bagi kaum perempuan. Ia menilai, perempuan sebagai center of life sekaligus ibu generasi bangsa harus memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan, termasuk kesehatan reproduksinya. Untuk itu, Pemprov Jabar akan mendukung penuh peningkatan derajat kesehatan perempuan melalui IVA-Test dan Sadanis.

“Untuk membangun kesehatan reproduksi kaum perempuan ke depan, sebagai ibu generasi bangsa ini, tentu harus dicanangkan dan dikelola dengan baik, harus menjadi kesadaran komunal masyarakat kita. Bayangkan kalau ibu-ibu pada sakit, kan bahayanya luar biasa,” tegas Aher ditemui pers usai pembukaan acara.

“Kita sepakat dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesehatan kaum perempuan Jawa Barat dengan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks,” tutupnya.

Anggap Penting, Netty Minta BPJS Jangkau Karyawati Swasta

Sepakat dengan Aher, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan menyebutkan, salah satu yang menjadi kata kunci bagi terbangunnya kualitas dan daya saing bangsa ini adalah derajat kesehatan kaum perempuan. Mengutip dari buku yang dibacanya, Netty menjelaskan apabila mendidik satu orang laki-laki artinya kita hanya mencerdaskan satu individu, tapi ketika kita mendidik seorang perempuan artinya kita sedang mencerdaskan sebuah bangsa secara keseluruhan. Dan menurutnya, hal tersebut juga berlaku dalam kesehatan, dimana apabila seorang ayah dalam sebuah keluarga jatuh sakit, maka yang sakit hanya satu orang. Namun jika sang ibu yang jatuh sakit, maka seluruh anggota keluarga akan kesulitan.

Netty berharap, momentum bulan deteksi dini kanker serviks dan payudara ini menjadi reminder bagi seluruh kaum perempuan untuk memenuhi derajat kesehatannya dengan menjalankan deteksi dini melalui IVA-Test dan Sadanis. Meski faktanya, ternyata pemeriksaan atau deteksi dini kanker serviks ini memiliki tantangan yang tidak sederhana. Ada sebuah hambatan psikologis yang dimiliki oleh perempuan ketika harus memeriksakan dirinya, utamanya yang berkaitan dengan alat reproduksinya.

“Kalau pemeriksaan kesehatan ini sudah mengarah pada alat kesehatan reproduksi yang tertutup, yang sensitif, boro-boro diperiksa untuk untuk papsmear atau dengan metode IVA-test, untuk melahirkan pun mungkin kalau tidak terpaksa, ya perempuan tidak mau berhubungan dengan dokter spesalis kandungan atau bidan di layanan kesehatan,” ujar Netty.

Mengingat pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara ini, Netty secara khusus meminta kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, untuk bersama-sama memperluas kegiatan seperti ini bukan hanya ke ruang-ruang kantoran dan instansi milik pemerintah, tetapi juga di perusahaan-perusahaan serta pabrik-pabrik yang banyak sekali mempekerjakan kaum perempuan. Dengan begitu, ia berharap, kesadaran akan menjaga kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan bisa disosialisasikakn secara lebih luas.

Peringati HSP Ke-89, Aher Serahkan Penghargaan Ke Organisasi dan Individu Pemuda Jabar

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengingatkan kepada para pemuda untuk terus berkomitmen menggelorakan semangat kepemudaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal berharga bagi masa depan pembangunan Indonesia.

Hal itu Ia katakan saat menjadi inspektur upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-89 tingkat Provinsi Jabar di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (30/10/2017).

"Ini adalah peringatan kepada para pemuda untuk menggelorakan komitmen kepemudaan agar terus menjaga persatuan, bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Ini sangat berharga bagi pembangunan masa depan indonesia," kata Aher.

Dihadapan para pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan para ASN Pemprov Jabar, Aher mengungkapkan, bila para pemuda khususnya di Jabar terpecah belah atau terjadi perselisihan maka akan sulit membangun Jabar lebih baik lagi karena modal dasar pembangunan adalah bersatu padu.

"Itu pesan yang paling mendalam dari hari sumpah pemuda ini," ucapnya.

Aher menceritakan, di masa lalu para pemuda walaupun berjauhan jarak dari berbagai pulau dan keterbatasan sarana, mampu bersatu.

"Betapa di masa lalu para pemuda berjauhan ada yang dari Jawa, Sumatera Barat, Ambon, Sulawesi, Madura dan berbagai tempat lainnya dengan segala keterbatasan sarana yang dimiliki saat itu namun hadir bersatu padahal untuk bertemu saja membutuhkan waktu berbulan-bulan," ujarnya.

Berbeda dengan kondisi sekarang, dalam hitungan detik saja para pemuda bisa bersatu dan bersepakat.

"Dengan sarana yang sangat memadai dan modern saat ini tidak butuh waktu panjang, maka sebuah keniscayaan pemuda harus lebih maju kedepan," tuturnya.

Aher mengaku bersyukur karena saat ini perhatian pemerintah kepada pemuda sangat besar terlebih pasca terbitnya Perpres No 66 tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

"Melalui Perpres ini kebangkitan pemuda Indonesia terus kita gelorakan bersama pemerintah daerah, organisasi kepemudaan serta swasta bergandengan tangan bergotong-royong melanjutkan api semangat sumpah pemuda tahun 1928. Saatnya kita berani bersatu untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia," pungkas Aher.

Dalam kesempatan tersebut, Aher membacakan pidato peringatan hari Sumpah Pemuda ke-89 dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Di penghujung upacara, Pemprov Jabar memberikan penghargaan Gubernur kepada organisasi kepemudaan dan individu berprestasi di Jabar, binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Jabar.

1. Penghargaan Oganisasi Kepemudaan tahun 2017, masing-masing mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 15 Juta.

- Kategori Tata Kelola Organisasi: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jabar.

- Kategori Pengabdi Kepada Masyarakat: Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan Jabar.

- Kategori Program Inovatif: Cianjur Creative Network (Kab Cianjur).

- Kategori Lingkungan Hidup: Snapling Club (Kab Bandung Barat).

- Kategori Seni dan Budaya: Gerakan Seni Tradisional/ Gesit (Kota Bandung).

2. Penghargaan Wirausaha Pemuda Pemula Berprestasi, masing-masing mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 12,5 Juta.

- Kategori Bidang Industri Kreatif: Annisa Amalina Tamimi.

- Kategori Bidang Kelautan dan Perikanan: Aang Permana.

- Kategori Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan: Irfan Rahardian.

- Kategori Bidang Jasa Boga: M Ihtiari Gilang Gumelar.

- Kategori Bidang Perdagangan dan Jasa: Djunaedi.

3. Penghargaan Pemuda Pelopor, masing-masing mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 20 Juta.

- Kategori Pendidikan: Miftahli Nurrochim (Kab Cirebon).

- Kategori Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Lukman Hidayat (Kab Kuningan).

- Kategori Sosial Budaya dan Pariwisata: Denny Saefudin Hidayatullah (Kota Bekasi).

- Kategori Pangan: Suciati Utami (Kota Bogor).

- Kategori Inovasi Teknologi: M Syafri Samsudin (Kab Indramayu).

Karang Taruna Jabar Gagas Pengembangan Karang Taruna Institute

Mitrapolisi/ 

CIANJUR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) membuka Rapat Kerja (Raker) Karang Taruna Provinsi Jawa Barat 2017. Karang Taruna Jawa Barat mencetuskan gagasan pembentukan Karang Taruna Institute. 

Tujuannya yaitu untuk menguatkan kelembagaan Karang Taruna hingga tingkat desa/kelurahan di seluruh Jawa Barat sebagai agen perubahan.

Gagasan tersebut didukung sepenuhnya oleh Wagub Demiz. Demiz mengharapkan kelembagaan ini tak hanya angan-angan semata, namun lebih jauh lagi memiliki tujuan atau goal yang jelas. Terutama di era globalisasi penuh tantangan dan ancaman, seperti peluang bonus demografi hingga ancaman narkoba dan pornografi.

"Kelembagaan yang mereka lebih tahu, tapi yang penting goal-nya apa. Goal-nya dimana. Itu upaya-upaya untuk mencapai goal saja, rapat kerja inilah sebetulnya bagaimana tahapan kerja yang harus dilakukan. Jangan cuman berunding-berunding Belanda masuk juga," ujar Demiz usai acara pembukaan Raker Karang Taruna Jawa Barat 2017 di Hotel Bukit Indah Puncak, Jl. Raya Ciloto No. 116 Cipanas, Kabupaten Cianjur, Senin malam (30/10/17).

Kelembagaan Karang Taruna di Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar. Anggotanya tersebar di lebih dari 5.000 desa di 624 kecamatan di seluruh Jawa Barat. Untuk itu, lebih jauh Demiz meminta Karang Taruna memiliki peran aktif dalam mengubah paradigma masyarakat terutama kaum muda agar menjadi pemuda yang hebat, berkarakter, dan memiliki inovasi, serta daya saing.

"Kita punya peluang bonus demografi. Ubah paradigmanya, dari job seeker jadi job creator misalnya. Terus harus punya peranan juga mendorong anak-anak muda kita memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Kitanya memfasilitasi akses pendidikan bagi mereka. Tapi kalau ga mau juga kan susah, hambatan kultural biasanya bukan hanya struktural, bukan hanya sekolah yang tidak ada," ungkap Demiz di hadapan para peserta raker yang berasal dari para pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota di Jabar.

Hambatan kultural masyarakat yang masih melekat di masyarakat, seperti paradigma tentang tidak pentingnya sekolah yang tinggi. Atau para orang tua yang mendorong anaknya agar cepat menyelesaikan pendidikan supaya cepat mendapat pekerjaan atau menjadi pegawai.

"Karang Taruna harus punya peran mendorong bagaimana anak-anak muda melanjutkan sekolah. Makanya kita (Pemprov Jabar) ada program SMA Terbuka, SMK Pendidikan Jarak Jauh, ada Paket C segala macem, bagaimana peran Karang Taruna mendorong agar pemuda-pemuda kita khususnya ikut peluang pendidikan tadi, sehingga nanti output-nya antara lain adalah skill, knowledge, dan ketiga yang penting juga adalah attitude atau sikap yang membentuk karakter," papar Demiz.

Karang Taruna Jawa Barat siap menjadi gerbong lokomotif perubahan saat ini. Ketua Karang Taruna Jawa Barat Subchan Daragana mengatakan, Karang Taruna Institute dikembangkan untuk mengubah nilai yang ada di masyarakat, bahwa Karang Taruna bukan hanya sebagai organisasi kepemudaan semata.

"Pertama soal kelembagaan, bagaimana lima ribu lebih desa di 624 kecamatan itu kita bisa samakan visi misinya. Jadi, Karang Taruna tidak hanya organisasi kepemudaan tapi yang penting sebenarnya bagaimana mereka (para pemuda) paham bahwa Karang Taruna itu sebagai organisasi pelaksanaan sosial," jelas Subchan usai acara pembukaan Raker Karang Taruna Jawa Barat 2017.

Lebih lanjut, Subchan mempunyai harapan Karang Taruna bisa menjadi pusat pergerakan perubahan yang dimulai dari dalam diri para pemuda. Orientasi berfikir pemuda Jawa Barat harus diubah dan disadarkan bahwa persaingan di era sekarang ini bersifat global, sehingga dibutuhkan potensi manusia unggul dan kompetitif, memiliki karakter, dan inovasi. Dengan begitu pemuda Indonesia memiliki daya saing tinggi.

"Menghadapi bonus demografi yang tinggal tiga tahun lagi, ini Karang Taruna harus menjadi central pergerakan perubahan. Jadi perubahan besar harus kita mulai dari langkah kecil, dari diri kita, dan mulai dari sekarang. Karang Taruna sebagai lokomotif siap sebagai agen perubah untuk para pemuda se-Jawa Barat," pungkas Subchan.

Rapat Kerja Karang Taruna Jawa Barat 2017 digelar mulai dari 30 Oktober-1 November 2017. Raker ini merupakan tindak lanjut dari Temu Karya Karang Taruna Jawa Barat yang telah digelar pada April 2017 di Kota Bandung. Raker ini diharapkan bisa melahirkan komitmen dan gagasan baru para pemuda se-Jawa Barat dalam rangka menyusun program kerja Karang Taruna Jabar untuk lima tahun ke depan.

Literasi Media, Filter Efektif Terpaan Informasi

Mitrapolisi/

BANJAR -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan penyiaran nasional masih dihadapkan pada lemahnya kesadaran serta kepatuhan lembaga-lembaga penyiaran terhadap ketentuan perilaku penyiaran dan standar program siaran. Akibatnya, masih terdapat isi siaran yang cenderung mengabaikan kualitas serta dampak siaran yang ditimbulkan berakibat negatif pada tatanan kehidupan masyarakat.

"Disisi lain kemampuan masyarakat dalam bersikap kritis terhadap media penyiaran juga masih relatif rendah, apa yang disiarkan media Tv sering diterima apa adanya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya di depan para pelajar dan tenaga pendidik perwakilan dari 27 SMU/ SMK se-Kota Banjar yang mengikuti seminar peningkatan pemahaman literasi media penyiaran bagi lembaga pendidikan yang diadakan di Aula SMUN 1 Kota Banjar, Kamis (26/10/2017). Seminar yang digagas oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat ini menghadirkan narasumber Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang menyampaikan materi berjudul Gerakan menciptakan media berkualitas dan mengangkat khasanah lokal.

Deddy mengungkapkan, saat ini tingkat konsumsi televisi masyarakat masih tertinggi mencapai 85 persen, sedangkan konsumsi radio 40 persen dan buku hanya 23 persen.

"Bayangkan kalau tv produk-produknya "sampah" melulu maka otak kita juga akan penuh "sampah" kalau isinya "wangi" badan kita juga "wangi" cara berfikir kita wangi," tutur Deddy.

Oleh sebab itu, lanjut Deddy, literasi media sangat penting dan mendesak untuk dikampanyekan sebagai sebuah gerakan sosial kemasyarakatan guna mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami, menggunakan dan menilai media secara benar dan tepat.

"Saya kira ini acara yang bagus dikalangan pelajar dan tenaga pendidik, bagaimana literasi media saat ini khususnya Tv sangat penting. Dengan gerakan literasi media kita mencoba untuk mengurangi resiko dari tayangan yang berdampak buruk karena itu peran masyarakat dibutuhkan," terangnya.

Masyarakat diminta untuk berperan aktif mengawasi penyiaran televisi di daerahnya masing-masing dan memberi laporan ke KPID bila ada tayangan yang melanggar norma atau adab setempat.

"Masyarakat harus jadi Tv watch kontrol yang berperan aktif mengawasi siaran Tv, jika ada yang melanggar norma segera lapor KPID setempat," tegasnya.

Selain itu agar tayangan buruk tidak bisa mempengaruhi, Deddy berharap agar masyarakat terlebih dahulu memahami dunia penyiaran televisi itu sendiri. Caranya dengan membuat televisi komunitas di tiap daerah.

"Saya mendorong agar di tiap daerah minimal ada dua Tv komunitas. Ini agar kita menjadi pelaku dari siaran Tv sehingga memiliki pengetahuan maka tayangan yang buruk tidak bisa mempengaruhi kita," ucap Deddy.

Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah menuturkan, seminar tersebut merupakan program rutinnya setiap tahun dengan harapan literasi media ini akan membuat pelajar dan tenaga pendidik lebih cerdas dalam memilih dan memilah konten media.

"Ini adalah anak-anak pilihan dari SMA dan SMK di Banjar yang nantinya kami berharap dari anak-anak ini disampaikan lagi kepada anak-anak yang lain. Kami inginnya lebih banyak lagi peserta pelajar-pelajar di Jabar dan tentu kedepan kami akan berkeliling ke 27 Kota Kabupaten," tutur Dedeh.

Ia mengatakan, Jabar menempati posisi yang sangat penting dalam industri penyiaran. Berdasarkan data dari KPID Jabar saat ini di Jabar terdapat 532 lembaga penyiaran yang tersebar di 27 Kota dan Kabupaten, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran komunitas.

"Di Jabar itu ada 536 lembaga penyiaran, ini terbanyak di Indonesia, radio ada 300-an, Tv ada 150, Disatu sisi itu merupakan potensi tapi disisi lain ada hal-hal yang memang berdampak negatif, makanya kami adakan program literasi media ini agar ketika ada dampak negatif bisa diantisipasi," katanya.

"Kami juga punya program namanya Gemas Pedas atau gerakan masyarakat mendorong penyiaran sehat pemirsa cerdas. Mudah-mudahan dengan cara ini anak-anak nanti menjadi literasi media," tambah Dedeh.

Literasi media adalah kegiatan mengedukasi masyarakat agar mampu memahami, menganalisis dan mendekonstruksi tayangan media. Ini penting agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah isi siaran media.

"Upaya ini tentu harus dilakukan oleh semua elemen baik pemerintah, LSM, orang tua, guru, regulator penyiaran dan lembaga penyiaran," ujar Dedeh.

Pemerintah dapat berperan dengan membuat kebijakan yang pro literasi media baik melalui peraturan pemeirntah, kurikulum pendidikan dan dukungan anggaran.