Pemdaprov Jabar Boyong Dua Gelar Pada Government Award 2019

Mitrapolisi.co.id/

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil raih penghargaan sebagai Indonesian Innovative Leader dari MNC Group pada Malam Apresiasi Government Award 2019, Selasa malam ini (30/4/2019) di Hotel Borobudur Jakarta. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih Government Award di ajang yang sama untuk kategori Investasi. 

Mewakili Gubernur, hadir Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Jabar, Hermansyah, menerima penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo

Hermansyah mengatakan atas nama Gubernur dan Pemdaprov Jabar, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan warga serta kerja kolaborasi semua pihak yang membuat Jabar dinilai sebagai provinsi terbaik dalam urusan investasi. 

"Kami berterima kasih kepada Sindo Weekly atas penghargaan. Ini adalah keberhasilan seluruh asn di pemdaprov jabar dan warga jabar. Bangga karena kerja keras selama ini ada yg mengapresiasi," katanya usai menerima penghargaan. 

Menurutnya, ini yang diharapkan dari media bahwa tidak selalu bad news is good news, tapi good news is good news. Ia berharap kemitraan Pemdaprov Jabar dengan media khususnya MNC Group terjalin lebih erat lagi. "Masing-masing pihak memainkan perannya dalam hubungan pentahelix, dimana di antaranya birokrasi dan media satu visi untuk membangun jabar juara lahir batin," katanya. 

Pada event tahunan yang dimotori Majalah SINDO Weekly, tahun ini memberikan penghargaan kepada 29 kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan pembangunan di daerah masing-masing.

Pemimpin Redaksi Majalah SINDO Weekly Nevy Hetharia mengatakan pada siaran persnya, pelaksanaan Government Award tahun ini merupakan yang ke-6 dilaksanakan sejak tahun 2014. “Adapun motivasi pemberian penghargaan didasarkan atas prestasi yang telah ditoreh pemerintah daerah, termasuk oleh kepala daerahnya,” kata Nevy di Jakarta, Selasa (30/4/2019). 

“Sebab kami sadar, sesungguhnya salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional adalah tumbuh dan berkembangnya daerah-daerah di Indonesia sebagai sumber kekuatan ekonomi nasional,” katanya.

Nevy mengatakan, sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2014 lalu hingga tahun 2018 lalu, Majalah SINDO Weekly telah menyematkan 194 penghargaan Government Award kepada gubernur, wali kota, dan bupati.

“Untuk tahun 2019 ini, sebanyak 31 penghargaan akan diberikan kepada para pimpinan daerah. Maka, total penghargaan Government Award yang diberikan hingga 2019 sudah mencapai 224 penghargaan,” kata Nevy.

Nevy mengatakan, anugerah ini diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim MNC Group bersama Redaksi Sindo Weekly bekerja sama dengan sejumlah akademisi. Dalam penilaian, tim memperhatikan sejumlah faktor, di antaranya keaslian ide, kelembagaan yang menangani inovasi, serta perangkat aturan yang digunakan untuk menjamin agar inovasi ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Yang tak kalah penting, inovasi itu harus mendatangkan keunggulan daya saing daerah dan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” katanya.

Setelah melakukan pengkajian, tim MNC Group bersama Redaksi Sindo Weekly pada tahun ini memberikan anugerah Government Award kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, serta tokoh-tokoh yang berperan besar dalam mendorong lahirnya inovasi di daerahnya.

Adapun 31 penghargaan Government Award yang diberikan Majalah SINDO Weekly dan masing-masing kategorinya, yakni:

1. Kota Ambon (Kota Toleransi)

2. Kota Payakumbuh (Kota Sehat)

3. Kota Jayapura (Pendidikan)

4. Kota Depok (Infrastruktur Layanan Publik)

5. Kota Malang (Inovasi Birokrasi)

6. Kota Pangkalpinang (Pariwisata)

7. Kabupaten Tapin (Pertumbuhan Ekonomi)

8. Kabupaten Sumbawa Barat (Pengentasan Kemiskinan)

9. Kabupaten Puncak (Papua Infrastuktur)

10. Kabupaten Luwu Timur (Infrastruktur)

11. Kabupaten Bulukumba (Pariwisata)

12. Kabupaten Musi Banyuasin (Inovasi Infrastruktur)

13. Kabupaten Jayapura (Penanganan Bencana)

14. Kabupaten Tuban (Ketahanan Pangan)

15. Kabupaten Pasuruan (Layanan Publik)

16. Kabupaten Serang (Pendidikan)

17. Kabupaten Tangerang (Kesehatan)

18. Provinsi Sulawesi Utara (Jaminan Sosial)

19. Provinsi DKI Jakarta (Transportasi Publik)

20. Provinsi NTT (Pengembangan Peternakan)

21. Provinsi Jawa Barat (Investasi)

22. Provinsi Jawa Timur (Manajemen Ketenagakerjaan)

23. Wali Kota Ambon (Indonesian Creative Leader)

24. Wali Kota Balikpapan (Indonesian Creative Leader)

25. Wali Kota Manado (Indonesian Creative Leader)

26. Wali Kota Bontang (Inspiring Woman Leader)

27. Kota Medan (Indonesian Creative Leader)

28. Bupati Tapanuli Utara (Indonesian Creative Leader)

29. Bupati Buru Selatan (Indonesian Innovative Leader)

30. Gubernur Jawa Tengah (Indonesian Innovative Leader)

31. Gubernur Jawa Barat (Indonesian Innovative Leader)

Atalia Dinobatkan Sebagai Bunda GenRe Jawa Barat

Mitrapolisi.co.id/BANDUNG -- Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil dinobatkan menjadi Bunda GenRe (Generasi Berencana) Jawa Barat. 

Ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso dalam acara Workshop Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja dan Penguatan Digital Leadership "Kalau Terencana Semua Lebih Mudah" di V Hotel & Residence Jl. Terusan Sutami III No.1A, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, Senin (29/04/19). 

"Alhamdulillah saya dinobatkan sebagai Bunda GenRe Jawa Barat. Sesungguhnya ini sudah kali keenam saya bekerjasama dengan BKKBN untuk memberikan pendalaman tentang generasi terencana," kata Atalia usai memberikan motivasi pada remaja dan orang tua.

Dalam kesempatan ini Atalia menekankan pentingnya remaja memiliki tujuan hidup, baik itu impian maupun cita-cita. 

Melalui Genre, Atalia berpesan kepada remaja agar senantiasa hati-hati dalam bergaul, juga pada para orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka. 

Atalia mengajak remaja untuk mengatakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks bebas karena selain dilarang agama, juga bisa merusak masa depan. Juga katakan tidak pada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (narkoba).

"Saya hadir untuk mengingatkan ada banyak bahaya mengancam remaja sehingga impian yang sebenarnya bisa tertahan hanya karena mereka salah langkah," ujarnya. 

"Jadi kita hadir karena khawatir dengan tiga masalah yang rentan terjadi pada remaja, yaitu pernikahan dini, seks bebas & pornografi, narkoba. Untuk itu kita lakukan pendekatan secara simultan yang sesuai dengan remaja saat ini," tambahnya. 

Kegiatan ini khusus menyasar generasi milenial atau remaja dengan rentang usia antara 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Tujuannya agar remaja memahami tentang kesehatan fisik, reproduksi, maupun kesehatan jiwa.

Atalia menyebutkan, prevalensi pernikahan anak 23% terjadi di Indonesia dan 25,9% terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data dari World Bank tahun 2016, terjadi 48 kelahiran setiap 1.000 remaja perempuan di Indonesia. Sedangkan dari 21 juta remaja usia 15-19 tahun dan 2 juta remaja perempuan usia < 15 tahun mengalami kehamilan (setengah merupakan kehamilan tidak diinginkan).

Selaian GenRe, BKKBN Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa program lain yang di khususkan bagi remaja, diantaranya di sekolah ada namanya PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang merupakan wadah kegiatan dari remaja, oleh remaja dan unguk remaja yang menciptakan pendidik sebaya dan konselor sebaya. Ditujukan untuk meminimalisir pengaruh negatif kelompok sebaya sebagai sumber informasi yang benar. 

Adapun Kampung KB dan BKR (Bina Keluarga Remaja) yang hadir di kampung-kampung sebagai wadah kegiatan orang tua yang memiliki remaja. Program ini didesai untuk menciptakan keluarga sebagai lingkungan yang mampu mendukung dan mengarah tumbuh kembang remaja.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar, Sukaryo Teguh Santoso mengatakan dalam pelaksanaanya, PIK-R dan BKR perlu sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dengan harapan dapat terbangun organisasi remaja yang dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan edukasi. Ini dilakukan sebagai upaya mendukung program prioritas nasional pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, dan lainnya. 

"Penyiapan perencanaan berkeluarga bagi remaja melalui penguatan PIK-R dan BKR merupakan proyek prioritas nasional dengan lokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada 3.035 PIK-R dan 2.010 BKR yang ada di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat," paparnya. 

"Pembinaan ketahanan remaja sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan uang mencancam remaja, terutama terlait kesehatan reproduksi dan gizi remaja yang akan berdampak pada kualitas remaja sebagai aktor pembangunan dan kesiapannya membangun keluarga," katanya. (arm)

Jabar-ICA Kerja Sama Audit Alat Kelistrikan Setiap Rumah Penduduk

Mitrapolisi.co.id/BANDUNG – 70% bencana kebakaran disebabkan oleh peralatan listrik di rumah tinggal yang tidak berkualitas. Untuk meningkatkan keselamatan warga Jabar, Pemda Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan International Copper Association (ICA) akan mengaudit setiap rumah penduduk melalui survei peralatan listriknya mulai 2019-2024.

Kerja sama ini menjadi bagian dari cetak biru ketahanan kebencanaan atau West Java Resilience Blue Print yang tengah dipersiapkan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan kerja sama Jabar-ICA ini tertuang dalam Letter of Intent (LOI) yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Direktur ICA Wilayah Asia Timur dan Tenggara Collin May di Aula Timur Kampus ITB, Kota Bandung, Senin sore (29/4/19).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjuk Jawa Barat sebagai area percontohan tentang keselamatan kelistrikan ini. “Sebagai pemimpin, saya harus menyiapkan kehidupan yang lebih selamat. Tapi ngga ada datanya, kerja sama dengan International Copper Association ini selama lima tahun – atas masukan dari PBB, Jawa Barat akan dijadikan percontohhan,” kata Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil saat ditemui usai acara penandatangan LoI tersebut.

“Jadi, semua rumah akan diaudit oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kerja sama dengan mereka (ICA). Nanti akan ketahuan kategorinya rumah yang aman, kurang, aman, dan tidak aman,” lanjutnya.

Hasil audit nanti akan bisa menentukan rumah yang aman, kurang aman, dan tidak aman. Kurang Aman dan Tidak Aman artinya mempunyai potensi kebakaran. “Kepada rumah yang memiliki potensi kurang aman dan tidak aman, kita akan edukasi untuk mengganti (alat kelistrikan) dengan kualitas kelistrikan yang memadai, supaya tidak terjadi lagi 70 persen kebencanaan kebakaran datang dari peralatan listrik yang tidak berkualitas,” imbuhnya.

Selain itu, melalui kerja sama tersebut akan diberikan pula edukasi kepada para petugas instalasi listrik yang ada di Jawa Barat. “Jadi, akan diaudit alat-alat hingga instalasi kelistrikan. Kedua, kita juga akan mengedukasi petugasnya,” kata Emil.

Kerja sama Jabar-ICA terkait kampanye keselamatan kelistrikan ini mengambil tema Safety, Green, and Smart Electricity. Hal ini ditandai dengan pemberian sertifikat gratis bagi petugas atau instalatur listrik. Sertifikat kompetensi ini diperlukan para tenaga ahli untuk menunjang kredibilitasnya.

Menurut Direktur ICA Wilayah Asia Timur dan Tenggara Collin May dalam pernyataan tertulis yang diterima Tim Peliput Humas Jabar, industri 4.0 dalam hal elektronik/listrik dan otomotif harus mempunyai tembaga yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Tembaga memiliki tingkat konduktif 30% lebih tinggi dibandingkan logam lainnya yang berarti meningkatkan efisiensi.

Sedangkan dalam otomotif tembaga merupakan material kunci untuk transportasi menjadi lebih bersih. Pada mobil listrik, jumlah penggunaan tembaga empat kali lebih banyak dibandingkan mobil konvensional.

Berdasarkan data Dari Dinas Pemadam Kebakaran di salah satu kota besar di Indonesia, pada 2016 telah terjadi kebakaran sebanyak 1.047 kasus dan 754 diantaranya disebabkan oleh tenaga listrik. Sementara di 2017 ada sebanyak 1.185 kasus kebakaran dan 851 diantaranya disebabkan oleh tenaga listrik.

Penyebab kebakaran antara lain perawatan tidak sesuai standar, terdapat bagian listrik yang terbuka, isolasi kabel yang buruk, terjadi overload pada sistem instalasi listrik, kerusakan pada sistem instalasi listrik, penggunaan peralatan instalasi listrik yang standar, dan kondisi listrik yang buruk.

“Ini adalah sebuah kenyataan umum, tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara bahwa pengguna atau konsumen tidak peduli dengan kabel listrik di rumahnya. Orang-orang mengira bahwa kabel listrik di rumah mereka sudah aman dan sistem pelistrikannya sudah diatur dan dicek,” ujar Collin May.

Seminar Development 4.0

Sebelumnya di Aula Barat ITB, Gubernur Ridwan Kamil juga menutup kegiatan Seminar Nasional ke-3 dalam rangka 100 Tahun ITB dan PTTI (Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia). Ada tiga kesimpulan yang dihasilkan melalui seminar dengan tema Development 4.0: Meeting the Global Challenges ini.

Pertama, adanya pihak atau market yang mendorong terjadinya industri 4.0. Salah satu pihak yang menjadi pelaku industri ini adalah Google. Hingga saat ini Google telah menjadi perusahaan raksasa di bidang mesin pencarian data. 

Kedua, pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata dalam seminar ini mengakui adanya fenomena industri 4.0. Selain itu, pemerintah juga merespon dan mendorong hingga menerapkan industri 4.0 ini melalui berbagai kebijakan dan programnya.

Ketiga, pihak peneliti dan budayawan yang memberikan kontrol terhadap perkembangan industri 4.0. Menurutnya, sisi kemanusiaan yang ideal dan sejati tetap harus terus ada dan dipelihara di tengah arus revolusi industri 4.0.

Sementara Gubernur Ridwan Kamil memandang industri 4.0 sebagai sarana untuk meningkatkan produktifitas. Untuk itu, Emil menerapkan 4.0 untuk melawan masalah-masalah yang ada di Jawa Barat seperti masalah ketimpangan atau gap.

“Jadi, salah satu kesimpulan saya tentang 4.0, meningkatkan produktifitas. Positifnya, 4.0 itu menggantikan tugas manusia yang terlalu rutin, sehingga intelegence manusia bisa digeser ke hal-hal yang impulsif, ke hal-hal yang inovatif, penemuan, dan sebagainya, yang rutin akan digantikan oleh robotik,” jelas Emil. 

Melalui revolusi industri 4.0, Jawa Barat mengembangkan diri untuk menjadi West Java Digital Inclusive Province melalui program Desa Digital. Ada delapan area yang menjadi fokus kerja, yakni pemberian wifi gratis ke setiap desa, pembuatan sosial bagi setiap desa, pembuatan What’s App Grup untuk komunikasi kepala desa, pembuatan What’s App Grup untuk komunikasi warga desa, pelayanan software aplikasi di desa, bisnis melalui digital, pertanian berbasis aplikasi, dan pusat komando desa atau village command center.

Ridwan Kamil Tantang Dekranasda Jabar Buka Toko di Luar Jabar

Mitrapolisi.co.id/BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri acara Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Pengukuhan Bunda Literasi Kota Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis serta Pengukuhan Bunda Paud Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Masa Bakti 2019-2024 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Senin (29/4/19).

Dalam sambutannya, Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil- menantang Dewan Keranjinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat untuk membuka toko kerajinan khas Jabar di Bali dan daerah lain di Indonesia.

“Tantangan masih saya tunggu membuka toko di mall dan membuka toko di Bali. Saya kasih waktu sampai Desember (2019). Tong nabuh angklung di kampung sorangan, teu rame. Pasti sudah pada tahu main angklung. Main (lah) angklung di Papua, di Hong Kong (luar negeri),” kata Emil mengupamakan.

“Sama juga jualan Dekranasda jangan di kampung sendiri, karena sudah pada tahu, jualannya di tempat orang (lain),” lanjutnya.

Untuk itu, Emil meminta Dekranasda Jawa Barat kompak untuk mengembangkan berbagai produknya. Apabila produk kriya khas daerah Pasundan keluar dari Jawa Barat, hal itu menjadi penanda kemajuan bersama. 

“Maka kalau ada toko Dekranasda (Jabar) di Jakarta di mall-nya, di Bali, produk mah banyak tinggal kompaknya, sehingga nanti (misal) produk dari Banjar yang terbaik, dari Bogor produk apa, bersama-sama bisa maju,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, pada kesempatan yang sama Ketua Dekranasda Jawa Barat Atalia Praratya mengatakan bahwa membuka toko Dekranasda di luar Jawa Barat menjadi tantangan tersendiri. Sebelumnya Dekranasda Jabar juga sudah mempunyai rencana untuk membuka toko di Siwss dan daerah lain di Indonesia. 

“Itu (membuka toko Dekranasda Jabar) PR sekali. Insyaallah, sebetulnya kita sudah banyak sekali rencana ke depan termasuk juga ingin membuka kerja sama untuk membuka toko di Swiss. Kemudian yang di Jakarta kita memang akan kerja sama juga termasuk yang di Bali,” kata Atalia.

“Pak Gubernur memang betul, ada baiknya kita tidak keren di negeri sendiri tetapi yang keren yang baik itu keren di tempat orang lain. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi kami, Insyaallah mudah-mudahan tahun ini kita bisa membuka toko-toko tersebut,” sambungnya.

Sementara itu, pelantikan Ketua TP PKK Kota Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Nomor: 03-05/Kep./PKK Provinsi/IV/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota Masa Bakti 2019-2024. Ketua TP PKK Kabupaten Garut Diah Kurniasari, Ketua TP PKK Kabupaten Ciamis Kania Ernawati, dan Ketua TP PKK Kota Bogor Yanne Ardian Rahman.

Sementara itu, Pelantikan Ketua Dekranasda Kota Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 10/SK/Dekranasda/IV/2019, Nomor: 11/SK/Dekranasda/IV/2019, dan Nomor: 12/SK/Dekrnasda/IV/2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kota Bogor. Ketua Dekranasda Kabupaten Garut Diah Kurniasari, Ketua Dekranasda Ciamis Kania Ernawati, dan Ketua Dekranasda Kota Bogor Yanne Ardian Rahman.

Pada kesempatan ini, Atalia juga mengukuhkan Yanne Ardian Rahman sebagai Bunda Literasi Kota Bogor, Diah Kurniasari sebagai Bunda Literasi Kabupaten Garut, dan Kania Ernawati sebagai Bunda Literasi Kabupaten Ciamis, serta mengukuhan Kania Ernawati sebagai Bunda Paud Kabupaten Ciamis dan Ade Uu Sukaeasih sebagai Bunda Paud Kota Banjar Masa Bakti 2019-2024.

Think Before Share

Peredaran hoaks atau berita bohong juga menjadi perhatian dan “PR” bagi Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya. Karena data menunjukkan bahwa penyebar hoaks terbanyak datang dari kalangan ibu-ibu.

Menurut Atalia, kaum perempuan lebih mudah untuk menyebarkan berita bohong. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar perempuan di Jawa Barat lebih bijak dalam menanggapi semua informasi yang beredar di masyarakat.

“PR kita bersama juga bagaimana kita mengikis terkait peredaran hoaks di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat. Data menunjukkan ternyata berita hoaks itu banyaknya muncul di ibu-ibu, jadi lebih mudah menyebarnya,” ujar Atalia saat ditemui di tempat yang sama.

“Oleh karenanya, saya mendorong sekali supaya ibu-ibu ini memikirkan dulu, cek dulu kebenarannya, sebelum share kita harus think before share itu. Saring sebelum sharing,” pinta Atalia.

Salah satu upaya untuk mencegah hoaks terutama di kalangan perempuan, kata Atalia, pihaknya melalui program Sekoper Cinta (Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita) memberikan materi terkait teknologi informasi.

“Ini menjadi penting dan kita masukkan juga dalam program sekoper cinta. Di dalamnya ada juga materi terkait teknologi informasi dan materi tentang hoaks,” ungkap Atalia.(arm)

STQ XVI/ 2019, Ajang Tingkatkan Kualitas Kontingen

Mitrapolisi.co.id/ BANDUNG -Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Seleksi Tilawatil Quran (STQ) XVl tingkat Provinsi Jawa Barat 28 April hingga 3 Mei 2019 untuk seluruh kabupaten/kota.

Seleksi dibuka di tiga tempat di Kota Bandung, yakni Pusdai Jalan Diponegoro No 63, Masjid Al-Mutaqin Gedung Sate, dan Masjid Agung Kota Bandung.

STQ XVI merupakan kerja sama Pemprov Jabar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang membuka acara berharap kualitas para kontingen meningkat dari tahun lalu. Sebab pemenang STQ tingkat provinsi akan mewakili Jwa Barat di tingkat nasional yang akan diselenggarakan 27 Juni- 6 Juli 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat.

"Memang diakui waktu Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke XXVII tahun 2018 di Medan, hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Maka kami berharap pada tahun ini kompetensi peserta akan lebih baik dari pada tahun sebelumnya," kata Wagub Uu dalam arahannya pada pembukaan STQ XVI Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Plaza Pusdai Bandung, Minggu (28/4/19).

Sementara itu, pada STQ XVI tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun ini, ada kategori baru yakni Musabaqah Hadist Nabi, yang mencangkup di antaranya hafalan 100 hadist dengan sanad dan Musabaqah Hadist Nabi cabang hafalan 500 hadist tanpa sanad.

Cabang baru ini, kata Uu, penting bagi santri dan umat Islam pada umumnya dalam menguatkan pemahaman hadist sebagai sumber hukum dan ibadah di kehidupan sehari- hari.

"Jadi gak cukup hanya mempelajari Al- Quran tapi hadist juga sebagai sumber hukum dan ibadah sehari- hari harus diketahui," katanya.

Sementara itu, lanjut Uu, membaca Alquran dan mengetahui tentang cara membacanya dengan baik dan indah, menjadikan suatu keutamaan bagi setiap muslim. Serta, Alquran sendiri, menjadi salah satu rukun iman. Tak sampai disitu, Alquran tutur Uu, merupakan kalam Allah SWT yang menjadi pedoman hidup manusia.

"Kepada para peserta, selamat mengikuti STQ semoga membawa maslahat, mengaktualisasikan ajaran Islam secara damai," ujar Uu.

"Jadikan STQ kali ini mempersiapkan diri untuk STQ Nasional. Jadikan event ini cambuk dan pelajaran untuk lebih giat berlatih menghadapi masa yang akan datang," tambahnya.

Sementara Ketua Umum LPTQ Jawa Barat sekaligus Ketua Panitia Daud Achmad menyebut enam kategori yang dilombakan pada Seleksi Tilawatil Qur'an XVl tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Kategori tersebut meliputi, Musahabaqah Tilawatil Alquran anak- anak dan dewasa, Musabaqah Hifzil Qur'an ( MHQ) 1 Juz dan 5 Juz, Musabaqah Hifzil Quran ( MHQ) 10 Juz dan 20 Juz, Musabaqah Hifzil Quran ( MHQ) 30 Juz dan Tafsir Bahasa Arab.

"Serta kategori baru, yakni Musabaqah Hadist Nabi (MHN), yang mencangkup di antaranya, hafalan 100 Hadist dengan sanad dan Musabaqah Hadist Nabi cabang hafalan 500 hadist tanpa sanad," tambah Daud.

Adapun jumlah peserta mencapai 456 orang dengan rincian 230 peserta putra, dan 226 orang peserta putri. "STQ jadi daya dorong percepatan pembangunan dari segi agama atau kecerahan rohani," katanya.

Inovasi juga hadir pada penyelenggaraan STQ di Jawa Barat tahun ini, bahwa para peserta harus melakukan fingger print agar menghindari ada joki. Pihak panitia penyelenggara, telah bekerja sama sengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jawa Barat untuk menghindari ada joki atau peserta pesanan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat A. Buchori berharap kegiatan ini dapat dikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh kafilah STQ. Sehingga nanti saat mengikuti STQ Tingkat Nasional dapat meraih hasil yang maksimal.

Menurut Kakanwil, kegiatan ini dapat terus menumbuhkan rasa cinta terhadap Alquran. Lebih luas, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang dalam mewujudkan masyarakat yang Qurani. Maka STQ menjadi implementasi kepedulian pemerintah terhadap pembinaan umat.

"Diharapkan dapat memantapkan komitmen bahwa pelaksanaannya lebih baik dan harus berubah ke arah yang lebih baik," Katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang juga hadir pada pembukaan STQ X berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini seoptimal mungkin sehingga terjadi suatu peningkatan prestasi.

"Karena ini langkah awal. Langkah berikutnya di tingkat nasional kita berharap menjadi Juara Umum," harap Iwa.

Sementara itu, acara Pembukaan STQ XVI Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung sukses. Acara dimeriahkan dengan tarian Kolosal yang banyak orang penari, dan menampilkan bintang tamu Wali Band.(ar)

Gubernur Teken Kerjasama Optimalisasi Pendapatan & Penertiban Barang Daerah

Mitrapolisi.co.id/ BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan 27 kepala daerah di Jabar menandatangani kerja sama program penertiban barang milik daerah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar. Di acara yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (29/4/2019) ini, dilakukan pula penandatanganan optimalisasi pendapatan daerah antara Gubernur Jabar dengan Bank bjb.

Program kerja sama ini merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sesuai dengan fokus tematik Program Korsupgah KPK RI 2019, yaitu Optimalisasi Pendapatan Daerah, bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah.

Melalui program kerja sama ini, diharapkan akan ada penertiban dan penguatan status hak atas tanah milik pemerintah daerah, sehingga dapat dioptimalkan dengan baik penggunaannya maupun pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (melalui host-to-host data peralihan hak atas tanah antara BPN dan Pemerintah Daerah), meningkatkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Restoran, Hotel dan Parkir (melalui pemasangan tapping tools untuk Wajib Pajak), meningkatkan transparansi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah melalui tapping tools dan penyetoran pajak melalui jasa perbankan (transaksi non tunai), meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, dan mengurangi Konflik dan Sengketa Tanah.

Gubernur Ridwan Kamil pun menyambut baik bimbingan yang diberikan KPK melalui program kerja sama ini. Menurutnya, sering kali ada gugatan hingga pendudukan fisik terhadap aset dan barang milik pemerintah daerah. Kerja sama dengan BPN ini diharapkan menjadi upaya agar aset atau barang daerah tidak hilang dan diakui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Sering kali kalau untuk aset dan barang milik daerah ada gugatan dan ramai pendudukan fisik dan lain sebagainya. Sekarang kita akselerasi agar tidak ada aset yang hilang dalam perjalannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil saat ditemui usai acara.

Sementara dari sisi pendapatan daerah, lanjut Emil, ada perilaku koruptif melalui penyelewengan anggaran pemasukan yang dilakukan oleh oknum tertentu, sehingga pendapatan daerah tidak optimal.

“Kita akan mengoptimalkan (pendapatan daerah), tadi ibu (Basaria Panjaitan, Pimpinan KPK) menyampaikan contoh (sistem optimalisasi pendapatan) di Makasar yang cukup baik dan kita akan kirim tim untuk mengakselerasi,” ujar Emil.

“Sehingga apa yang dikhawatirkan bisa kita perbaiki dengan sebuah cara dan semua ini berada dalam pengawasan KPK untuk memaksimalkan tidak ada lagi potensi-potensi korupsi ada di Jawa Barat,” lanjutnya. 

Untuk itu, di hadapan para bupati/walikota se-Jawa Barat yang hadir pada acara penandatanganan program kerja sama ini, Emil meminta para kepala daerah bisa menghadirkan sebuah kebijakan yang bisa mendukung optimalisasi pendapatan dan penertiban barang di daerah masing-masing. 

“Kalau bisa kita maksimalkan, kita 100 persenkan, memang tidak mudah tapi kuncinya ada di political will dari pimpinan,” jelas Emil dalam sambutannya.

Sementara dari sisi aset barang milik daerah, secara adminitrasi, menurut Emil perlu ada bukti fisik atau catatan tertentu terhadap aset atau barang daerah yang dimiliki. Selain itu, sertifikasi terhadap aset atau barang daerah tersebut perlu ada sebagai bukti hukum yang sah. 

“Tertib administrasi, seperti tertib fisik dan buku. Tertib fisik, saya minta (misalnya) ada plang nama di setiap aset (tanah dan bangunan) yang kita punya. Kita juga perlu kartu indentitas barang untuk pengguna dan penguasa barang, jadi harus tercatatkan,” pintanya.

Salah satu Pimpinan KPK Basaria Panjaitan yang turut hadir menyaksikan penandatangan program kerja sama tersebut mengungkapkan, bahwa tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Ini tujuannya adalah mengoptimalkan bagaimana supaya pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan dan semua pajak-pajak ini bisa diawasi, semua terekap langsung masuk ke bank daerah, seperti Bank Jabar (bjb) dalam hal ini,” tutur Basaria saat ditemui usai acara.

Basaria mencontohkan, bahwa pihaknya kini tengah mendorong daerah agar memiliki sistem online dimana setiap kepala daerah bisa mengontrol setiap pendapatan daerah yang masuk. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi kehilangan pemasukan.

Salah satu cara yang dilakukan terhadap pemasukan daerah melalui pajak dari hotel, restoran, dan parkir. Ada sebuah sistem online yang sudah diterapkan di Kota Makassar, dimana para kepala daerah melalui sistem ini bisa mengawasi langsung penerimaan pajak dari hotel, restoran, dan parkir yang masuk menjadi pendapatan daerahnya. 

“Tujuannya untuk meningkatkan supaya tidak ada kehilangan dan semua pendapatan daerah bisa diawasi langsung oleh kepala daerah melalui sistem, bahkan mungkin di dalam handphone-nya bisa diawasi langsung, setiap saat, real time berapa penambahan (pendapatan daerah) yang ada,” jelas Basaria.

Sementara dalam sambutannya, Basaria menjelaskan bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, ada tiga hal yang menjadi fokus KPK, yaitu terkait dengan Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

“Kenapa? Setelah ada evaluasi, masalah perizinan dan masalah yang ada hubungan dengan keuangan negara, karena 87 persen kasus yang ditangani KPK adalah di dua madalah tersebut,” kata Basaria.

Dari tiga fokus tersebut, ini KPK kembali membuat delapan fokus pencegahan dan pengawasan, diantaranya: pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui OSS (Online Single Submission), keuangan daerah melalui APBD, transparansi pembelanjaan anggaran, pendapatan daerah, manajemen aset daerah, manajemen ASN seperti untuk menghindari kasus jual beli jabatan, penggunaan dana desa, dan e-katalog.

“Kunci dari bagaimana kita menghilangkan korupsi adalah transparan. Apabila semuanya terbuka maka akan ada pengawasan, sehingga kita buat serba online,” ujar Basaria.

Sementara itu, Kepala BPN Jawa Barat Yusuf Purnama dalam sambutannya menuturkan, bahwa saat ini masih banyak aset pemda kabupaten/kota dan provinsi yang belum mendapatkan kepastian hukum seperti dalam hal kepemilikan tanah.

“Ini menajdi PR kita bersama pengelolaan yang kurang komprehensif akan menimbulkan masalah, karena perolehan dari hasil tidak tertibnya administrasi zaman dahulu,” ujar Yusuf.

Untuk itu, ada empat kluster pengelolaan aset atau barang daerah yang menjadi target BPN di 2019. “Ada 4.454 bidang, kami prediksi ada empat kluster yang kita targetkan di 2022 selesai,” tutur Yusuf.

Untuk aset Pemda Provinsi Jawa Barat, BPN Jabar hingga saat ini telah menyelesaikan proses sertifikasi untuk 300 aset tanah dan 16 sertifikat diantaranya diserahkan oleh BPN kepada Gubernur Jawa Barat pada acara penandatanganan nota kesepahaman program kerja sama ini.

“Untuk kabupaten/kota ke depan dalam rangka pengelolaan aset semuanya harus manfaat dan dikelola dengan baik dan benar, tidak boleh ada aset yang terlantar karena nanti akan ditertibkan,” pesan Yusuf di akhir sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Utama Bank bjb Agus Mulyana mengatakan, bahwa kerja sama optimalisasi pendapatan daerah ini sebagai wujud komitmen bjb dalam meningkatkan pendapatan daerah di Jawa Barat, transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.

"Kera sama ini sebagai wujud komitmen dalam meningkattkan pendapatan daerah dan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penerimaan daerah," kata Agus.

Sejauh ini bjb telah melakukan kerja sama dengan 35 kota/kabupaten di Jawa Barat dan Banten, serta Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Batam dalam hal penerimaan pajak secara online. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pajak daerah untuk meningkatkan pendapata asli daerah.(arm)

Wagub Jabar Dampingi Wapres JK Resmikan Gedung Baru RS PMI di Bogor

Mitrapolisi.co.id/BOGOR -- Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mendampingi Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, pada Kegiatan Peresmian Gedung A (Afiat Center dan Kalla Ballroom) Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Bogor, yang berlokasi di Jl.Padjajaran No. 80 Kota Bogor, pada hari Senin (29/04/19).

Dalam arahannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong pelayanan rumah sakit yang lebih baik lagi. Pelayanan menurut Kalla, merupakan unsur penting selain teknologi.

"Karena walau dokter hebat, teknologi maju, tapi kalau perawatnya kurang tersenyum, kurang care itu tidak akan dikunjungi," kata Wapres JK.

Jusuf Kalla yang juga ketua umum PMI mencontohkan pelayanan kesehatan di Singapura yang ramai peminat. Menurutnya berobat ke Singapura bukan berarti jaminan untuk sembuh. Namun, banyak orang berobat ke sana karena mengharapkan pelayanan yang lebih baik.

"Nggak berarti ke Singapura (ada jaminan) sembuh. Kita menganggap hospitality nya lebih baik, dokternya lebih update, peralatannya lebih baik," katanya.

khususnya di Kota Bogor, yang padat penduduk, tentu membutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik, yang mempu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang prima.

"Bogor yang luas membutuhkan pelayanan yang baik, ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan, PMI sebagai organisasi terdepan dalam bidang sosial kemanusiaan, memberikan manfaat yang tentu dirasakan masyarakat. Khususnya dengan hadirnya RS PMI dan Gedung Barunya yang saat ini diresmikan.

"Atas nama Masyarakat Jawa Barat, kami berterima kasih kepada PMI yang telah menghadirkan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Barat, sebagai solusi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," kata Uu.

Kesehatan masyarakat, menurutnya, merupakan aspek utama dalam pembangunan. Artinya Jawa Barat bisa menggapai semua cita- cita pembangunannya kalau indeks kesehatan masyarakatnya baik. Sehingga, masyarakat yang sehat akan lebih profuktif mendorong pembangunan.

Sejalan itu, lanjut Uu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terus berupaya membangun fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerahnya. Maka hadirnya rumah sakit PMI di Bogor, menjadi salah satu pendukung dalam pemberian layanan kesehatan, yang disebabkan keterbatasan jangkauan Pemerintah dalam memberikan pelayanan menyeluruh. 

Sementara itu, Pembangunan gedung baru Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Bogor sudah selesai. Gedung tersebut diberi nama Grand Afiat. Gedung ini hadir dengan fasilitas lengkap demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit PMI Bogor dr. Farid W Husain, berharap gedung baru RS PMI Bogor dapat menjawab kebutuhan kesehatan yang bersifat kuratif maupun preventif. Maka pembangunan Grand Afiat merupakan salah satu upaya penunjang berbagai kebutuhan masyarakat masa kini.

"Grand Afiat rencananya akan menjadi One stop health service and life style yang merupakan latar belakang didirikannya Grand Afiat RS PMI Bogor," katanya.

Selain itu, akan ada penambahan beberapa spesialis, seperti kedokteran gigi dan sub spesialis seperti fetomaternal, onkologi serta konsulen ginjal, selain klinik khusus seperti, klinik tumbuh kembang, klinik perawatan luka dan klinik nyeri.

"Sebelumnya klinik gaya hidup seperti medical check up, klinik kosmetik medik, klinik akupuntur medik, klinik gizi, klinik laktasi sudah dikembangkan. Kini akan dibuka layanan seperti klinik geriatri, klinik memory, man clinic, dan klinik lainnya untuk melengkapi layanan yang sudah ada," jelasnya.

Direktur Rumah Sakit PMI Bogor dr Yuliantini mengatakan, pembangunan Grand Afiat merupakan salah satu upaya penunjang berbagai kebutuhan masyarakat masa kini. Sehingga ke depan, Grand Afiat tidak hanya diperuntukan bagi orang yang memerlukan pengobatan karena sakit. Namun juga untuk orang- orang yang ingin mempertahankan kesehatannya.

Selain sarana penunjang kuratif dan life style, Gedung dengan luas 9.721 m2 juga didukung fasilitas lainnya seperti restoran, cafe, bank, minimarket, optik, dan toko perlatan kesehatan. Tak hanya itu ballroom dengan kapasitas pengunjung lebih dari 700 orang di lantai 4 bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang hendak menggelar acara seperti seminar, rapat koordinasi serta pesta pernikahan.(arm)