Jabar Data Lahan KAI Yang Akan Ditertibkan Untuk Double Track Bogor-Sukabumi

Mitrapolisi/

BANDUNG—Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa kembali memimpin rapat terpadu penanganan dampak sosial pembangunan jalur ganda (double track) kereta Bogor-Sukabumi.

Rapat yang digelar di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Rabu (6/6/2018) tersebut dihadiri berbagai unsur Pemprov hingga perangkat daerah Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Hadir pula jajaran Balai Pengembangan Teknik Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI.

Iwa menuturkan rapat ini adalah lanjutan dari pembentukan tim terpadu yang terbagi dalam dua gugus tugas. Tim pertama khusus soal bidang pendataan verifikasi dan validasi tanah-tanah PT KAI yang dikuasai warga dan aset milik PT KAI. “Tim kedua terkait pengamanan dan penegakan hukum,” katanya usai rapat.

Rapat kali ini memutuskan agar bidang pertama segera melakukan pendataan dan verifikasi serta  validasi tanah KAI yang saat ini dikuasai masyarakat. Bidang ini juga diperintahkan untuk mendata masyarakat dan memvalidasinya terutama yang menguasai lahan. “Dokumen-dokumen disiapkan oleh PT KAI,” tuturnya.

Dari hasil kerja ini, maka nantinya akan ada tim penilai yang menentukan berapa uang kerohiman atau santunan yang layak diberikan pada masyarakat yang saat ini menduduki lahan-lahan milik PT KAI. Proses ini menurutnya penting dilalui mengingat proyek jalur ganda Bogor-Sukabumi masuk dalam proyek prioritas Pemerintah Pusat.

“Saya minta ke rekan-rekan juga masyarakat terkait proyek ini. Jangan ada spekulan, jangan ada provokator yang memanas-manasi warga soal ini,” tegasnya.

Pembentukan ini datang dari dokumen penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penyediaan tanah oleh balai teknik kereta api wilayah Barat. Dari dokumen yang ada, lahan yang akan dilalui proyek ini kini banyak ditinggali oleh warga khususnya di jalur rel lama milik KAI. “Karena itu butuh payung hukum

 dan penyelesaian yang berdampak dengan penggunaan APBN,” tuturnya.

Menurutnya guna mempercepat proyek, satker khusus ini dibentuk menyerupai satgas yang dulu menangani dampak pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang. Struktur organisasi ini tutur Iwa didasari Perpres nomer 56 tahun 2017 tentang penanganan dampak sosial masyarakat dalam rangka penanganan tanah untuk PSN. “Ketuanya Sekda, ada ketua harian, kantor dinas kabupaten/kota hingga Kejaksaan Tinggi,” paparnya.

Pihaknya berharap adanya satuan kerja ini bisa mempercepat target pembangunan jalur ganda yang sudah diminta oleh Presiden Jokowi tuntas sebagian pada 2018 ini. Presiden menurut Iwa menargetkan 7 kilometer pertama jalur ganda Bogor-Sukabumi akhir tahun ini fisiknya selesai. “Ini yang diminta dari kami, mudah-mudahan bisa sesuai jadwal karena ke depan ini akan tersambung hingga ke Yogya,” ujarnya.

Empat Tahun Lagi Seluruh Tanah di Jawa Barat Akan Bersertifikat

Mitrapolisi/

KAB. SUBANG - Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan empat tahun lagi seluruh bidang tanah di Jawa Barat akan bersertifikat. Tahun ini ditargetkan 1,2 juta bidang tanah di Jabar akan bersertifikat.

"Empat tahun lagi (tanah) di seluruh Jawa Barat target kita sudah semuanya akan memegang tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Gor Taman Bintang Fantasi, Pamanukan, Kabupaten Subang, Rabu (6/6/18).

Pembagian sertifikat tanah ini dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan karena sering munculnya konflik sengketa lahan.

Pada 2017 sebanyak lima juta sertifikat dikelurkan Kantor BPN. Di 2018 ini BPN menargetkan tujuh juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat dan sembilan juta sertifikat ditargetkan keluar tahun depan. Di Jawa Barat sendiri ada sebanyak 594.500 sertifikat dibagikan kepada masyarakat tahun lalu.

Kantor BPN Jabar pun menargetkan 1,2 juta sertifikat keluar pada tahun ini. "Hampir sepuluh kali lipat dibanding biasanya. Tahun depan 1,5 juta sertifikat harus keluar," pinta Jokowi.

Ada 5.000 sertifikat dibagikan BPN di Kabupaten Subang. Sebanyak 3.200 penerima sertifikat hadir secara langsung di hadapan Presiden ditambah 50 orang penerima sertifikat tanah waqaf. Dari 5.000 sertifikat, terdiri dari 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat dari Kabupaten Purwakarta, 1.500 sertifikat (Kabupaten Karawang), dan 1.500 sertifikat (Kabupaten Subang).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan sertifikat produk PTSL juga diserahkan oleh Kantor BPN Jabar kepada masyarakat, terdiri dari sertifikat hak milik, sertifikat waqaf, dan sertifikat aset pemerintah daerah.

Program pemberian sertifikat tanah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Menurut Gubernur, sebidang tanah sangat berharga dan memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial yang sangat vital, terlebih bagi sebagian besar masyarakat Jawa Barat yang bermata pencaharian di bidang pertanian.

"Sertifikasi tanah rakyat akan menjadi solusi dan antisipasi yang efektif untuk mencegah konflik-konflik pertanahan tersebut," ungkap Gubernur dalam sambutannya di acara yang sama.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN pun berjanji akan menyertifikasi lahan yang belum bersertifikat tahun depan secara bertahap. Karena diakui masyarakat, masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengungkapkan pihaknya menargetkan seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar pada 2025. "Tanah-tanah bapak/ibu yang belum tersertifikat, atas perintah Bapak Presiden akan kita sertifikatkan kalau tidak tahun ini, tahun depan atau tahun depannya lagi," tutur Sofyan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR)

Mitrapolisi/ 

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer senilai Rp100 miliar usai melakukan penyesuaian sejumlah pos anggaran.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke 13 untuk aparatur sipil negara (ASN). Sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/3386/SJ, THR untuk kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN agar dialokasikan dari APBD dan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Dan untuk pemberian gaji ke 13 diupayakan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juli 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018.

“Kami komit terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara. Pemprov Jabar akan segera membayarkan THR dan gaji ke 13 untuk ASN,” ujar Aher di Bandung, Minggu (3/6/18).

Sekretaris Daerah Prov. Jabar Iwa Karniwa menambahkan keterangan, angka Rp100 miliar lahir setelah pihaknya menghitung komponen yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan PNSD atau tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.

“Sudah didapat angkanya Rp100 miliar, segera diproses untuk ditransfer ke rekening Rabu atau Kamis,” katanya di Bandung, Senin (4/6/18) malam.

Menurutnya angka tersebut akan disalurkan pada sekitar 50.000 ASN Jabar dengan dominasi 27.000 guru SMA/SMK. Angka ini juga sudah meliputi THR bagi sekitar 24.000 honorer baik guru maupun yang ada di lembaga. “Semuanya sudah masuk hitungan. Uangnya sudah ada, jadi tidak ada diskriminasi semua dapat THR,” paparnya.

Anggaran sebesar ini menurut Iwa didapat setelah pihaknya menyisir sejumlah pos dimana diantaranya berasal dari dana pos tidak terduga, sisa lelang dan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. “Insya Allah dari tiga poin itu dananya sudah cukup, tinggal proses administratif,” ujarnya.

Sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/3386/SJ, THR untuk kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta ASN agar dialokasikan dari APBD dan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni 2018 sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Dan untuk pemberian gaji ke 13 diupayakan untuk dibayarkan pada minggu pertama bulan Juli 2018 sebesar penghasilan bulan Juni 2018.

Dalam surat edaran Mendagri tersebut diatur besaran THR dan komponennya. Adapun komponen THR dan gaji ketiga belas untuk Gubernur, Wagub, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali kota,  pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

“Alhamdulillah, alokasi untuk THR tidak mengganggu anggaran yang ada,” ujarnya.

UPAYA PEMPROV JABAR BANGUN BANDARA KERTAJATI DIGANJAR PENGHARGAAN

Mitrapolisi/

BANDUNG--Upaya dan inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka mendapat penghargaan khusus dari Pemerintah Pusat.

Penghargaan khusus tersebut diberikan oleh Kementerian Bappenas dan Agraria Tata Ruang (ATR) dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Sahid Jakarta, Senin (30/4/2018) pagi.

Disaksikan Presiden RI Joko Widodo penyerahan dilakukan oleh Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Sekda Jabar Iwa Karniwa yang hadir mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya berkomitmen dalam percepatan pembangunan BIJB.

"Bandara Kertajati ada komitmen yang kuat dari Pemprov Jabar dan stakeholder lainnya sehingga pada Juni 2018 bisa digunakan. Cita-citanya calon haji berangkat dari Kertajati. Kalau bisa dilakukan, ini menjadi reputasi internasional. Sekitar 38 ribuan calon haji Jawa Barat akan berangkat dan mendarat di Kertajati," katanya.

Percepatan pembangunan ini, katanya, dilakukan dengan cara mendorong BIJB supaya segera menyelesaikan pekerjaannya membangun bandara. Termasuk, katanya, pembagian saham BIJB dengan Angkasa Pura II.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan penghargaan ini terbilang istimewa karena hasil penilaian khusus dari pemerintah pusat pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terkait pembangunan infrastruktur dimana proyek BIJB dipilih sebagai contoh nyata keberhasilan daerah.

"Alhamdulillah, ini penghargaan khusus satu-satunya bagi Jabar. Satu-satunya, dari 34 provinsi hanya Jabar yang meraih penghargaan ini," katanya.

Pemerintah memuji kerja keras Pemprov Jabar yang tak hanya melahirkan inisiatif namun juga memberikan porsi besar APBD dan kontribusi guna membangun bandara yang akan diresmikan pada Juni 2018 mendatang ini. "Bukan hanya insiatifnya tapi komposisi Jabar pada proyek ini mencapai 60%," ujarnya.

Selain itu Pemprov juga dinilai berhasil menerapkan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam BIJB dengan melibatkan pihak lain dalam kepemilikan saham. Tak hanya komposisi saham provinsi yang mayoritas di BUMD PT BIJB juga ada PT Angkasa Pura II, Danareksa hingga pertama kalinya PNS memiliki saham lewat Koperasi  Konsumen Praja Sejahtera.

"Pembangunannya juga relatif lancar dan hasil pembangunannya dinilai lebih baik dibanding bandara yang lain. Ini yang membuat Pak Presiden melalui Kementerian Bappenas memberikan penghargaan khusus satu-satunya bagi Jabar," katanya.

Iwa mengatakan pihaknya mewakili Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku bersyukur dan bahagia atas penghargaan ini. Terwujudnya Bandara Kertajati menurutnya juga datang dari atas dukungan DPRD Jabar, Pemkab Majalengka dan masyarakat Majalengka serta komponen yang lain.

"Atas dukungan semua pihak, bandara ini bisa terwujud dengan baik. Alhamdulillah di luar dugaan ini mendapat apresiasi dari Bapak Presiden melalui Kementerka Bappenas. Jabar mendapat penghargaan satu-satunya provinsi dari 34 provinsi di Indonesia," pungkasnya.

Iwa Karniwa membuka Ramadhan Festival tahun 2018

Mitrapolisi/BANDUNG-Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa membuka Ramadhan Festival tahun 2018 di Graha Manggala Siliwangi, Kota Bandung, Rabu (30/5).

Festival ini juga menghadirkan 80 stand yang terdiri dari Produk Fashion, Hijab, Batik, dan Kuliner. Yang akan menemai masyarakat pada tanggal 30 Mei sampai dengan 3 Juni 2018.

Sekda Iwa mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong dan memberikan support kepada kegiatan-kegiatan yang bernuansa kreatifitas, dan di dalamnya pun ada kegiatan-kegiatan bisnis yang dimunculkan.

"Kami dari Provinsi Jawa Barat terus mendorong dan mendukung pelaksanaan ini karena ini bisa memberikan dampak ke berbagai pihak," kata Sekda Iwa.

Dampak tersebut dijelaskan Iwa adalah, bagi penyelenggara ini merupakan hasil dari kreatifitas yang mampu bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Selanjutnya bagi produsen atau pedagang bisa menginformasikan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan ini.

"Dan konsumen mendapatkan berkah yang khusus karena ini dihari ramadhan ini produk yang dijualnya pun lebih murah dari biasanya. Sehingga ini yang dinamakan berkah ramadhan bagi masyarakat," tegas Iwa.

Disamping itu, dalam kegiatan ini juga menampilkan para seniman dan budayawan yang menunjukan kebolehannya dalam bidang seni untuk memberikan hiburan filosofis bagi masyarakat.

"Oleh karena itu saya dukung penuh kegiatan ini, dan salah satunya dengan kehadiran saya untuk membuka acara ini," pungkasnya.

60 Media Online Jabar Tergabung di SMSI

Mitrapolisi/ BANDUNG-Gubernur Aher melantik pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2022. Ada 60 media online atau perusahaan media siber yang tergabung dalam SMSI di seluruh Jawa Barat.

Ketua Umum SMSI Jabar Hardiansyah mengatakan, bahwa masyarakat Indonesia bergantung pada media siber saat ini. Dalam catatan Dewan Pers sekarang tidak kurang 43.000 media massa berbasis internet yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

“Sebagian besar tidak dikelola secara profesional dan tidak menghormari etika dan hukum jurnalistik,” kata Hardiansyah.

“Maka keberadaan media siber sangat penting memberikan informasi positif kepada publik dan dapat dipercaya,” tambahnya.

Hardiansyah berkomitmen, hadirnya SMSI akan menjadi wadah untuk menciptakan media siber yang profesional dan berintegritas. SMSI juga nanti akan membantu perusahaan-perusahaan media online yang profesional dengan kualitas jurnalistik yang baik.

“SMSI akan berdiri di garda terdepan dalam penanggulangan informasi hoax yang muncul di media sosial,” tegas Hardiansyah.

Kepengurusan SMSI sudah ada di 27 provinsi di Indonesia. Anggotanya sekitar 1.200 perusahaan media siber. Deklarasi SMSI dilakukan pada 17 Maret 2017 dan secara resmi telah didaftarkan ke Dewan Pers pada 8 September 2017.

Sementara itu, Ketua Umum SMSI Pusat Auri Jaya mengatakan, bahwa pelantikan pengurus SMSI Jabar merupakan langkah untuk mengembangkan perusahaan media di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencatat saat ini ada lebih dari 43.000 media online di seluruh Indonesia.

Anggota SMSI di seluruh Indonesia ada 370 media online. “Saya kira ini merupakan organisasi media online yang terbesar jumlahnya saat ini. Meskipun memang kita harus mengakui bahwa media-media yang ada di SMSI belum atau masih dalam tahap berkembang,” ucap Auri.

Namun, dengan berdirinya SMSI, Auri yakin dari 370 atau 400 anggota ke depan akan ada sepuluh yang menjadi perusahaan media online papan atas. Mengingat bisnis media online di Indonesia tidak mudah dilakukan, karena harus beradu kecepatan, teknologi, dan beradu konten.

SMSI juga ditargetkan tahun ini akan memiliki news room bersama. Nantinya news room ini bisa diakses oleh semua anggota. Karena persoalan utama bisnis media nasional adalah konten.

“Dengan adanya news room, SMSI juga akan menjadi jaringan media online terbesar di Indonesia,” harapnya.

Ini Dia Penampakan Sertifikat UGG untuk Ciletuh Palabuanratu

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Sertifikat Unesco Global Geoparks(UGG) bagi Ciletuh-Palabuhanratu telah terbit. General Director of Unesco, Audrey Azoulay, menandatangani langsung sertifikat  tersebut. Dengan demikian lengkap sudah legatlitas Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat sebagai bagian dari 'keluarga besar' UGG di dunia, yang empat diantaranya berada di Indonesia. 

Ketua Harian Badan Pengelola Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Deny Juanda mengatakan terbitnya sertifikat ini melengkapi perjuangan proses sertifikasi UNESCO. " Alhamdulillah, kami bersyukur sekali atas terbitnya sertifikat ini, segera akan digelar acara peresmian UGG-Geopark Ciletuh-Palabuhanratu," katanya di Bandung, Sabtu (19/5/18).

"Terima kasih atas prestasi semua pihak yang telah concern dan bersama-sama berjuang pada setiap proses sertifikasi Unesco," tambahnya. Sertifikat ini memiliki masa berlaku sejak ditetapkan dari 17 April 2018 hingga 16 April 2022.

Sebelumnya, Unesco mengesahkan 12 geopark dari 11 negara sebagai UGG. Pengesahan disampaikan dalam sidang Executive Board Unesco ke 204, Komisi Programme and External Relations, Kamis (12/4/18) di Paris, Perancis. Aher mengatakan pihaknya mendapatkan kabar tersebut dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, Budiman, selaku perwakilan Jawa Barat di sidang tersebut.

Hingga kini tercatat empat UGG di Indonesia, yakni Batur UNESCO Global Geopark, Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, Ciletuh - Palabuhanratu aspiring UNESCO Global Geopark, dan terakhir Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark.

Pascapenetapan bulan lalu, Pemprov Jabar terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Ciletuh-Palabuhanratu. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan untuk infrastruktur jalan penghubung Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Pemprov Jawa Barat sudah menggelontorkan anggaran Rp96 Miliar pada 2016 untuk ruas jalan dari pintu masuk Waluran ke Geopark. Selain itu, pada 2017 dibangun juga ruas jalan dari pintu masuk Loji ke Geopark yang menelan anggaran Rp217 Miliar.

"Tahun ini kita membuat kawasan jalan dari arah pintu masuk Paltiga sebesar Rp90 Miliar. Termasuk pembangunan bandara di Sukabumi, karena salah satu syarat geopark internasional itu, harus ada bandara dekat geopark dengan jarak tempuh maksimal tiga jam perjalanan," katanya saat melaksanakan peletakan batu pertama untuk proyek pembangunan jalan akses di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Jumat (20/4/18).

Ruas jalan yang akan dibangun itu, menghubungkan wilayah Desa Ciemas-Ciatel, hingga Puncak Darma. Panjangnya sekitar 13 kilometer, menggunakan APBD Provinsi Jabar 2018 sekitar Rp 82 miliar. Nantinya jalan tersebut akan tersambung dengan akses jalur sabuk Ciemas.

Puasa 20 Jam, Aher dan Rombongan Rampungkan Kunjungan Kerja Awal

Mitrapolisi/

TUNISIA -- Melewati benua beda zonasi waktu dalam kunjungan kerja global, rombongan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) berpuasa sekira 20 jam.

Kabag Publikasi Pemprov Jabar Ade Sukalsah mengatakan rombongan sahur di pesawat dari Indonesia menuju Tunisia pada Rabu (16/5/2018) malam.

“Buka puasa di negara setempat (Tunisia,red) pada Kamis (17/5/18) adalah pukul 19.22 artinya kami berpuasa sekitar 16 jam. Menjadi hampir 20 jam jika ditambah total waktu dengan melewati berbagai zona, perjalanan di pesawat saja 14 jam dari Cengkareng ke Tunisia,” katanya dari Tunis, Jumat (18/5/2018).

Menurut dia, sekalipun jauh lebih lama dari waktu puasa reguler di tanah air, Gubernur Jabar dan rombongan menjalani itu semua dengan enjoy dan tanpa keluhan.

Demikian pula dengan istri Gubernur, Netty Heryawan, yang juga menjalani semuanya tak ubah seperti di Indonesia. Terlebih suhu pada saat ini di Tunis berkisar 20 derajat dan berawan, nyaris sama dengan iklim Bandung.

“Karena yang paling penting, dari agenda kunjungan kerja kali ini, beberapa sudah tercapai. Seperti respon baik dari para pihak di Tunisia, mulai dari pemerintah Tunisia hingga kalangan usaha. Respon yang kami terima baik setelah bertemu langsung memenuhi undangan dari Menteri Pembangunan, Investasi, dan Kerja Sama Luar Negeri Tunisia. Demikian pula saat courtesy callditerima langsung Perdana Menteri Tunisia, Youssep Chahed, di kediamannya”, tambahnya.

Ade menjelaskan, respon baik itu antara lain saat Gubernur Aher bersama Kadin Jabar telah menjajaki kerjasama investasi dengan Tunisia. Hal itu terungkap dalam business meeting bersama para pengusaha Tunisia di Hotel Movenpick, Tunis, Jumat (18/5), pukul 10 pagi waktu setempat.

Pertemuan berlangsung selama 2 jam diawali pemaparan kinerja dan potensi ekonomi Tunisia yang disampaikan beberapa perwakilan pengusaha. Dilanjutkan pemaparan Gubernur Aher beserta Kadin Jabar yang memaparkan kondisi aktual Jabar sekaligus review kerjasama ekspor impor yang sudah berlangsung antara Jabar dan Tunisia.

“Kita senang pertemuan hari ini dengan para pengusaha Tunisia berlangsung sangat akrab, masing-masing pihak berkomitmen untuk memperkuat kerjasama yang sudah berlangsung sampai saat ini,” jelas Aher kepada Humas Jabar.

Diketahui data dari Dinas Indag Jabar bahwa realisasi ekspor barang dari Jabar ke Tunisia saat ini senilai 731.448 dollar, meliputi manufaktur, coklat, alat-alat medis, optikal, dan furnitur.

Ade mengatakan, seluruh rombongan juga merasa perjalanan ringan dijalani karena terdapat banyak kesamaan saat kemudian membahas rencana kerja sama sister province antara Provinsi Jawa Barat dengan Tunisia.

“Kami mohon doa kelancaran selanjutnya untuk kunjungan kerja berikutnya di Arab Saudi. Telah dijadwalkan pertemuan dengan Emir Madinah, Emir Mekkah, dan KJRI Jeddah guna membahas progres pembangunan Masjid Al Jabbar dan kerja sama Provinsi Jawa Barat dengan Museum Asmaul Husna di Madinah dan Museum Assalamualaika Ayyuhan Nabi di Mekkah,” pungkasnya.

Layani Calon Penumpang, PT BIJB Luncurkan BIJB Mobile Apps

Mitrapolisi/ BANDUNG,- Menjelang pengoperasian Bandara  Kertajati pada akhir Mei 2018 nanti, PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) meluncurkan aplikasi 'BIJB Mobile Apps'. Layanan terbaik ini dipersembahkan pada masyarakat untuk mempermudah segala bentuk akses informasi di dalamnya terkait Bandara Kertajati.

PT BIJB, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),  Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan aplikasi layanan konsumen untuk ponsel pintar ini di Aula Dinas Perhubungan Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa 15 Mei 2018. Peluncuran secara simbol dilakukan dengan penekanan tombol digital oleh Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra, Komisaris PT BIJB M Ihsan Tatang, Kepala Divisi ICT dan Pendukung PT BIJB A Dadan Hadiana, Kepala Bagian Sarana Perekonomian Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Andrie Kustria Wardana dan Kepala Bidang Transportasi Udara Dinas Perhubungan Jawa Barat Nining Yuliastiani.

"Launching ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kita di mana 24 Mei kita akan menyambut soft launching Bandara Kertajati," kata Virda Dimas Ekaputra dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Virda menjelaskan latar belakang adanya peluncuran aplikasi ‎ini lebih dikarenakan untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan pada calon penumpang yang akan menggunakan fasilitas Bandara Kertajati. Sebab dalam satu sentuhan di ponsel pintar, segala bentuk informasi terkait layanan bandara seperti pembelian tiket,  'alarm' pengingat penumpang soal keberangkatan, mengarahkan penumpang jalan menuju bandara, pemesanan transportasi menuju bandara, pemesanan tempat parkir kendaraan, hingga belanja secara online.

‎

"Karena memang hal yang dibutuhkan konsumen seperti ini sehingga kami coba masukan dalam aplikasi. Dengan adanya aplikasi ini semoga para pengguna layanan udara khususnya Bandara Kertajati bisa banyak bermanfaat," ucap Virda yang menargetkan aplikasi bisa diunduh satu juta orang.

Dia mengatakan, Bandara Kertajati yang memiliki label internasional selalu ingin memberikan layanan terbaik dengan sejumlah terobosan di dalamnya. Hal ini dilakukan agar kehadirannya bisa menjadi bandara berkelas layaknya Bandara Changi di Singapura. Apalagi Bandara Kertajati juga tengah menatap penerbangan internasional dengan melayani Haji dan Umroh pada tahun ini.

"Sebagai langkah awal aplikasi ini memang didesain untuk meningkatkan engagment antara penumpang dan bandara Kertajati ini," ucapnya.

Sampai pertengahan Mei 2018 ini pembangunan Bandara Kertajati sudah mencapai tahap akhir atau 96 persen‎. Seiring dengan soft launching yang digelar 24 Mei nanti Virda memastikan secara keseluruhan semua fasilitas Bandara pemiliki Three Letter Code KJT bisa rampung. Saat ini verivikasi ketiga oleh Kemenhub tengah dilakukan sebelum benar benar melayani penerbangan reguler.

‎

"Bandara sudah tahap akhir. Saat ini tinggal interior atau sudah mencapai 96 persen pembangunan," ujarnya.

‎

Dadan mengatakan, aplikasi BIJB Mobile Apps saat ini baru tersedia di platform Android. Untuk mendapatkannya, cukup hanya mendownload secara gratis di layanan Play Store. Pengembangan terus dilakukan agar seluruh Platform bisa mendukung aplikasi ini seperti halnya IOS.

‎

Dalam peluncuran tersebut PT BIJB sendiri mengajak semua tamu yang hadir mendownload BIJB Mobile Apps dan melakukan registrasi untuk mendapatkan share ID.‎

‎

Share ID itulah yang akan memengaruhi poin yang kemudian bisa diikut sertakan dalam rangkaian #MudikDibayarinBIJB. Sekadar diketahui, diawal pengoperasian‎, Bandara Kertajati akan melayani mudik dari dan ke lima daerah ; Medan, Surabaya, Bali, Makasar dan Balikpapan atau Samarinda.

‎

"Pemenang nantinya akan dipilih berdasarkan poin terbanyak, kesesuaian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan team panitia program Mudik Dibayarin BIJB," tandasnya.‎

Ekonomi Jawa Barat Triwulan I-2018 Tumbuh 6,02 Persen

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Perekonomian Jawa Barat pada triwulan I-2018 tumbuh 6,02 persen terhadap triwulan I-2017.

Pertumbuhan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 467,01 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 343,03 triliun.

Demikian intisari dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat bertajuk “Berita Resmi Statistik” per 7 Mei 2018 lalu.

Lanjut laporan BPS Jabar menyebutkan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,29 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi rumah tangga sebesar 18,15 persen.

Sumber laju pertumbuhan (Source of Growth, SOG) secara perbandingan tahunan (y-o-y) dari sisi lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 3,19 persen. Dari sisi pengeluaran, andil terbesar terhadap pertumbuhan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,06 persen.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher)  menyebutkan, pihaknya sangat bersyukur atas pencapain ini di tengah berbagai penurunan indikator sejenis di daerah lainnya.

“Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak, kinerja ekonomi Jabar bukan hanya terjaga baik, namun tumbuh 0,9 persen pada triwulan pertama tahun ini. Ini pemicu untuk tetap bekerja keras,” katanya, Selasa (15/5/2018).

Aher mengapresiasi seluruh elemen terkait. Terutama data menunjukkan pertumbuhan

PDRB Triwulan I-2018 (q-to-q) terjadi merata di semua bidang. Yakni diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh ekspansif sebesar 45,43 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya, kecuali sektor berbasis ekplorasi alam seperti Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; dan lainnya.

“Mari jaga momentum baik ini, tidak usah cepat puas apalagi takabbur. Jadikan pengabdian kita di sektor ekonomi lebih bersungguh-sungguh agar bernilai ibadah,” pungkasnya.

Wujudkan Smart Province, Jabar Bangun 3.000 Kilometer Jaringan Serat Optik

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi berbasis serat optik terintegrasi dengan kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan konsep smart province.

Sebagai langkah awal, infrastruktur transmisi berkecepatan tinggi itu akan dibangun sepanjang 3.000 kilometer yang akan mengintegrasikan jaringan serat optik yang telah dibangun di kabupaten/kota di Jabar. Melalui jaringan serat optik tersebut, tata kelola pemerintahan dan layanan publik diharapkan semakin meningkat.

"Workshop ini adalah langkah awal implementasi kepgub (keputusan gubernur) terkait rencana pembangunan pita lebar atau jaringan serat optik," ungkap Direktur Utama PT Jabartel Aliyas seusai membuka Workshop Smart City 2018 di Aula Timur Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (14/5/2018).

Aliyas menjelaskan, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jabar, pihaknya diberi amanat untuk mewujudkan Jabar sebagai smart province. Menurutnya, jaringan serat optik tersebut akan dibangun di ruas-ruas jalan provinsi yang kemudian diintegrasikan dengan jaringan serat optik yang dibangun pemerintah kabupaten/kota.

"Lewat kerja sama yang dibangun dengan BUMD kabupaten/kota, kami akan mengintegrasikan infrastruktur (serat optik) yang dibangun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya.

Menurut Aliyas, sepanjang 3.000 kilometer jaringan serat optik akan dibangun secara bertahap selama lima tahun dimana tahun ini akan dibangun sepanjang 400 kilometer dengan total nilai investasi hingga Rp500 miliar. Rencananya, kata Aliyas, pembangunan akan dimulai Juni 2018 mendatang.

"Sebagai BUMD, kami memiliki keleluasaan untuk mencari investor. Dalam waktu dekat, ada sejumlah investor yang akan membangun infrastruktur ini bersama kami," ujarnya.

Dalam workshop tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama pembangunan infrastruktur pasif di wilayah Kota Cirebon dan Kota Bandung (inner city). Kerja sama ini melengkapi konsesi yang sudah dimiliki oleh PT Jabartel sebelumnya (wilayah Bandung raya dan Kabupaten Kuningan). Detaile enginering design (DED) saluran serat optic bersama di Bandung Raya sendiri sudah dibuat 2016 lalu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar.

"Selanjutnya adalah fase pembangunan dan pengelolaan saluran serat optic bersama oleh PT JabarTelematika," pungkasnya.

Masih di tempat yang sama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jabar Hening Widyatmoko mengapresiasi pembangunan jaringan serat optik terintegrasi tersebut. Pasalnya, kata dia, tanpa infrastruktur utama tersebut, konsep smart city yang kerap digaungkan pemerintah kabupaten/kota takkan terealisasi optimal.

Pihaknya juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung program tersebut. Para kepala daerah, kata Hening, harus memiliki pemahaman yang sama dalam mewujudkan smart city di kabupaten/kotanya masing-masing sebagai sebuah kebutuhan.

Menurutnya, pembangunan jaringan serat optik yang akan diutamakan untuk mendukung konsep smart city di kantor-kantor pemerintahan itu pun akan sangat bermanfaat dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan layanan publik.

"Sekarang sudah zaman revolusi industri. Kalau tidak disiapkan akan ketinggalan jauh. Perlu adanya politicall will alokasi anggaran untuk penyiapan infrastruktur, agar smart city bukan hanya omong doang," tandasnya.

Percepatan, Gubernur Mulai Gerakan Tanam Padi Mt. 2018

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Dalam rangka percepatan pengolahan lahan dan tanam, demi mendukung swasembada pangan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), canangkan Gerakan Tanam Padi Mt. 2018 Tingkat Provinsi Jawa Barat, yang dimulai di Poktan Sumber Rejeki II, Desa Ciparay, Kec. Ciparay Kab. Bandung, Senin (14/05/2018).

Gubernur mengatakan, bahwa lahan tani di Jabar terbagi dua wilayah, yakni Utara dan Selatan. Selatan antara lain Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, dan Sukabumi. Sementara wilayah utara diantaranya Subang, Karawang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan beberapa daerah lainnya.

Aher menuturkan bahwa sebanyak 80 persen sawah Jabar, ada di kawasan utara. Akan tetapi, indeks pertanamannya (IP) lebih rendah dari kawasan selatan. IP-nya hanya 1,8 sedangkan kawasan selatan IP-nya mencapai 2,8.

"Maka dalam satu tahun kita targetkan mudah-mudahan panen di Jabar itu ada kenaikan. Kalau kawasan utara naik 2,8 (IP) maka produksi akan naik, selatan pun baiknya naik 3," harapnya.

Peningkatan indeks pertanaman (IP) perlu ditempuh, sebagai salah satu strategi dalam peningkatan panen padi. Hal ini pun perlu dibarengi dengan perbaikan sistem irigasi baik untuk wilayah pertanian utara maupun selatan.

Menurut Aher, upaya ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan ketersediaan air di Waduk Jatigede, untuk kawasan utara. Serta, menjaga alam di wilayah selatan. Karena kebanyakan lahan tani di wilayah selatan memanfaatkan air alami dari lingkungan alam sekitar.

"Untuk sumbangsih nasional, kita belum perlu memikirkan sawah baru, belum terlalu perlu, yang diperlukan irigasi yang bisa mengairi sawah sawah yang ada," ujarnya.

Selain itu, Aher juga sempat menyarankan petani setempat untuk bisa melakukan mina padi kedepannya. Merupakan suatu bentuk usaha tani gabungan (combined farming) yang memanfaatkan genangan air sawah yang tengah ditanami padi sebagai kolam untuk budidaya ikan, sehingga memaksimalkan hasil tanah sawah.

"Mina, berati ikan, dan padi, dengan demikian meningkatkan efisiensi lahan karena satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komoditas sekaligus," jelasnya.

Pada pencanangan gerakan tani di Caparay, diserahkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) oleh Gubernur Jawa Barat, diantaranya, traktor roda dua sebanyak 1.012 unit kepada Kelompok Tani (Keltan) Tani Jaya, Desa Cigentur Kecamatan Paseh. Pompa air empat inch, 865 unit kepada Keltan Sumber Rejeki II Ciparay.

Kemudian hand sprayer elektrik sebanyak 4.325 unit kepada UPT PPP Pacet. Cultivator 144 unit kepada Keltan Sawargi Desa Girimulya Kecamatan Pacet. Lalu, Power Thrasher 259 unit, kepada Brigade Alsintan Kabupaten Bandung.

Juga pengembangan budi daya padi 36.345 hektar pada Keltan Mitra Padi Sawah Desa Cikoneng Ciparay. Pengembangan budi daya jagung 60.000 hektar kepada Keltan Barokah Mekarlaksana Ciparay. Serta, pengembangan budi daya kedelai 110.000 hektar pada Keltan Pasir Mundur Mekarlaksana Ciparay.

Tak sampai disitu, bantuan berupa Rice Mailing Unit (RMU) sebanyak dua unit juga diberikan kepada Keltan Paguyuban Bumi Mandiri Pabuaran Subang. Serta Traktor kepada keltan di Kabupaten Garut, Brigade Alsin Provinsi, dan Kabupaten Kuningan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Hendy Jatnika mengatakan, lahan baku sawah menurut data 2016 dan 2017 ada 926 ribu hektar. Areal tersebut bisa dilakukan penanaman dan panen sampai dua juta hektar, karena ada lahan yang dua kali panen.

Dari ramalan Pusdatin Kementerian Pertanian yang bekerja sama dengan BPS, kata Hendy Jatnika, produksi gabah kering giling sebesar 12,5 juta ton. Sebanyak 65 persen di antaranya merupakan produksi beras.

Maka berdasarkan angka tersebut, berarti angka produksi beras di Jawa Barat pada 2017 ditaksir sekira 8 juta ton. Selain setiap tahunnya, Jawa Barat memiliki sur plus sebesar tiga juta ton.

Adapun kata dia, kegiatan Gerakan Tanam Padi yang digelarnya, ditujukan untuk percepatan tanam padi mt. 2018 periode bulan April- September di Jawa Barat.

"Ini juga dilakukan guna meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku di bidang pertanian dalam upaya peningkatan produksi pada," kata Hendy.

Aher Kutuk Keras Bom Surabaya

Mitrapolisi/  BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengutuk keras peristiwa bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Ahad (13/5/2018) pagi.

Menurut dia, agama apapun tak pernah ajarkan terorisme dan radikalisme. Karenanya, atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Barat menyesalkan, menyayangkan, sekaligus tak pernah setuju dengan tindakan terorisme.

"Kami mengutuk keras terorisme oleh siapapun, atas alasan apapun, kapanpun kejadiannya,serta apapun targetnya," katanya di Gedung Sate, Ahad (13/5/2018) pagi.

Saat ditanya langkah atas peristiwa tersebut, Aher menyebutkan, pihaknya akan meningkatkan konsolidasi dengan unsur pimpinan lainnya sebagai tindak antisipatif pasca serangan bom Surabaya.

Menurut dia, tindak koordinasi tercakup dalam peningkatan keamanan dan deteksi dini potensi radikalisme di wilayahnya.

"Ini jadi pelajaran di Jabar, Pemprov Jabar akan tingkatkan konsolidasi dengan Kapolda, Pangdam, hingga MUI. Kami kawal agar tak ada kejadian radikalisme dan terorisme serupa di Jawa Barat,"

Menurut Aher, tindak seperti bom bunuh diri di Surabaya menyalahi agama, norma sosial, hingga undang-undang. Seluruhnya tindaknya salah, dan menjadi tidak relevan jika dikaitkan dengan agama tertentu.  

"Jangan dihubungkan dengan agama apapun. Boleh jadi pelaku mengaku ada kaitan dengan agama tapi sesungguhnya tak ada hubungan dengan agama apapun yang dianut. Hanya pemahaman sempit agama si pelaku saja," sambungnya