Mitrapolisi/
BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat secara resmi
mencanangkan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)
Lulut-Nambo di Kecamatan Klapanungggal, Kabupaten Bogor. Penjabat Gubernur Jawa
Barat H. Mochamad Iriawan menandatangani prasasti pencanangan tersebut di
Gedung Sate, Jl. Diponegoro Kota Bandung, Selasa (4/9/18).
Setelah pencanangan ini, Iriawan berharap proses pembangunan
TPPAS segera dilakukan. Ditargetkan pembangunan akan selesai dalam waktu 18
bulan. “Targetnya tadi disampaikan oleh pemenang lelang, yaitu 18 bulan (proses
pembangunan). Tolong ini diawasi,” pinta Iriawan ditemui usai acara
pencanangan.
“Saya mau segera karena sudah banyak sampah menumpuk di
wilayah Metropolitan Bogor dan sekitarnya. Baik itu Depok, kemudian juga
Tangerang Selatan yang meminta bantuan ke kita untuk bisa memproses sampah yang
ada di Tangerang Selatan,” tambahnya.
Hal ini sebagai wujud komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat
dalam melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Terlebih lagi proses pengolahan
dan pemrosesan sampah ini akan ramah lingkungan dengan dukungan teknologi.
“Luar biasa sekarang, dulu sampah menjadi masalah besar
sekarang bisa jadi uang kemudian bisa diproses lalu menjadi energi,” ujar
Iriawan dalam sambutannya di acara pencanangan.
TPPAS Regional Lulut-Nambo mulai direncanakan pada 2002
melalui kajian Jabodetabek Waste Management Corporation (JWMC). Ini diprakarsai
oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pemda Provinsi Jawa
Barat kemudian menindaklanjutinya melalui penyusunan dokumen perencanaan,
meliputi studi kelayakan, desain perencanaan rinci (DED), analisis mengenai
dampak lingkungan (Amdal), serta dokumen pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa sekitar lokasi TPPAS.
TPPAS yang terletak di Desa Lulut dan Desa Nambo ini akan
memproses sampah dari wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok dengan
kapasitas operasi sebanyak 1.500 ton/hari. Pada awal tahun ini, Pemerintah Kota
Tangerang Selatan pun menyatakan akan turut memanfaatkan TPPAS Regional Lulut-Nambo,
sehingga kapasitas pengolahan meningkat menjadi 1.800 ton/hari.
Pembangunan TPPAS ini telah selesai dilakukan untuk tahap
pembangunan infrastruktur dasar dengan biaya APBN, meliputi pembangunan
sanitary landfill dan ipal. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang masih
terus dilaksanakan secara bertahap sesuai alokasi yang tersedia dalam APBD
Pemda Provinsi Jawa Barat. Diantaranya meliputi pembangunan jalan akses dan
jalan operasi, serta pembangunan pagar dan pintu gerbang.
Pembangunan instalasi pengolahan sampah ini dilakukan
melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan badan
usaha pemenang lelang, yaitu PT Jabar Bersih Lestari (JBL). Pemilihan mitra
kerja sama ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga diperoleh
badan usaha yang benar-benar mampu secara finansial, mempunyai kompetensi
teknis dan teknologi handal, serta aman bagi lingkungan.
Pengolahan sampah akan mengadopsi teknologi mechanical
biological treatment (MBT). Dimana sampah diolah untuk menghasilkan bahan bakar
alternatif pengganti batu bara atau lazim disebut refuse derived fuel (RDF)
yang digunakan oleh industri semen. Apabila proses pembangunan berjalan lancar,
TPPAS Regional Lulut-Nambo dapat dioperasikan secara penuh pada pertengahan 2020.
Direktur Utama PT Jabar Bersih Lestari Mr. Do Yun Yu
mengatakan, apabila TPPAS ini berhasil beroperasi akan menjadi proyek RDF
pertama di Indonesia. Karena RDF merupakan bahan bakar ramah lingkungan berupa
batu bara hijau.
“Ini akan menjadi proyek RDF pertama di Indonesia dan
diharapkan akan menjadi model yang baik bagi pengelolaan limbah di Indonesia,
serta negara-negara lain di Asia Tenggara,” harap Do Yun Yu.
Sebagai Perwakilan dari PT JBL, Do Yun Yu berjanji akan
membuat proyek sampah ini berhasil. “Saya berjanji akan berupaya semaksimal
mungkin untuk memastikan proyek berhasil dilaksanakan dengan ramah lingkungan,
higienis, dan selaras dengan masyarakat,” ujar Do Yun Yu dalam sambutannya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa
Kristian Kartawijaya menyambut baik proyek TPPAS ini. Menurutnya, proyek sampah
Lulut-Nambo memiliki nilai strategis karena dari sampah rumah tangga bisa
menjadi sumber energi. Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia.
“Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari, bahwa
plastik adalah masalah yang memusingkan. Tapi dengan teknologi ini plastik pun
bisa kita makan. Jadi plastik-plastik yang ditakuti oleh negara ini bisa
menjadi sumber bahan bakar,” ungkap Kristian.
Selain itu, lanjut Kristian, hasil pengolahan sampahnya
yaitu RDF yang bisa mengurangi karbon dari industri semen. Dia pun berujar
proyek ini diharapkan bisa menjadi proyek percontohan pengelolaan sampah bagi
daerah lain di Indonesia.
“Kami percaya ini akan menjadi energi yang lebih ramah
lingkungan, terbarukan, serta mengurangi emisi karbon bagi indutri semen itu
sendiri,” pungkas Kristian.
Pencanangan Jalan Tol NS-Link Bandung
Selain mencanangkan pembangunan TPPAS Regional Lulut-Nambo,
pada kesempatan ini Iriawan juga mencanangkan pengembangan Jalan Tol North
South (NS)-Link dalam Kota Bandung. Tol ini untuk mengurai kepadatan di Kota
Bandung, serta melengkapi konsep pengembangan jaringan Jalan Tol Kota Bandung
terutama pada area dalam kota.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama mitra
strategis, pemilik konsesi Jalan Tol Soreang-Pasirkoja, yakni PT Citra Marga
Lintas Jabar dan BUMD PT Jasa Sarana telah melakukan kajian internal. Jalan tol
ini akan memberikan alternatif agar dapat mengakomodir pergerakan kendaraan
atau lalu lintas dari dan ke pusat Kota Bandung, kawasan wisata dan
residensial, sehingga berdampak positif pada peningkatan ekonomi wilayah
perkotaan.
Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan bersama Direktur
PT Citra Marga Lintas Jabar Agus Winarso dan Harangan P Sianipar dan Direktur
Utama PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari menandatangani Nota Kesepahaman tentang
Pencanangan Pengembangan Jalan Tol NS-Link Bandung ini.
Iriawan mengatakan bahwa pihaknya secara langsung telah
menghubungi Kementerian PUPR terkait progres pembangunan proyek tol ini. Hingga
saat ini proses pengkajiannya sudah dilakukan oleh Dirjen Bina Marga
Kementerian PUPR.
“Semua sudah kami lakukan, saya sudah telepon Pak Menteri
PUPR kebetulan direspon langsung dan sudah turun ke Dirjen Bina Marga, tentunya
ada pengkajian,” kata Iriawan ditemui usai acara pencanangan.
“Saya ingin ini supaya betul-betul terlaksana. Karena,
pertama untuk mengurai kemacetan dan kedua, akan ada ikon Kota Bandung yang
cukup bagus,” lanjutnya.
Direktur Utama PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari menuturkan
NS-Link hadir sebagai solusi di Kota Bandung. Jalan Tol Dalam Kota sepanjang
14,30 km akan berdiri diatas luas tanah 75.000 meter persegi.
Proses pembangunan akan terbagi tiga seksi, yaitu Seksi I
Pasirkoja – Mohamad Toha sepanjang 7,60 km, Seksi II Mohamad Toha – Gatot
Subroto 3,60 km, dan Seksi III Gatot Subroto – Surapati 3,10 km. Total
investment cost proyek ini mencapai Rp 8,491 Triliun dengan target konstruksi
pada Triwulan IV 2019.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar