Minggu, 24 Februari 2019

Tradisi Kawin Cai sa-Nusantara, Simbol Semangat Persatuan NKRI

Mitrapolisi.co.id/ 
CIMAHI -- Kampung Buyut Cipageran (Kabuci) di Kota Cimahi menggelar tradisi unik, Kawin Cai sa-Nusantara (Kawin Air se-Nusantara). Tradisi ini "mengkawinkan" (menyatukan) air ("cai" dalam bahasa Sunda) dari seluruh kabuyutan yang ada di Seluruh Tanah Air.

Tradisi ini diikuti 135 kabuyutan dari seluruh Nusantara yang membawa air untuk disatukan dalam satu tempat. Hal ini memiliki makna bahwa semangat persatuan yang perlu terus dipupuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gubernur Jawa Barat mewakili Presiden RI, Ridwan Kamil, Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, para sesepuh dan pinisepuh Kabuyutan Cipageran, dan kabuyutan se-Nusantara, serta para tamu agung dari Bali, Yogyakarat, Solo, dan Thailand turut hadir dan ikut serta dalam tradisi ini.

Menurut Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil, tradisi Kawin Cai sa-Nusantara sebagai simbol persatuan Indonesia yang harus terus kuat. Karena kuatnya persatuan dan kesatuan merupakan syarat sebuah negara maju.

"Dengan tradisi ini semangat persatuan dihadirkan oleh forum-forum kebudayaan se-Nusantara. Salah satunya dengan simbolis membawa air dari seluruh Nusantara untuk ditempatkan di Jawa Barat ini sebagai simbol bahwa persatuan Indonesia harus kuat," kata Emil saat menghadiri tradisi Kawin Cai sa-Nusantara di Kampung Buyut Cipageran, Jl. Kolonel Masturi Kota Cimahi, Minggu (24/2/19).

"Karena itu syarat agar negara ini bisa maju dan tidak terpecah belah. Saya kira itu pesan utamanya," lanjutnya.

Untuk itu, Emil pun berharap melalui tradisi tersebut persatuan Indonesia semakin kuat. Kokohnya tradisi juga ditentukan oleh kebudayaan yang terus dipelihara dan dijaga, karena bisa menunjukkan indentitas dan jati diri sebuah bangsa.

"Karena kebudayaan menunjukkan siapa kita. Selama kita tidak melanggar syariat, saya kira kebudayaan apa pun di Tanah Air Indonesia ini akan kita dukung," tutur Emil.

Terkait kebudayaan, Emil berkomiten untuk terus memupuk kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Salah satunya dengan membangun infrastruktur kebudayaan di seluruh Jawa Barat.

"Dalam lima tahun kita komit akan membangun infrastruktur kebudayaan. Kami sudah anggarkan ke seluruh 27 kabupaten/kota di Jawa Barat akan dibangun pusat-pusat kebudayaan seperti di Cipageran ini," jelas Emil.

"Karena kami meyakini bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya," tambahnya.

Pendidikan karakter melalui budaya dan kearifan lokal juga menjadi salah satu program penguatan karakter generasi muda Jawa Barat. Salah satunya melalui program Jabar Masagi. Implementasi Jabar Masagi adalah seluruh program, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang mampu menumbuhkan generasi muda di Jawa Barat sebagai manusia berbudaya.

"Kami, Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan pendidikan karakter. Karena kami milhat sekolah formal, kurikulum tidak cukup menghadapi masa depan," papar Emil.

Jabar Masagi ini datang dari empat nilai kesundaan. Pertama, yaitu Surti adalah merasa, belajar sensitif, atau memahami sesuatu yang tidak terucapkan. Nilai kedua, yaitu Harti adalah belajar paham atau memahami.

"Yang ketiga, yaitu nilai Bukti artinya menunjukkan eksistensi kita dengan apa pun kita. Dan yang keempat, yaitu Bakti, seperti air mengalir ke masyarakat membawa kebermanfaatan," tandasnya.

Jumat, 22 Februari 2019

Rakernas APPSI, Ridwan Kamil Ungkap Dua Peluang Kerjasama Antarprovinsi

Mitrapolisi.co.id/

PADANG, SUMATERA BARAT -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri        pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia   (APPSI)     Tahun 2019 yang digelar di Padang Convention Center, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Rabu malam (20/2/19).

Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil, mengungkapkan ada berbagai hal yang bisa dikerjasamakan antar-pemerintah provinsi di Indonesia. Diantaranya, kerjasama kebencanaan dan perdagangan komoditas pangan.

"Kerjasama kebencanaan yang memang terlihat semakin ke sini intensitasnya lumayan tinggi, bahkan di Jawa Barat sendiri tercatat lebih dari 1.500-an per tahun," jelas Emil ketika ditemui usai acara pembukaan Rakernas.

"Sehingga diupayakan ada mekanisme agar kami (pemerintah provinsi) saling tolong-menolong, karena bagaimana pun kondisi geografis dan geologis di Indonesia ini mirip-mirip," lanjutnya.

Kemudian terkait kerjasama perdagangan antardaerah. Kata Emil, Jawa Barat sudah memulai insiatif tersebut melalui digitalisasi perdagangan. Hal ini penting dilakukan karena bisa berdampak pada ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

"Itulah kenapa kita sudah memulai dengan inisiatif dengan dunia digital juga. Misalkan Jawa Barat kekurangan sapi, kekurangan telur, atau apa kita bisa menemui pedagang yang dikoordinasikan oleh para gubernurnya," papar Emil.

"Itu contoh kecilnya, sehingga kami tidak harus selalu terdikte oleh pasar yang kadang-kadang tidak berpihak pada stabilitas ekonomi di daerah masing-masing," terangnya.


Sertijab Ketum APPSI

Pada pembukaan Rakernas APPSI di Padang ini, dilakukan serah terima jabatan (sertijab) dari Ketua Umum (Ketum) APPSI 2018-2019 yang juga Gubernur Jawa Timur 2014-2019, Soekarwo kepada Ketua Umum APPSI 2019 yakni Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

Pada kesempatan ini, Emil pun mengucapkan terimakasih kepada Soekarwo karena telah melakukan estafet tongkat kepemimpinan APPSI dengan baik.

"Asosiasi pemerintah provinsi ini kami mengucapkan terimakasih dulu ke Pak De Karwo (Soekarwo) yang sudah selesai dan men-tongkatestafet-kan dengan baik," tukas Emil.

Sesuai dengan AD ART, ada jabatan pergantian antarwaktu Ketum APPSI, karena jabatan Ketua Umum APPSI berakhir masa jabatannya bersamaan dengan masa jabatan gubernur. Untuk itu, pada November 2019 mendatang akan dilaksanakan Musyawarah Nasional di Jakarta untuk memilih Ketua Umum APPSI untuk lima tahun ke depan.

APPSI merupakan organisasi pemerintah provinsi yang ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antar-pemerintah daerah provinsi. Untuk itu, Soekarwo ingin kerjasama antarprovinsi terus ditingkatkan terutama terkait perdagangan komoditas pangan.

"Kita harus memperkuat -- terutama kerjasama antar-provinsi, antar-daerah," kata Soekarwo.

Melalui Rakernas APPSI Tahun 2019 ini, Ketua Umum APPSI/Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menjelaskan, rakernas digelar senagai bentuk konsolidasi untuk menetapkan program APPSI di 2019.

"Rakernas ini dalam rangka konsolidasi untuk menetapkan program APPSI 2019, kita akan bahas pula rekomendasi-rekomendasi, termasuk tentang tiket pesawat mahal," ujar Longki.

Sementara itu, sebagai tuan rumah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berharap, Rakernas APPSI di Padang berjalan sukses dan menghasilkan berbagai rekomendasi. Menurut Irwan, rakernas tersebut menjadi ajang yang tepat untuk berkonsolidasi karena dihadiri oleh para gubernur dari seluruh Indonesia.

"Kami berharap rakernas ini sukses dan bisa menghasilkan banyak rekomendasi," harap Irwan.

Masjid Raya Sumatera Barat, Ikatan Batin Warga Jabar & Sumbar

Mitrapolisi.co.id/
PADANG, SUMATERA BARAT -- Di sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaksanakan Shalat Shubuh berjamaah bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Masjid Raya Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kamis pagi (21/2/19)..

Masjid Raya dengan bentuk atapnya yang terinspirasi rumah khas Minangkabau, Rumah Gadang, ini mulai dibangun pada 21 Desember 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat kala itu, Gamawan Fauzi dan selesai pada 4 Januari 2019. Arsiteknya adalah Rizal Muslimin, seorang arsitek dari kantor konsultan arsitektur Urbane yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat.

"Itulah hubungan batin antara masyarakat Jawa Barat dengan masyarakat Sumatera Barat, salah satunya karya goresan masyarakat Jawa Barat di Tanah Minang," ungkap Emil -- sapaan akrab Ridwan Kamil.

Konsep masjid ini terinspirasi dari peristiwa perselisihan empat suku yang terjadi di Kota Mekkah, Arab Saudi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kala itu ada pertentangan mengenai pihak yang berhak memindahkan batu Hajar Aswad. Nabi Muhammad pun dengan bijak memutuskan untuk memgambil sebuah kain untuk memindahkan batu tersebut.

"Kain yang terbentang ketika terjadi perselisihan dimana harus memindahkan batu Hajar Aswad oleh empat suku di sana (Kota Mekkah, Arab Saudi) dan Nabi Muhammad mengambil kain, bentangan kain yang (di tengahnya ada batu Hajar Aswad) ini melengkung, sehingga (ketika keempat ujung kain ditarik) melahirkan tempat seperti ini (bentuk Masjid Raya Sumatera Barat)," papar Emil.(dan)*

Emil pun berharap, masjid yang menelan anggaran pembangunan hampir Rp 500 Miliar dan bisa menampung 5.000-6.000 jamaah ini menjadi kebanggaan masyarakat di Sumatera Barat.

"Mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat," tandasnya.(def)*

Program Kabupaten/ Kota Harus Selaras Dengan Program Provinsi

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar forum konsultasi publik dan rangkaian Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2020. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, membuka forum tersebut menghadirkan para Bupati Walikota se-Jabar, Dirjen Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian PPN/ Bappenas, Dirjen Bina Pembanguajan Daerah Kemendagri, serta para tokoh masyarakat.

Wagub Uu menuturkan, forum dalam rangka merumuskan arah kebijakan pemerintah tahun 2020 tersebut sengaja diadakan lebih awal. Alasannya, untuk membangun kebersamaan dengan pemerintah Kabupaten Kota dalam penyelarasan program sesuai visi inovasi dan kolaborasi.

"Kenapa acara ini diadakan lebih awal karena kami ingin kebersamaan dengan para pemerintah Kokab. Makanya visi kami yaitu terwujudnya Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan dan program yang dikeluarkan Pemprov Jabar juga harus menjadi program Pemkab dan Pemkot. Begitupun sebaliknya program dari daerah juga adalah program Pemprov.

"Yang punya masyarakat dan wilayah sebetulnya adalah para Bupati Walikota kami hanya sebatas kewenangan yang diberikan tapi tujuannya tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Semua harus dalam satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan," ujar Uu.

Wagub tak ingin daerah berjalan masing-masing tanpa adanya kolaborasi dengan daerah lain.

"Jadi jangan sendiri-sendiri yang akhirnya tidak saling bantu atau kolaborasi. Kami punya anggaran dan kekuatan, misalnya 50% oleh kami, 50% nya lagi oleh daerah," jelasnya.

Prioritas pembangunan di Jabar di masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil diantaranya peningkatan akses pendidikan, desentralisasi layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi umat berbasis ekonomi, pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah juara, infrastruktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis Golekmah serta inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

"Kami ingin para Bupati Walikota sebelum membuat RPJMD atau dalam pembahasan anggaran mengetahui dulu program kami supaya selaras karena kalau tidak paham dengan program kami tidak akan nyambung dalam membangun Jabar ini," kata Uu.(Arm)*

Angka Stunting Menurun, Atalia Puji Kinerja Perangkat Daerah Kab. Garut

Mitrapolisi.co.id/ 
BANDUNG -- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil mengungkapkan apresiasinya atas kinerja Bupati Garut bersama para jajarannya yang bergerak cepat dalam upaya mengurangi angka stunting di Kabupaten Garut. Ini diungkapkan Atalia saat membuka Lomba Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat, di Sekretariat TP PKK Prov. Jabar, Jl. Soekarno Hatta No. 468 Bandung, Kamis (21/02/19).

"Ketika data ini muncul, mereka dengan semangat langsung melakukan berbagai langkah yang lebih dalam lagi, diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi. Sehingga sebelum gerakan ini deklarasikan oleh Bapak Gubernur, ternyata sudah langsung dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah di wilayah Kabupaten Garut," ungkap Atalia.

Sebelumnya, diketahui hasil dari Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 tingkat Nasional, presentase stunting sebesar 29,6% meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 27,5%. 

Sedangkan presentase stunting di Provinsi Jawa Barat sebesar 29,2%. Di Kabupaten Garut terjadi peningkatan dari 24,9% pada tahun 2016, menjadi 43,2% di tahun 2017. Namun saat ini, angka stunting di Kabupaten Garut sudah menurun 5 digit dari angka sebelumnya.

"Hal itu berarti, inovasi dan inisiatif diperlukan dalam pelaksanaan pencegahan stunting. Maka hari ini kita berkumpul, agar kita bisa betul-betul mendalami kasus stunting ini," tambahnya.

Dengan tema 'Melalui lomba kader ini kita tingkatkan pengetahun, keterampilan, dan peran serta kader dalam upaya menangani stunting', Atalia berharap sebagai agen, kader PKK mampu berkontribusi secara langsung untuk membantu meringankan beban pemerintah, terutama dalam hal pencegahan stunting.

"Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang stunting yang sudah menjadi program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan sudah berkomitmen dengan Deklarasi Jabar Zero Stunting pada November lalu. Kita berharap dalam lima tahun kedepan zero stunting itu dapat terealisasi di Jawa Barat," harap Atalia.

"Zero stunting ini artinya tidak ada kasus baru. Oleh karena itu peran kita di TP PKK di masing-masing Kabupaten/Kota betul-betul bisa memantau masyarakat, bisa memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat," sambungnya.

Sebagai garda terdepan, Atalia menyarankan dalam melaksanakan tugasnya, para kader dapat melekat pada Dinas terkait, juga pada perangkat kewilayahan terutama perangkat desa dan kelurahan. Sehingga kedepan, semua elemen ini bisa bergerak bersama-sama dengan lebih cepat. Lebih ngabret.
(arm)*

Pentahelix, Jurus Baru Citarum Harum

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG -- Pentahelix, itulah jurus lima unsur yang hendak dilancarkan Citarum Harum demi mengembalikan sungai terpanjang di bumi Priangan kembali menjadi sumber kehidupan.

Dengan kolaborasi A - B- C -G - M, Academician, Business, Community, Government, Media, kelima unsur tersebut harus kompak, saling support, untuk membangun Citarum yang harum, bersih, sehat, dan lestari.

"Hari ini kami menyelenggarakan sebuah gagasan besar, kebencanaan ini bisa kita kurangi resikonya melalui kolaborasi Pentahelix," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, usai menghadiri seminar nasional dengan tema 'Model Sinergitas Pentahelix-Merawat Alam dan Mitigasi Bencana,' di Hotel Grand Asrilia, Jumat (22/2/19).

"Selama ini jangan menyangka bahwa urusan hidup kita ini hanya urusan Pemerintah, maka pentahelix ini terbagi lima peran, ada peran pemerintah, pebisnis, universitas, peran kominitas dan peran media," tambahnya.

Diharapkan Emil, panggilan Gubernur, dalam waktu lima sampai tujuh tahun ke depan, normalisasi Citarum akan berhasil kalau semua elemen ini kompak. Saat ini, saat ini telah dibuat buku pedoman Citarum Harum, didalamnya memuat masing- masing peran akan mengerjakan apa dengan target apa. Nantinya tiap akhir tahun akan dievaluasi.

"Target harus ada progres 15- 20 persen setiap tahunnya. Jadi di akhir proses kita harapkan bisa mengembalikan Citarum," katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, mengatakan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir di Indonesia, bencana alam telah menelan sekitar 11 ribu korban jiwa. Korban terbesar diakibatkan gempa bumi, tsunami, diikuti longsor dan banjir.

"Di Jawa Barat, dalam kurun waktu dua tahun terakhir pun sangat banyak. Kalau kita lihat bentuk- bentuk bencana yang terjadi, Jawa Barat adalah yang terlengkap," katanya.

Doni menegaskan kalau sumber bencana, r- rata adalah hasil dari perbuatan manusia. Seperti alih fungsi lahan, tata ruang yang tidak dipatuhi, hingga terjadi peristiwa alam yang selau berulang.

"Mari kita merawat alam, kita jaga alam, maka alam menjaga kita, kalau kita tidak jaga alam, maka musibah akan datang silih berganti," kata Doni.

Selain itu, Doni juga sempat mengatakan bahwa Jawa Barat terdapat patahan Lembang yang cukup berisiko. Namun dirinya berpesan agar masyarakat tidak terlalu takut, namun harus meningkatkan kewaspadaan.def

Selasa, 19 Februari 2019

Jabar Berkomitmen Jadi Provinsi Paling Toleran

Mitrapolisi.co.id/ 






KOTA BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berkomitmen akan membawa provinsi berpenduduk hampir 50 juta jiwa ini menjadi daerah yang paling toleran terhadap keberagaman suku, ras, budaya dan agama. Emil, sapaan akrabnya, memastikan bahwa ekspresi keberagaman tersebut mendapatkan tempat seluas-luasnya di Jabar.

Hal itu diutarakannya saat menghadiri Bogor Street Festival pesta rakyat Cap Go Meh, di jalan Otista Kota Bogor, Selasa (19/2/19).

"Dari Bogor kita berkomitmen perkuat persatuan kita. Saya sangat bangga dimana hari ini kota Bogor menunjukkan ke-Indonesiaannya sebagai wakil Jawa Barat," tutur Emil.

Indonesia merupakan negara terbanyak yang memiliki perbedaan suku, agama dan budaya. Namun menurut Emil, kita adalah bangsa yang mencari persamaan dari perbedaan tersebut.

"Bangsa kita akan hancur dan berantakan kalau selalu mencari perbedaan," tegasnya.

Perayaan Bogor Street Festival pesta rakyat Cap Go Meh 2019 bukan hanya peristiwa budaya dan simbol keagamaan, melainkan lebih dari itu yaitu warisan bangsa atau tradisi turun temurun. Dengan tujuan mempersatukan bangsa dalam momentum tahunan ini.

Acara yang sudah digelar sejak siang hari itu, menampilkan antara lain Drumband Pusdikzi, Hadroh, Lighting, FADE IN, Parade Budaya India, Tari Kipas Sulawesi Selatan, Nacha San Thay Zhe, Tainan City, Reog Singo Ngumboro, Ponorogo, Wayang Landus Ciamis, Dipokersen, Kota Bogor, Barong Keket Bali, Ngarot, Indramayu, Komunitas KAWANUA, Kereta Ratha Yatra, Komunitas Harekhrisna Cisarua Bogor, Ogo-Ogoh Pure Bumi Natha Shakti, Brimob Resimen 2, Pelopor dan Pawai Seni Liong-Barong. Ribuan masyarakat tumpah ruah disepanjang jalan yang ditutup untuk lalu lintas.

"Mudah-mudahan perayaan budaya ini menjadi sebuah kebanggan dan saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata mulai tahun depan festival ini akan dijadikan agenda nasional. Kita harus dukung acara yang menyatukan kita dengan semangat ke-Indonesiaan" ucap Emil.

Acara yang juga menyuguhkan berbagai petunjukan tarian dan live musik itu dihadiri oleh Walikota Bogor Bima Arya, perwakilan dari Kemenpar, Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi, hingga Duta Besar India untuk Indonesia Prakash Gupta.(Der)*

Senin, 18 Februari 2019

Gub Jabar Ridwan Kamil Mengukuhkan Pengurus dan Anggota Perkumpulan Jabar Bergerak.

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengukuhkan pengurus dan anggota Perkumpulan Jabar Bergerak. Gubernur menandainya dengan menyematkan nama secara simbolis, di Gedung Negara Pakuan, Senin (18/02/19).

Emil, panggilan akrabnya, menyadari Jabar Bergerak dapat meringankan tugas pemerintahan yang berat. Untuk itu, dibutuhkan dukungan elemen non pemerintah untuk bergerak bersama menuju Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan skema Pentahelix (Academia, Business, Comunity, Goverment dan Media).

"Jabar Bergerak ini sifatnya mandiri, tidak akan mengurusi/mengakses dana-dana dari Pemprov karena dalam komunitasnya mereka punya sponsor-sponsor sendiri. Jadi ini seperti Jabar Quick Respon tapi versi 'masyarakatnya', yang dimana mereka merasa bahagia kalau bisa menolong," katanya.

Menurutnya, salah satu masalah terbesar Jawa Barat adalah melayani jumlah penduduk yang besar, terutama pada era reformasi yang telah membawa Indonesia menjadi lebih terbuka dan demokratis. Maka itu, pemerintah dituntut untuk bisa melakukan pelayanan publik yang lebih cepat dan baik terutama dalam penanganan bencana.

"Kemarin mereka juga membantu di Palu, di Lombok. Jadi mereka rutin membantu bila ada bencana. Karena bencana ini rutin di Jawa Barat, jadi bisa difokuskan kepada mereka pada saat birokrasi di pemerintahan terlalu panjang urusannya," tutup Emil.

Perkumpulan ini dipimpin langsung oleh Atalia Praratya Kamil sebagai Ketua Umum dan dibantu Tatan Ahmad Santana sebagai Ketua Harian.

Tatan mengatakan, Jabar Bergerak merupakan komunitas yang dibentuk atas dasar kepedulian masyarakat dalam membangun Jawa Barat. Komponen yang ada dalam tubuh Jabar Bergerak terdiri dari unsur komunitas, aktivis, praktis, pengusaha, akademisi, hingga unsur kerelawanan yang mencintai dan mendukung terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin.

"Jabar Bergerak ini sebetulnya inisiator utamanya Ibu Atalia, beliau melihat begitu banyak komunitas-komunitas kebaikan yang kalau tidak diwadahi kan sayang. Oleh karena itu kita wadahi semua itu untuk berkolaborasi, bersinergi dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Uu untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik lagi," katanya.

Tatan menambahkan, per tanggal 4 November 2018, Jabar Bergerak sudah melakukan program-program ataupun kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ke depan, Jabar Bergerak sudah merencanakan beberapa program besar yang tentu melibatkan masyarakat secara luas.

"Tahun ini rencananya kita akan melaksanakan festival pariwisata, kuliner dan budaya di tiga tempat, satu di Ciayumajakuning untuk wilayah utara dan dikosentrasikan di Cirebon, lalu Priangan itu di Tasik atau Ciamis, dan sisanya mungkin akan di fokuskan di Bogor," tambahnya.

Sebagai sebuah Gerakan Non Struktural Pemerintahan, Jabar Bergerak adalah rumah bagi siapapun warga Jawa Barat yang ingin berkontribusi bagi pembangunan Jawa Barat Juara Lahir Batin. Keanggotaannya bersifar manasuka dan terbuka bagi setiap individu ataupun komunitas mana saja.

Untuk itu, Jabar Bergerak memiliki lima pilar pokok, yaitu: keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebudayaan. Pembentukan lima pilar ini bersandar pada persoalan dan tantangan pokok yang kini dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat.(def)*

Sabtu, 09 Februari 2019

Cara Cantik Cegah Nyamuk Masuk Rumah

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG – Meningkatnya jumlah kasus penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jawa Barat akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, terlebih setelah 18 orang dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan dari nyamuk Aedes Aegypti ini.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Atalia Praratya, yang akrab dipanggil Si Cinta, mengungkapkan ada beberapa tempat favorit nyamuk bersembunyi dan berkembang biak, seperti baju yang digantung, vas bunga, bak mandi dan tempat-tempat dimana air sering menggenang.
“Baju-baju yang digantung atau pakaian yang sudah dipakai dan akan dipakai lagi sering menjadi sarang nyamuk utama. Selain itu vas bunga, bak mandi, bahkan di bawah kulkas pun sering menjadi sarang nyamuk, karena nyamuk ini senang sekali dengan air yang bersih,” papar Atalia ditemui usai menjadi narasumber pada siaran Jabar Punya Informasi (JAPRI), di halaman Museum Gedung Sate Bandung, Jum’at (8/2/19).

Selain dengan gerakan 3M Plus (menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, mengubur sampah dan memanfaatkan kembali barang bekas), mencegah nyamuk memasuki rumah juga ternyata dapat dilakukan dengan menggunakan tanaman dan ikan hias.
Tidah hanya mempercantik rumah dan memberikan kesegaran, pemilihan bunga yang tepat untuk ditaruh di ruangan ternyata dapat mengusir nyamuk. Dipercaya, beberapa tanaman seperti lavender, combrang dan sereh menyebarkan aroma yang tidak disukai nyamuk, sehingga ruangan rumah akan bebas nyamuk.

Ada pula cara cantik berantas nyamuk dengan memelihara ikan hias, seperti ikan cupang, nila merah, mas, dan sebagainya. Ikan-ikan mungil nan cantik ini dipercaya dapat berperan sebagai predator alami yang dapat memutus rantai perkembangbiakan nyamuk di sekitar rumah.
  
“Banyak sekali yang bisa kita lakukan terkait dengan bagaimana kita menghindari nyamuk ini, misalnya memasang kawat anti nyamuk, atau juga menanam tanaman yang diharapkan bisa menghindarkan rumah kita dari banyaknya nyamuk yang masuk, diantaranya ada lavender, sereh, combrang, dan lain-lain,” ujar nya.
“Ikan juga bisa. Jadi beberapa ikan ini dianggap akan mampu memutus mata rantai dari perkembangan nyamuk, karena mereka senang sekali makan jentik-jentik, diantaranya cupang, ikan nila merah, dan ikan mas,” katanya.(ds)*

Ridwan Kamil Menerima Kunjungan Pebalap Dunia Moto GP dari Repsol Honda Team Marc Marquez di Gedung Sate

Mitrapolisi.co.id/ 
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima kunjungan pebalap dunia Moto GP dari Repsol Honda Team Marc Marquez di Gedung SateRidwan Kamil menerima kunjungan pebalap dunia Moto GP dari Repsol Honda Team Marc Marquez di Gedung Sate  Bandung, Sabtu (09/02/2019). Mengenakan iket khas Sunda, pebalap asal Spanyol yang telah mengemas gelar juara dunia tujuh itu datang dalam rangka menghadiri gelaran Honda Sport Motoshow di Trans Studio Bandung. Sebelumnya, Marquez berkeliling terlebih dahulu mengitari ruas jalan di Kota Bandung untuk menyapa warga.

“Marc Marquez merasa sangat senang datang kesini, diajak naik Bandros dengan komunitas motor,” kata Emil, sapaan Gubernur.

Usai menjamu makan siang dan menemani berkeliling di Gedung Sate, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Pemprov Jabar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan PT. Daya Adicipta Motor mengenai komitmen pemesanan souvenir Honda kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) binaan Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan dilakukan oleh Plt kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santosa dan Presiden Direktur PT Daya Adicipta Motora Krisgianto Lilikwargawidjaja, disaksikan langsung oleh Marc Marquez. 

Emil mengatakan, kerjasama tersebut merupakan implementasi dari program One Village One Company dimana nantinya desa-desa di Jabar akan menerima pesanan merchandise dari Honda.

“Inilah contoh saya sebagai pemimpin mencari perusahaan. Jangan hanya sibuk dengan industrinya tapi menolong warga-warga di desa miskin melalui program. Jadi nanti merchandisenya yang dibuat oleh desa-desa itu dibeli oleh Honda dan dijadikan merchandise,” jelasnya. 

Emil berharap, dengan penandatangan kerjasama ini dapat menjadi pemicu bagi para pengusaha lainnya untuk bekerjasama dengan Pemprov Jabar dalam bidang lainnya. Beberapa program unggulan yang terbuka untuk dikerjasamakan dengan pengusaha atau swasta, diantaranya One Village One Company, One Pesantren One Product dan kerjasama penyusunan kurikulum SMK berbasis industri.
  
“Ini langkah awal dan implementasi kami meningkatkan peran pengusaha dalam skema pentahelix untuk membangun Jawa Barat juara lahir batin.” ujarnya. 

Selain itu, Emil memandang, urusan Motor GP bukan hanya masalah olahraga, tetapi juga menyangkut bidang pariwisata. Dirinya mengaku, sudah dua kali kedatangan investor yang menyatakan minat untuk membuat sirkuit Moto GP. Terkait hal itu, Emil menyatakan, rencananya di sekitar kawasan Bandara Kertajati Majalengka akan dibangun sirkuit bertaraf internasional.

“Moto GP ini harus berada dalam radius perhotelan sehingga pariwisata Jawa Barat bisa maju dengan jenis-jenis pariwisata alam dan event. Rencanaya (sirkuit) di sekitar kawasan dekat dengan Bandara Kertajati supaya semua orang seluruh dunia engga terlalu jauh dari Bandara dan memang lahannya mau dikembangkan menjadi kota baru yang disebut Segitiga Emas,” terang Emil.

Lahan yang rencananya akan dijadikan sirkuit Moto GP tersebut sudah ada 200 hektar. Rencananya akan dibangun tahun depan dengan menggandeng sejumlah investor.

“Progesnya tahun ini didahulukan Mou dulu dengan investor, rencana realisasinya tahun depan. Sekitar 200 hektar lahan yang akan dijadikan sirkuit motor GP. Karena saingannya banyak ada Sumatera dan NTB,” ujarnya

Usai pertemuan, Gubernur Ridwan Kamil menghadiahkan Marc Marquez berupa alat tradisional Jawa Barat Kujang.

Jumat, 08 Februari 2019

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden RI Joko Widodo ke Kab. Cianjur

Mitrapolisi.co.id/
KAB. CIANJUR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Cianjur, menyerahkan sertifikat wakaf kepada 115 penerima. Penyerahan dilakukan usai Shalat Jumat di Masjid Al Ittihad Pondok Pesantren Al Ittihad, Jl. Raya Bandung, Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jumat (8/2/19).
Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan sertifikat tersebut kepada 12 lembaga penerima. Para penerima berasal dari daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Sukabumi.

Presiden menjelaskan bahwa pihaknya sengaja memerintahkan Kementerian ATR/BPN RI mempercepat sertifikasi tanah khususnya tanah wakaf. Karena menurutnya, setiap kali dia ke daerah sering mendapat keluhan adanya sengketa lahan.

"Utamanya yang berkaitan dengan tanah wakaf, karena masjidnya, pondoknya belum memiliki tanda bukti hak hukum atas tanah, yaitu sertifikat," ujar Presiden.

"Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikat yang berkaitan dengan masjid, pondok pesantren, atau tempat pendidikan lainnya. Untuk itu, kita berikan sertifikat untuk mengurangi sengketa lahan," lanjutnya.

Ada 800 ribu lebih mushola dan masjid di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hampir 70%-80% belum bersertifikat. Pemerintah sendiri melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan 2024 mendatang seluruh tanah di wilayah Jawa Barat akan bersertifikat.

Salah seorang penerima, yakni Ketua DKM Masjid At Tohariyah di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Emuh Muchtar, mengaku gembira bahwa masjid yang dipimpinnya telah memiliki sertifikat wakaf. Dia pun bangga bisa menerima sertifikat dan bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.

Kata Emuh, sertifikat tersebut bisa menjadi tanda bukti hukum yang sah bagi lembaga masjid yang dipimpinnya. Selain itu, sertifikat tersebut menjadi bukti tertib administrasi Masjid At Tohariyah.

"Sertifikat ini supaya kita bisa tertib administrasi dan menjadi tanda bukti, karena sebelumnya memang belum tersertifikat (tanahnya)," ujar Emuh saat ditemui Tim Peliput Humas Jabar.

Awalnya Emuh mengetahui tentang program sertifikasi tanah wakaf dari pemerintah setelah pihaknya mendapat sosialisasi dari RW setempat. Tak lama setelah pengajuan, pihak BPN Kota Sukabumi pun datang ke masjid untuk mengukur luas tanah wakaf yang mencapai sekitar 70 m2.

"(Sertifikat) Akan kami simpan untuk generasi yang akan datang, supaya tahu bahwa ini (tanah masjid) adalah tanah wakaf. Jadi, kami sangat berterimakasih kepada pemerintah," tandasnya.(arm)*

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Lantik Bupati Indramayu

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas nama Presiden Republik Indonesia, melantik Supendi sebagai Bupati Indramayu Sisa Masa Jabatan 2016-2021. Pelantikan ini sesuai amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32/7860/Otda tertanggal 1 Oktober 2018 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-157 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Indramayu Povinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta, 24 Januari 2019.

Supendi diangkat menjadi Bupati setelah sebelumnya Anna Sophanah menyatakan berhenti sebagai Bupati Indramayu karena alasan keluarga pada Desember 2018 lalu. Menteri Dalam Negeri pun menunjuk Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Indramayu. Sesuai ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa apabila Bupati berhenti, maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indramayu masih kurang maksimal. Untuk itu, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu ingin memberikan perhatian lebih pada pembangunan IPM.

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu mendapat bantuan keuangan terbesar dari Pemda Provinsi Jawa Barat.

“Ini menunjukkan kami sangat peduli dan memprioritaskan pembangunan di Indramayu secara maksimal,” kata Emil dalam amanatnya saat melantik Supendi sebagai Bupati Indramayu Sisa Masa Jabatan 2016-2021 di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis sore (7/2/19).

“Mudah-mudahan niat baik kami dari provinsi memberikan bantuan yang maksimal ini harus terlihat nyata terhadap perubahan infrastruktur, perubahan indeks pendidikan, dan lain-lain,” lanjutnya.
Emil menegaskan, pihaknya ingin fokus pada pembangunan IPM di Indramayu. Indikator pembangunan IPM bisa terlihat dari kemajuan tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

“IPM-nya masih kurang maksimal. IPM-nya kita bedah dalam lima tahun ini. IPM kan terbagi tiga, pendidikan, kesehatan, daya beli. Kalau rendahnya di pendidikan maka bantuan keuangan tadi akan kita fokuskan di pendidikan,” ujar Emil.

“Pesannya adalah kita akan fokus pada pengembangan IPM Indramayu,” tambahnya.
Hal lain yang harus menjadi prioritas pembangunan di Indramayu adalah potensi ekonomi, pariwisata, dan migas (minyak dan gas). Menurut Emil, Indramayu memiliki kekayaan migas yang harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

“Di dalam tanah Indramayu ini banyak mengandung migas juga, yang tentunya harus terlihat antara kekayaan alam dan kesejahteraanwarganya,” tutur Emil.

Sementara dari sisi pariwisata, Emil akan membantu dari sisi promosi. Tahun ini Pemda Provinsi Jawa Barat juga telah menganggarkan sekitar Rp 30 Miliar untuk pembenahan Alun-Alun Jatibarang.
“Kemudian dari pariwisata banyak yang belum teroptimalkan, karena kurang promosi. Kita akan bantu promosi, ada Pantai Belentong, Pulau Biawak, alun-alun, ada sungai yang melewati masjid agung itu Cimanuk, banyak sekali,” paparnnya.

“Saya melihat sebagai gubernur yang punya visi di infrastruktur tinggal di poles-poles dan promosikan. Harusnya Indramayu bisa melesat tidak hanya menjadi kota untuk dirinya tapi bisa menerima tamu-tamu yang akan memberikan daya saing ekonomi,” sambung Emil.

Lantik Bupati Supendi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas nama Presiden Republik Indonesia, melantik Supendi sebagai Bupati Indramayu Sisa Masa Jabatan 2016-2021. Pelantikan ini sesuai amanat Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32/7860/Otda tertanggal 1 Oktober 2018 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-157 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Indramayu Povinsi Jawa Barat yang ditetapkan di Jakarta, 24 Januari 2019.
Supendi diangkat menjadi Bupati setelah sebelumnya Anna Sophanah menyatakan berhenti sebagai Bupati Indramayu karena alasan keluarga pada Desember 2018 lalu. Menteri Dalam Negeri pun menunjuk Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Indramayu. Sesuai ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa apabila Bupati berhenti, maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
Ada tiga pesan utama yang disampaikan Emil dalam amanatnya di acara pelantikan. Pertama, Emil berpesan agar Supendi bisa menjadi pemimpin yang memiliki integritas tinggi. Kejujuran dan integritas menjadi modal dasar kepemimpinan.
“Hindari, jauhi godaan-godaan yang mungkin hadir setiap hari yang selalu datang kepada pemimpin,” pesan Emil.
Kedua, Emil juga berpesan agar seorang pemimpin harus mencintai dan melayani masyarakatnya dengan sepenuh hati.
“Jadilah pemimpin yang turun tangan bukan tunjuk tunjuk tangan. Jadilah pemimpin yang merangkul bukan memukul. Jadilah pemimpin yang selalu memberikan solusi bukan memaki-maki. Jadilah pemimpin yang didoakan oleh rakyatnya dalam doa-doa mereka,” tukas Emil.
Ketiga, pesan untuk PNS ASN Pemerintah Kabupaten Indramayu yakni harus bekerja secara profesional.
“Mari bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kita tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia secara maksimal. Cek lagi Akuntabilias Kinerja-nya atau Sakip dan cek lagi semua data-data yang sifatnya ukuran kemajuan pembangunan Indramayu harus tinggi,” tandasnya.
Sementara itu, ditemui usai acara pelantikan, Bupati Indramayu Supendi berkomitmen untuk melaksanakan semua program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021.
“Kita akan berusaha untuk memenuhi apa yang mernjadi harapan masyarakat yang programya tertuang dalam RPJMD kami yaitu dari 2016-2021,” ujar Supendi.
Terkait prioritas pembangunan, Supendi menuturkan bahwa pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan IPM, membuat inovasi dalam pelayanan publik, serta membangun infrastruktur jalan dan irigasi.
“Saya ada prioritas utama juga ingin membangun jembatan yang menghubungkan empat kecamatan (Bangodua, Tukdana, Kertasemaya, Sukagumiwang) yang merupakan harapan masyarakat kita dan 2020 akan kita perjuangkan,” tandasnya.(ds)*

Selasa, 05 Februari 2019

Vihara Samudra Bhakti Kebakaran Saat Kapolda Jabar Lakukan Pengecekan Perayaan Imlek

Mitrapolisi.co.id-Bandung
Kapolda Jabar Irjen Pol Drs. Agung Budi Maryoto., M.S.I, didampingi Waka Polda Jabar  Brigjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., M.M., dan Pejabat Utama  Polda Jabar melakukan peninjauan pengamanan Giat Imlek di Vihara Budhi dan Vihara Dharma Ramsi Jl. Cibadak dan di lanjutkan ke Vihara Setia Budhi Jl. Klenteng Bandung, selasa 05/02/2019.

Peninjauan tersebut dalam rangka melaksanakan pengecekan situasi pada saat memperingati Imlek, Pengecekan dilaksanakan untuk menjaga  keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat dalam memperingati Imlek, karena sudah  menjadi atensi Kepolisian dalam mengamankan seluruh kegiatan masyarakat yang melaksanakan ibadah di vihara - vihara.

Pada saat Kapolda Jabar sedang meninjau Vihara Samudra Bhakti di Jl. Klenteng Bandung,  terjadi kebakaran yang diakibatkan dari api lilin ibadah yang terjatuh ke tumpukan lilin bekas. 

Dengan adanya kebakaran tersebut, Kapolda Jabar memerintahkan Kapolrestabes Bandung untuk segera menghubungi Perwira Pengendali yang sedang melaksanakan Pengamanan  Vihara, dengan melakukan pengecekan peralatan pemadam yang ada di Vihara dan pengecekan barang - barang di sekitar vihara yang mudah terbakar misalnya lilin yang akan habis dan  berdekatan dengan kertas – kertas, serta koordinasi dengan Dinas Kebakaran untuk siaga satu dalam menghadapi serta mengatasi kebakaran di vihara ini.  (Bny)**


Senin, 04 Februari 2019

Pengukuhan, 27 Bunda PAUD Se-Jabar Siap Kembangkan PAUD

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG -- Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, mengukuhkan 27 Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2019 di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Senin (4/2/19). 

Menurut Atalia, Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat mengantarkan anak-anak Jawa Barat menjadi cerdas dan sehat. Upaya mencapai tujuan tersebut membutuhkan dukungan banyak pihak. Maka itu, Bunda PAUD juga hadir untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat turut menyertakan dukungan untuk pembangunan pendidikan anak usia dini. 

"Oleh karena itu, peran dari Bunda PAUD ini sesuai dengan bagaimana seorang ibu. Mereka harus mampu mendorong, mengayomi, melindungi termasuk juga memperjuangkan terutama untuk peningkatan dari guru-guru PAUD itu sendiri," ujar Atalia. 

Atalia menambahkan, dari sekitar 9 juta balita di seluruh Jawa Barat, baru 11% atau sekitar 900.000 diantaranya yang terlayani oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini berarti masih banyak yang harus dilakukan pihaknya, terutama bersama-sama mendorong dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan usia dini agar setiap anak-anak Indonesia khusunya di Jawa Barat mendapatkan pengajaran pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan usianya. 

"Dari data tersebut, sekitar 35 ribu-an lembaga PAUD yang ada memang kita harus memeratakan, dalam arti masih banyak desa dan kelurahan yang belum punya lembaga PAUD," tambahnya. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir menuturkan, peran dan fungsi strategis Bunda PAUD memang telah menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas. 

Emil, sapaan akrabnya berpesan kepada Bunda PAUD yang sudah dikukuhkan agar menanamkan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman di bidang teknologi digital dan informasi. Salah satu yang harus diwaspadai adalah derasnya informasi melalui internet.  

"Anak-anak ini adalah pemilik masa depan. Kita harus terus berinovasi karena masa depan mempunyai cara logika dinamika baru," katanya. 

"Revolusi digital dan teknologi ini ada dua sisi, baik dan buruk. Jangan sampai anak-anak kita waktunya habis melihat handphone milik ibu/bapaknya atau kakaknya, sehingga dia lupa harus berinteraksi secara seimbang dengan alam, lingkungan dan terhadap hal-hal yang sifatnya edukatif," sambung Emil. 

Sebagai arahan dari Kemendikbud, saat ini Provinsi Jawa Barat sudah mencanangkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas. Karena menurutnya, anak usia dini sedang tinggi perkembangan otaknya, sehingga bisa dimaksimalkan sebagai generasi yang lebih cerdas.  

Selain itu, Emil juga meminta bantuan dan kerjasama Bunda PAUD untuk bisa memantau tumbuh kembang anak, terutama hal-hal terkait stunting (gagal tumbuh).   

"Menurut hasil penelitian, anak-anak yang terkena stunting biasanya umur ya lebih pendek. Karena pertumbuhan fisik dan otak terhambat, menjadikan anak memiliki daya saing lemah, tidak bisa berkompetisi dengan anak yang tidak stunting," kata Emil. 


Terakhir Emil berpesan agar Bunda PAUD Kabupaten/Kota ini menjadi pemimpin yang turun tangan bukan tunjuk-tunjuk tangan. "Bunda-Bunda rajinlah turun melihat langsung, jangan tunggu laporan dari bawahan. Kadang-kadang dari bawah yang bagus-bagus dilaporkan, padahal sebenarnya tidak seperti itu," tutupnya. 


Berikut adalah Bunda PAUD Kabupaten/Kota yang resmi dikukuhkan: 


1. Hj. Yane Ardian, S.E. (Bunda PAUD Kota Bogor)

2. Ade Yasin (Bunda PAUD Kab. Bogor)

3. Dra. Hj. Yani Jatnika Marwan, M.Pd. (Bunda PAUD Kab. Sukabumi)

4. Hj. Fitri Hayati Fahmi, S.Ag. M.M.Pd. (Bunda PAUD Kota Sukabumi)

5. Hj. Anita Sincayani Herman (Bunda PAUD Kab. Cianjur)                                                                                                                                    

6. Dra. Hj. Elly Farida (Bunda PAUD Kota Depok)

7. Hj. Holilah Eka Supria Atmaja (Bunda PAUD Kab. Bekasi)

8. Hj. Gunarti Rahmat Effendi (Bunda PAUD Kota Bekasi)

9. dr. Hj. Cellica Nurrachadiana (Bunda PAUD Kab. Karawang)

10. Hj. Entin Suhartini Aming (Bunda PAUD Kab. Purwakarta)                                                                                                                                         

11. Hj. Yoyoh Sopiah Ruhimat (Bunda PAUD Kab. Subang)

12. Ginawati Limansyah (Bunda PAUD Kota Cirebon)

13. Hj. Ir. Diah Utami, M.T. (Bunda PAUD Kab. Cirebon)

14. Hj. Nani Indriyani Supendi (Bunda PAUD Kab Indramayu)

15. Hj. Ika Siti Rahmatika Acep Purnama, S.E. (Bunda PAUD Kab. Kuningan)

16. Dra. Hj. Dedeh Karna Sobahi, M.Pd. (Bunda PAUD Kab. Majalengka)

17. Hj. Siti Muntamah, S.AP (Bunda PAUD Kota Bandung)

18. Hj. Rd. Roro Lucyani (Bunda PAUD Kota Cimahi)

19. Hj. Kurnia Dadang M. Naser (Bunda PAUD Kab. Bandung)

20. Hj. Susi Gantini, S.Si. (Bunda PAUD Kab. Sumedang)

21. Hj. Diah Kurniasari (Bunda PAUD Kab. Garut)

22. Dra. Hj. Eti Atiah (Bunda PAUD Kota Tasikmalaya)

23. Hj. Ai Diantani Sugianto, S.H., M.Kn (Bunda PAUD Kab. Tasikmalaya)

24. Hj. Ai Elah Rohila (Bunda PAUD Kab. Ciamis)

25. Dr. Hj. Ade UU Sukaesih, M.Si. (Bunda PAUD Kota Banjar)

26. Hj. Yuyun Yuningsih Aa Umbara (Bunda PAUD Kab. Bandung Barat)

27. Hj. Ida Nurlaela Wiradinata (Bunda PAUD Kab. Pangadaran)(der)*

Wakapolda Jabar Berikan Arahan Hari Pertama Bertugas

Mitrapolisi.co.id-Bandung
Setelah melaksanakan Sertjab Wakapolda Jabar pada Hari Sabtu, 2/2/2019, maka pada hari hari pertama melaksanakan tugas sebagai Wakapolda di Jawa Barat, Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., memimpin Apel pagi rutin di Lapangan Apel Mapolda Jabar, senin 04/02/2019.

Selain menyampaikan perkenalan, ada beberapa arahan yang disampaikan oleh Wakapolda Jabar, antara lain bahwa apel pagi merupakan kegiatan rutin, yang mencerminkan kedisiplinan pribadi dan merupakan ciri khas dari suatu institusi. Menurut Wakapolda Disiplin merupakan kunci kesuksesan dalam melakukan aktifitas apapun.

Selanjutnya, Wakapolda Jabar, yang pernah bertugas selama 5 tahun di KPK, menyatakan bahwa peningkatan pelayanan public berbasis IT di Jabar sudah dilaksanakan. Arahan lain yang disampaikan oleh Wakapolda Jabar, bahwa penegakkan hukum yang merupakan bagian dari kebijakan Kapolri yaitu Promoter, harus dilaksanakan secara professional dan berkeadilan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan pereventif, preemtif maupun represif, semuanya harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan public.

Disapaikan pula oleh Wakapolda Jabar, bahwa pengelolaan anggaran, merupakan cerminan dari kinerja Polri. Dimana serapan anggaran yang dilakukan oleh Polri, merupakan output, dan outcomenya adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan pelayanan Polri yang terpercaya.

Diingatkan pula status Polri sebagai penegak hukum, sehingga Polri tidak boleh melanggar aturan apapun, baik yang bersifat universal yang juga harus ditaati oleh masyarakat, maupun aturan-aturan yang bersifat internal.

Saat ini Polri sedang dihadapkan pada beberapa operasi yang menjadi atensi masyarakat, yaitu pelaksanaan Pilpres yang dilaksanakan sekaligus secara serentak disatukan dengan Pileg dan Pil DPD. Pengamanan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Polri sebagai tugas pokoknya. Sehingga sebagai anggota Polri, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, harus memahami konstelasi politik yang terjadi  secara nasional maupun lokal bahkan global. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di tingkat global akan mempengaruhi tingkat Nasional dan lokal.

Oleh karenanya, menurut Wakapolda, sebagai seorang anggota Polri, dituntut untuk menunjukkkan kenerja yang benar, sehingga masyarakat puas dan percaya, sesuai dengan tupoksi Polri yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan.

Mengenai pembentukan Satgas Bansos, Wakapolda menyatakan bahwa Polri diberikan kepercayaan olehpemerintah untuk mengawal, pengamanan dan pendistribusian Bansos sampai ke level paling bawah. Bansos harus sampai kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.  (Bny)**

Sabtu, 02 Februari 2019

Pisah sambut Wakapolda Jabar Merupakan Suatu Kepercayaan Dari Pimpinan Polri

Mitrapolisi.co.id-Bandung
Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.S.I. menghadiri Acara 
Pisah Sambut Wakapolda Jabar dari Brigjen Pol. Drs. Supratman, M.H. kepada Brigjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., M.M. bertempat di
Hotel Grand Ballroom Intercontinental Bandung, sabtu 02/02/2019.

Kapolda  Jabar Menghadiri Acara Pisah Sambut Wakapolda Jabar dari Brigjen Pol Drs. Supratman, M.H kepada Brigjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., M.M dengan tema Malam Pengantar Tugas Kapolda Bengkulu dan Wakapolda Jabar Berpisah untuk Berjumpa Kembali , Selamat Datang dengan Penuh Kebahagiaan

Tujuan Kegiatan Pisah 
sambut Wakapolda Jabar ini, merupakan wujud penghormatan bagi pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas di jajaran Polda Jawa Barat, serta sebagai sarana silaturahmi antara pejabat baru dengan para  undangan,  yang akan menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan tugas.

Disampaikan oleh Kapolda Jabar dalam Sambutannya bahwa 
Promosi  jabatan merupakan suatu Kepercayaan dari Pimpinan Polri, untuk itu  diperlukan komitmen, dedikasi dan tanggung jawab serta loyalitas yang tinggi  dalam melaksanakan tugas sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat secara Profesional, Modern dan Terpercaya, ucap kapolda.

Kepercayaan tersebut, telah ditunjukan oleh Pejabat lama Bapak Brigjen Pol. Drs. Supratman, M.H. dimana dibawah  kepemimpinan beliau sebagai  Wakapolda Jabar selama kurang lebih 1 (satu ) tahun Enam Bulan, sejak 21 Juli 2017 di Polda Jabar, telah dapat melaksanakan sistem kinerja yang terstruktur dan sistematis dengan baik, dalam membantu Kapolda Jabar untuk mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh kesatuan Organisasi jajaran Polda Jabar, jelasnya.

Kapolda Jabar beserta staf dan Bhayangkari, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian bapak Brigjen Pol  Drs. Supratman, M.H. Beserta Isteri  selama melaksanakan tugas di Jajaran Polda Jabar. Semoga menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah. Selanjutnya, teriring do’a semoga senantiasa sukses ditempat tugas yang baru sebagai Kapolda Bengkulu, ungkap kapolda.

Dituturkan oleh Kapolda Jabar  Kepada Wakapolda Jabar yang baru, Bapak Brigjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., M.M beserta Ibu, Selamat datang dan selamat bertugas di Jajaran Polda Jabar, walaupun beliau bagi masyarakat Jawa Barat merupakan sosok yang tidak asing lagi, karena beliau merupakan Putra Daerah dari Tasikmalaya, dan pernah mengemban tugas sebagai Kapolres Sumedang pada tahun 2008 s.d 2009, maka dengan pengalaman tersebut, semoga dapat melanjutkan berbagai kegiatan dan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pejabat lama dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat, tuturnya.

Berbagai ancaman dan gangguan kamtibmas menuntut  profesionalisme Polri dalam mengantisipasinya secara proaktif dan responsif pada setiap perkembangan situasi Kamtibmas yang terjadi, di wilayah hukum Polda Jabar. 

Jajaran Polda Jabar tidak dapat mengantisipasi sendiri setiap permasalahan kamtibmas tersebut, tanpa ada dukungan dari unsur TNI,  Pemerintah Daerah, Pihak Penyelenggara Pemilu 2019, Pengawas Pemilu Independen, para Paslon, Calon Legislatif, Partai Politik dan Pendukung
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Daerah serta  Media yang senantiasa memberikan berita informatif dan menyejukan, pungkas kapolda.

Pejabat yang hadir pada Acara Pisah Sambut Wakapolda Jabar 
Kapolda Jabar, Kapolda Bengkulu, Ketua
Bhayangkari  Daerah Jawa Barat beserta Pengurus, Wakapolda Jabar beserta Isteri dan Keluarga, Rekan - rekan
Angkatan 87 beserta  Isteri, Pejabat Utama 
Polda Jabar, Para Bupati
dan Walikota se-Jawa Barat, Kapolrestabes
Bandung, Kapolresta Bogor Kota dan Kapolres Jajaran Polda Jabar dan Para Ketua Bhayangkari Cabang Jajaran Polda Jabar.  (Bny)**


Serah Terima Jabatan Untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Produktivitas Organisasi

Mitrapolisi.co.id-Bandung
" Serah terima jabatan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi ".

Dikatakan Pangdam III/ Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono saat memimpin serah terima jabatan beberapa Pejabat Kodam III/Siliwangi yang bertempat di Ruang Sudirman Makodam III/Siliwangi Jalan Aceh Kota Bandung, Sabtu 02/02/v2019.

Sedangkan pergantian Pejabat merupakan proses alamiah dalam regenerasi kepemimpinan dilingkungan TNI khususnya Angkatan Darat.

Para pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan terdiri dari Danrem 061/SK dari Kolonel Inf Mochamad Hasan kepada Kolonel Inf Novi Helmy Prasetya, S.I.P sebelumnya menjabat Aspers Kasdam XVIII/Ksr, Danrem 062/TN dari Kolonel Inf Tatan Ardianto, S.I.P kepada Kolonel Inf Parwito, Irdam III/Siliwangi dari Kolonel Arm Khoirul Hadi , S.E kepada Kolonel Inf Gausudin Amin Yusup, S.I.P, M.Si sebelumnya menjabat sebagai Dirbindiklat Akmil, Aspers Kasdam III/Siliwangi dari Kolonel Inf Dwi Endro sasongko, S.Sos kepada Kolonel Inf Budhi Utomo, S.I.P.

Jabatan lainnya yang diganti adalah Staf Khusus Pangdam III/Siliwangi Kolonel Czi Aby Ismawan yang menggantikan Kolonel Inf Rafian, S.I.P, M.M. Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi Bid. Ilpengtek & LH. Kolonel Inf Firdaus Budiarto digantikan Kolonel Inf Nazwardi Irham sebelumnya Pamen Denma Mabesad (Staf Khusus Kasad), Kolonel Inf Eugenius Tirak sebagai Staf Khusus Pangdam III/Siliwangi sebelumnya Kapok Sahli Pangdam XII/Tpr.

Selanjutnya, Kabintaldam III/Siliwangi Eden Candra Hayat diserahkan kepada Kolonel Inf Luqman Arief, S.I.P sebelumnya menjabat sebagai Kabaglat Rindam III/Siliwangi, Kolonel Inf Dadang Rahadiansyah menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi Bid. Hukum & Humaniter.

Kabekangdam III/Siliwangi dari Kolonel Cba Irmanda Sofyan kepada Kolonel Cba Susilo Sulistyo Utomo sebelumnya  Pamen Ditbekangad, Kapaldam III/Siliwangi dari Kolonel Cpl Syaiful Kholid, S.E kepada Kolonel Cpl Dwi Soemartono, Kahubdam III/Siliwangi dari Kolonel Chb Sunu Dwi Koranto, S.Sos kepada Kolonel Chb Widodo, S.I.P, S.Sos, M.Si sebelumya Kasubditbinkom Dithubad, Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi Bid. Ekonomi dari Kolonel Inf Catur Gunanto kepada Kolonel Kav Khusnul Khuluq, Kolonel Inf Ery Iswantoro sebelumnya menjabat Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi Bid. Hukum & Humaniter beralih menjabat sebagai Staf Ahli Pangdam III Siliwangi Bid. manajemen Sishanneg selanjutnya Kolonel Inf Sumarno, S.I.P menjabat Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi Bid. Hukum dan Humaniter.

Selain itu, Dandim 0618/BS Kodam III/Siliwangi dari Kolonel Inf Artin Dahlan kepada Letkol Inf M. Herry Subagyo sebelumnya menjabat Pabandya-1/Binsiapapwil & Sarpas Spaban II/Puanter Sterad. Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi Bid. Sosbud dari Kolonel Inf Asep Nurdin, S.I.P kepada Kolonel Inf Yusep Sudrajat, S.I.P, M.Si sebelumnya Staf Khusus Pangdam III/Siliwangi.

Asintel Kasdam III/Siliwangi dari Kolonel Inf Asep Ridwan, S.A.P kepada Kolonel Inf Bayu Sudarmanto, S.E sebelumnya menjabat sebagai Kasi Intel Korem 161/WS (Kupang) Kodam IX/Udy, Kainfolahtadam III/Siliwangi dari Kolonel Inf Hery Setiyono, S.Sos kepada Letkol Arm Yani Ari Sasongko sebelumnya menjabat sebagai Waaslog Kasdam III/Siliwangi dan Aster Kasdam III/Siliwangi dari Kolonel Inf Adri Koesdyanto kepada Kolonel Arh G.T.H. Hasto Respatyo, S.T.

Termasuk didalamnya jabatan Kapendam III/Siliwangi diserahterimakan dari Kolonel Arh G.T.H. Hasto Respatyo, S.T kepada Letkol Inf F.X. Sri Wellyanto Kasih sebelumnya menjabat sebagai Wakapendam III/Siliwangi.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soebandono menyampaikan, " selain dalam rangka penyegaran organisasi juga untuk meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi, serta bagian dari strategi organisasi dalam mengantisipasi setiap perkembangan dan dinamika tuntutan tugas kedepan ".

Pangdam katakan, " para Pejabat baru dituntut untuk senantiasa meningkatkan kredibilitas, profesionalisme dan produktivitas dalam membangun sistem kerja yang efektif dan efisien di Satuan yang baru ".
" Dengan jabatan-jabatan strategis yang diemban saat ini, para Perwira perlu memiliki integritas moral dan kesesuaian antara tindakan, ucapan dan keputusan sesuai dengan ketentuan, norma maupun peraturan yang ada, " ucap Pangdam.

Selanjutnya Pangdam sampaikan ucapan, " selamat kepada pejabat baru atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI AD untuk mengemban amanah jabatan dilingkungan Satuan jajaran Kodam III/Siliwangi, dedikasikan dan durahman segenap potensi yang dimiliki serta bangun terus kemampuan satuan dalam rangka kesiapsiagaan operasional tugas kedepan ".

 " Kemudian kepada  pejabat yang pindah satuan beserta istri saya sampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya selama menjabat di satuan jajaran Kodam III/Siliwangi  dan Persit dilingkungan PD III/Siliwangi, " ucapnya.
(Bny/Pendam III/Siliwangi).

Ridwan Kamil Lepas Atlet Jabar ke SOWSG 2019 Abu Dhabi

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas enam atlet asal Jabar yang akan bertanding di Special Olympic World Summer Games 2019 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, di Gedung Sate Bandung, Sabtu (2/1/19).
Keenam atlet dari berbagai cabang olahraga tersebut adalah Herry Zulfikri, Almaida Dayanti, Desi Siti Fatimah, Falma, M Dika Fajri Suryana dan Agung Setiawan. Mereka akan bersaing dengan 169 negara lainnya di ajang olimliade olahraga penyandang disabilitas intelektual itu mulai tanggal 8 sampai 21 Maret 2019.
Gubernur Ridwan Kamil menyemangati para atlet untuk berjuang maksimal dengan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Selama pertandingan, Ia akan terus memonitor perjuangan para atlet dalam merebut medali.
"Kami mengirim enam orang atlet berkebutuhan khusus ke olimpiade di Abu Dhabi, kita dukung dan mudah-mudahan membawa nama baik," ujar Emil, panggilan Gubernur.
Emil mengatakan, keenam atlet yang dilepas tersebut merupakan orang-orang pilihan yang berpengalaman dan telah lolos berbagai seleksi. Menurutnya, musuh terberat ketika bertanding adalah diri sendiri. Ia pun optimistis mereka mampu melawannya dan membawa pulang medali.
"Saya doakan lancar dan membawa nama baik Jabar khususnya dan Indinesia. Karena hari ini pahlawan itu bukan pahlawan perang tapi pahlawan prestasi termasuk di bidang olahraga," ujarnya.
Sebelum diberangkatkan ke Abu Dhabi, mereka terlebih dulu akan mengikuti Pelatnas di Fakultas Olahraga Universitas Negeri Jakarta dari tanggal 4 Februari sampai 6 Maret 2019.
"Saya ingatkan di Pelatnas harus maksimal ya supaya jadi pemain inti," pesan Emil.
Sebagai bentuk dukungan untuk membina atlet-atlet berkebutuhan khusus Pemprov Jabar setiap tahunnya menggelontorkan dana Rp 1 Milyar kepada Special Olympic Indonesia (SOIna) Jabar.
"Suport kita ada dana pembinaan Rp1 Milyar pertahun termasuk di tahun 2019," tutur Emil.
Special Olympic World Game dilaksanakan setiap 4 tahun sekali dan telah tergabung dalam International Olympics Committee (IOC). Special Olympic bermula saat diselenggarakannya olahraga musim panas bagi penyandang disabilitas intelektual di Chicago USA tahun 1968. Sebanyak 170 negara sudah tergabung dalam gerakan special olympic dan Indonesia masuk anggota pada 9 Agustus 1989.
Disabilitas intelektual adalah mereka yang dinilai oleh psikolog menderita kelemahan dalam berpikir dan belajar juga kesulitan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat. Bila diukur melalui tes IQ rata-rata nilainya berada dibawah angka 70.
Prestasi Jawa Barat tahun 2018 berhasil meraih peringkat ketiga pada Pekan Olahraga Nasional VIII Special Olympic Indonesia (SOIna) di Riau. Dengan raihan medali sebanyak 13 emas, 13 perak dan 12 perunggu.(def)*

Gub Jabar Gandeng Ulama Tangani Masalah Lingkungan & Kebencanaan

Mitrapolisi.co.id/
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak cendekiawan muslim maupun ulama untuk terlibat dalam penanganan masalah lingkungan, kerusakan alam dan kebencanaan di Jabar.

Saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun Resillience Culture Blue Print serta menyiapkan edukasi masyarakat mengenai pelatihan tanggap bencana. Dalam penyusunan blue print tersebut Ridwan Kamil harap ulama turut menyumbangkan pemikirannya.

"Saya merasa peran ulama maupun cendekiawan muslim sangat penting dan dibutuhkan dalam masalah lingkungan serta kebencanaan," kata Emil, sapaan akrabnya, usai membuka Seminar nasional dan silaturahmi kerja wilayah ICMI Orwil Jabar, di hotel Savoy Homann Bandung, Sabtu (2/2/19).

Menurut Emil, bila berbicara tentang kebencanaan sering kali yang difokuskan adalah tanggap bencana namun kurang memikirkan terkait pencegahannya.

"Jangan hanya ditempuh secara formal tapi harus ada cara lain yaitu melibatkan peran ulama, sentuh dimensi keadilan dalam lingkungan," ujarnya.

Ia menyebut, sepanjang tahun 2018 terjadi 1500 bencana alam. 60 persennya adalah longsor disusul banjir dan puting beliung.

"Karena Jabar ini secara geologis dari tengah ke selatan berbukit-bukit sedangkan tengah ke utara datar yang identik banjir," katanya.(def)*

Melihat kenyataan seperti itu, di era kepemimpinannya, Ridwan Kamil akan menyusun dokumen Resillience Culture Blue Print. Program ini merupakan edukasi menghadapi bencana dan peta potensinya. Ditargetkan cetak biru yang bekerja sama dengan JICA Jelang itu selesai tahun 2019 ini.