Pemprov Terus Genjot Infrastruktur di Kawasan UGG Ciletuh-Palabuhanratu

Mitrapolisi/

SUKABUMI -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melaksanakan peletakan batu pertama untuk proyek pembangunan jalan akses di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Jumat (20/4/18).

Ruas jalan yang akan dibangun itu, menghubungkan wilayah Desa Ciemas-Ciatel, hingga Puncak Darma. Panjangnya sekitar 13 kilometer.

"Dengan menggunakan APBD Provinsi Jabar 2018 sekitar Rp 82 miliar. Nantinya jalan tersebut akan menyambung dengan akses jalur sabuk Ciemas," jelas Aher.

Jalan ini sebagai tindak lanjut dari penetapan Geopark Ciletuh Palabuhanratu sebagai Unesco Global Geopark pada dalam sidang Executive Board Unesco ke-204, Komisi Programme and External Relations, Kamis (12/04/2018) lalu di Paris, Prancis. Pembangunan infrastruktur pendukung dan penataan kawasan harus terus dilakukan untuk mempertahankan gelar UGG.

Pemprov Jabar sendiri telah menjadikan pembangunan infrastruktur di kawasan Geoprak ini sebagai salah satu prioritas. Pada tahun 2016, Pemprov menggelontorkan dana sebesar Rp. 96 miliar untuk ruas jalan dari pintu masuk Waluran ke Geopark. Pada 2017 dibangun pula jalan dari pintu masuk Loji ke Geopark sebesar Rp. 217 miliar.

Disamping itu, Aher juga menyebutkan, bahwa penataan kawasan geopark, perlu landasan hukum. Untuk itu, Aher meminta Pemkab Sukabumi membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Penataan yang ideal itu harus ditata secara hukum. Karena itu, saya minta Pak Bupati untuk segera Kabupaten Sukabumi menetapkan RDTR sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda Rencana Umum Tata Ruang Wilayah," katanya.

Aher berharap, semua kegiatan pembangunan dan pembenahan di kawasan Ciletuh- Pelabuhanratu dapat berjalan lancar. Sebagai salah satu langkah mewujudkan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang tertata.

Pada kesempatan itu, Aher juga menyempatkan diri untuk meresmikan berdirinya monumen puncak Aher, yang terletak di daerah berbukit, di sekitar Pantai Palangpang, Kecamatan Ciemas, di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Gubernur Ahmad Heryawan sendiri mengatakan, bahwa pada awalnya Ia pun merasa kaget ketika tempat tersebut dinamai Puncak Aher oleh warga setempat. Namun, saat ini Ia merasa bersyukur namanya dikenang warga, dan diabadikan dalam sebuah monumen.

"Warga setempat yang memberikan nama karena saya pernah ke sana dan difoto di sana, dan fotonya viral di media sosial," jelas Gubernur Aher.

Puncak Aher, katanya, menjadi salah satu, dari beberapa titik di kawasan Ciletuh - Palabuhanratu, yang menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menikmati view atau lanskap alam suatu Geopark. Dari sana, terlihat luas bentangan alam mulai dari pegunungan, dataran, pantai, dan lautan sejauh mata memandang.

Aher menjelaskan, bahwa Puncak Aher bisa diakses lewat arah masuk ke Geopark Ciletuh dari Paltiga, Kabupaten Sukabumi. Jadi, saat ini ada tiga puncak di kawasan tersebut yakni Puncak Panenjoan, Puncak Aher, dan Puncak Darma.

"Kan ada tiga arah menuju Geopark Ciletuh, pertama dari Waluran, kedua arah Palabuhanratu, dan ketiga arah dari Paltiga," katanya.

Monumen puncak Aher ini, merupakan titik yang mengasyikan, dan jadi favorit para atlet paralayang untuk 'take off', dan terbang menikmati bentang alam Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu dari udara.

Kawasan puncak Aher ini disukai atlet paralayang karena anginnya terasa lembut dan tidak menimbulkan goyangan sehingga nyaman bagi para penikmat olahraga paralayang.

Adapun puncak lain, yang memiliki pemandangan bagus, juga diresmikan Gubernur Jawa Barat hari ini yakni, Monumen puncak Darma, juga Monumen Curug Cimarinjung.

Penting, Komitmen Tenaga Pendidik Untuk Wujudkan Sekolah Ramah Anak

Mitrapolisi/ 

LEMBANG - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan mengatakan  konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup bagi anak. 

"Tentunya yang juga mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskiminasi dan perlakuan salah," kata Netty pada acara Workshop Training of Trainers (ToT) Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak di Grand Hotel Lembang Jl. Raya Lembang No. 272 Lembang, Jumat (20/04/18).

  

Netty menuturkan sebenarnya konsep SRA sudah lama diterapkan di setiap sekolah-sekolah. Namun yang sudah memasyarakat adalah sekolah ramah anak bersih dan sekolah ramah anak adiwiyata yang berbasis lingkungan. Sedangkan sekolah ramah anak berbasis bebas kekerasan masih jarang diterapkan. Saat ini mulai disosialisasikan di sekolah-sekolah di Jawa Barat.

  

Disebutkan Netty, komponen dalam pemenuhan Sekolah Ramah Anak yaitu  adanya komitmen dengan kebijakan, pelaksanaan proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, sarana dan prasarana SRA, antisipasi anak dan partisipasi ortu/wali/lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.

  

“Ada beberapa jenis kasus yang terjadi disekolah, diantaranya kekerasan pada siswa yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah, tindak kekerasan pada kegiatan sekolah seperti ekstrakulikuler dan tawuran antar pelajar,” tutur Netty.

  

Sehingga melalui workshop ini Netty berharap dihasilkan poin-poin penanganan dalam penanggulangan kekerasan, sanksi bagi pelaku dan upaya pencegahan kekerasan  yang terjadi disekolah. Hal ini dapat terus diterapkan peraturan di sekolah-sekolah yang nantinya menjadi MoU bagi peserta didik dan tenaga pengajar.

  

Sebagai guru/wali kelas, kata Netty, tidak seharusnya membeda-bedakan perlakuan terhadap anak didik, tidak memberikan stigma negatif, peka terhadap perubahan kondisi anak didik, mendengarkan setiap informasi yang diberikan dan tidak membeda-bedakan informasi yang diberikan anak didik. Hal-hal inilah yang menjadi resep yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mewujudkan SRA di sekolah masing-masing.

  

“Dengan melindungi anak dari kekerasan berarti kita sedang menyelamatkan masa depan bangsa,” pungkas Netty.

Yayat jadi Plt Bupati KBB, Ini Pesan Aher

Mitrapolisi/

BANDUNG --  Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher)  menyerahkan surat tugas Plt Bupati Bandung Barat, kepada Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T. Soemitra dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  di ruang Manglayang, Gedung Sate Bandung, Kamis (19/04/2018).

Yayat mendapat tugas tersebut, berkenaan dengan proses hukum yang tengah dijalani Bupati KBB Abubakar. 

Proses penyerahan surat tugas Plt Bupati Bandung Barat, disaksikan langsung oleh perwakilan Kemendagri, yaitu Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

Gubernur mengatakan, penugasan tersebut merupakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Karena Bupati ada halangan sementara, maka tugas dan wewenang dialihkan kepada Plt Bupati," kata Gubernur Aher.

Maka, penugasan Yayat T. Soemitra  sebagai Plt Bupati, menjadi hal yang penting dan harus disegerakan. Karena kata Aher, tentu saja layanan publik harus terus berjalan lancar, tidak boleh terhambat dalam situasi apapun.

"Pembangunan KBB harus terus berlanjut, demi majunya KBB," ujarnya.

Kepada Yayat Aher berpesan, supaya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Plt Bupati KBB dengan sebaik-baiknya.

Aher pun menambahkan, tugas dan wewenang Plt sama dengan Bupati, sehingga Plt tak perlu ragu untuk berkoordinasi bersama seluruh pemangku kebijakan lainnya.

"Plt juga diharapkan mampu memelihara kebersamaan dengan semua perangkat daerah. Juga, ciptakan suasana aman, terkendali dan harmonis," pungkasnya.

Pemprov Jabar Terus Berkomitmen Permudah Izin Usaha

Mitrapolisi/

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk melahirkan kebijakan kemudahan berusaha di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan komitmennya dalam perizinan dan standar pelayanan kemudahan berusaha dengan kebijakan yang dilahirkan dan diperbaharui Pusat. Salah satu bentuk komitmen dan dukungan dalam rangka kebijakan kemudahan berusaha, Pemprov telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menambahkan Perda tersebut sebagai  salah satu upaya penyelarasan kebijakan yang dilakukan Pemprov Jabar setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

"PP ini bertujuan untuk menaikkan peringkat ease of doing business atau kemudahan berusaha di Indonesia yang menitikberatkan pada standarisasi, integrasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempermudah proses perizinan," katanya.

“Selaras dengan PP ini, kami di Pemprov Jabar terus berupaya meningkat kualitas dan kemudahan berusaha,” katanya dalam Acara Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Di Jawa Barat Tahun 2018 di Papandayan Hotel, Bandung, Kamis (19/4/2018). 

Menurutnya dalam peraturan tersebut terdapat integrasi penerapan sistem perizinan yang dikemas dalam Online Single Submission (OSS). Online Single Submission merupakan integrasi sistem perizinan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kementerian/lembaga.”Ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi serta kemudahan berusaha dalam membangun perekonomian,” tuturnya.  

“Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan Pergub Nomor 1 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Kepgub tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, sebagai turunan dari Perda, ” katanya.

Menurut Iwa, pokok dari kebijakan yang dituangkan dalam Pergub tentang PTSP menegaskan soal pelayanan perizinan yang kewenangannya mutlak di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar. “Termasuk di dalamnya penandatanganan izin yang saat ini sudah menggunakan e-signature untuk percepatan dan penyederhanaan proses kemudahan perizinan,” paparnya. 

Sesuai arahan Gubernur, dia meminta agar seluruh dinas yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan menghindari praktek korupsi dan suap guna menciptakan iklim kemudahan berusaha yang baik. “Pada akhirnya investasi makin naik dan memberi manfaat bagi para pemohon izin,” pungkasnya.  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dadang Mohamad, mengatakan upaya ini diakui membuahkan hasil dimana capaian realisasi investasi PMA maupun PMDN terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada periode Januari-Desember 2017 bahkan melampaui target yang ditetapkan. “Total realisasi investasi di 27 kabupaten/kota mencapai Rp162,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 297.786 orang dan proyek sebanyak 36.791 proyek,” katanya.

Marketing "Zaman Now" ala Aher

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Dalam ekosistem bisnis, terdapat proses marketing yang menjadi ujung tombak kesuksesan atau kemunduran suatu perusahaan.

Di masa sekarang ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, kegiatan marketing haruslah menggema dan menyeluruh dengan mengedepankan spektrum bisnis yang luas, dengan semangat pebisnis yang mandiri.

Sehingga kegiatan marketing, atau pemasaran "zaman now", memerlukan kemampuan, strategi, serta inovasi demi menjangkau hati masyarakat.

"Kita perlu marketing humanis, kita perlu digitalisasi, kalau perlu angkatlah kearifan lokal, ataupun isu terkini," ungkap Gubernur Aher pada Seminar Indonesia Marketeers Festival 2018, di Grand Mercure Hotel, Jalan Setiabudi, Bandung, Kamis (19/04/2018).

Di dalam rantai bisnis, Aher mengidamkan hadirnya semangat bisnis yang mandiri. Dalam hal ini, Ia menuntut para pelaku usaha supaya dapat berkomitmen menggarap industri mulai dari hulu (pengolahan bahan mentah), tengah (setengah jadi), hingga ke industri hilir (barang jadi). Sehingga, segala proses kerja,  berlangsung di dalam negeri seluruhnya.

“Tapi terkadang kita kurang berhati-hati dalam mengolah sumber daya alam. Sumber daya yang kita miliki lebih hebat dari Korea Selatan. Masalahnya di strategi bisnis kita, harusnya kita sebagai bagian dari anak bangsa berusaha untuk menghadirkan proses hulu, tengah, dan hilirnya di kita. Kita baru berfikir ekspor kalau sudah di hilir, jangan berfikir ekspor di hulu. Dampaknya jelas," katanya.

 

Intinya, sebut Aher, proses keutuhan industri tersebut diharapkan dapat menghadirkan lapangan kerja yang luas. Sehingga dampaknya bisa mengurangi pengangguran dalam jumlah yang besar juga.

"Indonesia dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, akan memerlukan lapangan kerja yang lebih luas," katanya.

Disamping itu, selain potensi sumber daya alam, Jawa Barat juga memiliki pangsa pasar yang begitu besar, yaitu dengan potensi pasar terbuka hingga 48 juta jiwa.

"Dengan potensi ini, serta pengelolaan industri hulu hingga hilirnya, maka lapangan kerja akan terbuka, angkatan kerja akan tertampung, dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat," harap Gubernur Aher.

Untuk itu, Aher medorong para pelaku yang masuk dalam rantai bisnis, juga tentunya para Marketeers (pemasar), agar dapat membangun komitmen dalam menghadirkan berlangsungnya keutuhan proses industri tersebut.

Netty: Optimalkan Kampung KB Generasi ke-3

Mitrapolisi/

KAB. CIANJUR – Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan minta optimalkan Kampung KB Generasi ke-3 di kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat. Kampung KB ini menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga.

Netty menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber di acara Temu Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari kota/kabupaten se-Jawa Barat di Hotel Ciloto Indah Permai, Kampung Jemprak, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/18).

“Saya ingin Kampung KB Generasi Tiga ini menjadi embrio dari kabupaten/kota layak anak,” pinta Netty usai acara.

Kampung KB Generasi ke-3, lanjut Netty bisa menjadi cikal bakal implementasi kabupaten/kota layak anak. Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Dari sisi kelembagaan, hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT/RW/Desa/Kelurahan.

Kampung KB diharapkan tidak hanya menjalankan tupoksi BKKBN. Lebih jauh, mampu meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, menambah jumlah akseptor (pengguna alat kontrasepsi), dan mengurangi kesenjangan unmet need.

“Kampung KB ini program nasional. Kampung KB ini diberi nilai tambah jadi Kampung KB Generasi ketiga,” ujar Netty.

“Jadi, bukan hanya kemudian menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan tupoksi BKKBN, seperti meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, menambah jumlah akseptor. Termasuk juga bagaimana mengurangi kesenjangan unmet need. Kita berusaha mengintegrasikan semua layanan ada di Kampung KB,” lanjutnya.

Unmet need adalah kondisi dimana keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Netty menambahkan, Kampung KB juga diharapkan bisa melakukan pemberdayaan ekonomi. Hingga menjadi pusat informasi yang mampu mengadvokasi perlingungan perempuan dan anak, juga kasus-kasus, seperti traficking, KDRT, pornografi, dan napza yang menjadi masalah utama kependudukan saat ini. Selain itu, Kampung KB juga menjadi tempat konsultasi keluarga atau parenting.

“Kasus-kasus ini kita tidak menunggu jatuh korban. Tapi kampung KB ini harus punya pusat informasi dan kosultasi keluarga, dan membangun social awareness secara sistemik. Jadi, kalau ada kasus, Pak RT/RW, kepala Desa/Lurah, dan tokoh agama sudah menyatu untuk bisa memberikan layanan atau bantuan kepada anggota masyarakat,” tutur Netty. 

Temu Penyuluh KKBPK kota/kabupaten se-Jawa Barat ini dihadiri 339 Tim Penggerak Desa (TPD), 365 PKB/PLKB (Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berecana), dan 12 pendamping dari Wilayah I (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur).

Pada kesempatan ini, Netty berpesan kepada para penyuluh harus memiliki pengetahuan/wawasan, kemampuan komunikasi yang baik, serta stamina yang kuat. Apalagi Jawa Barat memiliki luas dan jumlah penduduk yang besar.

“Saya meminta kepada BKKBN mencoret penyuluh yang tidak bisa memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat. Penyuluh harus menjadi problem solver bukan problem maker,” tegas Netty dalam paparannya.

Penyuluh merupakan petugas lini lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Masyarakat diharapkan akan mendapat manfaat dengan adanya para penyuluh. Mereka sebagian besar adalah Tim Penggerak Desa (TPD) yang direkrut secara khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian diberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas oleh BKKBN.

Untuk itu, penyuluh perlu strategi dalam menangani berbagai masalah kependudukan yang ada, diantaranya:

1.    Pengendalian kuantitas penduduk, melalui peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), menambah jumlah akseptor, menjaga atau merawat pasingan usia subur yang sudang menjadi akseptor. Termasuk mengurangi unmet need, dan menambah sentra kegiatan masyarakat yang berkaitan langsung dengan BKKBN.

2.    Peningkatan kualitas penduduk, melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman lengkap tentang kesehatan, menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif teknologi, literasi media, konsep diri, dan menjaga kesehatan reproduksi.

3.    Pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui upaya edukasi dan advokasi kasu yang terjadi di keluarga seperti kasus kekerasan fisik ataupun psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.

Aher Sambut Baik Ketua APPSI Baru Soekarwo

Mitrapolisi/

SURABAYA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengapresiasi kinerja dan kerja keras Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo, yang baru saja mengakhiri masa jabatannya. Di saat yang sama, Aher pun menyambut baik hadirnya ketua APPSI baru Soekarwo yang akan memimpin hingga 10 bulan kedepan.

"Terima kasih atas kerja keras yang sangat luar biasa Pak Syahrul Yasin Limpo selaku ketua APPSI dua periode dan selamat bertugas kepada Pakde Karwo (Soekarwo), kita sangat percaya dengan kemampuan beliau untuk menjalankan tugas memimpin para Gubernur se-Indonesia," ucap Aher saat menghadiri serah terima jabatan ketua umum APPSI di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (19/04/2018) malam.

Masa kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan sebagai ketua APPSI dua periode dari Desember 2011, telah berakhir masa jabatannya seiring berakhirnya pula jabatan sebagai Gubernur. Untuk mengisi kekosongan ketua karena masa jabatannya berakhir pada Februari 2019, Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang sebelumnya adalah wakil ketua APPSI kini menjabat sebagai ketua umum.

Menurut Aher, APPSI dibawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo telah berhasil menegaskan fungsi pemerintah provinsi sebagai sub sistem dari pemerintah pusat. Hal ini mempermudah dan memperlancar kewenangan provinsi dalam gerak pembangunan.

"Banyak hal yang sudah diperjuangkan beliau seperti memperjelas fungsi-fungsi pemerintah provinsi, kita ingin pemerintahan provinsi itu jadi sub sistem dari pusat, kan distribusi perintah dan hierarkinya jadi jelas yang akan mempermudah dan memperlancar gerak pembangunan kita," ungkapnya.

Disisi lain Ia pun percaya dan optimis, kemampuan dan pengalaman Soekarwo akan berhasil meneruskan program APPSI yang telah disusun sebelumnya.

Dalam acara serah terima jabatan yang dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesia dan perwakilan dari Kemendagri, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan beberapa rekomendasi untuk pemerintah pusat. Diantaranya perlunya penegasan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang kewenangannya sama dengan penguasa tunggal yang pernah diamanatkan kepada kepala daerah saat berlakunya UU no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Menurut Syahrul, kewenangan tersebut dibutuhkan agar Gubernur dapat efektif melaksanakan tiga peranan yang diamanatkan oleh UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yaitu peranan sebagai kepala daerah otonom provinsi, wakil pemerintah pusat dan penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang sekaligus menjadi ketua forum koordinasi pimpinan daerah yang beranggotakan pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan dan pimpinan teritorial satuan TNI di daerah.

"Ini rekomendasi yang sangat berarti yang memang kita minta, sebenarnya rekomendasi ini melahirkan PP no 19 tapi kemudian sekarang ini PP tersebut belum berjalan efektif," ujar Syahrul.

Kedua, pemerintah pusat harus secara sungguh-sungguh melakukan koordinasi antara kementerian, lembaga pemerintah non kementerian atau dalam pembuatan kebijakan dan regulasi terutama yang berkaitan dengan penugasan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, implementasi kebijakan di daerah tidak lagi menimbulkan kebingungan dan multi tafsir yang dapat menghambat efektifitas pencapaian tujuan kebijakan. Selanjutnya pemerintah pusat juga perlu lebih konsisten dalam menjalankan program dan kegiatan antar kelembagaan yang menyentuh daerah.

"Saya kira ini masih sangat relevan. Kalau semua institusi dan kelembagaan negara turun masing-masing tanpa koordinasi dengan Gubernur maka disitulah tumpang tindih dan tidak efektifnya seluruh program yang harus dicapai," tuturnya.

Syahrul mengatakan, setiap provinsi memiliki arah, potensi, tantangan dan masalahnya sendiri.

"Yang paling tahu dan paling bertanggung jawab mewakili Presiden adalah Gubernur dan disini yang menjadi persoalan kita," ujarnya.

Ketua umum APPSI Soekarwo bertekad akan meneruskan program yang telah dirancang sebelumnya. Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dan dibagi menjadi provinsi lalu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang merupakan sub sistem dari provinsi.

"Oleh sebab itu fungsi kewilayahan sangat penting dalam menjaga apa yang harus dilakukan di wilayah dan apa yang dipikirkan oleh pusat," ujarnya.

Pemprov Jabar Himpun Dana CSR Rp243 Miliar Sepanjang 2017

Mitrapolisi/

BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil menggalang dana CSR sepanjang 2017 lalu sebesar Rp243 miliar.

Dari sejak diresmikan pada tahun 2011, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebutkan Pemprov Jabar mengembangkan konsep JABAR MASAGI, yang menjadi spirit kuat dan dorongan dalam melakukan sinergitas dan kerjasama lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak dunia usaha untuk melakukan praktik investasi dan bisnis yang bertanggungjawab sosial melalui program CSR. Lebih dari sekedar charity atau santunan, konsep Jabar Masagi dalam mengembangkan pola kemitraan CSR. Dengan diarahkan sebagai sebuah investasi sosial dari dunia usaha untuk berpartisipasi membangun Jawa Barat.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan program CSR Jabar kini makin menunjukan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan baik dari sisi jumlah dana, proyek hingga perusahaan yang berkontribusi.

"Khusus pada 2017, yang telah masuk dan tercatat di sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar adalah sebesar Rp. 243 milyar. Angka tersebut berasal dari laporan realisasi pelaksanaan CSR yang dilaporkan oleh 101 perusahaan mitra CSR Jabar," katanya di Bandung, Rabu (18/4/2018).

Sekda yang mewakili gubernur dalam peresmian proyek-proyek CSR Jabar 2017 juga mencatat jumlah perusahaan yang telah bergabung dan bersinergi dengan Tim Fasilitasi CSR Jabar sampai dengan 2017 telah mencapai 170 perusahaan.

Ratusan perusahaan ini menurutnya terdiri dari BUMD sebanyak 3 perusahaan, BUMN sebanyak 40 perusahaan dan swasta sebanyak 127 perusahaan. "Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 131 perusahaan," ujarnya.

Selanjutnya dia memaparkan melalui kegiatan diseminasi CSR Jabar pada tahun 2015, 2016 dan 2017, tim fasilitasi CSR Jabar telah melakukan diseminasi dengan 9 (sembilan) kawasan industri di Jawa Barat, antara lain dengan Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri KIIC, Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri Suryacipta, Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, Kawasan Industri Ejip, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kawasan Industri Kim dan Kawasan Industri Deltamas.

"Kegiatan diseminasi CSR Jabar berbasis kawasan tersebut  perlu dan akan terus dilakukan sebagai media penyebarluasan informasi terkait program dan kegiatan CSR yang di fasilitasi oleh  pemerintah daerah Provinsi  Jawa Barat," paparnya.

Sementara untuk capaian investasi program dan kegiatan CSR Jabar yang telah terealisasi dari 2011 sampai dengan 2017 pihaknya mencatat dana sebesar Rp. 1,39 triliyun, dengan capaian realisasi program dan kegiatan CSR Jabar

"Saya mewakili Pak selaku Gubernur yang menjadi penanggungjawab fasilitasi  program dan  kegiatan CSR di Jawa Barat sekali lagi memberikan apresiasi dan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan sinergi program pembangunan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga apa yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi akselerasi pembangunan di Jawa Barat secara menyeluruh," paparnya.

Menurutnya berbagai keberhasilan yang dicapai Pemprov di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan tidak terlepas dari sinergitas yang dibangun oleh seluruh stakeholders pembangunan Provinsi Jawa Barat, mulai dari ke-27 kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, akademisi dan juga sektor swasta serta seluruh elemen masyarakat.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BUMD, BUMN serta pihak swasta yang telah melakukan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari upaya membangun negeri," paparnya.

Dia menilai hal ini juga sejalan dengan konsep Jabar Masagi yang merupakan transformasi dari Triple Helix atau ‘segitiga – ABG (Academician, Business and Government), menjadi empat pilar utama pembangunan yakni, Academician, Business, Community, And Government (ABCG) dan satu simpul Laws and Regulation.

"Dengan tagline program CSR Jabar “Jabar Maju Bersama Mitra”, kedepan program CSR yang telah menginjak tahun ke-7 sejak dikukuhkannya deklarasi pada tanggal 14 Januari 2011 lalu, akan terus diperluas dan dikembangkan," pungkasnya.

Gubernur Aher Resmikan Empat Samsat Baru & Inovasi Layanan Pajak

Mitrapolisi/

SUMBER - Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meresmikan empat kantor baru Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah/ Samsat beserta empat layanan Samsat Jabar.

Keempat kantor baru Samsat yang diresmikan secara bersamaan tersebut yaitu Samsat wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis, wilayah Kabupaten Bogor dan Samsat wilayah Kabupaten Karawang. Peresmian dilakukan secara terpusat di kantor Samsat wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber, jalan Sunan Drajat No 11 Sumber Kabupaten Cirebon, Rabu (18/04/2018).

Sedangkan inovasi terbaru bagi kemudahan masyarakat Jabar dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan BBN yaitu Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat), Samping Katepel (Samsat Taping KTP Elektronik), SMS Info 8787 dan Loket Pembayaran Non tunai.

Gubernur Aher mengatakan, hadirnya kantor baru dan inovasi tersebut memiliki dua fungsi yaitu memudahkan layanan publik dan meningkatkan pendapatan. Dengan begitu Aher pun menargetkan PAD Jabar naik hingga 10% pertahun.

"Ini bisa menaikkan PAD sampai 10 persen,10 persen itu kan besar, karena 10 persen dari Rp 14 Triliun (PAD) itu berarti Rp1 Triliun lebih naiknya pertahun itu prestasi besar dan dampaknya juga luar biasa. Sekarang kan APBD kita  di angka Rp34 Triliun, 17 persen dari pendapatan daerah itu kan berasal dari PKB dan BBNKB," kata Aher.

Aher juga mengatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan yaitu program bebas BBNKB kedua dan denda pajak.

"Insya Allah ke depan akan ada lagi program bebas BBNKB kedua dan bebas denda pajak, ini juga sebuah layanan atau kebijakan supaya masyarakat segera menyelesaikan administrasi dan kewajiban pajaknya," katanya.

Saat ini kapasitas kemampuan keuangan Pemprov Jabar tergolong pada tingkat kemandirian cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari realisasi PAD selama tahun 2017 yang memberikan kontribusi sebesar 56,25% terhadap pendapatan daerah. Capaian tersebut tidak lepas dari peran aktifnya Bapenda Jabar sebagai pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

"Peran sentral Bapenda harus terus ditingkatkan dengan berbagai terobosan dan inovasi agar mendongkrak pendapatan daerah," ujar Aher.

Di saat yang sama peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pun harus terus berjalan. Untuk itu, kata Aher, fasilitas atau sarana yang dimiliki Bapenda khususnya Samsat sebagai UPTD yang langsung bersinggungan dengan masyarakat harus mendukung.

"Saya yakin kantor baru dan inovasi ini memberi kontribusi positif bagi keberhasilan program-program kerja Bapenda Jabar kedepan," ucap Aher.

Kepala Bapenda Jabar Dadang Suharto menjelaskan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2014. Hingga saat ini Bapenda Jabar telah memiliki 34 kantor Samsat yang tersebar di 27 Kabupaten dan Kota. Adapun empat kantor baru Samsat yang diresmikan ini yaitu kantor Samsat wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber pembangunannya dilaksanakan tahun 2017 dengan luas tanah 3800 meter persegi dan luas bangunan 2300 persegi. Potensi kendaraan sebanyak 420 ribu unit, cakupan layanan 23 Kecamatan dengan jumlah wajib pajak yang membayar perhari rata-rata 700 orang.

Kantor Samsat wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis dibangun tahun 2017 dengan luas tanah 3180 meter persegi dan luas bangunan 2258 meter persegi. Potensi kendaraan 146 ribu unit, cakupan layanan sembilan Kecamatan dengan wajib pajak yang membayar setiap hari rata-rata 400 orang.

Kantor Samsat wilayah Kabupaten Bogor, dibangun dua tahap yaitu tahun 2016 dan 2017 dengan luas tanah 5000 meter persegi dan luas bangunan 3600 meter persegi. Potensi kendaraan sebanyak 1,4 juta unit, cakupan layanan 40 Kecamatan dengan jumlah wajib pajak yang membayar perhari rata-rata tiga ribu orang.

Kantor Samsat wilayah Kabupaten Karawang dibangun tahun 2017 dengan luas tanah 2250 meter persegi dan luas bangunan 2200 meter persegi. Potensi kendaraan sebanyak 750 ribu unit, cakupan layanan 30 Kecamatan dengan jumlah wajib pajak setiap hari rata-rata 1500 orang.

"Keseluruhan pembangunan bersumber dari APBD Jabar, saya harap seluruh pembangunan ini memberikan optimalisasi pelayanan yang representatif kepada masyarakat," jelas Dadang.

Wakapolda Jabar Brigjen Pol Supratman juga berharap, hadirnya kantor baru Samsat yang representarif tersebut akan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pengurusan dokumen pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran santunan dana kecelakaan lalu lintas dengan lebih mudah, aman dan nyaman.

Inovasi layanan pembayarannya pun harus dimanfaatkan masyarakat saat melakukan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak dan pembayaran sumbangan dana wajib kecelakaan lalu lintas. Disamping itu masyarakat dapat memanfaatkan informasi dan pajak kendaraan dengan mengunakan layanan sms info 8787.

"Jadi tidak ada alasan lagi bagi warga Jabar untuk tidak melakikan progres registrasi, indentifikasi dan pajak dengan berbagai kemudahan ini," tegas Wakapolda Jabar.

Pemprov Jabar - Komnas HAM, Tandatangani Kesepakatan Bersama

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/04/2018).

Kerja sama yang disepakati kedua pihak, adalah terkait pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebut, perhatian khusus terkait HAM di Jawa Barat, sangatlah penting dan berdampak terhadap perkembangan nasional. Sebab, seperlima masyarakat Indonesia adalah warga Jawa Barat.

Gubernur Aher mengatakan, bahwa manusia merupakan titik sentral pembanguan. Maka bicara pemenuhan HAM, tidak hanya dalam lingkup konstitusi saja, tapi justru nilai-nilai kemanusiaan harus jadi dasar utama HAM.

Misalnya Jawa Barat, kata Aher, HAM ditegakkan atas kaitannya dengan hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

"Termasuk urusan keyakinan, pentingnya perhormatan penghargaan kepada orang lain. Ini perlu ditingkatkan," Ujarnya.

Hal lainnya yang harus diperhatikan, ucap Aher, yakni hak rakyat dalam memperoleh perekonomian yang laik. Tentu ini penting mengingat tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia, yang menjadikan jurang diantara kaum yang kuat dan yang lemah taraf ekonominya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Barat terbilang sangat pesat.

Pertumbuhan ini menurutnya, harus diiringi dengan kemajuan di bidang penegakan HAM. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia-nya.

"Kalau diimbangi dengan HAM, ke depannya Jawa Barat bisa jadi contoh provinsi lain, bahkan negara lain," Kata Damanik.

Damanik menyebut, bahwa selama Gubernur Aher memimpin Jawa Barat dibanding daerah lain, kesepahaman HAM telah menjadi bagian penting dalam pembangunan di Jawa Barat.

"Kehadiran kami ini untuk memperkuat pembangunan di Jawa Barat dalam prespektif HAM," katanya.

Presiden Jokowi Senang Progres Kertajati Berlangsung Cepat ‎

Mitrapolisi/

MAJALENGKA,- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peninjauan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Dalam kunjungannya Jokowi mengaku senang dengan progress yang sudah dicapai PT BIJB, selaku pelaksana pembangunan bandara.

Jokowi mengaku dua tahun lalu atau pada Januari 2016 meletakan batu pertama, sebagai penanda dimulainya pembangunan bandara berlevel internasional tersebut. Kemudian pada Selasa 17 April 2018, dirinya kembali meninjau bandara yang saat ini progress pembangunannya sudah mencapai tahap akhir atau 93 persen.

"‎‎Kita ingat dua tahun lalu atau sekitar Januari 2016 ada tiang pancang pertama. Kemudian dua tahun lebih sedikit, ini sudah dikerjakan sesuai dengan target waktu yang telah kita berikan," kata Jokowi dalam keterangannya pada wartawan di area terminal Bandara Kertajati.

Menurutnya, jika pembangunan sudah mencapai tahap akhir pada April ini, bandara Kertajati bukan hanya saja bisa melayani penerbangan Haji tapi mudik Lebaran 2018 bisa dilakukan dari sini. Sebelum penerbangan reguler, Jokowi ingin pada 24 Mei nanti dilakukan ujicoba penerbangan kembali. Ini agar bisa memastikan keamanan sebelum nantinya bandara ini melayani penerbangan reguler.

‎

"Insyaallah bulan depan sudah akan kita coba mulai. Insyaallah 24 Mei dicoba. Nanti akan kita lihat apakah masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di sini," ujar Jokowi.

Dia mengaku, sudah berkoordinasi dengan PT BIJB, Angkasa Pura (AP) II dan maskapai Garuda Indonesia agar bandara ini bisa melayani masyarakat khususnya Jawa Barat akan kebutuhan transportasi udara. Sebab Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia sudah seharusnya memiliki bandara bertaraf internasional.

‎

Dengan kapasitas 5,6 juta penumpang ditahap pertama dan berdiri di atas lahan 1.800 Ha, kata Jokowi, bandara Kertajati sudah sangat representatif untuk melayani moda transportasi tersebut. "Ini bisa digunakan haji yang diberangkatkan dari Airport Kertajati. Saya tanya ke Angkasa Pura siap. Garuda juga siap. Arus mudik juga siap," terangnya.

Apresiasi Jokowi Bandara Kertajati

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi sendiri mengaku senang, sebab BIJB bisa dibangun dengan cepat, dan juga bisa menghimpun biaya  yang tidak bergantung pada uang negara sepenuhnya. PT BIJB sendiri dalam mendanai pembangunan bandara internasional menyedot sekitar Rp 2,6 triliun dengan menggunakan skema Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS).

"‎Yang paling penting. Ini anggaran sudah‎ tidak sedikit untuk konstruksi, dan pembebasan lahan. Ini kerja sama pemerintah provinsi Jabar, swasta, pusat dan pengerjaannya cepat sekali ini kita senang," ujarnya.

"Kerja sama ini sebuah model bisnis yang mempercepat, pembiayaan, infrasuktur bisa cepat selesai. Ini setelah selesai (BIJB) skema-skema baru selalu jadi contoh ditempat lain," tandasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, bahwa kehadirannya bersama presiden merupakan bagian dari untuk melihat kesiapan bandara. Selain bandara Budi juga ingin melihat aksebilitas seperti jalan dan penunjang lainnya seperti hotel untuk menghadapi terselenggaranya haji.

"Kita ingin memasikan apakah aksebilitas (jalan) hotel daripada Majalengka sudah bisa berfungsi baik untuk beroperasinya bandara Kertajati dan terselenggaranya haji ini," ungkapnya.

"Saya melihat fisik di sini milik bandara sudah selesai, aksebilitas dan fasilitas lainnya seperti hotel juga," tandasnya.

Virda Dimas Ekaputra menambahkan, pembangunan bandara ini direncanakan selesai pada Mei ini atau sebelum ujicoba penerbangan dilakukan pada 24 Mei nanti. Dari tiga paket pembangunan untuk sisi darat seluruhnya sudah hampir menyentuh angka 100 persen. Adapun untuk sisi udara seperti runway, ATC dan taxi way itu sudah selesai dan siap digunakan untuk pendaratan pesawat seperti Boeing 737.

"Ini sudah 93 persen. Dan Mei ini pembangunan Insya Allah sudah selesai," singkat Virda.

Dalam lawatan pimpinan negara ke Bandara Kertajati tersebut, Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, ‎Direktur PT Angkasa Pura II Awaludin, dan Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra. Jokowi saat melihat langsung area bandara dipandu langsung Virda Dimas Ekaputra.

Jokowi dan rombongan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Setelah kunjungan ke Kertajati pesawat jenis heli yang terbang dari apron langsung bertolak ke Bandara Husein Sastranegara.

Dedi Taufikurohman Jabat Pj Walikota Cirebon

Mitrapolisi/

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) atas nama Presiden RI melantik Pj Walikota Cirebon Dedi Taufikurohman sesuai dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.32-1467 tahun 2018, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (16/04/2018). 

Dedi Taufikurohman ditunjuk sebagai Penjabat Walikota Cirebon pasca berakhirnya masa jabatan Walikota Cirebon Nasrudin Azis per tanggal 16 April 2018. Dedi yang juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat akan memimpin roda pemerintahan Kota Cirebon hingga terpilihnya Walikota definitif hasil Pilkada serentak 2018.

Aher berharap kehadiran Dedi dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan terutama isu-isu strategis Kota Cirebon di tahun 2018 termasuk mengawal sisa tahapan Pilkada serentak. Terkait hal itu, Aher meminta Dedi untuk melalukan monitoring dan melaporkan situasi wilayahnya secara berjenjang demi penyelenggaraan Pilkada serentak yang tertib, aman, santun dan berkualitas.

"Lakukan tindakan antisipatif jika ada riak-riak atau potensi kegaduhan agar tidak meluas menjadi hal yang tidak diharapkan," kata Aher.

Di tahun politik ini, Aher juga mengingatkan terkait netralitas ASN. Jangan sampai keberpihakan atau kecenderungan kepada salah satu pasangan calon mempengaruhi kinerja.

Aher mengatakan, ASN harus menjadi contoh wajah pemerintahan yang baik dan profesional sehingga masyarakat tidak lagi apatis terhadap pemerintah dan bersedia menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2018.

"Tetaplah profesional dan jadikan aturan juga tupoksi sebagai pedoman saat bekerja," ujarnya.

Selain itu, PP no 49 tahun 2008 menyebut bahwa seorang penjabat kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah dan membuat kebijakan bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya kecuali ada izin tertulis dari Mendagri.

"Pesan saya amanah dalam mengemban tugas dan laporkan selama 3 bulan sekali ke Mendagri melalui Gubernur," ujar Aher.

Menanggapi hal itu, Penjabat Walikota Cirebon Dedi Taufikurohman bertekad akan meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pilwalkot Cirebon. Ia mengatakan, menurut data KPU Kota Cirebon saat ini partisipasi masyarakat pada pemilihan Pilwalkot Cirebon diangka 69 persen. Ditargetkan sebelum pencoblosan pada akhir Juni 2018 nanti partsipasi pemilih Kota Cirebon mencapai angka 78 persen.

"Ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan kira-kira sampai September nanti diantaranya memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada, poinnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Cirebon untuk memilih dari 69 persen kita kita naikkan menjadi 78 persen," ujar Dedi.

Langkahnya diawali dengan pemutakhiran data pemilih karena dikhawatirkan ada pemilih ganda. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Cirebon terkait perekaman KTP elektronik yang masih ada sekitar 16 ribu masyarakat yang belum melakukan perekaman.

"Kami juga sudah lakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk perekaman KTP elektronik, kita akan jemput bola mendatangi masyarakat. Alhamdulillah Kota Cirebon tinggal 16 ribu lagi dan saya targetkan di bulan juni sebelum pencoblosan selesai," katanya.

Selain itu pada Bulan Juni nanti akan ada 5 ribu lebih masyarakat yang menginjak umur 17 tahun yang harus menjadi daftar pemilih tetap.

"Di Juni itu juga ada 5 ribu lebih yang menginjak usia 17 tahun nah itu sudah kita rekam di sekolah, masjid dan di tempat umum lainnya karena penduduk Kota Cirebon ini didominasi oleh laki-laki, ini konsen kita," ucap Dedi.

Melalui MTQ, Aher Ingatkan Kewajiban Kita Terhadap Al Quran

Mitrapolisi/

KAB. SUKABUMI - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) kembali mengingatkan kita tentang kewajiban terhadap kitab suci Al Quran. Ada banyak kewajiban yang harus kita lakukan untuk menghadirkan Al Quran dalam kehidupan nyata.

Aher mengungkapkan hal tersebut dalam acara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Alun-Alun Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu malam (14/4/18).

MTQ diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk memilih yang terbaik. Lebih jauh lagi, Aher mengajak umat Islam agar lebih memuliakan, mengagungkan, dan membumikan Al Quran di bumi Jawa Barat.

"Mari kita hadirkan sejumlah kewajiban kita terhadap Al Quran ini," ajak Aher dalam sambutannya.

Kewajiban pertama, dan yang utama adalah kita mengimani seluruh Ayat Al Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. "Pilihan kita di hadapan Quran hanya dua, beriman atau tidak beriman. Kita harus mengimani seluruhnya, tidak bisa kita meninggalkan satu ayat pun dari Al Quran untuk kita ragukan dan tidak kita yakini," jelas Aher.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat, mari kita imani Al Quran seluruhnya, sepenuhnya, yakin seyakin-yakinnya bahwa Al Quran adalah benar dari Allah SWT," tambahnya.

Kewajiban kedua, terhadap Al Quran kita harus membaca, men-tadzaburi, dan melaksanakannya dengan baik. Membaca Al Quran adalah ibadah kita kepada Allah. Kata Aher, tidak ada bacaan yang hanya dengan membacanya saja mengandung ibadah dan pahala kepada Allah, kecuali membaca Al Quran.

"Kewajiban kita terhadap Al Quran yang lain adalah, mari kita laksanakan Al Quran dengan baik dalam kehidupan kita, dan kita yakini dengan baik," ajak Aher.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Barat Kementerian Agama, A Buchori mengatakan, bahwa Al Quran adalah sumber utama ajaran Islam sesungguhnya, yaitu ajaran Rahmatan Lil'alamin.

"Secara substantif kegiatan ini (MTQ) semakin memperkuat keyakinan kita bahwa Al Quran adalah sumber utama untuk merujuk ajaran Islam sesungguhnya. Sebagai ajaran yang rahmatan lil'alamin, untuk menuju peradaban Indonesia yang wasatiyah," seru Buchori dalam sambutannya.

Hal lain, Buchori menilai MTQ menjadi syiar dalam mengaktualisasikan ajaran dan nilai yang terkandung dalam Al Quran. Secara kultural MTQ juga menjadi ajang silaturahim antara ulama, santri, dan masyarakat.

"Oleh karena itu, peran dan kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengelola, juga mengembangkannya melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) menjadi strategis dalam upaya membangun, menjaga keberagaman di masyarakat," papar Buchori.

Ada 12 cabang dan 23 golongan yang dipertandingkan pada MTQ XXXV Jabar. Venue tersebar di 12 lokasi di Palabuhanratu, yaitu:

1. Alun-Alun Palabuhanratu: Panggung Utama,

2. Komplek Pendopo Palabuhanratu: Panggung kehormatan dan tempat singgah VIP,

3. Aula Kantor Setda Kabupaten Sukabumi: MHQ 10 juz dan 20 juz,

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: MTQ Anak dan Murotal,

5. Aula Atas Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi: MHQ 30 juz dan Tafsir Bahasa Inggris,

6. SMK Jamiyyatul Aulad: Musabaqah Makalah Al Quran (MMQ),

7. MAN 2 Sukabumi: Tilawah Remaja dan Canet,

8. SMAN 1 Palabuhanratu: MHQ 1 juz dan Tilawah, 5 juz dan Tilawah,

9. Gor Palabuhanratu (Venue Tinju): Kaligrafi,

10. Gor Palabuhanratu (Venue Futsal): MFQ,

11. Aula Hotel Augusta Palabuhanratu: MTQ Qiroat Sabah Murattal Dewasa dan Remaja, dan

12. Aula Hotel Cleopatra: Musabaqah Syahril Quran.

Jumlah peserta MTQ yang kali mengambil Tema: "Membentuk Generasi Qurani yang Religius dan Mandiri" ini, sebanyak 1.057 orang berasal dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Mereka didukung 657 official utusan dari seluruh Jawa Barat.

Acara pembukaan MTQ XXXV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga. Selain Tarian Kolosal Gelanggang Qurani di Sukabumi, musisi Sunda, Doel Sumbang juga turut menyempurnakan kemeriahan tersebut.

Dampak MTQ Terhadap Ekonomi Palabuhanratu

Masyarakat Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi menyambut antusias gelaran MTQ Jabar yang digelar 14-20 April 2018. Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengaku, gelaran MTQ ini memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi di Palabuhanratu sebagai tuan rumah.

Tidak hanya penginapan atau hotel saja yang penuh, namun banyak rumah warga juga yang disewa para peserta MTQ. Industri kuliner atau jajanan juga berdenyut dimana-mana.

Bahkan, menurut Marwan anggaran yang dikeluarkan untuk MTQ ini tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang diperoleh masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

"Dampak dari keberadaan teman-teman se-Jawa Barat hadir di Palabuhanratu -- kita kalkulasikan saja, bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sebanding tentunya dengan nilai ekonomis yang didapatkan masyarakat Palabuhanratu dan tentunya masyarakat di kecamatan yang dikunjungi para kafilah nantinya," pungkas Marwan.