BANDUNG -- Pemerintah Provinsi
Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Gedung Sate Bandung, Selasa
(17/04/2018).
Kerja sama yang disepakati kedua
pihak, adalah terkait pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di
Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Ahmad
Heryawan (Aher) menyebut, perhatian khusus terkait HAM di Jawa Barat, sangatlah
penting dan berdampak terhadap perkembangan nasional. Sebab, seperlima
masyarakat Indonesia adalah warga Jawa Barat.
Gubernur Aher mengatakan, bahwa
manusia merupakan titik sentral pembanguan. Maka bicara pemenuhan HAM, tidak
hanya dalam lingkup konstitusi saja, tapi justru nilai-nilai kemanusiaan harus
jadi dasar utama HAM.
Misalnya Jawa Barat, kata Aher,
HAM ditegakkan atas kaitannya dengan hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan.
"Termasuk urusan keyakinan,
pentingnya perhormatan penghargaan kepada orang lain. Ini perlu
ditingkatkan," Ujarnya.
Hal lainnya yang harus
diperhatikan, ucap Aher, yakni hak rakyat dalam memperoleh perekonomian yang
laik. Tentu ini penting mengingat tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia,
yang menjadikan jurang diantara kaum yang kuat dan yang lemah taraf ekonominya.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM
Ahmad Taufan Damanik, mengatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa
Barat terbilang sangat pesat.
Pertumbuhan ini menurutnya,
harus diiringi dengan kemajuan di bidang penegakan HAM. Sehingga pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan dapat selaras dengan peningkatan kualitas sumber daya
manusia-nya.
"Kalau diimbangi dengan
HAM, ke depannya Jawa Barat bisa jadi contoh provinsi lain, bahkan negara
lain," Kata Damanik.
Damanik menyebut, bahwa selama
Gubernur Aher memimpin Jawa Barat dibanding daerah lain, kesepahaman HAM telah
menjadi bagian penting dalam pembangunan di Jawa Barat.
"Kehadiran kami ini untuk
memperkuat pembangunan di Jawa Barat dalam prespektif HAM," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar