Kotaku, Deddy: 0% Kekumuhan Harus Tercipta

Mitrapolisi/

PANGANDARAN -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) didampingi Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, meresmikan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Dusun Bengkekan, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Senin (22/01/2018).

Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan, Kotaku merupakan program yang sangat strategis. sebab kawasan yang bersih dan tertata, sangat menentukan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat.

"Sementara derajat kesehatan masyarakat ini ditentukan sebagian besar oleh lingkungan. Percuma ada pendidikan gratis kalau masyarakatnya tidak sehat, masyarakatnya tidak produktif," kata Wagub Deddy Mizwar.

Demiz inginkan, dengan Kotaku, pihaknya ingin mewujudkan Jawa Barat dengan 0% Kekumuhan. Program ini menerapkan gerakan 100-0-100.

Adapun 100% pertama, kota tanpa kumuh bisa mengakses air bersih; Angka 0, yaitu bagaimana mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen. Dan 100% kedua, kotaku mampu menciptakan sanitasi yang baik.

"Kita harapkan bisa mencipatakan masyarakat atau keluargaa yang sehat, sehingga kalau masyarakat sehat, akan tercipta generasi yang baik. Masyarakat bisa melakukam aktifitas apapun, sehingga lebih produktif," kata Demiz.

Selanjutnya, Demiz menyebut, pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi masalah kekumuhan ini.

Untuk itu, Ia mengajak semua pihak, dan berbagai lapisan masyarakat agar bekerjasama dalam mengatasi masalah kawasan kumuh.

"Oleh karena itulah, saya meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menghilangkan masalah kekumuhan di sekitar kita baik di kota maupun di desa," ajak Wagub Deddy.

Terlebih di kawasan Pangandaran, Demiz menyebut program kotaku menjadi sangat strategis, dimana Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Barat.

"Ada tiga poin, yaitu Akses, atraksi, dan amenitas. Nah, kalau amenitas di lingkungan sekitar kumuh, bisa saja wisatawan yang datang tertanggu karena kumuh, wisatawan bisa kapok, jadi ini sangat penting 0% kekumuhan harus tercipta," tegas Dia.

Untuk mendukung terwujudnya program, di tingkat desa telah terbentuk kelembagaan yang representatif dan mengakar, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Sejak tahun 2007-2017, di Pangandaran telah tebentuk delapan BKM di delapan desa dan satu business development center (BDC).

Saat ini relawan yang terlibat aktif terdiri dari anggota BKM UPK, Sekretariat UPS, UPL, KSM, PITP, Komite BDC, dan pengelola BDC sebanyak 176 orang, terdiri 110 pria, dan 66 perempuan.

Adapun luas wilayah sasaran program Kotaku di Kabupaten Pangandaran, yakni seluas 295,3 hektar yang tersebar di delapan desa, di Kecamatan Pangandaran, Pananjung, Babakan, Wonoharjo, Purbahayu, Sidomulyo, Sukahurip, dan Pager Gunung.

Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari mengungkapkan program kotaku merupakan suatu platform, atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya, sumber pendanaan.

"Kotaku membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengedepankan partisipasi masyarakat," katanya.

Program Kotaku menjadi wadah kolaborasi yang mendukung penyelesaian kawasan kumuh seluas 38.431 hektar yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.

"Dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota, serta pendampingan teknis untuk tercapainya sasaran," imbuh Adang.

Kemudian dirinya menyebut, bantuan dana investasi (BDI) untuk Kotaku di Pangandaran, sejak 2012-2017 sebesar Rp4.340.000.000, yang diperuntukan untuk program peningkatan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) sebesar Rp1.000.000.000, BDC Rp1.500.000.000, peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) Rp90.000.000, dan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas Rp1.750.000.000 .

Sedangkan kegiatan infrastruktur melalui program penataan lingkungan yang telah terbangun di lokasi program kotaku yaitu, jalan lingkungan 565 meter, drainase 2.193 meter, TPS 1 unit, MCK 2 Unit, IPAL 1 unit, dan hydrant 7 unit.

"Desa Sukahurip salah satu desa yang mendapatkan program Kotaku yang mempunyai kawasan kumuh seluas 11,08 hektar," katanya.

Kegiatan infrastruktur yang sudah terbangun yaitu sumur bor 1 unit, perpipaan 500 meter, MCK 1 unit, drainasi 528 meter, jalan rapat beton 352 meter.

"Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun lewat Kotaku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," harapnya.

Ipal Komunal Sanimas

Masih dalam Kunjungan kerjanya di Pangandaran, Wagub Jabar Deddy Mizwar, meresmikan Program Sanimas Reguler 2017, di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Pada kesempatan itu, Deddy meninjau Ipal (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Komunal, yang dibangun di desa tersebut.

Melalui saluran tersebut, limbah dari rumah warga dialirkan langsung ke dalam Ipal Komunal. Ipal ini bisa memproses air limbah hingga menjadi bersih dengan tingkat pencemarannya bisa berada di bawah 30 miligram per liter, sehingga aman apalabila dialirkan ke sungai.

"Awalnya limbah rumah tangga dibuang begitu saja, septictank ada di sisi rumah-rumah warga. Tapi setelah adanya sanimas ini lingkungan di sini jadi bersih, jadi teratur," kata Demiz.

Sanimas bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak 100%, sehingga targetnya pada 2019 tidak ada lagi masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Dalam kurun waktu 2011-2017, pembangunan Sanimas Reguler telah dilaksanakan di 145 lokasi yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Total anggaran mencapai Rp58 Miliar berasal dari APBN. Selain itu, ada pula Sanimas IDB (Islamic Development Bank) yang dimulai  sejak 2014 dan sampai 2017 telah dilaksanakan pada 107 lokasi yang tersebar di empat kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan total anggaran mencapai Rp45,47 Miliar.

Untuk mendukung upaya percepatan cakupan layanan sanitasi layak di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2015-2017 juga telah menyelenggarakan program serupa bernama Sabermas atau Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat.

Selama 3 tahun Sabermas telah menyerap anggaran sebesar Rp661,7 Miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan telah dilaksanakan hampir di seluruh Kabupaten/Kota. Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianugerahi AMPL Award untuk kategori Inisiatif Pendanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi.

Dengan demikian, total anggaran yang telah digelontorkan untuk pembangunan sanitasi layak di seluruh Jawa Barat telah mencapai Rp765,175 Miliar (yang bersumber dari APBN, bantuan IDB, dan APBD Provinsi).

Kotaku, Deddy: 0% Kekumuhan Harus Tercipta

Mitrapolisi/ PANGANDARAN -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) didampingi Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari, meresmikan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di Dusun Bengkekan, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Senin (22/01/2018).

Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan, Kotaku merupakan program yang sangat strategis. sebab kawasan yang bersih dan tertata, sangat menentukan derajat atau tingkat kesehatan masyarakat.

"Sementara derajat kesehatan masyarakat ini ditentukan sebagian besar oleh lingkungan. Percuma ada pendidikan gratis kalau masyarakatnya tidak sehat, masyarakatnya tidak produktif," kata Wagub Deddy Mizwar.

Demiz inginkan, dengan Kotaku, pihaknya ingin mewujudkan Jawa Barat dengan 0% Kekumuhan. Program ini menerapkan gerakan 100-0-100.

Adapun 100% pertama, kota tanpa kumuh bisa mengakses air bersih; Angka 0, yaitu bagaimana mengurangi kawasan kumuh hingga 0 persen. Dan 100% kedua, kotaku mampu menciptakan sanitasi yang baik.

"Kita harapkan bisa mencipatakan masyarakat atau keluargaa yang sehat, sehingga kalau masyarakat sehat, akan tercipta generasi yang baik. Masyarakat bisa melakukam aktifitas apapun, sehingga lebih produktif," kata Demiz.

Selanjutnya, Demiz menyebut, pemerintah tidak bisa sendiri mengatasi masalah kekumuhan ini.

Untuk itu, Ia mengajak semua pihak, dan berbagai lapisan masyarakat agar bekerjasama dalam mengatasi masalah kawasan kumuh.

"Oleh karena itulah, saya meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu menghilangkan masalah kekumuhan di sekitar kita baik di kota maupun di desa," ajak Wagub Deddy.

Terlebih di kawasan Pangandaran, Demiz menyebut program kotaku menjadi sangat strategis, dimana Pangandaran menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Barat.

"Ada tiga poin, yaitu Akses, atraksi, dan amenitas. Nah, kalau amenitas di lingkungan sekitar kumuh, bisa saja wisatawan yang datang tertanggu karena kumuh, wisatawan bisa kapok, jadi ini sangat penting 0% kekumuhan harus tercipta," tegas Dia.

Untuk mendukung terwujudnya program, di tingkat desa telah terbentuk kelembagaan yang representatif dan mengakar, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Sejak tahun 2007-2017, di Pangandaran telah tebentuk delapan BKM di delapan desa dan satu business development center (BDC).

Saat ini relawan yang terlibat aktif terdiri dari anggota BKM UPK, Sekretariat UPS, UPL, KSM, PITP, Komite BDC, dan pengelola BDC sebanyak 176 orang, terdiri 110 pria, dan 66 perempuan.

Adapun luas wilayah sasaran program Kotaku di Kabupaten Pangandaran, yakni seluas 295,3 hektar yang tersebar di delapan desa, di Kecamatan Pangandaran, Pananjung, Babakan, Wonoharjo, Purbahayu, Sidomulyo, Sukahurip, dan Pager Gunung.

Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari mengungkapkan program kotaku merupakan suatu platform, atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya, sumber pendanaan.

"Kotaku membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengedepankan partisipasi masyarakat," katanya.

Program Kotaku menjadi wadah kolaborasi yang mendukung penyelesaian kawasan kumuh seluas 38.431 hektar yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat.

"Dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan dasar di tingkat kota, serta pendampingan teknis untuk tercapainya sasaran," imbuh Adang.

Kemudian dirinya menyebut, bantuan dana investasi (BDI) untuk Kotaku di Pangandaran, sejak 2012-2017 sebesar Rp4.340.000.000, yang diperuntukan untuk program peningkatan masyarakat berbasis komunitas (PPMK) sebesar Rp1.000.000.000, BDC Rp1.500.000.000, peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) Rp90.000.000, dan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas Rp1.750.000.000 .

Sedangkan kegiatan infrastruktur melalui program penataan lingkungan yang telah terbangun di lokasi program kotaku yaitu, jalan lingkungan 565 meter, drainase 2.193 meter, TPS 1 unit, MCK 2 Unit, IPAL 1 unit, dan hydrant 7 unit.

"Desa Sukahurip salah satu desa yang mendapatkan program Kotaku yang mempunyai kawasan kumuh seluas 11,08 hektar," katanya.

Kegiatan infrastruktur yang sudah terbangun yaitu sumur bor 1 unit, perpipaan 500 meter, MCK 1 unit, drainasi 528 meter, jalan rapat beton 352 meter.

"Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun lewat Kotaku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," harapnya.

Aher Resmikan Operasional Jarkomluhdes di 375 Desa

Mitrapolisi/ BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meresmikan penggunaan Jaringan Komunikasi Penyuluhan Desa (Jarkomluhdes) untuk 357 Desa di 18 Kota dan Kabupaten di Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (14/01/2018).

Dengan begitu, kini 375 Posluhdes terkoneksi melalui jaringan internet sehingga para petani akan mudah mengetahui informasi tentang harga komoditas, potensi desa, rencana produksi, luas panen, hingga memudahkan memasarkan produk pertanian. Melalui Jarkomluhdes ini juga Gapoktan bisa berkomunikasi tatap muka langsung dengan stakheolder di Pemprov maupun Pemkot dan Pemkab melalui video conference.

"Tentu ini urusan internetisasi desa-desa kita, urusan memasarkan produk-produk pertanian di desa kita mutlak harus pakai internet," kata Aher usai peresmian.

Targetnya, seluruh desa di Jabar yang berjumlah 5319 desa akan terhubung dengan Jarkomluhdes dan untuk tahun 2018 ini rencananya penambahan jaringan akan dilakukan di seribu desa.

"Sekarang baru di 375 desa kedepan tentu PR kita harus semua desa karena saya yakin di tiap desa ada anak yang sekolah dan pasti bisa mengoperasikan IT," ujarnya.

Pembuatan Jarkomluhdes dilatar belakangi oleh penyebaran informasi dan teknologi dalam pembangunan pertanian mulai dari hulu sampai hilir belum sepenuhnya bisa diterima dengan cepat, mudah dan murah oleh para petani. Tujuannya untuk memperkuat sistem dan jaringan penyuluhan pertanian berbasis teknologi digital guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian. Adanya jaringan ini juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta

mendukung ketahanan pangan.

"Selain untuk mendorong produksi juga untuk pemasaran. Ini perangkat IT yang dibangun di kelompok pertanian atau Gapoktan di desa-deaa untuk alat komunikasi seperti konsultasi ke dinas, ke penyuluh dan informasi harga barang pendukung pertanian, disaat yang sama juga bisa menjadi sarana pemasaran dan sharing pendapat," terang Aher.

Jarkomluhdes terdiri dari sistem database dan video conference yang meliputi aplikasi database berupa informasi potensi desa, rencana produksi, harga, luas tanah, luas panen dan potensi lainnya. Jadi sarana ini tidak hanya untuk teleconference tapi bisa juga pencarian informasi data.

Aher mengungkapkan, saat ini ada kelemahan pada data pertanian, seperti saat harga beras tinggi pemerintah kesulitan memantau luas panen yang tersedia di Jabar.

"Terkadang untuk memperoleh data yang faktual, aktual dan real time agak susah, mudah-mudahan dengan adanya Jarkomluhdes ini lebih mudah dan akurat mengakses informasi data itu," ungkapnya.

Fungsi lainnya, dengan menggunakan aplikasi video conference bisa melakukan penyuluhan langsung dengan cepat, sharing antar desa, diskusi dengan berbagai pihak dan sosialisasi program. Pendukung elektronik ada perangkat komputer multimedia, jaringan internet pada Jarkomluhdes ini semuanya berasal dari dana bantuan Pemprov Jabar.

"Mudah-mudahan adanya Jarkomluhdes ini akan menjadikan suatu jejaring produksi komunitas yang mudah untuk menghimpun potensi desa di seluruh Jabar sehingga dapat dipasarkan dengan lebih baik lagi," pungkas Aher.

Usai meresmikan, Aher didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Hendy Jatnika, mencoba aplikasi video conference pada Jarkomluhdes ini bersama 375 desa yang terkoneksi dan langsung mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka

Gubernur Ngamumule Lembur 6, Aher Blusukan Ke Gunung Sindur

Mitrapolisi/  KAB BOGOR - Dalam upaya mewujudkan kemandirian desa menuju desa emas, Pemprov Jawa Barat kembali menggelar program Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) yang ditahun keenamnya ini Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, dipilih menjadi desa yang dicanangkan sebagai desa emas.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) didampingi Sekda Kabupaten Bogor, Wakapolda Jabar dan unsur FKPD lainnya blusukan di desa Pabuaran dan beberapa desa lainnya di Kecamatan gunung sindur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten.

"Ini kan acara yang mengajak kita untuk apruk-aprukan atau blusukan ke kampung-kampung. Alhamdulillah kita sudah blusukan di perkampungan di Gunung Sindur, desa Pabuaran dan sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten," kata Aher.

Di Pabuaran, Aher bertemu langsung dengan para kepala desa dan berbincang langsung dengan masyarakat. Sekaligus juga meninjau peternakan bebek yang punya potensi ekonomi tinggi untuk dikelola.

"Tadi melihat pemberdayaan ekonomi yaitu pemberdayaan bebek yang punya potensi sangat kuat karena dikelola secara modern dan melibatkan banyak masyarakat, ini harus kita dukung. Lalu ada sekolah unggulan juga," ujarnya.

GNL merupakan program Pemprov Jabar dalam memajukan pembangunan di pedesaan. Dengan berkunjung ke desa-desa, GNL bertujuan untuk mengokohkan program-program pedesaan baik program desa yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Penetapan desa Pabuaran menjadi lokasi GNL 6 ini karena selain memiliki potensi menjadi desa industri, desa tesebut juga merupakan desa terluar yang berbatasan langsung dengan provinsi Banten. Dengan penduduk desa yang heterogen dalam hal etnis, suku dan agama, Pabaruan juga menjadi pilot project desa emas di Jabar bersama 19 desa lainnya.

"Pabuaran ini masuk dalam kategori pembangunan desa emas dan keberhasilannya akan terus kita pantau karena kalau desa emasnya berhasil maka di tahun-tahun kedepan desa emas yang lain akan kita gulirkan, sehingga secara perlahan tapi pasti membangun dari pinggiran sebagaimana amanat nawacita akan tercapai," ujar Aher.

Dalam kesempatan tersebut, Aher meresmikan kantor desa baru dan pengelolaan BUMDes.

Aher pun sempat menyinggung soal kembali rusaknya ruas jalan provinsi akibat sering dilintasi oleh truk bertonase besar yang mengangkut batu dan pasir di wilayah Gunung Sindur. Padahal Pemprov Jabar telah mengeluarkan dana hingga ratusan Milyar untuk perbaikan jalan tersebut. Untuk itu Aher mengajak kepada semua pihak khususnya pengusaha tambang agar terlibat langsung dalam penataan jalan.

"Kan para pengusaha mendapatkan keuntungan dari menjual pasir dan batu disini, wajar kan kalau keuntungannya digunakan sebagiannya untuk membangun jalan yang kokoh dan handal, karena selama ini pemerintah membangun terus kan kemudian pengusaha merusaknya maka harus ada unsur pertanggung jawabannya," tegasnya.

Ketua tim GNL 6, Afriandi menuturkan, dalam kegiatan tersebut dihasilkan catatan penting yang harus ditindak lanjuti. Diantaranya penetapan dan penegasan batas desa, penataan ruang dan penggalian potensi desa, administrasi keuangan dan kependudukan serta peningkatan layanan kesehatan.

"Masih banyak tantangan untuk mewujudkan desa emas ini kami dan desa emas bisa dihasilkan oleh kecamatan emas yang dibangun oleh kabupaten emas dan didukung pula oleh provinsi emas," tutur Afriandi.

Dikatakannya, setelah GNL 6 ini, awal bulan Desember 2017 mendatang akan dilaksanakan Jambore Desa (Jade), yaitu sebuah wadah untuk menghadirkan seluruh kepala desa se-Jabar yang berjumlah 5312 dan lurah sebanyak 644 orang di Cikarang Kabupaten Bekasi.

"Jadi ini pertama kalinya digelar yang dikaitkan dengan pelaporan para Kades dalam penggunaan Bankeu infrastruktur pedesaan dari tahun 2014-2017 secara langsung," ujarnya.

Di dalam jambore tersebut akan ada kegiatan dialog spesial, kompetisi antar Kades, pameran dan apresiasi seni budaya.

Aher Hitung-Hitungan Tipping Fee Legok Nangka Bersama Bupati/Walikota

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meminta dukungan penuh pemerintah Kabupaten/Kota se-Bandung Raya, dalam memaksimalkan pemanfaatan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

Masing-masing daerah itu diantaranya yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.

"Peradaban manusia yang maju adalah bisa mengatasi masalah sampah, jangan sampai mengirit pada masalah yang penting karena ini untuk kepentingan masyarakat luas," kata Gubernur Ahmad Heryawan, usai Rapat Koordinasi terkait TPPAS Legok Nangka, yang dihadiri bupati/walikota, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (06 /11/17).

Aher mengungkapkan, dalam mengatasai permasalahan pengolahan sampah memang memerlukan anggaran yang cukup tinggi.

Ia juga menuturkan bahwa terkait pengelolaan sampah, sebenarnya adalah kewajiban Kabupaten Kota. Namun, Pemprov Jawa Barat, demi kepentingan bersama, membuat TPPAS di Legok Nangka, dan ikut menyumbang tipping fee-nya.

"Nggak apa-apa, ini untuk kepentingan bersama," kata Aher.

Kemudian, terkait kewajiban pembayaran tipping-fee oleh Kabupaten/Kota. Aher menawarkan solusi dengan memaksimalkan pengelolan retribusi sampah dari masyarakat di daerah masing-masing.

"Memang tipping fee-nya mahal. Kan bisa pengelolaan retribusinya bisa dimaksimalkan. Contohnya, masyarakat yang kaya di komplek perumahan mewah kan bisa retribusinya ditarik Rp 250 ribu, masa perumahan mewah retribusi masih Rp. 25 ribuan, kalau masyarakat biasa cukuplah Rp 10 -20 ribu, itu salah satu contohnya," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyanggupi menutupi Tipping Fee sebesar 30 persen untuk pengelolaan sampah tersebut. Adapun sisa Tipping Fee akan dibebankan kepada masing-masing kepala daerah yang ikut memanfaatkan TPPAS yang berlokasi di Nagreg, Kabupaten Bandung itu.

Saat ini Aher mengaku, pihaknya tengah mencari sejumlah alternatif pembiayaan, salah satunya dengan mencarikan investor yang mau menanamkan modalnya dalam hal pengelolaan sampah.

Sementara terkait infrastruktur untuk mendukung TPPAS sudah berjalan, lahan yang diperlukan pun sudah seluruhnya dibebaskan. Untuk diketahui, tempat pengelolaan sampah waste to energy dengan kapasitas 1.800 ton per hari tersebut menelan anggaran lebih dari Rp 3,1 triliun dengan luas lahan yang telah disiapkan Pemprov Jabar seluas 75 hektare.

Adapun hasil perhitungan konsultan PWC pada 9 oktober 2017 menghasilkan ringkasan pembiayaan rasionalisasi tipping fee sebesar Rp 386.000 per ton. Besaran tersebut berdasarkan penghitungan capital expenditure Rp 2,6 triliun, suku bunga 10 persen, rasio ekuitas 70 persen (pinjaman) : 30 persen (dana sendiri), model dan masa kerjasama BOT 20 tahun dan IRR 15 persen (umum untuk infrastruktur di Indonesia).

"Besaran tipping fee itu Rp 386 ribu per ton. Itu HPS (hasil perhitungan sendiri). Respon pasar waste to energy untuk tipping fee berkisar antara USD 20/40 perton (sekitar Rp 270 ribu - 540 ribu per ton). Nantinya, besaran tipping fee ditentukan oleh hasil lelang investasi dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," kata Aher.

Dengan perhitungan itu, nantinya Pemprov akan membayar 30 persen dikali total volume kab/kota dikali 365 hari. Sedangkan masing-masing Kab/kota harus membayar dari penghitungan total volume sampah di kab/kota masing-masing dikali 70 persen dikali 365 hari.

"Dengan perhitungan tersebut, menjadi sangat penting untuk kemudian di informasikan kepada calon investor agar dalam pembiayaannya dapat cepat terealisasi," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Anang Sudarna, mengatakan pihaknya menargetkan proyek ini akan mulai dilelangkan pada November ini.

"Bulan ini lelang, April penunjukan pemenang. Juni kontrak. Itu target kami. Untuk penghitungan tadi tipping fee yang sebesar Rp 386 ribu per ton ada kemungkinan berkurang. Bisa saja ada investor yang menawarkan harga di bawah itu," katanya.

Delapan Raperda Jabar 2017 Terus Digodog

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Sebagai tindak lanjut dari kepu tusan DPRD Provinsi Jawa Barat tentang pene tapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, telah diusulkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas pada kuartal II/III berdasarkan Surat Nomor 188.34/4187/Hukham tertanggal 5 September 2017. Namun, yang disetujui untuk dibahas pada kuartal III hanya delapan Raperda.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada rapat Paripurna DPRD Jabar dengan menyampaikan Nota Pengantar Delapan Raperda Jabar, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Jabar, Senin (06/11/2017). Antara lain, Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi daerah. Kedua, Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi.

Ketiga, Raperda tentang kekayaan intelektual. Keempat, Raperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Disusul Raperda tentang rencana pembangunan industri provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.

"Lalu ada Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 23 tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi Jawa barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat," kata Aher.

Kemudian ada pula Raperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi Jawa barat pada PT Jasa Sarana. Terakhir, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada perseroan terbatas properti wisata Jabar (perusahaan perseroan daerah).

"Kedelapan Raperda tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan, uji publik, serta telah dilengkapi dengan Naskah Akademik," jelas Aher.

Kini, ungkap Aher, Raperda tersebut terus Digodog agar lebih matang dan mantap lagi untuk diterbitkan..

Menpan RB: Kami Butuh SDM Pariwisata

Mitrapolisi/ BANDUNG -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengakui, saat ini membutuhkan pegawai negeri sipil yang memiliki latar belakang bidang kepariwisataan.

Hal itu Ia katakan usai memberikan sambutan di acara wisuda pascasarjana, sarjana, diploma IV dan III Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) NHI Bandung, Senin (06/11/2017). Hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mendampingi Menpan RB RI.

"Lulusan kepariwisataan seperti di STP ini sangat kita butuhkan khususnya vokasionalnya, karena keahlian inilah yang nanti membuat kita lebih maju lagi," kata Asman.

Asman mengungkapkan, banyaknya destinasi wisata di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang betul-betul menguasai ilmu kepariwisataan dalam mengelola objek wisata tersebut.

"Sekarang posisi kita kan banyak destinasi wisata yang kita ciptakan tapi di industri pariwisata yang lokal misalnya danau toba kita sangat membutuhkan orang yang mengelola pariwisata disitu," ungkapnya.

Asman melanjutkan, di pemerintah daerah pun khususnya pada dinas pariwisata dan kebudayaan masih banyak PNS yang tidak memiliki latar belakang kepariwisataan.

"Bahkan PNS seperi di Pemprov, Pemkab dan Pemkot masih banyak pegawai yang tidak memiliki latar belakang pariwisata, sementara target pariwisata kita harus tinggi, nah PNS pun kita butuhkan lulusan STP ini," tutur Asman.

Senada dengan Menpan RB, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengajak kepada para lulusan STP Bandung untuk berkontribusi memajukan dan mengelola kepariwisataan di Jabar.

"Saya mengajak kepada lulusan STP Bandung ini untuk mengembangkan potensi wisata di Jabar," ujarnya.

Wagub mengatakan Jawa Barat saat ini memiliki daya tarik baru untuk ditawarkan kepada calon wisatawan yaitu kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang tahun depan akan berpredikat Unesco Global Geopark.

"Kemudian situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur. Kami juga sedang mempersipakan wisata halal ditahap awal ini ada di Bogor dan Bandung," terangnya.

Wagub mendorong adanya investasi di bidang industri wisata di berbagai daerah di Jabar. Oleh karena itu Ia berharap kepada Kementerian Pariwisata, para pelaku industri wisata dan perguruan tinggi pariwisata untuk memperkuat posisi tawar Jabar sebagai salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia sehingga dapat memberikan multi player efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata merupakan sektor sangat penting sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi sekaligus berperan sebagai sumber utama pendapatan negara. Data dari Bank Indonesia tahun 2016 menyebutkan, di Jabar kontribusi pariwisata terhadap ekonomi dalam sektor perdagangan, akomodasi dan restoran mencapai Rp 33 Triliun. Bahkan secara nasional pariwisata menyumbang devisa terbesar setelah sektor Migas, batubara dan kelapa sawit mengalami penurunan.

"Semoga STP Bandung sebagai sekolah pariwisata tertua se-Asia Pasifik terus menjadi terdepan dalam mengembangkan SDM pariwisata yang berdaya saing global sekaligus berjiwa enterpreneur serta mampu berperan aktif sebagai motor penggerak sekaligus ujung tombak pembangunan bidang kepariwisataan," harap Wagub.

Motivasi Petani, HKTI Gelar 'Syukur Panen' di Indramayu

Mitrapolisi/ BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima kunjungan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko, di Ruang Kerja Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate Bandung, Senin (06/11/17).

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan pertemuannya dengan Ketua HKTI adalah terkait penyelenggaraan "Syukur Panen" di Indramayu, Jawa Barat, yang rencananya akan dihelat di Minggu ke -3 bulan ini. Kegiatan ini juga akan diawali dengan panen perdana di kawasan pertanian Kecamatan Sukra, Indramayu.

Aher menambahkan, kegiatan 'syukur panen' yang diinisiasi HKTI, diselenggarakan untuk memotivasi petani lainnya yang sebagian mengalami gagal panen pada musim ini.

"Akan ada acara panen raya yang dirayakan dalam bentuk syukuran. Kemudian menghadirkan petani dalam jumlah yang besar. Kegiatan ini diinisiasi HKTI bekerjasama dengan Kementan, Pemrov Jabar, dan kabupaten Indramayu," jelas Gubernur Ahmad Heryawan.

 Terkait isu gagal panen yang terjadi pada tahun ini kata Aher, adalah salah satunya dikarenakan serangan hama secara masif, yang meluas di hampir semua daerah sentra pertanian di Indonesia. Selain serangan hama, kekeringan juga melanda pertanian tahun ini.

"Kekeringan tahun 2017 saat ini melanda sekitar 3400 hektar lahan pertanian di Jawa Barat, dan hanya 139 hektar yang mengalami gagal panen atau puso," katanya.

 Oleh karena itu, terkait persoalan hama, Aher mengimbau kepada para petani supaya bisa mengembalikan kondisi tanah dengan tidak menggunakan pupuk, apalagi pestisida secara berlebihan.

"Jadi, tanah harus dikembalikan lagi pada kondisi sebelumnya yang subur," tambah Aher.

Ketua HKTI Moeldoko, menjelaskan bahwa ada kurang lebih 3000-4000 hektare masyarakat akan panen raya di kecamatan Sukra Indramayu. Mantan Panglima Jenderal TNI ini juga menyebutkan, kegiatan syukur panen tersebut juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Rencananya presiden akan kita undang untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka syukur panen, dan Gubernur sebagai tuan rumah dan juga Mentan," jelasnya.

Sehingga seluruh komponen Pemerintahan akan bersama-sama dalam mensukseskan kegiatan panen raya tersebut.

 Terkait Isu gagal panen, Moeldoko mengatakan HKTI akan berupaya membantu mengatasi berbagai permasalahan petani. Salah satunya dengan membuka klinik pertanian bagi petani.

Ia menyebutkan petani akan memperoleh pemahaman bagaimana meningkatkan produksinya melalui intensifikasi.

"Kami juga terus berupaya meningkatkan produksivitas petani," katanya.

 

 

 

Sabtu Besok, Tol Becakayu Resmi Beroperasi

Mitrapolisi/ BEKASI -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mendampingi  Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada peresmian Jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Jumat (03/11/2017). Tol ini pun beroperasi mulai besok, Sabtu (04/11/2017).

"Becakayu sudah bisa dipakai, panjangnya 8 kilometer," jelas Jokowi saat acara peresmian, di ruas Tol Becakayu.

Jalan Tol Becakayu dirancang sepanjang 21,04 kilometer. Seksi I menghubungkan Kasablanka-Jaka Sampurna memiliki panjang 11 kilometer. Sementara, Seksi II yang menghubungkan wilayah Jaka Sampurna-Duren Jaya didesain sepanjang 10,04 kilometer.

Adapun jalan tol Becakayu yang kini siap beroprasi yakni Seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu-Pangkalan Jati dan Seksi 1C yang menghubungkan Pangkalan Jati-Jaka Sampurna.

"Kita tahu bahwa jalan tol Becakayu ini sudah mangkrak 21 tahun. Karena SPK (surat perintah kerja) itu sudah diberikan tahun 1996," tambah Jokowi.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan beroperasinya Becakayu menambah opsi atau pilihan jalur bagi masyarakat yang hendak mengakses daerah Bekasi, Cawang, hingga Kampung Melayu.

"Tentu diharapkan tol ini juga mengurangi kemacetan, mengurangi volume kendaraan di sejumlah titik rawan macet, pada jam-jam sibuk. Kalau sudah ada becakayu kan masyarakat bertambah lagi pilihan jalannya," Timpalnya.

Maka membaiknya aksesibilitas transportasi berkat hadirnya Becakayu, Ia harapkan dapat mempercepat gerak orang dan barang. Sehingga berefek positif pada perekonomian masyarakat.

Hadir pada acara peresmian Becakayu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan sejumlah pimpinan PT Waskita Karya

Demiz: Degung Harus Berkolaborasi Dengan Seni Modern

Mitrapolisi/ BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) menuturkan, seni degung klasik harus berkolaborasi dengan seni modern yang mengedepankan sentuhan krearifitas dan teknologi.

Hal ini merupakan salah satu cara mengembangkan seni tradisi sunda khususunya degung agar menjadi karya pertunjukan menarik dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat bahkan menjadi kekuatan ekonomi baru.

"Kedepannya kolaborasi kreatif antara degung klasik dengan seni modern yang mengedepankan sentuhan kreatifitas dan teknologi bisa menjadi jalan tengah bagi pengembangan seni degung sehingga dapat menjadi karya seni pertunjukan yang sangat menarik bahkan akan menjadi kekuatan ekonomi baru untuk lebih mendapatkan apresiasi tinggi dari khalayak," tutur Demiz saat membuka Pasanggiri Seni Degung Tingkat SMU/ SMK se-Jabar Piala R.A.A Wiranatakusuma, di Gedung Rumentang Siang Bandung, Sabtu (04/11/17).

Demiz mengungkapkan, pada kurun waktu tahun 1950-1960 seni degung mengalami perkembangan pesat bahkan dapat dikatakan sebagai masa keemasan yang selalu tampil di acara pemerintahan dan perayaan di masyarakat. Saat itu muncul seniman sunda yang memiliki andil besar dalam perjalanan seni degung yaitu Raden Arya Adipati Wiranatakusuma ke-5 yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bandung.

"Lalu muncul tokoh-tokoh populer saat itu seperti Encar Carmedi, Djuju Sain dan lainnya dengan lagu yang ditampilkan berjudul Pajajaran, Gelatik Mangut, Bima mobos. Apa ada yang masih ingat lagu-lagunya?" tanya Demiz dihadapan peserta.

Di era tahun 1980-1990 seni degung berkembang menjadi degung kawih yang juga melahirkan seniman terpopuler Nani Suratno yang kini karya-karya masih diperdengarkan dan dimainkan.

Keprihatinan Demiz muncul seiring berkembangnya musik modern. Seni degung mengalami penurunan atau meredup bahkan saat ini sulit menemukan generasi muda yang menekuni seni dagung dan jarang juga ditampilkan di panggung rakyat karena kalah pamor dengan seni modern yang tumbuh subur.

"Tapi hari ini saya melihat semangat generasi muda hadir disini dalam pasanggiri degung. Ini menunjukan adanya upaya melestarikan seni degung di kalangan generasi muda," ujarnya.

"Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti disini karena melihat antusiasme yang luar biasa jadi ini harus diteruskan," tambah Demiz.

Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya Jabar Denny Yusuf selaku penyelenggara mengatakan, Pasanggiri Seni Degung Tingkat SMU/ SMK se-Jabar ini digelar dalam upaya melestarikan seni degung dan menumbuh kembangkan minat generasi muda terhadap seni degung.

"Ini juga untuk menghidupkan dan mempopulerkan kembali seni degung pada seluruh lapisan masyarakat dan menyalurkan bakat seni pada generasi muda," kata Denny.

Peserta pasanggiri berasal dari sanggar seni SMU/ SMK se-Jabar yang berjumlah 27 peserta mewakili 20 Kota dan Kabulaten. Sedangkan untuk juri berasal dari dari akademisi dan kalangan praktisi yang dipandang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang seni degung.

"Tujuan kami untuk mensosialisasikan, pembinaan dan pewarisan seni degung terhadap generasi muda serta pemuliaan kepada tokoh-tokoh seni degung," ujar Denny

 

Aher, Praktisi Pemerintahan yang Jadi Panutan dan menerima Penghargaan

Mitrapolisi/ JAKARTA -- Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), tahun ini memberi penghargaan kepada para pelaku pemerintahan yakni praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), meraih penghargaan pada kategori Praktisi Pemerintahan.

"Terima kasih kepada MIPI, dewan juri semuanya yang telah memilih, kami persembahkan award ini untuk birokrasi, untuk masyarakat, untuk kebaikan pemerintahan kita. ketika yang memberikan penghargaan adalah MIPI, kami memandang ini adalah paling riil, spesifik, paling khas karena orang-orang ilmu pemerintahan memberi penghargaan kepada praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan," ungkap Gubernur Ahmad Heryawan, usai kegiatan penerimaan penghargaan MIPI Award 2017, di Hotel Grand Sahid Jaya Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Kamis (04/11/17) malam.

Aher mengaku dirinya termotivasi untuk terus membangun bangsa. Selalu perubahan ke arah kebaikan lah yang diupayakannya. Adapun yang menjadi tekadnya, yakni ingin menghadirkan pemerintahan dengan rezim yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

"Pokoknya pemerintahan itu adalah kemaslahatan publik, bagi publik maslahat, bagi publik baik, itulah pemerintahan," tegasnya.

Namun Aher mengeluhkan, saat ini niat mewujudkan kemaslahatan umat dengan ilmu pemerintahan, kadang terbentur dengan akutansi pemerintahan, yang kadang menghambat proses birokrasi.

Terlebih sambung Aher, di era transformasi digital saat ini, maka sebuah permasalahan perlu tindakan yang cepat, dengan inovasi terintegrasi yang juga terdigitalisasi.

"Kita sedang membangun, kita terus membangun, dan jangan henti membangun, dan jangan bosan membangun," kata Gubernur Aher.

Berbicara tentang kepemimpinan, Aher pun mengatakan, bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya masih tergantung kepada 'figur' atau sosok untuk dijadikan panutan. Begitu pula pada pemerintahan, dibutuhkan figur sentral atau pemimpin yang mampu menunjukan kinerja pemerintahan yang baik.

Maka lanjut Aher, imbaunya kepada masyarakat, sangatlah penting memilih kepala daerah yang memiliki visi misi yang jelas. Suapaya cita-cita suatu pemerintahan di daerah tertentu dapat berjalan dengan baik.

"Sehebat apapun ilmu pemerintahan, kalau tidak ada 'figur sentral' yang bisa menjalankannya pada level pemerintahan, agak sulit, maka masyarakat jangan asal pilih," katanya.

Ia mencontohkan ketika kepala daerah membuat suatu peraturan, belum tentu bisa diserap, atau dimengerti seluruh ASN, dan perangkat daerah dengan baik dengan sekali instruksi saja. Maka kejelasan visi misi seorang 'figur publik' menjadi penting.

Terkait penghargaan, Ketua Umum MIPI M Ridho Ficardo menuturkan bahwa pemberian penghargaan kepada para tokoh ini, dilakukan melalui proses pendataan, penilaian, dan penelitian yang dilakukan sepanjang tahun oleh sejumlah guru besar yang diantaranya berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, dan juga LIPI.

“Penghargaan MIPI Awards, dilakukan melalui penjurian yang ketat dan penelitian sepanjang tahun,” ujar M Ridho Ficardo.

Lebih lanjut Ridho menjelaskan, pemberian penghargaan ini dilakukan untuk menghimpun kompetensi dalam bidang pemerintahan, dalam upaya mendorong perkembangan ilmu pemerintahan.

"Sehingga pada akhirnya MIPI dapat turut serta membangun terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif," kata Ridho.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dinilai telah melaksanakan aspek-aspek tata laksana pemerintahan yang menyentuh kaidah-kaidah 'good governance.'

Maka Gubernur Aher dinilai sebagai kepala daerah yang memiliki kepemimpinan yang visioner, inovatif, responsif, memiliki integritas, amanah, konsisten, dan bijaksana. Pun Jawa Barat, selama kepemimpinannya dinilai memiliki kinerja pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, serta kinerja birokratif yang efektif dan efisien.

Selama periode pertama pemerintahan Aher (2008-2013), sikap politik dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Gubernur sangat baik. Hasilnya, Ia kembali diberi kepercayaan memimpin Provinsi Jawa Barat untuk kedua kalinya (2013-2018).

Melihat kondisi Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dalam skala nasional. Dengan struktur sosial masyarakatnya yang sangat heterogen dan berhimpitan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya dengan kompleksitas masalah yang rumit. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan berkualitas untuk memimpin Jawa Barat.

Gubernur Aher dinilai telah berhasil menjawab tuntutan tersebut, kemampuannya dalam menciptakan lingkungan kehidupan sosial-ekonomi, politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan tidak menimbulkan konflik yang mengancam ketenangan masyarakat Jawa Barat, adalah sebuah kenyataan yang diapresiasi oleh MIPI.

"Potensi dan eskalasi konflik yang muncul secara aksidental selama ini, mampu ia kelola dengan Arif, sehingga tidak sampai meluas dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal dan tidak berdampak pada kehidupan politik nasional," katanya.

Untuk memecahkan masalah pelayanan publik, Aher telah membuat kebijakan-kebijakan yang memihak bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat secara nyata.

Ia memberikan prioritas pada pendidikan murah, menciptakan sejuta lapangan kerja, kesehatan masyarakat dan pembenahan infrastruktur di seluruh Jawa Barat.

"Kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ini, telah menginspirasi pemerintah pusat maupun lembaga internasional tentang bagaimana jajarannya memecahkan masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur di daerah," tutusnya.

Adapun pada penganugerahaan ini, sejumlah tokoh lain yang juga menerima penghargaan pada Kategori praktisi pemerintahan diantaranya, Bupati Agam Indra Catri MSP Dt Malako Nan Putiah, Bupati Kulon Progo Hasto Wadoyo, Walikota Pontianak Sutarmidji.

Sementara pada kategori ilmuan, diantaranya guru besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Eko Prasojo. Sedangkan untuk kategori Pemerhati Pemerintah kandidatnya yakni Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng.

Seperti diketahui, MIPI Awards diberikan kepada praktisi, ilmuan, dan pemerhati pemerintahan sejak tahun 2007. Penghargaan diberikan kepada pribadi-pribadi yang patut untuk dihargai dan menjadi teladan, dan secara konsisten berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan gagasan baru dalam ilmu dan praktek pemerintahan.

Para peraih penghargaan diapresiasi dengan penyematan pin emas, thropyh, sertifikat, serta SK MIPI award

Pemprov Jabar - PLN Bersinergi Wujudkan Jabar Caang 2018

Mitrapolisi/ TASIKMALAYA -- Dalam rangka percepatan pelaksanaan program listrik pedesaan di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang ketenaga listrikan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan, pemasangan sambungan tenaga listrik melalui PLN dinilai merupakan pola yang cukup signifikan untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi.

"Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkap Demiz pada kegiatan Peresmian Jaringan Listrik Pedesaan dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional ke-72 Tahun 2017, di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (02/11/2017).

Adapun rasio elektrifikasi yang bersumber dari tenaga listrik jaringan PLN di Jawa Barat pada saat ini hingga September 2017 sudah mencapai 98,5% . Dengan demikian, masih terdapat masyarakat di Jawa Barat yang belum memiliki sambungan tenaga listrik PLN secara langsung.

"Pada kenyataannya jumlah 1,5% tersebut merupakan wilayah-wilayah yang sulit diakses dikarenakan faktor geografis, ataupun ketentuan masyarakat adat setempat," sambungnya.

Namun demikian, Demiz mengaku pihaknya akan terus berupaya untuk mewujudkan 'Jabar Caang 2018,' yakni tercapainya rasio elektrifikasi di Provinsi Jawa Barat 100 % pada tahun 2018.

Menyambut momentum Hari Listrik Nasional ke-72 tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat meresmikan penyalaan jaringan listrik pedesaan yang tersebar untuk 233 dusun dan 156 desa di seluruh wilayah Jawa Barat.

 Saat ini ada 233 dusun dialiri listrik, dengan sepanjang 170 kilometer jaringan, sehingga bisa dirasakan sampai ke pelosok-pelosok desa. Dari sisa 851 dusun yang belum teraliri listrik, dikurang 233 dusun saat ini, jadi tinggal 658 dusun di Jawa Barat, mudah-mudahan bisa diselesaikan 2018, ingat, dusun ya bukan desa," katanya.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin menambahkan, bahwa melalui semangat dan momentum Hari Listrik Nasional ke-72 ini, PLN ingin terus meningkatkan keterjangkauan listrik diseuruh wilayah Indonesia. Sejalan dengan Demiz, Ia berharap jumlah desa yang berlistrik supaya ditingkatkan dengan optimal, karena Ia percaya bahwa listrik dapat terus membawa pergerakan perekonomian masyarakat.

“Kami terus berupaya mengakseleraasi tercapainya Program 'Jabar Caang 2018' yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah yang membantu kami mengimplementasikan pengembangan jaringan listrik di pedesaan.” Ujarnya.

Kepala Desa Tanjung Karang Lalan Jaelani mengungkapkan rasa terima kasihnya atas hadirnya pembangunan jaringan listrik desa tersebut.

"Kami sangat bersyukur saat ini desa kami sudah teraliri listrik, banyak perubahan dengan adanya listrik seperti sekarang ini semoga ke depannya hal ini membawa kemajuan bagi desa kami terutama untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga," ungkap Kades.

Wilayah yang terbanyak dialiri jaringan listrik pedesaan sampai bulan Oktober 2017 antara lain Cianjur (59 dusun), Sukabumi (36 dusun), Bogor (27 dusun) , Cimahi (21 dusun), Tasikmalaya (21 dusun), Cirebon (20 dusun) dan Garut (20 dusun).

Potensi pelanggan yang bisa didapatkan dari program listrik pedesaan kali ini mencakup 7.366 pelanggan. Panjang Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)  yang berhasil dibangun sepanjang 73,04 kms, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang 197,77 kms dengan total daya terpasang sebanyak 4300 kVA.

Turunkan 120 Atlet, Jabar Target Jadi Juara Umum Pornas Korpri XIV 2017 Yogyakarta

Mitrapolisi/ YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri RI Cahyo Kumolo membuka Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) XIV Tahun 2017 mulai tanggal 1 hingga 8 November 2017 di Gor Among Togo Jalan Cendana, Umbulharjo Yogyakarta, Kamis (2/11/17).

Diungkapkan dalam sambutannya, pelaksanaan Pornas Korpri ini tujuan utamanya tidak hanya mencari siapa yang menang dan yang kalah. Tetapi untuk membangun kebersamaan, solidaritas dan gotong royong di jajaran PNS baik dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga lainnya.

Menurutnya, penyelenggaraan Pornas Korpri dapat menyemarakan suasana di negara kita untuk menyambut Asian Games tahun depan di Palembang - Jakarta. Diharapkan juga event ini dapat menghasilkan bibit atlet olahraga yang berkualitas dan terbaik.

Pornas Korpri dilaksanakan setiap empat tahun sekali yang diikuti oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Diikuti oleh 34 kontingen pemprov, 29 kementrian dan lembaga pemerintah non kementerian. Provinsi Jawa Barat sendiri keluar menjadi Juara Umum di Pornas Korpri XIII Tahun 2013, mengumpulkan 7 emas, 4 perak dan 5 perunggu di Manado, Sulawesi Utara.

Ketua Umum Korpri Pusat Zudan menyelipkan beberapa pesan pada pembukaan Pornas Korpri XIV. Diantaranya pada Forkominda, tolong dukung kami seluruh PNS di Indonesia agar melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya pada Gubernur DIY dan panitia lokal, mari kita tuntaskan tugas mulia kita untuk mempersatukan dan mempererat seluruh PNS di Indonesia melalui Pornas Korpri.

Terakhir, ungkap Zuldan, dirinya berpesan pada seluruh atlet yang akan bertanding bahwa kemenangan bukan yang pertama dan utama. Tetapi jauh lebih penting adalah para atlet dapat menunjukkan teknik pertandingan yang terbaik.

Dalam mendukung para atlet Jawa Barat, Netty Heryawan sebagai pengarah Kontingen Jawa Barat hadir memberikan semangat. Diharapkan Netty dengan tekad yang kuat dapat meraih kembali Juara Umum Jawa Barat di tahun ini. Dengan menyandingkan berbagai prestasi dibidang olahraga, tahun lalu kita menjadi juara umum PON XIX dan Peparnas XV.

"Maka sangat layak jika prestasi yang telah ditorehkan, dapat disempurnakan dengan kemampuan ASN Jawa Barat untuk membukukan kemenangan di Pornas Korpri XIV di akhir tahun 2017," ujarnya.

"Karena kita meyakini kemajuan sebuah bangsa pasti berbanding lurus dengan capaian prestasi olahraganya. Sebuah bangsa yang kuat pasti dilatarbelakangi SDM nya sehat dan bugar, sehingga dapat dikatakan olahraga menjadi salah satu target pembangunan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Korpri Provinsi Jawa Barat, Guntoro menuturkan ASN sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan harus sehat dan bermentalitas kuat. Maka dalam Pornas Korpri ini ASN dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang didapat dalam pertandingan seperti sportifitas, kejujuran, berani, pantang menyerah dan rela berkorban.

Pembinaan yang dilakukan tentunya bukan seperti membalikkan telapak tangan. Banyak tahapan dalam menyeleksi para atlet mulai dari Porpemprov dan Porpemda yang dilaksanakan tiap tahunnya di Jawa Barat.

 "Tahun ini diperebutkan tujuh cabang olahraga, yaitu cabor bulutangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, senam, catur dan voli. Dengan menerjunkan 120 atlet dan diharapkan dapat memenangi seluruh cabor yang dipertandingkan," harap Guntoro.