BANDUNG – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia
dan Hari Jadi ke-73 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun ini menjadi
momentum bagi Provinsi Jawa Barat untuk membangun infrastruktur secara
besar-besaran. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendorong
percepatan kesejahteraan rakyat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa
mengatakan, Jawa Barat bertekad untuk membangun infrastruktur secara
besar-besaran. Ada berbagai macam proyek pembangunan infrastruktur yang tengah
dilakukan di Jawa Barat.
“Kita bertekad untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan
besar-besaran mendukung sepenuhnya Pemerintah Pusat,” ujar Iwa ditemui usai
menjadi Pembina Upacara Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI Tingkat Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Halaman Depan Gedung Sate, Jl.
Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat pagi (17/8/18).
“Yang pertama adalah 16 jalan tol. Yang kedua, melanjutkan
dan meningkatkan pembangunan Bandara Kertajati yang dirancang nomor kedua
terbesar di Indonesia, bahkan dimungkinkan suatu saat nanti lebih besar dari
(Bandara) Soekarno-Hatta,” lanjutnya.
Proyek lainnya yaitu pembangunan Pelabuhan Patimban di
Kabupaten Subang yang sudah mulai groundbreaking. Pelabuhan ini digadang-gadang
menjadi pelabuhan peti kemas terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok di
Jakarta.
Sementara untuk pembangunan ketahanan pangan, agar Jawa
Barat tetap menjadi lumbung padi nasional terus dilakukan pembangunan waduk
atau bendungan. “Sekarang sedang membangun mendukung sepenuhnya Pemerintah
Pusat adalah (pembangunan) enam waduk. Empat waduk yang sedang on going
process,” kata Iwa.
Iwa menyebutkan seperti pembangunan Waduk Leuwi Keris. Waduk
yang terletak di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya ini untuk
meningkatan produktifitas ketahanan pangan dan penyediaan air baku untuk
wilayah Ciamis, Tasikmalaya, dan Banjar. Selain itu, ada waduk Sadawarna untuk
wilayah Indramayu dan Subang.
“Lalu Waduk Ciawi untuk meningkatkan air baku dan
pengendalian banjir, baik itu wilayah Bogor maupun juga lebih utama lagi
Jakarta. Dan yang keempat adalah Waduk Sukamahi, ini juga dalam rangka
pengendalian banjir sekaligus untuk mempertahankan ketahanan pangan di wilayah
sana (Bogor) dan mengairi supaya sepanjang tahun sawah dan ladang kita itu
mendapatkan air,” ungkap Iwa.
“Sehingga diharapkan nanti indeks panen itu dari dua
mengarah kepada tiga kali dalam setahun. Termasuk Waduk Matenggeng untuk wilayah
Kuningan dan sebagian Cilacap,” imbuhnya.
Iwa menambahkan, pembangunan infrastruktur lain seperti
Kereta Api Cepat dari Jakarta sampai Tegal Luar diharapkan bisa dilakukan
dengan lancar. Penetapan lokasi (penlok) pun sudah dilakukan dan secara fisik
sudah mulai nampak.
Moda transportasi antarkawasan juga terus digenjot
pembangunannya melalui Rencana Induk Kereta Api. Kereta Api Cepat nantinya akan
tersambung dengan LRT Bandung Raya yang memiliki delapan jalur.
“Sehingga diharapkan nanti Bandung-Tanjungsari bisa 15
sampai 20 menit. Apabila itu (moda transportasi) terintegrasi maka langkah
berikutnya transportasi massal akan tersedia buat masyarakat,” tukas Iwa.
“Dengan demikian tentu pengaturan mengenai angkot dan lain
sebagainya termasuk (kendaraan) roda dua dimungkin untuk kita lakukan, sehingga
kemungkinan nanti prediksi akan terjadi traffic jam di Bandung Raya tidak akan
ada nantinya. Karena langkah-langkah antisipasi sudah kita siapkan,”
sambungnya.
Ini menjadi salah satu solusi moda transportasi antarkawasan
terintegrasi yang bisa mengurangi high cost economy terkait logistik. Terlebih
dengan adanya Perpres Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Cekungan Bandung
yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung
Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang menjadi langkah monumental.
“Karena dari sisi tata ruang sudah ada landasan hukumnya,
sehingga walaupun tata ruang, tata wilayah kabupaten/kota (di Bandung Raya)
belum (ada) bisa mengacu kepada perpres tersebut,” tutur Iwa.
Progres pembangunan transportasi antarkawasan Bandung Raya
sampat saat ini, Iwa menjelaskan sudah mencapai tahap pengajuan izin trase ke
Kementerian Perhubungan RI. Proyek ini memerlukan anggaran cukup besar,
sehingga tidak akan mengandalkan APBN dan APBD. Maka pola pembangunan yang akan
dilakukan yaitu KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau investasi
swasta.
Moda transportasi terintegrasi Bandung Raya ini menjadi
mimpi besar bagi Jawa Barat. Targetnya akan selesai pada 2025. “Kita sedang rancang
terus, tetapi paling tidak di tahun 2025 ini sudah terbentuk indikator negara
maju ada di Jawa Barat. Itu mimpi terbesar Jawa barat, sehingga kita bisa
menyamai Kuala Lumpur dan Bangkok, bahkan bisa melampaui,” tegas Iwa.
Sementara terkait pembangunan jalan tol, Iwa menyebut proyek
tol seperti Tol Cisumdawu diharapkan bisa meningkatkan efektifitas Bandara
Kertajati di Majalengka. Namun, tidak hanya itu tol ini juga diharapkan bisa
meningkatkan arus barang dan orang dari Bandung-Cirebon dengan waktu tempuh
maksimal satu jam atau bahkan Bandung-Kertajati bisa ditempuh dalam waktu 45
menit.
Untuk mendukung upaya itu, kata Iwa, pihaknya telah
mengalokasi anggaran hingga Rp 60 Miliar untuk pembebasan lahan akses jalan
nontol, sementara pembangunan jalannya akan dilakukan Kementerian PUPR RI.
“Ini langkah-langkah yang sedang terus kita lakukan.
Sekarang sedang proses di Seksi Satu yaitu Cileunyi-Rancakalong, sedangkan
Rancakalong-Sumedang untuk Seksi Dua Fase Satu itu sudah selesai, sekarang sudah
mengacu pada Seksi Dua Fase Dua sampai ke Sumedang,” jelas Iwa.
Proyek Tol Bocimi juga tak luput dari percepatan
pembangunan. Pemerintah Pusat telah melanjutkan pembangunan tol ini dari
Sukabumi-Ciranjang dan Ciranjang-Padalarang. Sementara berdasarkan hasil studi,
Iwa mengatakan Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) akan menjadi jalan tol
sepanjang 185 km mulai dari
Gedebage-Majalaya-Garut-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar-Cilacap.
“Tidak kalah pentingnya adalah wacana yang memang baru,
mulai digagas 2015 lalu dirancang mengenai FS (feasibility study) 2016 dan
FS-nya selesai 2017. Untuk hasil studi bukan Cileunyi-Garut-Tasikmalaya tetapi
menjadi Gedebage-Majalaya-Garut-Tasik-Tasik-Ciamis-Banjar hingga Cilacap
sepajang 185 km,” papar Iwa.
“Ini langkah besar-besaran momentum Ulang Tahun Kemerdekaan
Republik Indonesia ke-73 dan juga Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat
yang ke-73 yang jatuhnya pada tanggal 19 Agustus 2018,” katanya.
Berbagai pembangunan infrastruktur fisik tersebut adalah
salah satu upaya mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Upaya lain yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pelayanan publik. Pemda
Provinsi Jawa Barat juga terus mendorong percepatan kesejahteraan melalui
pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan, serta peningkatan kualitas
SDM.
“Momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018 yang ke-73,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh komponennya bertekad untuk
terus mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” tutur Iwa.
“Ada dua hal. Yang pertama adalah percepatan infrastruktur,
yang kedua meningkatkan pelayanan. Disamping juga tetap mempertahankan apa yang
sudah diprogramkan termasuk pembangunan manusia seutuhnya baik lahir bathin
maupun rohani,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar