Jabar Berkomitmen Sehatkan Perempuan Melalui IVA-Test dan Sadanis

Mitrapolisi/ Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, BPJS Kesehatan dan Bank BJB menggelar acara Talkshow bertajuk “Bebas dari Ancaman Kanker Serviks dan Kanker Payudara” di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (30/10/2017). Acara ini juga sekaligus memperingati bulan deteksi dini kanker serviks dan payudara, yang telah dicanangkan sejak tahun 2015 lalu oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Talkshow ini menghadirkan para spesialis bedah onkologi  dan spesialis onkologi ginetologi dari RSHS sebagai narasumber. Selain itu, sebanyak sekitar 100 orang karyawati di lingkungan Pemprov Jabar mendapatkan pemeriksaan IVA-Test dan Sadanis (pemeriksaan payudara klinis) secara gratis di Klinik Gedung Sate sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Kegiatan bulan deteksi dini kanker serviks dan payudara ini dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Dalam sambutannya, Aher menegaskan bahwa acara ini merupakan pencanangan tingkat provinsi yang bersifat mengingatkan (reminder), dan terusan atas himbauan pemerintah pusat.

“Ini pencanangan tingkat provinsi. Pemerintah pusat meminta kepada kami, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, untuk mencanangkan di berbagai tempat. Ini sebetulnya reminder, pengingat, karena sudah diketahui, sudah banyak dicanangkan di tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Aher.

Aher juga memaparkan bahwa sebagai pembunuh nomor dua di dunia, kanker serviks dan payudara menjadi ancaman kesehatan bagi kaum perempuan. Ia menilai, perempuan sebagai center of life sekaligus ibu generasi bangsa harus memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan, termasuk kesehatan reproduksinya. Untuk itu, Pemprov Jabar akan mendukung penuh peningkatan derajat kesehatan perempuan melalui IVA-Test dan Sadanis.

“Untuk membangun kesehatan reproduksi kaum perempuan ke depan, sebagai ibu generasi bangsa ini, tentu harus dicanangkan dan dikelola dengan baik, harus menjadi kesadaran komunal masyarakat kita. Bayangkan kalau ibu-ibu pada sakit, kan bahayanya luar biasa,” tegas Aher ditemui pers usai pembukaan acara.

“Kita sepakat dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kesehatan kaum perempuan Jawa Barat dengan deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks,” tutupnya.

Anggap Penting, Netty Minta BPJS Jangkau Karyawati Swasta

Sepakat dengan Aher, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan menyebutkan, salah satu yang menjadi kata kunci bagi terbangunnya kualitas dan daya saing bangsa ini adalah derajat kesehatan kaum perempuan. Mengutip dari buku yang dibacanya, Netty menjelaskan apabila mendidik satu orang laki-laki artinya kita hanya mencerdaskan satu individu, tapi ketika kita mendidik seorang perempuan artinya kita sedang mencerdaskan sebuah bangsa secara keseluruhan. Dan menurutnya, hal tersebut juga berlaku dalam kesehatan, dimana apabila seorang ayah dalam sebuah keluarga jatuh sakit, maka yang sakit hanya satu orang. Namun jika sang ibu yang jatuh sakit, maka seluruh anggota keluarga akan kesulitan.

Netty berharap, momentum bulan deteksi dini kanker serviks dan payudara ini menjadi reminder bagi seluruh kaum perempuan untuk memenuhi derajat kesehatannya dengan menjalankan deteksi dini melalui IVA-Test dan Sadanis. Meski faktanya, ternyata pemeriksaan atau deteksi dini kanker serviks ini memiliki tantangan yang tidak sederhana. Ada sebuah hambatan psikologis yang dimiliki oleh perempuan ketika harus memeriksakan dirinya, utamanya yang berkaitan dengan alat reproduksinya.

“Kalau pemeriksaan kesehatan ini sudah mengarah pada alat kesehatan reproduksi yang tertutup, yang sensitif, boro-boro diperiksa untuk untuk papsmear atau dengan metode IVA-test, untuk melahirkan pun mungkin kalau tidak terpaksa, ya perempuan tidak mau berhubungan dengan dokter spesalis kandungan atau bidan di layanan kesehatan,” ujar Netty.

Mengingat pentingnya deteksi dini kanker serviks dan payudara ini, Netty secara khusus meminta kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, untuk bersama-sama memperluas kegiatan seperti ini bukan hanya ke ruang-ruang kantoran dan instansi milik pemerintah, tetapi juga di perusahaan-perusahaan serta pabrik-pabrik yang banyak sekali mempekerjakan kaum perempuan. Dengan begitu, ia berharap, kesadaran akan menjaga kesehatan reproduksi khususnya bagi perempuan bisa disosialisasikakn secara lebih luas.

Peringati HSP Ke-89, Aher Serahkan Penghargaan Ke Organisasi dan Individu Pemuda Jabar

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengingatkan kepada para pemuda untuk terus berkomitmen menggelorakan semangat kepemudaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal berharga bagi masa depan pembangunan Indonesia.

Hal itu Ia katakan saat menjadi inspektur upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-89 tingkat Provinsi Jabar di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (30/10/2017).

"Ini adalah peringatan kepada para pemuda untuk menggelorakan komitmen kepemudaan agar terus menjaga persatuan, bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu. Ini sangat berharga bagi pembangunan masa depan indonesia," kata Aher.

Dihadapan para pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan para ASN Pemprov Jabar, Aher mengungkapkan, bila para pemuda khususnya di Jabar terpecah belah atau terjadi perselisihan maka akan sulit membangun Jabar lebih baik lagi karena modal dasar pembangunan adalah bersatu padu.

"Itu pesan yang paling mendalam dari hari sumpah pemuda ini," ucapnya.

Aher menceritakan, di masa lalu para pemuda walaupun berjauhan jarak dari berbagai pulau dan keterbatasan sarana, mampu bersatu.

"Betapa di masa lalu para pemuda berjauhan ada yang dari Jawa, Sumatera Barat, Ambon, Sulawesi, Madura dan berbagai tempat lainnya dengan segala keterbatasan sarana yang dimiliki saat itu namun hadir bersatu padahal untuk bertemu saja membutuhkan waktu berbulan-bulan," ujarnya.

Berbeda dengan kondisi sekarang, dalam hitungan detik saja para pemuda bisa bersatu dan bersepakat.

"Dengan sarana yang sangat memadai dan modern saat ini tidak butuh waktu panjang, maka sebuah keniscayaan pemuda harus lebih maju kedepan," tuturnya.

Aher mengaku bersyukur karena saat ini perhatian pemerintah kepada pemuda sangat besar terlebih pasca terbitnya Perpres No 66 tahun 2017 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

"Melalui Perpres ini kebangkitan pemuda Indonesia terus kita gelorakan bersama pemerintah daerah, organisasi kepemudaan serta swasta bergandengan tangan bergotong-royong melanjutkan api semangat sumpah pemuda tahun 1928. Saatnya kita berani bersatu untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia," pungkas Aher.

Dalam kesempatan tersebut, Aher membacakan pidato peringatan hari Sumpah Pemuda ke-89 dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Di penghujung upacara, Pemprov Jabar memberikan penghargaan Gubernur kepada organisasi kepemudaan dan individu berprestasi di Jabar, binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Jabar.

1. Penghargaan Oganisasi Kepemudaan tahun 2017, masing-masing mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 15 Juta.

- Kategori Tata Kelola Organisasi: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jabar.

- Kategori Pengabdi Kepada Masyarakat: Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan Jabar.

- Kategori Program Inovatif: Cianjur Creative Network (Kab Cianjur).

- Kategori Lingkungan Hidup: Snapling Club (Kab Bandung Barat).

- Kategori Seni dan Budaya: Gerakan Seni Tradisional/ Gesit (Kota Bandung).

2. Penghargaan Wirausaha Pemuda Pemula Berprestasi, masing-masing mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 12,5 Juta.

- Kategori Bidang Industri Kreatif: Annisa Amalina Tamimi.

- Kategori Bidang Kelautan dan Perikanan: Aang Permana.

- Kategori Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan: Irfan Rahardian.

- Kategori Bidang Jasa Boga: M Ihtiari Gilang Gumelar.

- Kategori Bidang Perdagangan dan Jasa: Djunaedi.

3. Penghargaan Pemuda Pelopor, masing-masing mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar Rp 20 Juta.

- Kategori Pendidikan: Miftahli Nurrochim (Kab Cirebon).

- Kategori Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Lukman Hidayat (Kab Kuningan).

- Kategori Sosial Budaya dan Pariwisata: Denny Saefudin Hidayatullah (Kota Bekasi).

- Kategori Pangan: Suciati Utami (Kota Bogor).

- Kategori Inovasi Teknologi: M Syafri Samsudin (Kab Indramayu).

Karang Taruna Jabar Gagas Pengembangan Karang Taruna Institute

Mitrapolisi/ 

CIANJUR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) membuka Rapat Kerja (Raker) Karang Taruna Provinsi Jawa Barat 2017. Karang Taruna Jawa Barat mencetuskan gagasan pembentukan Karang Taruna Institute. 

Tujuannya yaitu untuk menguatkan kelembagaan Karang Taruna hingga tingkat desa/kelurahan di seluruh Jawa Barat sebagai agen perubahan.

Gagasan tersebut didukung sepenuhnya oleh Wagub Demiz. Demiz mengharapkan kelembagaan ini tak hanya angan-angan semata, namun lebih jauh lagi memiliki tujuan atau goal yang jelas. Terutama di era globalisasi penuh tantangan dan ancaman, seperti peluang bonus demografi hingga ancaman narkoba dan pornografi.

"Kelembagaan yang mereka lebih tahu, tapi yang penting goal-nya apa. Goal-nya dimana. Itu upaya-upaya untuk mencapai goal saja, rapat kerja inilah sebetulnya bagaimana tahapan kerja yang harus dilakukan. Jangan cuman berunding-berunding Belanda masuk juga," ujar Demiz usai acara pembukaan Raker Karang Taruna Jawa Barat 2017 di Hotel Bukit Indah Puncak, Jl. Raya Ciloto No. 116 Cipanas, Kabupaten Cianjur, Senin malam (30/10/17).

Kelembagaan Karang Taruna di Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar. Anggotanya tersebar di lebih dari 5.000 desa di 624 kecamatan di seluruh Jawa Barat. Untuk itu, lebih jauh Demiz meminta Karang Taruna memiliki peran aktif dalam mengubah paradigma masyarakat terutama kaum muda agar menjadi pemuda yang hebat, berkarakter, dan memiliki inovasi, serta daya saing.

"Kita punya peluang bonus demografi. Ubah paradigmanya, dari job seeker jadi job creator misalnya. Terus harus punya peranan juga mendorong anak-anak muda kita memiliki pendidikan setinggi-tingginya. Kitanya memfasilitasi akses pendidikan bagi mereka. Tapi kalau ga mau juga kan susah, hambatan kultural biasanya bukan hanya struktural, bukan hanya sekolah yang tidak ada," ungkap Demiz di hadapan para peserta raker yang berasal dari para pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota di Jabar.

Hambatan kultural masyarakat yang masih melekat di masyarakat, seperti paradigma tentang tidak pentingnya sekolah yang tinggi. Atau para orang tua yang mendorong anaknya agar cepat menyelesaikan pendidikan supaya cepat mendapat pekerjaan atau menjadi pegawai.

"Karang Taruna harus punya peran mendorong bagaimana anak-anak muda melanjutkan sekolah. Makanya kita (Pemprov Jabar) ada program SMA Terbuka, SMK Pendidikan Jarak Jauh, ada Paket C segala macem, bagaimana peran Karang Taruna mendorong agar pemuda-pemuda kita khususnya ikut peluang pendidikan tadi, sehingga nanti output-nya antara lain adalah skill, knowledge, dan ketiga yang penting juga adalah attitude atau sikap yang membentuk karakter," papar Demiz.

Karang Taruna Jawa Barat siap menjadi gerbong lokomotif perubahan saat ini. Ketua Karang Taruna Jawa Barat Subchan Daragana mengatakan, Karang Taruna Institute dikembangkan untuk mengubah nilai yang ada di masyarakat, bahwa Karang Taruna bukan hanya sebagai organisasi kepemudaan semata.

"Pertama soal kelembagaan, bagaimana lima ribu lebih desa di 624 kecamatan itu kita bisa samakan visi misinya. Jadi, Karang Taruna tidak hanya organisasi kepemudaan tapi yang penting sebenarnya bagaimana mereka (para pemuda) paham bahwa Karang Taruna itu sebagai organisasi pelaksanaan sosial," jelas Subchan usai acara pembukaan Raker Karang Taruna Jawa Barat 2017.

Lebih lanjut, Subchan mempunyai harapan Karang Taruna bisa menjadi pusat pergerakan perubahan yang dimulai dari dalam diri para pemuda. Orientasi berfikir pemuda Jawa Barat harus diubah dan disadarkan bahwa persaingan di era sekarang ini bersifat global, sehingga dibutuhkan potensi manusia unggul dan kompetitif, memiliki karakter, dan inovasi. Dengan begitu pemuda Indonesia memiliki daya saing tinggi.

"Menghadapi bonus demografi yang tinggal tiga tahun lagi, ini Karang Taruna harus menjadi central pergerakan perubahan. Jadi perubahan besar harus kita mulai dari langkah kecil, dari diri kita, dan mulai dari sekarang. Karang Taruna sebagai lokomotif siap sebagai agen perubah untuk para pemuda se-Jawa Barat," pungkas Subchan.

Rapat Kerja Karang Taruna Jawa Barat 2017 digelar mulai dari 30 Oktober-1 November 2017. Raker ini merupakan tindak lanjut dari Temu Karya Karang Taruna Jawa Barat yang telah digelar pada April 2017 di Kota Bandung. Raker ini diharapkan bisa melahirkan komitmen dan gagasan baru para pemuda se-Jawa Barat dalam rangka menyusun program kerja Karang Taruna Jabar untuk lima tahun ke depan.

Literasi Media, Filter Efektif Terpaan Informasi

Mitrapolisi/

BANJAR -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan penyiaran nasional masih dihadapkan pada lemahnya kesadaran serta kepatuhan lembaga-lembaga penyiaran terhadap ketentuan perilaku penyiaran dan standar program siaran. Akibatnya, masih terdapat isi siaran yang cenderung mengabaikan kualitas serta dampak siaran yang ditimbulkan berakibat negatif pada tatanan kehidupan masyarakat.

"Disisi lain kemampuan masyarakat dalam bersikap kritis terhadap media penyiaran juga masih relatif rendah, apa yang disiarkan media Tv sering diterima apa adanya sebagai sebuah kebenaran," ujarnya di depan para pelajar dan tenaga pendidik perwakilan dari 27 SMU/ SMK se-Kota Banjar yang mengikuti seminar peningkatan pemahaman literasi media penyiaran bagi lembaga pendidikan yang diadakan di Aula SMUN 1 Kota Banjar, Kamis (26/10/2017). Seminar yang digagas oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat ini menghadirkan narasumber Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang menyampaikan materi berjudul Gerakan menciptakan media berkualitas dan mengangkat khasanah lokal.

Deddy mengungkapkan, saat ini tingkat konsumsi televisi masyarakat masih tertinggi mencapai 85 persen, sedangkan konsumsi radio 40 persen dan buku hanya 23 persen.

"Bayangkan kalau tv produk-produknya "sampah" melulu maka otak kita juga akan penuh "sampah" kalau isinya "wangi" badan kita juga "wangi" cara berfikir kita wangi," tutur Deddy.

Oleh sebab itu, lanjut Deddy, literasi media sangat penting dan mendesak untuk dikampanyekan sebagai sebuah gerakan sosial kemasyarakatan guna mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami, menggunakan dan menilai media secara benar dan tepat.

"Saya kira ini acara yang bagus dikalangan pelajar dan tenaga pendidik, bagaimana literasi media saat ini khususnya Tv sangat penting. Dengan gerakan literasi media kita mencoba untuk mengurangi resiko dari tayangan yang berdampak buruk karena itu peran masyarakat dibutuhkan," terangnya.

Masyarakat diminta untuk berperan aktif mengawasi penyiaran televisi di daerahnya masing-masing dan memberi laporan ke KPID bila ada tayangan yang melanggar norma atau adab setempat.

"Masyarakat harus jadi Tv watch kontrol yang berperan aktif mengawasi siaran Tv, jika ada yang melanggar norma segera lapor KPID setempat," tegasnya.

Selain itu agar tayangan buruk tidak bisa mempengaruhi, Deddy berharap agar masyarakat terlebih dahulu memahami dunia penyiaran televisi itu sendiri. Caranya dengan membuat televisi komunitas di tiap daerah.

"Saya mendorong agar di tiap daerah minimal ada dua Tv komunitas. Ini agar kita menjadi pelaku dari siaran Tv sehingga memiliki pengetahuan maka tayangan yang buruk tidak bisa mempengaruhi kita," ucap Deddy.

Ketua KPID Jabar Dedeh Fardiah menuturkan, seminar tersebut merupakan program rutinnya setiap tahun dengan harapan literasi media ini akan membuat pelajar dan tenaga pendidik lebih cerdas dalam memilih dan memilah konten media.

"Ini adalah anak-anak pilihan dari SMA dan SMK di Banjar yang nantinya kami berharap dari anak-anak ini disampaikan lagi kepada anak-anak yang lain. Kami inginnya lebih banyak lagi peserta pelajar-pelajar di Jabar dan tentu kedepan kami akan berkeliling ke 27 Kota Kabupaten," tutur Dedeh.

Ia mengatakan, Jabar menempati posisi yang sangat penting dalam industri penyiaran. Berdasarkan data dari KPID Jabar saat ini di Jabar terdapat 532 lembaga penyiaran yang tersebar di 27 Kota dan Kabupaten, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan dan lembaga penyiaran komunitas.

"Di Jabar itu ada 536 lembaga penyiaran, ini terbanyak di Indonesia, radio ada 300-an, Tv ada 150, Disatu sisi itu merupakan potensi tapi disisi lain ada hal-hal yang memang berdampak negatif, makanya kami adakan program literasi media ini agar ketika ada dampak negatif bisa diantisipasi," katanya.

"Kami juga punya program namanya Gemas Pedas atau gerakan masyarakat mendorong penyiaran sehat pemirsa cerdas. Mudah-mudahan dengan cara ini anak-anak nanti menjadi literasi media," tambah Dedeh.

Literasi media adalah kegiatan mengedukasi masyarakat agar mampu memahami, menganalisis dan mendekonstruksi tayangan media. Ini penting agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah isi siaran media.

"Upaya ini tentu harus dilakukan oleh semua elemen baik pemerintah, LSM, orang tua, guru, regulator penyiaran dan lembaga penyiaran," ujar Dedeh.

Pemerintah dapat berperan dengan membuat kebijakan yang pro literasi media baik melalui peraturan pemeirntah, kurikulum pendidikan dan dukungan anggaran.

Lima Inovasi Jabar Diunggulkan Pada Innovative Government Award 2017

Mitrapolisi/ 

JAKARTA – Inovasi tiada henti, menjadi kalimat yang tepat ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang memang terus tiada henti berinovasi demi Jawa Barat yang maju dan sejahtera untuk semua.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyebutkan landasan kebijakan penerapan inovasi dalam pembangunan Jawa Barat. Dimana Dirinya membagi inovasi pada tiga kategori, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, papar Aher, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesio nalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publ ik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun Inovasi Produk sektoral dirancang untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

Dalam rangka Innovative Government Award (IGA) 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri RI, Gubernur Aher paparkan lima inovasi di Jawa Barat yang mewakili tiga kategori yang Ia telah sebutkan.

Pertama, pada Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Aplikasi si-Dadali  (Sistem Informasi Data Pengendalian), menjadi sebuah inovasi yang diterapkan dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis sistem informasi.

Adalah suatu aplikasi terintegrasi yang menghasilkan 1 entri untuk 5 (lima) output laporan capaian kinerja bulanan, laporan evaluasi triwulanan, laporan pemantauan proses dan progres pengadaan barang/jasa, laporan estimasi/efisiensi, dan laporan SISMONTEPRA  (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran).

“Aplikasi pelaporan pelaksanaan pembangunan yang efektif,  efisien, dan akurat secara otomatis menghasilkan Berita Acara Evaluasi dan Estimasi. Serta mampu secara akurat dan faktual memantau pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai ‘early warning’ terhadap kegiatan yang berpotensi memiliki masalah,”  papar Aher saat melakukan pemaparan pada para juri Innovative Government Award 2017, di Hotel Acacia Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Aplikasi si-Dadali pun menurut Aher, sudah dapat dijadikan sebagai alat bantu Perangkat Daerah untuk melakukan ‘self- evaluation’ dan ‘self- assessment,’ yang sangat berguna untuk evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, aplikasi semi online inipun dapat dimanfaatkan sebagai alat pemandu bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja berupa realisasi keuangan dan capain fisik kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat serta pelaporan SISMONTEPRA.

Kemudian, pada ketegori Inovasi Pelayanan Publik, Gubernur menawarkan program e-samsat (Sistem Manunggal Satu Atap Elektronik), merupakan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik, pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan PNBP yang bisa dilakukan di seluruh ATM Bank BJB, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, dan Bank Permata.

“Aplikasi ini mampu memutus rantai birokrasi dengan menyelesaikan semua urusan samsat dalam satu transaksi elektronik (cashless). Uniknya, struk ATM sebagai bukti dan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (TBPKB),” kata Aher.

Yang membanggakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memfasilitasi pemanfaatan aplikasi e-samsat Jabar sebagai rujukan bagi 17 Provinsi di Indonesia. Ke 17 Provinsi yang menandatangani MOU pada tanggal 25 November 2016 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi KPK RI untuk mereplikasi aplikasi e-Samsat Jabar diantaranya; Bengkulu, Lampung, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

“Pemprov Jabar menghibahkan source program aplikasi e-samsat jabar ke 17 Provinsi. Pemprov Jabar mempelopori transaksi non tunai, bebas suap dan bebas antri, serta kemudahan pelayanan dan debirokratisasi,” katanya.

Masih pada Kategori Pelayanan Publik, terdapat pula SIMPATIK Jabar, atau sisitem informasi pelayanan perizinan untuk publik, adalah aplikasi pengelolaan pelayanan perizinan secara elektronik berbasis website yang dikembangkan secara mandiri oleh pegawai ASN internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.

Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat mengecek daftar jenis perizinan, persyaratan , formulir dan durasi waktu penyelesaian. Masyarakat juga dapat mendaftar perizinan dan pengaduan secara online dengan tanpa tatap muka, tanpa jarak dan batasan waktu.

Keunggulan lain aplikasi ini yakni, masyarakat dapat memantau proses permohonan perizinan yang diajukan secara langsung. Aplikasi SIMPATIK pun tidak berbayar dan dapat direplikasi pada instansi PMPTSP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

“Aplikasi SIMPATIK dikembangkan dengan pemetaan data lokasi sebaran perizinan di Jawa Barat,” tambah Aher.

Pada kategori produk sektoral, ditawarkan inovasi pengembangan ikan nila nirwana (nila ras wanayasa). Dengan rekayasa genetik melalui metode seleksi family dan introgresi, ikan nila yang awalnya betelur  < 500 Telur/induk dan tidak tahan terhadap Bakteri Streptococcus, kini nila ras nirwana mampu bertelur >1.500 telur/Induk serta tahan terhadap Bakteri Streptococcus.

“Dengan kata lain produksi telur meningkat tiga kali lipat, dan ukuran tubuhikan empat kali lebih besar,” tukasnya.

Keunggulan inovasi ini pun yakni pemijahan ikan yang bisa dilakukan  4-6 Kali per tahun, sehingga (produksi telur 6x1500=9000 butir telur). Larva memiliki ukuran 8-12 Cm, dengan waktu Pemeliharaan 40-60 Hari, artinya waktu pemeliharaan separuh, lebih singkat, dan produksi meningkat. Adapun waktu pembesaran yang dilakukan cukup dengan waktu 3 bulan,degan efisiensi pakan 60-90%.

“Artinya perbaikan genetis yang mampu meningkatkan kualitas ikan yang cepat besar, bertelur lebih banyak, frekuensi pemijahan lebih sering, tahan penyakit Bakteri Streptococcus, waktu pembesaran dua kali lebih singkat,” kata Aher.

Selain itu, Pemprov Jabar juga berinovasi pada bidang sosio-cutural, yang sekalgus bergerak pada bidang penyelamatan lingkungan yaitu program Ecovillage, atau gerakan desa berbudaya lingkungan  mewujudkan Jawa Barat  bersih, sehat, indah, dan lestari.

Kegiatan Ecovillage fokus kepada perubahan perilaku seluruh pemangku kepentingan dan keterlibatan berbagai unsur di masyarakat mulai dari perencanaan, identifikasi masalah, penyusunan rencana aksi sampai ke gerakan aksi berkelanjutan.

“Eovillage ini merupakan rekayasa sosial berupa perubahan budaya,” jelasnya.

Masyarakat Ecovillage kini tersebar di 277 desa, 48 kecamatan, dan 13 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sebanyak 20-25 Orang kader di sebar di setiap Desa/Kelurahan. Pada tahun pertama diadakan tahapan riungan dan pendampingan, sambil menggali potensi desa, dan pengkajian lingkungan serta pemetaan rencana aksi.

Pada tahun selanjutnya diadakan pendampingan setiap bulan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas, kualitas serta kuantitas kader lingkungan. Kini Ecovillage telah menghasilkan 5.540 kader ecovillage, 60 unit bank sampah, hasil kerajinan kader ecovillage, kondisi sungai mulai bersih, bebas polusi, dan bisa ditanami ikan.

Sementara itu Plt. Kepala Badan Litbang Kemendagri RI Dodi Riyadmadji mengatakan, kegiatan IGA 2017 ditujukan untuk mendorong Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing,” tutur Dodi.

Dodi menambahkan, IGA 2017 juga diselenggarakan guna meningkatkan pengawasan dan peran serta masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program yang diterapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dapat diterima (accepted) masyarakat, tepat (appropriated) dan berkelanjutan (sustainable).

Adapun penghargaan akan diberikan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Aher Hadiri Pisah Sambut Kajati Jabar

Mitrapolisi/

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menghadiri acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Setia Untung Arimuladi dan memberikan penghargaan diiringi ucapan terimakasih atas nama Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat atas dedikasi Untung selama 458 hari menjabat sebagai Kajati Jabar.

Setia Untung Arimuladi menjabat sebagai Kajati Jabar sejak 1 Juni 2016 dan melepas jabatannya karena menempati posisi baru sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjam Intel) di Kantor Kejagung RI. Jabatan Kejati Jabar selanjutnya digantikan oleh Loeke Larasati Agoestina.

"Atas nama Pemerintah dan masyarakat Jawa Barat mengucapkan terimakasih kepada Pak Setia Untung Arimuladi yang telah bertugas selama satu tahun tiga bulan di Jawa Barat. Kami menilai beliau berhasil dan tugasnya dapat dijalankan sangat baik di Jawa Barat ini," ujar Aher dalam sambutannya di acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jabar, Jl. R.E. Martadinata No. 54, Kota Bandung, Rabu (25/10/17).

"Selanjutnya Ibu Loeke Larasati Agoestina, kami percaya pasti akan mampu menjalankan tugas yang selama ini sudah dijalankan oleh Pak Untung. Harapan baru hadir kepada pejabat yang baru, Insya Allah Ibu Loeke juga akan bisa menjalankan tugas dengan sangat baik," tambahnya.

Lebih lanjut, Aher berharap dengan Kajati Jabar yang baru, di Jawa Barat akan lebih fokus pada tindakan pencegahan dan pembinaan hukum. Baik itu pelanggaran kriminal umum maupun kriminal khusus, seperti tindak pidana korupsi.

"Kita ingin mendahulukan tindakan preventif dan pre-emtif. Yaitu ada langkah-langkah pencegahan untuk tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum,” kata Aher.

Aher juga mengajak kepada semua pihak, terutama para penyelenggara negara di Jawa Barat bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-fungsinya masing-masing. Kata Aher, sebuah jabatan tidak akan abadi dan bersifat sementara.

"Mari kita hadirkan amanah yang baik dalam mengelola jabatan apapun yang ada dalam pundak kita masing-masing. Sebab kemuliaan kita di hadapan Allah SWT manakala kita menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya," ajak Aher.

Sementara itu, Setia Untung Arimuladi juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan mendukungnya selama menjabat Kajati Jabar. Untung berharap, ke depan Kejaksaan akan lebih memberikan kontribusi lebih banyak bagi pembangunan daerah Jawa Barat.

"Mudah-mudahan ke depan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bisa memberikan warna untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat," ungkap Untung.

"Sepeda dikayuh menyusuri jalan. Bersenandung sendu gadis impian. Selamat tinggal saudaraku sekalian. Kutitipkan cinta di Tanah Pasundan," pungkas pria kelahiran Bandung, 1 Desember 1961 tersebut dalam pantun penutup sambutannya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat baru, Loeke Larasati Agoestina merupakan pejabat karir dari Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya, Loeke menjabat sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pusat Pemulihan Aset merupakan bagian struktur organisasi di Kejaksaan Agung yang baru berumur tiga tahun empat bulan. Dalam proses penegakkan hukum, pihak Kejaksaan tidak hanya menindak orang, namun juga aset yang perlu diselamatkan.  

Loeke pun meminta dukungan dari semua pihak terutama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Jawa Barat. Dia berharap bisa melanjutkan estafet kepemimpinan di Kajati Jawa Barat yang telah berlangsung dengan baik dibawah pimpinan Setia Untung Arimuladi.

“Saya juga mohon dan berharap apa yang sudah diberikan kepada Pak Untung, dukungan, koordinasi, komunikasi yang sudah terjalin dengan baik, itu pun juga dapat diberikan kepada kami, selama kami bertugas di Kajati Jawa Barat. Tanpa dukungan dan kerjasama dari bapak/ibu sekalian, tentunya saya pun tidak dapat berbuat apa-apa khususnya dalam proses penegakkan hukum dan tugas lain-lain di Kejaksaan,” tutur Loeke yang juga pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DI Yogyakarta dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau.

“Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa memberikan kontribusi yang lebih baik dan tentunya itu yang diharapkan. Saya juga sangat terbuka dengan kritikan, saran, pendapat dari seluruh elemen masyarakat dengan tujuan untuk kebaikan kita semua,” pungkasnya.

Perubahan APBD Jabar TA 2017 Disetujui Bersama

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Pembahasan Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran dan TAPD telah melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari pembahasan KUA PPAS perubahan yang kemudian menghasilkan kesepakatan bersama antara kepala daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap KUA PPAS Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017.

  

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, penyusunan Raperda Perubahan Tahun Anggaran 2017 merupakan sebuah momentum yang sangat penting, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi 'Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua.'

Penyusunan Raperda Perubahan Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4301/KEUDA tanggal 20 September 2017, tentang Percepatan Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

"Selain itu, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada hasil audit BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat, yang telah mendapat Opini WTP untuk             yang keenam kali secara berturut-turut," ungkap Wagub pada Rapat Paripurna pembahasan persetujuan DPRD terhadap Perubahan APBD 2017, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jl. Diponegoro Bandung, Selasa (24/10/2017).

Wagub berharap, pembahasan perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, diantaranya; dalam hal pendapatan, dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp31, 367 Trilyun lebih. Dimana terdapat kenaikan sebesar Rp826,801 juta lebih (2,71%) dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp30,540 trilyun lebih.

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,121 trilyun lebih, meningkat sebesar Rp596,946 milyar lebih (3,61%) dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp16,524 trilyun lebih.

Kemudian, Dana Perimbangan sebesar Rp14,109 trilyun lebih, meningkat sebesar Rp122,589 milyar lebih (0,88%) dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp13,987 trilyun lebih. Juga lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp139,956 milyar lebih, meningkat sebesar Rp107,265 milyar lebih (361,28%) dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp29,960 milyar.

Di Belanja Daerah, pada perubahan APBD TA 2017 yaitu sebesar Rp34,349 trilyun lebih, meningkat Rp1,920 trilyun lebih (5,92%) dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp32,429 trilyun lebih.

Di sektor pembiayaan, pada perubahan APBD TA 2017 penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun anggaran 2016 sebesar Rp3,343 trilyun lebih, terdapat peningkatan sebesar Rp1,143 trilyun lebih (52%) dibandingkan APBD murni tahun anggaran 2017 sebesar Rp2,200 trilyun.

Dari hasil perhitungan pendapatan, belanja dan pembiayaan didapat volume APBD pada perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 ini mengalami peningkatan sebesar Rp1,970 trilyun, dari yang dilakukan sebesar Rp32,740 trilyun menjadi Rp34, 711 trilyun.

"Dengan telah selesainya seluruh pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran dengan TAPD, kini tibalah kita pada tahapan yang terakhir yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama, untuk selanjutnya Raperda akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy Mizwar.

Dalam Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 bahwa kebijakan belanja daerah dipergunakan diantaranya untuk; program dan kegiatan prioritas RPJMN 2015-2019, RPJMD 2013-2018, RKPD murni tahun 2017, dan RKPD perubahan tahun 2017, kemudian pemenuhan realisasi janji kampanye Gubernur terpilih tahun 2013-2018.

Lalu pengalokasian anggaran untuk memenuhi belanja yang presentasinya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan dan indeks kesehatan serta alokasi anggaran di bidang infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB.

Adapun kebijakan belanja daerah lainnya yakni pembebasan lahan tol dan non tol serta lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Serta pemberian honorarium guru dan tenaga kependidikan non-PNS.

Selain itu juga, pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor. Adapun pengalokasian anggaran yang diarahkan, yaitu dana alokasi khusus, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, pajak pokok, dan dana bos pemerintah.

Disamping itu, kebijakan belanja daerah juga menyentuh pada pendukungan pelaksanaan Pilkada serentak, dan pembangunan sarana peribadatan dan sarana sosial kemasyarakatan.

"Saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih yang  sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Badan Anggaran yang terhormat, yang telah menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan bersungguh-sungguh melakukan pencermatan, penajaman, dan penyempurnaan, sehingga pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan," kata Deddy.

Instruksi Bagi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan hasil pembangunan yang lebih berkualitas pada Tahun Anggaran 2017, Wagub Deddy menginstruksikan kepada para Asisten serta para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana program dan kegiatan, untuk melaksanakan beberapa hal penting.

Hal penting yang Deddy instruksikan diantaranya; melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan benar-benar memperhitungkan waktu yang tersedia, serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Kedua, Deddy meminta peran aktif para perangkat daerah dalam proses evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Ketiga, laksanakan pekerjaan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, sehingga terhindar dari menumpuknya tagihan pembayaraan pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran, dan hasil pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat," sambungnya.

"Keempat, terus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas secara sinergis untuk mempertahankan predikat opini WTP dari BPK," kata Deddy Mizwar.

KPU Targetkan Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 2018, 77,5%

Mitrapolisi/

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Hotel Kartika Candra, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta, Senin (23/10/17). Dalam rakornas ini terungkap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 mencapai 77,5%.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) hadir dalam Rakornas yang dihadiri juga oleh para kepala daerah, yaitu para Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota peyelenggara Pilkada 2018.

Pilkada Serentak ketiga ini akan menggelar pesta demokrasi untuk Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di 171 daerah. Diantaranya 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Provinsi yang akan menggelar Pilkada tahun depan, yaitu: Provinsi Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, Kemendagri meminta peran Pemerintah Daerah dalam mendukung serta menyukseskan Pilkada Serentak 2018. Langkah-langkah yang bisa dilakukan menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI Sumarsono, yaitu melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat melalui berbagai media.

"Dukungan peningkatan partisipasi pemilih. KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 sebesar 77,5%," kata Sumarsono dalam pengarahannya mewakili Menteri Dalam Negeri.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemendagri untuk mendukung peningkatan partisipasi pemilih, diantaranya: Pertama, sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada wajib menyelaraskan Pilkada dengan Pemerintah Pusat. Kedua, menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara dengan menentukan tanggal dan bulan pemungutan suara, agar pemilih bisa menggunakan hak pilihnya. Ketiga, memberikan pemahaman kepada pemilih untuk peduli berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada agar masyarakat bisa mendapat iklim yang kondusif saat pesta rakyat di beberapa daerah. Keempat, mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik untuk penentu bagi tingkat pasrtisipasi pemilih dalam Pemilu.

Untuk itu, pada kesempatan ini, Sumarsono juga menekankan perlu adanya dukungan teknis dan sosialisasi dari Pemda. Menurutnya, perlu ada pembentukan regulasi tentang teknis Pilkada dengan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada sebelumnya dan meminimalkan terjadinya pelanggaran. Selain itu, perlu dilakukan juga dukungan sosialisasi pelaksanaan Pilkada di setiap daerah oleh Pemda. Pemerintah Pusat juga mewajibkan pembentukan Desk Pilkada di setiap daerah yang menggelar Pilkada.

"Ini (sosialisasi) bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seminar, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain. Sasaran utama adalah pemilih yang daerahnya melaksankan Pilkada," kata Sumarsono.

"Jadi bagi Kepala Daerah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Silahkan kalau mau membuat bentuk dukungan supaya sukses -- bukan dukungan memilih calon tertentu ya, tapi dukungan dalam menggerakkan masyarakat agar datang ke TPS dalam rangka sukses Pemilu, dipersilakan. Namun, tulisan, bentuk, dan tempat silahkan koordinasi dengan KPU dan semua pihak," lanjutnya.

Sementara itu, terkait persiapan Pilkada Serentak 2018 ini, Sumarsono mengajak para pemangku kepentingan dan Pemda untuk melihat berbagai potensi permasalahan yang ada yang perlu diantisipasi.

Sumarsono menjelaskan, perekaman dan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), termasuk di dalamnya pembaharuan data penduduk perlu dukungan dari semua stakeholder, terutama para Kepala Daerah. Selain itu, terkait Nota Perjanjian Hibah Darerah (NPHD), Kemendagri pun meminta bagi daerah yang belum sepakat (antara KPU/Bawaslu dengan Pemda) dan belum menandatangani NPHD agar segera menyelesaikannya.

"Sebagian besar Panwaslu di kabupaten/kota masih dalam proses pembentukan. Karena lembaganya bersifat ad hoc. Untuk hal ini, maka Pemerintah telah menerbitkan surat kepada Pemda bahwa dalam hal Panwaslu kabupaten/kota belum terbentuk maka pembahasan NPHD Panwaslu tersebut dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi masing-masing. Ini shortcut untuk lebih mempercepat," kata Sumarsono.

Hal lainnya, Sumarsono menekankan perlu ada perhatian khusus dari penyelenggara Pilkada terhadap distribusi logistik pengamanan. Khususnya terhadap daerah penyelenggara Pilkada yang memiliki cakupan luas wilayah pengamanan besar, tantangan kondisi geografis, tinggi, aktivitas distribusi logistik, dan cakupan daerah wilayah kerja yang luas, seperti di Provinsi Papua.

"Antisipasinya adanya keterlambatan distribusi dan dan pencurian logistik," ujar Sumarsono.

Total anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar Pilkada Serentak 2018 setelah penandatangan NPHD mencapai Rp 15,2 Triliun. Sementara total anggaran setelah penandatanganan NPHD bersama KPU di 171 daerah sebesar Rp 11,9 Triliun. Untuk anggaran setelah penandatanganan NPHD dengan Bawaslu di 106 daerah sebesar Rp 2,9 Triliun. Dan total anggaran setelah penandatangan NPHD di empat daerah dengan TNI/Polri untuk pengamanan Rp 339,6 Miliar (angka sementara).

Pihak keamanan yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2018, yaitu personel linmas di TPS sebanyak 763.633 personel, 163.485 personel Polri, dan 35.5544 personel TNI.

"Angka di atas baru yang tercatat. Nanti kalau semua (NPHD) sudah ditandatangani bisa naik jadi Rp 20 Triliun. Luar biasa. Makanya mudah-mudahan ini (Pilkada 2018) sukses karena harga dari sebuah demokrasi yang harus dibayar negeri ini," tukas Sumarsono.

Hal penting lain yang diungkapkan Kemendagri dalam Rakornas ini, yaitu tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemendagri telah membentuk tim bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas PNS, menegakkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN, menegakkan larangan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, serta menyebarluaskan aturan terkait netralitas ASN.

Momentum Demokrasi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto yang hadir dalam rakornas ini, menyebut bahwa ajang Pilkada merupakan momentum penting dan strategis. Ajang demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung bisa membangkitkan eksistensi kita sebagai bangsa.

Maka dari itu, dalam proses Pilkada ada mekanisme yang harus terus diperbaharui. Kata Wiranto, Pilkada menjadi penentu pemimpin bangsa, sehingga pemimpin hasil Pilkada harus memiliki kualitas atau kompetensi agar masyarakat atau sebuah bangsa bisa berjaya.

"Harus ada langkah dinamis yang tidak statis, sebab yang kita hadapi (dalam Pilkada) adalah manusia. Dengan demikian maka tugas yang kita hadapai adalah tugas yang harus dikoordinasikan, disinkronkan, diserasikan antara rakyat yang memilih, dengan pemimpin yang akan dipilih, dan partai politik yang sebenarnya punya tugas luar biasa merekrut, menyeleksi calon pemimpin untuk kemudian dipertandingkan dalam Pemilu," ungkap Wiranto dalam Rakornas Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Candra, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta, Senin (23/10/17).

"Partai Politik tentu telah berusaha menampilkan calon-calon pemimpin yang punya kompetensi yang baik. Tapi kita juga tahu bahwa parpol juga punya obsesi ingin menang. Dan terkadang antara keinginan parpol yang ingin menang dengan kewajiban untuk menampilkan pemimpin yang punya kompetensi sebagai pemimpin ini bertabrakan. Nah, saya bisa berbicara seperti itu karena saya mantan pimpinan partai politik. Di satu sisi partai politik punya kewajiban menyeleksi masyarakat calon pemimpin untuk dimasukan dalam pertandingan tingkat daerah dan tingkat nasional, sehingga kutub yang paling ujung yang menentukan baik-buruknya pemimpin adalah partai politik," paparnya.

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan permasalahan berikutnya dalam ajang demokrasi sumbernya adalah masyarakat itu sendiri. Mengutip pernyataan dari mantan Wakil Presiden Boediono, kata Wiranto bahwa Demokrasi yang sehat akan berjalan pada saat pendapatan per kapita masyarakat telah mencapai 6.600 Dollar AS. Hal ini karena apabila masyarakat telah memiliki pendapatan sebesar itu, masyarakat akan melek politik dan tahu tentang hak dan kewajibannya dalam memilih pemimpin. Pendapatan masyarakat kita saat ini hanya 3.300 Dollar AS per kapita, sehingga rawan terjadinya money politic seperti serangan fajar dan serangan senja.

"Oleh karena itu, kalau kita sudah menghadapi seperti itu maka satu-satunya cara adalah ayo kita koordinasi dengan baik. Ada keterbukaan antara stakeholder dalam Pilkada harus bekerja sama-sama," tutur Wiranto.

Di penghujung arahannya, Menko Polhukam pun memetakan (maping) kerawanan permasalahan dalam Pilkada. Permasalahan ini ada sebelum, selama Pilkada berlangsung, dan setelah Pilkada. Permasalahan sebelum dan pada saat Pilkada seperti oknum keamanan yang tidak netral, politisasi dan netralitas ASN, netralitas penyelenggara Pemilu, money politic, isu Sara, kampanye bohong atau ujaran kebencian, pembunuhan karakter, serta validitas daftar pemilih. Masalah-masalah tersebut perlu diantisipasi serta dicegah dalam rangka Pilkada yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.

"Setelahnya, masih ada perselisihan hasil Pilkada di MK (Mahkamah Konstitusi), sengketa pasangan antar-calon. Ini semua masalah-masalah yang perlu antensi kita untuk kita selesaikan sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada," pungkas Wiranto.

Jabar Paling Siap

Sebelumya, Provinsi Jawa Barat dinilai sebagai paling siap dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang, baik dari segi pendanaan, keamanan dan daftar pemilih oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, yang saat itu memantau pra kondisi Pilkada serentak 2018 bersama tim khususnya ke Pemprov Jabar, Jumat (15/09/2017) lalu.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengutarakan optimismenya, Pilkada serentak 2018 di Jabar akan berjalan lancar dan aman dari mulai persiapan hingga terpilihnya pemenang Pilkada.

"Kita punya pengalaman bahwa Pilkada di Jabar selalu aman, belum pernah ada kerusuhan apapun ini pertanda bahwa masyarakat Jabar dalam konteks demokrasi sudah dewasa, kalaupun ada sengketa palig hebat diselesaikan di MK, selesai," ujar Aher.

Terkait pembiayaan Pilkada baik bagi Kota, Kabupaten dan Provinsi, Aher menyatakan sudah siap. Kalaupun dari Kabupaten atau Kota ada yang kekurangan dana, pihaknya akan meminta merevisi APBD yang bersangkutan.

"Pembiayaan sudah siap baik dari Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Kalau ada dari Kabupaten atau Kota yang kurang kita akan minta merevisi APBD yang bersangkutan karena yang paling penting adalah lancar pelaksanaannya dan aman," jelasnya.

Dana untuk Pilkada pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Jabar sendiri, Pemprov Jabar telah menganggarkan sebesar 1,6 Triliun. Dana tersebut sudah termasuk dana pengamanan yang nanti akan diserahkan ke Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya.

Dari 1,6 Triliun itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar mendaptkan dana sharing sebesar Rp 1,169 Triliun, Bawaslu Jabar Rp 322,6 Milyar, Polda Jabar Rp 174,5 Milyar, Polda Metro Jaya Rp 22,15 Milyar, Kodam III Siliwangi Rp 26,372 Milyar dan Kodam Jaya Rp 2.89 Milyar.

Melihat pada Pilkada sebelumnya jumlah pemilih di jabar mencapai 63 persen. Aher optimis, tahun ini jumlah tersebut akan bertambah dengan terus gencar melakukan sosialisasi ke tiap daerah.

"Harapannya kita ingin apalagi para pemilih pemula kan terdidik kita minta supaya menggunakan hak nya dengan baik, pilih sesuai hati nurani, mereka kan generasi gadget karena itu nanti pendekatan sosialisasinya pendekatan milenia juga melalui teknologi informasi," pungkas Aher.

Pemprov Jabar Akan Bangun Unit Sekolah Baru Secara Bertahap

Mitrapolisi/

KOTA BEKASI – Pasca alih kelola SMA/SMK Negeri oleh Pemerintah Provinsi pada awal tahun 2017, maka langkah penting yang dilakukan Pemprov Jabar adalah penyediaan ruang-ruang kelas baru dengan melanjutkan program yang sudah digulirkan yaitu Program Rehab Kelas Baru (RKB) dan lebih memacu program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), yang dibangun secara bertahap.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pengarahan di hadapan para Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Kota Bekasi, yang bertempat di Aula SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Jl. Tangkuban Perahu No. 1 Perumnas II, Kota Bekasi, Selasa (23/10/17). Aher menyebut bahwa pembiayaan program USB yang sudah berjalan kini tidak terpaku pada skema APBD namun juga melalui kemitraan dengan multi pihak.

“USB terus kita dorong, program ini memang yang dibutuhkan di tahun pertama pasca alih kelola, tentu dilakukan secara bertahap mengingat masih perlu penyesuaian dalam banyak aspek. Selain itu, porsi besar APBD juga telah kita alokasikan untuk tunjangan guru dan tenaga kependidikan dan tentunya untuk operasional sekolah, saya sudah keliling ke beberapa tempat pada umumnya para guru senang Pemprov mempertahankan tradisi TPP yang juga berlaku bagi mereka”, ujar Aher di hadapan 22 Kepala Sekolah SMA dan 15 Kepala Sekolah SMK se-Kota Bekasi.

“Urusan wajib pemerintahan tentu tidak hanya pendidikan, ini menyebabkan anggaran pendidikan masih terbatas, namun kita menggali potensi kemitraan dengan pihak swasta melalui CSR, hasilnya sudah banyak bangunan sekolah yang dibangun oleh perusahaan. Bahkan kami membuka kesempatan kepada pemerintah kabupaten dan kota, untuk sharing pembiayaan pendidikan melalui skema hibah, Kota Bekasi salah satunya sudah siap”, lanjutnya.

Angka partisipasi pendidikan untuk sekolah menengah diakui masih belum memuaskan, hal itu yang mendorong Pemprov memacu pembangunan USB. Juga pertimbangan pemerataan pendidikan di daerah pelosok menginisiasi pihak Gedung Sate untuk bisa mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Semua langkah itu dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah kursi sekolah atau daya tampung siswa didik.

“Daya tampung itu tentu dipengaruhi oleh kemampuan finasial masyarakat juga yang terpenting karena faktor jarak, ada siswa yang menempuh 15 hingga 20 KM untuk bisa menjangkau sekolahnya, siswa lain boleh jadi tidak mampu begitu, akibatnya putus sekolah, itulah kita saat ini sedang menghadirkan sekolah-sekolah di daerah pinggiran dengan membangun USB”, papar Aher.

Dalam kesempatan pengarahan di hadapan para kepala sekolah tersebut Aher meminta manajemen sekolah dapat sigap dalam menyerap alokasi anggaran yang sudah disediakan untuk operasional sekolah, upaya ini tentu guna mengurangi beban sekolah dan menghindari pungutan yang tidak perlu dan dibebankan kepada orang tua siswa.

“Saya minta manajemen sekolah sigap dalam mengelola keuangan, anggaran yang sudah dialokasikan untuk operasional segera untuk diserap dan digunakan untuk mengurangi beban sekolah, silakan manfaatkan semaksimal mungkin, sepanjang dapat dipenuhi oleh pemerintah maka hindari pungutan yang tentu membebani orang tua”, papar Aher.

Sementara itu, ditemui usai kunjungan Gubernur, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Ekowati mengungkapkan bahwa kunjungan Aher tersebut bisa memberikan motivasi bagi para Kepala Sekolah, Guru, dan para siswa. Ekowati berharap, setelah alih kelola ini mutu pendidikan SMA/SMK di Jawa Barat lebih baik diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidiknya.

“Kita akan lebih dekat (antara sekolah dengan Pemprov). Dan kami berkomitmen semua guru se-Kota Bekasi akan menjadi guru yang profesional,” kata Ekowati.

“Kita komunikasi, koordinasi dengan pihak provinsi juga tidak ada masalah. Karena didukung dengan teknologi juga, bisa melalui WA (Whats App), telepon. Bagi kami ke provinsi jadi lebih dekat, tidak ada kendala apapun dengan kemajuan teknologi ini,” pungkasnya.

Gubernur Aher Minta Walikota Cimahi Langsung Kerja

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Kota Cimahi hari ini memasuki babak baru kepemimpinan. Walikota Cimahi terpilih hasil Pilkada serentak 2017 Ajay Muhammad Priyatna dan Wakil Walikota Letkol (Purn) Ngatiyana resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Minggu (22/10/2017).

Ajay dan Ngatiyana akan memimpin 532 Ribu Jiwa penduduk Kota Cimahi hingga tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017.

Ditemui usai pelantikan, Gubernur Aher mengamanatkan Walikota Ajay M Priatna untuk langsung bekerja tanpa masa transisi. Aher meyakini pasangan Walikota ini telah mempelajari bagaimana kondisi Cimahi dan sudah membaca peta persoalan berikut penyelesaiannya terutama untuk fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang tahun ini sudah di angka 76,42 poin.

"Saya berpesan agar tidak ada masa transisi tapi langsung bekerja keras karena saya yakin mereka sudah mempelajari bagaimana kondisi Cimahi, sudah membuat visi misi saat kampanye serta sudah membaca peta persoalan dan solusinya," ujar Aher.

Kota Cimahi yang pada tanggal 21 Juni 2017 lalu genap berusia 16 Tahun menjadi modal berharga bagi Walikota dan Wakil Walikota baru untuk menyusun program pembangunan yang maju, agamis dan berbudaya sesuai dengan visi dan misi yang diagaungkan selama masa kampanye. Untuk itu kata Aher, slogan yang selama ini dipegang oleh masyarakat Cimahi yaitu "Salayu Ngawangun Jati Mandiri" yang memiliki arti berjalan harmonis, serasi dengan selaras, bahu membahu dalam membangun citra diri yang mandiri dalam kemajuan, harus benar-benar diaktualisasikan dalm berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Saya juga mengajak Pemkot Cimahi hadirkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat," katanya.

Aher mengungkapkan, peningkatan pendidikan dan kesehatan berpengaruh pada daya beli masyarakat yaitu diangka 0,98 poin dari angka sempurna yaitu poin 1 atau sebesar 98 persen.

"Ini artinya 98 persen kan pengaruhnya maka pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Tentu tadi saya katakan kesehatan tidak semata-mata puskesmas, RSUD dan layanan kesehatan lainnya tapi kesehatan yang harus kita kemukakan kedepan adalah kesehatan yang promotif dan preventif," ungkap Aher.

Pembangunan kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan yang semenjak awal dilakukan pencegahan dan membangun kesehatan yang prima seperti tersedianya air bersih dan sarana olahraga.

"Termasuk infrastruktur perkotaan seperti membenahi trotoar, pasar tradisional, penataan pedagang kaki lima juga penting termasuk saluran air dan taman Kota karena Kota juga salah satu ancamannya adalah banjir," tuturnya.

Aher juga berpesan khusus kepada Ajay dan Ngatiyana agar lurus menjalani roda pemerintahan, istiqomah dan tidak tergoda oleh godaan kiri kanan yang berakibat pada penyimpangan.

"Pokoknya integritas moral, anti korupsi dan bekerja keras untuk masyarakat banyak saya kira itu kuncinya karena namanya pejabat negara kan pelayan masyarakat ya kerjanya adalah untuk kesejahteraan, keamanan, kenyamanan dan keharmonisan masyarakat," harapnya.

Ditempat yang sama, Walikota Cimahi Ajay M Priyatna mengaku langkah pertamanya akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pihak.

"Terimakasih kepada masyarakat Cimahi, Alhamdulillah hari ini dilantik. Yang pertama kami akan konsolidasi dulu menyamakan persepsi dan membangun semangat untuk perubahan Cimahi kedepan yang lebih baik," ucapnya.

Ia pun telah mencatat beberapa program prioritas yang akan segera dilakukan seperti pembenahan sejumlah pasar tradisional, infrastruktur jalan, taman Kota dan peningkatan layanan kesehatan.

"Ada beberapa hal yang menjadi prioritas kami, kita ingin memperbaiki kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan juga pembenahan beberapa pasar," terang Ajay.

Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi periode 2017 - 2022 ini telah sesuai dengan Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 273/3989/SJ tertanggal 5 September 2017 yang mengamanatkan bahwa Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada bulan September sampai Desember 2017 dilantik sesuai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah sebelumnya. Untuk Kota Cimahi akhir masa jabatannya jatuh tepat hari ini 22 Oktober 2017.

Selain Kota Cimahi, di Jabar akan ada dua lagi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak bulan Februari 2017 lalu, yaitu Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi.

Aher: Santri dan Ulama Pemilik Saham Terbesar Negeri Ini

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, santri memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada sejarahnya, tanggal 22 Oktober 1945 merupakan tanggal ketika Kiyai Hasyim Asy'ari mengumumkan fatwanya yang disebut sebagai Resolusi Jihad. Pada tanggal itu, perjuangan santri dalam merebut kemerdekaan tampak menonjol.

Sejarah inilah yang melatarbelakangi dan menjadi spirit Hari Santri Nasional (HSN) yang diperingati sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Hal ini diungkapkan Gubernur Aher pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Alun- Alun Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, Kamis (26/10/2017). Ribuan santri dari berbagai kabupaten/ kota di Jawa Barat berkumpul di lapangan hijau depan Masjid Raya tersebut.

Lebih lanjut Aher mengungkapkan Resolusi Jihad yang lahir melalui musyawarah ratusan kiyai dari berbagai daerah tersebut merespons agresi Belanda kedua. Resolusi itu memuat seruan bahwa setiap Muslim wajib memerangi penjajah. Para pejuang yang gugur dalam peperangan melawan penjajah pun dianggap mati syahid, dan mereka yang membela penjajah dianggap patut dihukum mati.

"Karena kalau kita lihat sepanjang sejarah memperjuangkan kemerdekaan, yang paling heroik mempertahankan kemerdekaan, yang paling berkontribusi, adalah para santri dan ulama di negeri kita ini," kata Aher.

"Jadi pemilik saham terbesar negeri ini para santri dan ulama. Wajar setelah kita merdeka, para santri dan ulama harus jadi yang terdepan dan dominan mengisi kemerdekaan ini," tambahnya.

Maka para santri harus berperan dalam kemajuan peradaban bangsa yang utuh. Karena peradaban Indonesia yang diharapkan adalah sukses pada kemajuan fisik dan juga kemajuan moral.

Aher menyatakan, untuk mewujudkan kemajuan peradaban yang utuh tersebut, perlu diperkuat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diiringi iman dan takwa (IMTAK).

"Keilmuan yang berasal dari kitab suci dari Al-Quran dan sunah-sunah nabi berisi sejumlah pengetahuan yang isinya tata nilai kehidupan, agar manusia lebih terarah di dunia dan akhirat," katanya.

Dalam dunia santri pun, telah dibiasakan untuk hidup rukun dalam keberagaman. Aher mencontohkan, di sebuah pesantren, santri yang mondok, tidak hanya dari daerah setempat saja, namun mereka terhimpun dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan karakter yang beragam, mereka berkumpul menimba ilmu agama bersama-sama dalam bingkai kebhinekaan. Disamping, hidup damai dengan umat lainnya merupakan nilai yang tak pernah lupa ditanamkan pada diri para santri.

"Warna-warni kehidupan bukanlah sebuah mutu, namun mutu kehidupan dihasilkan dari kualitas diri," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat Akhmad Buchori, berharap kegiatan HSN menjadi amal soleh tersendiri. Karena menurutnya, Hari Santri Nasional merupakan bukti sejarah, bukti keberadaan ulama dan santri yang diakui oleh negara, yang berpartisipasi dalam proses kemerdekaan republik Indonesia, juga mengisi, bahkan berkecimpung di berbagai bidang didalamnya.

Dengan adanya HSN, keberadaan santri mempunyai tempat yang mulia dan diakui secara institusional.

"Hari santri kebanggaan kita bersama. Dengan peringatan hari santri, kita perlu mengingat perjuangan para ulama kita, santri-santri kita," tegasnya.

Di Jawa Barat, ungkap Kakanwil Kemenag, pondok pesantren cukup besar jumlahnya, karena itu pondok pesantren juga berperan membentuk karakter masyarakat. Maka dalam hal mempertahankan NKRI tidak perlu diragukan lagi.

"Pesantren di republik ini akan menjadi pilar yang tidak bisa diganggu gugat, mempertahankan kebhinekaan Republik Indonesia," pungkasnya.

Gubernur Aher Nikahkan Putra Kedua

Mitrapolisi/

BANDUNG - Putera kedua dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Netty Prasetyani yaitu Salman Heryawan resmi mempersunting Alvita Rizki Hirani yang merupakan puteri dari Abdul Haris Sugondo dan Suci Puspitaningrum.

Prosesi akad nikah digelar di Gedong Putih Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/10/2017) pukul sembilan pagi. Mengenakan pakaian adat sunda, Salman terlihat lancar mengucapkan ijab kabul dihadapan penghulu dari kantor KUA Padalarang dan Uu Rukmana sebagai saksi yang kemudian dilanjutkan dengan sungkeman kepada kedua orang tua. Sedangkan Ketua MUI Kota Bandung KH. Miftah Faridl memberikan khutbah nikah.

Resepsi pernikahan sendiri baru digelar pada pukul 14.00 hingga 17.00. Tampak tamu-tamu berdatangan seperti beberapa Kepala Daerah hingga pejabat dari pusat dan daerah. Deretan karangan bunga pun tampak memenuhi sepanjang jalan kurang lebih 500 meter dari mulai pintu masuk hingga Gedong Putih. Karangan bunga dari Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terpampang di depan pintu masuk utama, disusul para Menteri Kabinet Kerja dan tokoh nasional.

Berkonsep pesta kebun, tenda pelaminan tepat berada dibawah perbukitan yang menambah keasrian di area resepsi. Para tamu pun tampak menikmati jamuan aneka hidangan.

Boyong Pengusaha, Dubes Perancis Jajaki Kerjasama Dengan Jabar

Mitrapolisi/

BANDUNG - Duta Besar Perancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet melakukan kunjungan kehormatan atau courtesy call ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menerima langsung Dubes Perancis yang membawa serta sejumlah pemimpin perusahaan ternama di Perancis untuk menjajaki kerjasama dalam berbagai sektor di ruang Lokantara Gedung Sate Bandung, Jumat (20/10/2017) pagi.

"Tadi courtesy call ya karena beliau Dubes baru belum pernah berkunjung kesini dan sekaligus memanfaatkan pertemuan dengan membawa sejumlah pengusaha, mereka mengajak kerjasama," kata Gubernur Aher ditemui usai pertemuan.

Salah satunya kerjasama dalam bidang pendidikan. Aher menyebutkan, saat ini di Bandung telah berdiri Institut Perancis Indonesia yang berlokasi di Jalan Purnawarman. Ia berharap, melalui kerjasama ini akan lebih meningkatkan jumlah pelajar asal Perancis yang belajar bahasa Indonesia dan Sunda serta masyarakat Jabar yang belajar bahasa dan budaya Perancis.

"Disini sudah ada Institut Perancis-Indonesia kan, ada 600 murid orang Perancis yang belajar Indonesia dan sebaliknya, jadi masyarakat, pelajar dan anak-anak muda Jabar yang ingin melanjutkan pendidikan Perancis silakan belajar di Institut ini," tutur Aher.

Dalam pertemuan tersebut, Aher yang didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Prov. Jabar Taufiq Budi Santoso, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jabar  Hening Widiatmoko serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Prov Jabar Dadang Masoem. Pemprov Jabar mengungkapkan, selain pendidikan ada sejumlah bidang kerjasama potensial yang akan ditindaklanjuti. Beberapa pengusaha yang dibawa oleh Dubes Perancis tersebut diantaranya bergerak dalam bidang perparkiran modern, perhotelan, perkereta apian dan transportasi.

"Rata-rata mereka sudah siap berinvestasi, Perancis kan negara maju dan sudah mapan jadi apa saja siap termasuk perkereta apian, transportasi bahkan perparkiran modern juga mereka tawarkan bagaimana mengelola parkir modern. Secara umum sih kerja sama perekonomian," jelas Aher.

Dari pihak Pemprov Jabar sendiri, Aher menawarkan peluang berinvestasi di Aerocity Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang memiliki luas dua kali lipat dari Bandara itu sendiri.

"Selain mereka menawarkan, saya juga tawarkan peluang investasi Aerocity BIJB yang sangat luas dan tahun depan tahap 1 BIJB ini akan diresmikan oleh Presiden, Aerocity luasnya kan dua kali lipat dari Bandara," ujarnya.

Selain itu, Jabar yang kini memiliki proyek pariwisata raksasa yaitu Geopark Ciletuh-Palabuhanratu tak lepas dari salah satu bidang pariwisata potensial yang ditawarkan kepada mereka untuk berinvestasi.

"Saya juga tawarkan di Ciletuh sedang dibangun proyek pariwisata raksasa yaitu Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang akan segera diakui Unesco. Luasnya saja 148 ribu hektare mereka kaget dan tertarik," kata Aher.