Kloter Pertama Jemaah Haji Asal Jabar Tiba di Tanah Air

Mitrapolisi/

KOTA BEKASI - Kloter Pertama jemaah haji Jawa Barat telah tiba di Tanah Air pada Selasa dini hari (28/8/18). Para jemaah haji asal Kabupaten Sumedang ini berjumlah 410 orang.

Mereka tiba sekitar Pukul 04.15 WIB dan disambut secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dan Kepala Kanwil Jawa Barat Kementerian Agama Buchori, serta Plt. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jawa Barat Sonny S Adisudarma di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi, Jl. Kemakmuran Kota Bekasi.

"Selamat datang kembali di tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terakhir kloter ini (jumlah jemaah) berangkatnya sama pulangnya juga sama," tutur Iwa dalam sambutannya.

"Insyaallah bapak/ibu sekalian menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Aamiin ya rabbal alamin," sambungnya.

Lebih lanjut, Iwa mengaku pelaksanaan seluruh prosesi ibadah haji selama di Tanah Suci berjalan dengan baik. Selain itu, seluruh pelayanan dan pelaksanaan yang dilakukan kepada para jemaah pun berjalan semakin baik dari tahun ke tahun.

"Pelaksanaannya juga berkesan juga dari para jemaah menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pelayanan maupun juga pelaksanaan ibadah haji, khususnya Embarkasi Haji Bekasi melayani jemaah haji Jawa Barat semakin baik," paparnya.

Iwa berharap, setibanya di Tanah Air, para jemaah haji terus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, sekaligus terus menjaga hubungan sosial dengan masyarakat. Dengan mereka begitu bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Jawa Barat.

"Harapannya sesuai dengan tuntunan dan juga arahan Al Quran dan Hadist Rasulullah SAW, bisa meningkatkan ketaatan, ketaqwaan, sekaligus juga meningkatkan hablum minannas, hubungan manusia," .

"Dengan demikian harapannya bisa turut membantu mendukung percepaan pembangunan di Jawa Barat," lanjutnya.

Salah seorang jemaah haji juga menuturkan, ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang paling didambakan selama bertahun-tahun. Karena ibadah ini merupakan penyempurna dari ibadah lainnya, yaitu Rukun Islam Kelima.

"Semoga ibadah haji ini tidak hanya menjelma menjadi kesalehan individual, tetapi akan menjelma menjadi kesalehan sosial," katanya.

Presiden RI Joko Widodo bersama Pj. Gub Jabar Solat Iedul adha di Bogor

Mitrapolisi/

BOGOR -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pelaksanaan Solat Iduladha 1439/ 2018, di Lapangan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (22/08/2018).

Iriawan mengungkapkan rasa bahagia dan bangga yang tak terkira. Bahwa dua tahun berturut- turut Presiden RI berkenan Solat Iduladha di Wilayah Jawa Barat.

"Tahun 2017 lalu, Pak Presiden Solat Iduladha di Kota Sukabumi. Hal ini tentunya mempererat keakraban masyarakat Jawa Barat dengan pak Presiden," ungkap Iriawan.

Hal tersebut, sambung Iriawan, seiring dengan perhatian khusus untuk Jawa Barat mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, yang berujung pada majunya perekonomian.

Usai Shalat Iduladha yang dipimpin Kiai Haji Zainal Abidin sebagai imam, dan Kiai Haji Muhammad Suhendra sebagai khatib, Presiden Jokowi menyerahkan hewan kurban berupa sapi kepada Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Faizin Cibinong secara simbolis.

Pakuan Gelar Sembelih Hewan Kurban

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan, melakukan pemotongan hewan kurban, di Rumah Dinas Gubernur, Gedung Negara Pakuan Bandung, Rabu (22/08/2018).

"Saya ikut nyembelih, melihat, dan membagikan," kata Iriawan.

Nantinya, daging sapi dan kambing yang disembelih dengan tangannya sendiri itu, akan dibagikan ke warga sekitar, dan juga para karyawan Gedung Pakuan.

"Dagingnya nanti diberikan ke masyarakat sekitar sama karyawan di sini," katanya.

Pada Iduladha 1439/ 2018 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkoordinir penyaluran hewan kurban dari Aparat Sipil Negara (ASN). Tercatat ada 1.392 ekor hewan kurban terdiri dari 374 ekor sapi dan 1.018 ekor domba.

Adapun sejumlah hewan kurban yang disembelih, di rumah dinas Gubernur, diantaranya 3 ekor sapi, dan dua ekor kambing.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, yang hadir pada acara pemotongan hewan kurban di Gedung Pakuan bersama Pj Gubernur, mengatakan hewan kurban yang dikoordinir oleh Pemprov Jabar rencananya akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.

Adapun, sebut Iwa, wilayah yang paling banyak membutuhkan ada di Jawa Barat bagian Selatan.

"Daerah-daerah yang membutuhkan contohnya Jabar Selatan bisa di Garut Selatan, Cianjur Selatan atau Tasik Selatan. Kelihatannya jauh lebih manfaat," tuturnya.

Penerapan Merit Sistem Bakal Perbaiki Pola Karir ASN Pemprov Jabar

Mitrapolisi/

BANDUNG--Penataan merit sistem pada pola karir aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan dinilai akan makin baik dan akuntabel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pihaknya kini tengah merancang penerapan merit sistem di lingkungan Pemprov sebagai implementasi UU No 5 Tahun  2017 tentang Aparatur Sipil Negara. "Tempo hari kami mengundang Komite ASN membahas penerapan sistem ini," katanya di Bandung, Selasa (22/8/2018).

Iwa menuturkan, Merit sistem berbeda dengan fit and profer test yang dilakukan untuk mencari figur yang tepat untuk mengisi jabatan. Sementara merit lebih banyak digunakan untuk pengangkatan pejabat dalam struktur dinas. Nantinya pada bidang tertentu ada kesinambungan jika pejabat yang diangkat masih di dalam struktur dinas itu.

Menurutnya dari evaluasi KASN, Pemprov Jabar kini sudah masuk dalam level 3 untuk penerapan pola karir. Level ini memungkinkan Pemprov mengangkat ASN yang kompeten, sesuai kriteria dan aturan. "Level 3 ini sistem pola karir yang diterapkan dimana semula open bidding untuk mendapatkan pejabat yang layak, kini bisa full dari internal Pemprov Jabar sendiri," paparnya.

Namun pola ini menurutnya mensyaratkan Pemprov harus memiliki bahan baku SDM yang  sesuai kriteria hasil dari seleksi dan uji kompetensi yang ketat dan transparan. "Ini sudah bisa dilakukan di Pemprov Jabar dari sisi regulasi dan SDM sudah banyak dan lengkap sehingga bisa dikembangkan, ujarnya.

Penerapan sistem ini dinilai Iwa lebih menguntungkan dibanding seleksi terbuka karena Pemprov bisa dengan cepat menempatkan ASN untuk mengisi jabatan tertentu.

Di sisi lain, penerapan seleksi terbuka membutuhkan biaya yang cukup mahal. "Pemilihan sistem ini bisa objektif. Karena pejabat yang dipilih sejak awal berkarir di Jabar. Sistem ini juga mendorong peningkatan kinerja dan daya kompetitif ASN," paparnya.

Iwa menyakini sistem pola karir di Pemprov Jabar ke depan akan makin baik mengingat saat ini serangkaian payung hukum dari mulai peraturan gubernur tentang tim penilai kinerja ASN lalu Pergub tentang Pola Karir sudah ada. "Intinya demi meningkatkan pelayanan pada masyarakat," pungkasnya.

Iriawan Lantik Lima Pejabat Fungsional Ahli Utama Pemda Jabar

Mitrapolisi/.

BANDUNG - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan melantik lima orang Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Dua orang pejabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama dan tiga orang sebagai Guru Ahli Utama.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/M39-M Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama. Dua orang Pejabat Fungsional sebagai Widyaiswara Ahli Utama, yaitu Dadang Suharto dan Yayat Supriyatna. Sementara tiga orang Pejabat Fubgsional sebagai Guru Ahli Utama, yaitu Bakhruroji, Ely Hayati Endang, dan Suroso.

Iriawan dalam amanatnya meminta agar para pejabat fungsional ini terus meningkatkan profesionalisme, serta tugas, pokok, dan fungsinya secara optimal.

“Saya berpesan kepada saudara/saudari yang dilantik menjalani Pejabat Fungsional Utama agar terus meningkatkan profesionalisme serta melakukan tugas pokok fungsinya secara optimal dengan amanah yang dibebankan kepada saudara/saudari selaku Widyaiswara dan Guru Ahli Utama,” pinta Iriawan dalam amanatnya.

Menurut Iriawan, seorang Widyaiswara diharapkan menjadi seorang yang selalu menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Dapat mengajarkan nilai-nilai luhur dan akhlak mulia kepada ASN dan masyarakat.

“Widyaiswara bertugas untuk mendidik kemudian mengajar dan melatih atau Dikjarti PNS, serta kegiatan evaluasi dan pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah. Widyaiswara berarti sebagai seorang sosok guru sekolah atau dosen perguruan tinggi," tutur Iriawan.

Sementara Guru Ahli Utama merupakan jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional guru. Seorang Guru Ahli Utama dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mendidik, melainkan harus mampu menjadi agen perubahan dalam pembinaan SDM kepada ASN seprofesi guru maupun peserta didik yang ada di lingkungannya.

"Sebagai profesi yang berbasis pada pengetahuan, Widyaiswara dan Guru Ahli Utama dituntut untuk selalu meng-update dengan wawasan, ilmu pengeahuan, dan keterampilan yang sedang berkembang di dunia," pungkasnya.

Pelantikan dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Barat Jl. Diponegoro No.22 Bandung, 23/8-18 (Arm)*

Gelaran Asian Games 2018 di Jabar Dapat Apresiasi Atlet & Inasgoc

Mitrapolisi/

BANDUNG - Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochmada Iriawan mengatakan, bahwa penyelengaraan Asian Games 2018 di Jabar mendapat apresiasi dari para atlet dan Inasgoc.

Hal ini dikatakan Iriawan di hadapan para pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jawa Barat saat Apel Pagi di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (20/8/18).

Apresiasi atau acungan jempol datang dari panitia pusat Asian Games atau Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) serta para atlet cabang olahraga (cabor) yang bertanding di Jawa Barat. Ada lima cabor digelar di Jabar, yaitu Sepak Bola, Kano, Paragliding, Sepeda Road Race, dan Mountain Bike.

"Kita mendapat acungan jempol dari kesebelasan Laos dan Hong Kong, bahwa penyelenggaraan panitia kemudian masyarakat itu dinilai baik sekali. Beberapa kesebelasan yang bertanding di (Stadion) Patriot Bekasi juga ikut mengacungkan jempol. Ini berkat keseriusan dari pihak penyelenggara yang dibantu pemerintah daerah," ujar Iriawan dalam arahannya saat apel.

Lebih lanjut, Iriawan juga meminta agar berbagai pihak terkait terus berkoordinasi, seperti dengan panitia Asian Games untuk kelancaran pertandingan. "Saya minta bantu kesekretariatan dan koordinasi dengan panitia, karena kita juga mendapat acungan jempol dari Inasgoc atau panitia Asian Games dimana Jawa Barat ini punya kontribusi luar biasa," kata Iriawan.

Iriawan juga mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan Ketua Inasgoc Erick Thohir saat hadir dalam upacara pembukaan Asian Games, Sabtu (18/8/18) lalu di Jakarta. Kata Iriawan, Erick Thohir sempat menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat karena tidak bisa mencantumkan nama Jabar dalam nomenklatur Asian Games 2018.

"Kemarin (di pembukaan Asian Games) saya bertemu dengan Ketua Inasgoc Erick Thohir. Beliau minta maaf kepada rakyat Jawa Barat, karena tidak bisa menyisipkan nomenklatur Asian Games Jakarta Palembang Jabar, tidak bisa beliau," terang Iriawan.

"Karena hanya bisa satu kota atau dua yang disisipkan dalam nama Asian Games, dua (kota) juga sudah maksimal. Jadi, bukannya tidak mau tapi tidak bisa. Tapi kita terima dan yang jelas kita berikan yang terbaik dalam hal ini," tutupnya.

Iriawan Gagas Pembangunan Jalan Layang Pasirkoja-Pasupati & Pusat Olahraga di Jabar

Mitrapolisi/ 

BANDUNG –Pj. Gubernur     Jawa Barat H. Mochamad Iriawan meng gagas      pem bangunan proyek jalan layang dari Pasirkoja ke Pasupati di Kota Bandung. Apabila ini terwujud bisa menjadi salah satu solusi pemecah kemacetan.

Iriawan mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu di Jakarta. Namun, dirinya belum presentasi secara detail tentang gagasannya itu kepada Menteri PUPR.

Hal tersebut diungkapkan Iriawan dalam sambutannya saat hadir dalam acara Pengajian Rutin Pejabat Eselon Pemda Provinsi Jawa Barat usai Shalat Shubuh di Masjid Al Muttaqin Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (20/8/18). 

“Waktu yang tersisa buat saya (menjadi Pj. Gubernur Jabar) satu bulang kurang, akan saya manfaatkan maksimal untuk pengabdian saya kepada Jawa Barat yang saya cintai ini,” ujar Iriawan.

“Saya mempunyai gagasan akan membangun jalan layang dari Pasirkoja sampai dengan Pasupati. Secara khusus saya sudah lapor ke Menteri PUPR, beliau secara eksplisit menyanggupi. Tapi saya belum paparan di depan beliau,” terangnya.

Jalan layang ini diharapkan akan menjadi pemecah kemacetan terutama dari jalur Selatan ke wilayah Utara dan Tengah di Kota Bandung. Selain itu, kata Iriawan, jalan layang ini bisa menjadi kebanggaan dan ikon tambahan kota berjuluk Kota Kembang ini.

Jalan layang ini rencananya akan dibangun sepanjang 15,3 km dengan anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp 6 Triliun. Namun, skema pembiayaan tidak akan menggunakan dana APBN ataupun APBD.

"Rupanya ada investor yang percaya kepada saya. Dia (investor) akan bangunkan tapi memang median jalannya punya provinsi atau kota. Ini perlu dikawal biar di dalam kota ada tol layang 15,3 km," tukas Iriawan.

"Kita tidak mengeluarkan uang tapi kita dapat manfaatnya, kemudian menjadi ikon. Mohon didoakan," ajaknya.

Pusat Olahraga Jabar

Pada kesempatan ini, Iriawan juga sempat menyinggung soal keinginannya Jawa Barat memiliki pusat olahraga terpadu seperti Jakabaring di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini terkait tidak tercantumnya nama Jawa Barat dalam nomenklatur perhelatan Asian Games 2018 Jakarta Palembang.

“Secara khusus kami memang bertemu dengan Bapak Erick Thohir, bahwa permohonan maaf kepada masyarakat Jawa barat berkaitan dengan nama nomenklatur Jakarta Palembang Asian Games,” ungkap Iriawan.

Dalam pertemuan dengan Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir tersebut, Iriawan pun sempat bertanya kepada Erick Thohir soal tidak tercantumya nama Jawa Barat dalam nomenklatur Asian Games 2018.

“Kenapa tidak ada Jawa Baratnya? Saya bertanya kepada Pak Erick Tohir. Memang dalam panitia Asian Games harusnya satu, seperti Asian Games Seoul, Asian Games Tokyo, Asian Games Bombay. Dua (kota) itu jarang, seperti Jakarta Palembang. Kalau tiga tidak mungkin. Itu nomenklaturnya,” papar Iriawan.

“Kalau di Jakarta memang semua berada di Jakarta, cabornya (cabang olahraga). Palembang pun di Jakabaring, satu kesatuan semua (dipusatkan) di sana (Jakabaring). Kalau di Jawa Barat kan ada di Bandung, Purwakarta, Subang, kemudian Majalengka, Bekasi dan tidak mungkin disebutkan kota semuanya. Jadi, itu kira-kira penjelsan dari Pak Erick Thohir,” jelasnya.

Oleh karena itu, Iriawan mempunyai gagasan untuk membuat pusat kawasan olahraga terpadu seperti Jakabaring di Palembang. Iriawan mengaku dirinya akan koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai rencana itu, serta akan berkomunikasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

“Oleh sebab itu, berangkat dari pengalaman ini kemarin saya berpikir kenapa kita tidak buat satu gelanggang olahraga yang terkonsentrasi semuanya ada di situ, seperti Jakabaring di Palembang. Kenapa Palembang bisa tapi Jawa Barat belum bisa?” tutur Iriawan.

“Padahal Gelora Bandung Lautan Api cukup besar, kemudian Jalak Harupat cukup besar untuk bisa menampung cabor-cabor yang ada, sehingga nantinya kalau mungkin nanti ada Olimpiade kita bisa juga mengusulkan untuk ada nama sedikit satu nama diantara Kota Jakarta yang ada. Itu gagasan saya,” pungkasnya

Optimasi & Sinkronisasi Program, Iriawan Rapim Bareng Gubernur Terpilih

Mitrapolisi/

BANDUNG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan menggelar rapat pimpinan (rapim) bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

Iriawan mengatakan, rapim tersebut sengaja digelar untuk melakukan optimasi dan sinkronisasi antara program Gubernur dan Wagub Terpilih dengan program Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah berjalan.

"Data-data yang kita (Pemda Provinsi Jabar) punya nanti akan kita berikan ke beliau (Gubernur/Wagub Terpilih), sehingga nanti tinggal running. Setelah nanti pelantikan beliau tinggal jalan. Tidak lagi mengumpulkan data, meraba-raba lagi. Semuanya untuk rakyat dan Jawa Barat yang kita cintai," ujar Iriawan ditemui usai rapim tersebut di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (20/8/18).

Data tersebut akan diberikan kepada Tim Optimasi dan Sinkronisasi (TOS) yang dibentuk oleh Emil, sapaan akrab Ridwan Kami. Data ini terkait semua hal tentang Jawa Barat, seperti data pembangunan dan kependudukan yang diperlukan oleh TOS.

"Yang pasti (data) itu dibutuhkan dan nanti disinkronkan dengan programnya daripada Gubernur Terpilih," kata Iriawan.

Termasuk diantaranya data-data tentang pembangunan infrastruktur, baik yang termasuk dalam proyek strategis nasional maupun provinsi. Iriawan meminta agara Emil dan Uu bisa menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan direncanakan.

"Tadi sudah saya sampaikan pembangunan infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional maupun provinsi. Secara gamblang tadi saya sampaikan. Dan nanti Insyaallah akan ditindaklanjuti, yang jelas proyek itu untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat, untuk Jabar Juara," jelas Iriawan.

Gubernur Terpilih Ridwan Kamil (Emil) mengatakan upaya optimasi dan sinkronisasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2018. Dimana Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada diberikan ruang koordinasi untuk mensinkronkan program.

"Alhamdulillah, tangan terbuka dari beliau (Pj. Gubernur Iriawan) luar biasa. Seluruh OPD hadir hampir 100 persen," ungkap Emil ditemui usai rapim tersebut.

Emil mengatakan dirinya bersama TOS hanya meminta kepada para kepala OPD agar bisa membantu memberikan data yang diperlukan TOS. "Tugasnya hanya satu, agar data-data dan komunikasi lancar, sehingga anggaran 2019 bisa sudah mulai anggaran yang kami design untuk kesejahteraan rakyat yang kita laksanakan," imbuh Emil.

Emil juga menambahkan, Jawa Barat di bawah kepemimpinannya bersama Uu Ruzhanul Ulum akan fokus pada tiga cara. "Cara kita dibagi tiga. Program seratus hari, nanti saya sampaikan kalau sudah final. Program tiga tahun, supaya di tengah juga ada hasil. Dan program akhir masa jabatan," katanya.

Agar berjalan efektif dan efisien, Emil pun ingin ada inovasi dari setiap OPD. "Kata dasarnya inovasi. Artinya kami akan perintahkan OPD untuk kasih gagasan setiap tahun minimal satulah, sehingga kalau ada OPD 20 ada 20 puluh gagasan," tukasnya.

Sementara anggota TOS yang dikomandani Erry Riyana Hardjapamekas ini berasal dari partai politik pengusung dan pendukug Emil dan Uu pada Pilkada lalu. Ada juga unsur pakar, akademisi, serta relawan. Selain itu, masyarakat Jawa Barat juga bisa turut berpartisipasi memberikan masukan untuk Jawa Barat lima tahun ke depan.

"Termasuk mulai minggu ini kami akan buka interaksi dengan masyarakat lewat digital. Masyarakat Jawa Barat yang ingin memberikan kontribusi untuk Jawa Barat lima tahun ke depan seperti apa. Silahkan nanti lewat website, tolong dipopulerkan. Nanti alamat websitenya bisa dilihat di sosmed saya," pungkas Emil.

Emil Berikan Nilai 9 Untuk Pemerintahan Iriawan

Pada kesempatan ini, Emil mengapresiasi upaya Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Iriawan. Dia mengapresiasi efektifitas pemerintahan daerah Jawa Barat serta kegesitan Iriawan.

"Tadi (di Rapim) ada paparan dari Pj. Gubernur, luar biasa. Tugas dari Kemendagri dilaksanakan dengan baik, kami apresiasi. Yang pertama adalah mengefektifkan jalannya pemerintahan. Beliau saya lihat safari ke proyek-proyek yang raksasa, yang besar. Mengunjungi rakyat Jawa Barat juga," kata Emil.

"Lalu mengkondusifkan Pilkada Serentak di Jawa Barat, beliau sangat berhasil. Tidak ada istilah beliau darah tumpah, kaca pecah. Sangat kondusif, lancar Alhamdulillah," sambungnya.

"Saya kira kalau dinilai di atas sembilanlah kegesitannya," tutur Emil.

Emil juga mengaku dirinya mendapat nasihat dari Iriawan yang dianggap sebagai kakak baginya. Iriawan meminta Emil dan Uu bisa merangkul semua elemen masyarakat dalam pemerintahannya untuk lima tahun mendatang. Untuk itu, Emil dan Uu akan membentuk Dewan Pertimbangan Gubernur yang beranggotakan para mantan Gubernur dan Wakil Gubermur Jabar juga semua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pilgub Jabar 2018.

"Pak Iwan menasihati saya sebagai adiknya, agar merangkul. Maka kita rangkul semua elemen termasuk Dewan Pertimbangan Gubernur -- Pak Iwan, Insyaallah berkenan ya. Pak Aher (Ahmad Heryawan) juga menyambut baik," tutur Emil.

Dalam rapim, juga tercetus beberapa gagasan dari Iriawan untuk Emil dan Uu. Diantaranya gagasan Iriawan untuk membangun jalan layang tol Pasir Koja-Pasupati sebagai salah satu solusi kemacetan Bandung. Termasuk menggelar upacara serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dikemas dalam bentuk acara khusus, serta penghargaan bagi ASN yang gugur dalam tugas.

"Termasuk gagasan dari Pak Iwan yang dititipkan ke kami adalah memberi penghargaan dan upacara istimewa jika ada ASN meninggal dunia dalam tugas. Jadi, tidak hanya dimakamkan begitu saja. Ada penghargaan lebih seperti TNI/Polri," jelas Emil.

"Banyak sekali gagasan selama dua bulan lebih (Penjabat Gubernur). Saya atas nama Gubernur dan Wakil Gubenrnur Terpilih memberikan apresiasi. Mudah mudahan tidak berhenti di sini panggilan kita, Insyaallah melebihi panggilan tugas," pungkasnya diamini Iriawan.

HUT RI 73, 258 Napi di Jabar Bebas

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan, bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Ibnu Chuldun, secara simbolis menyerahkan remisi dalam rangka HUT ke 73 Kemerdekaan Indonesia, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II A Bandung jalan Pacuan Kuda, Arcamanik Kota Bandung, Jumat (17/08/2018).

Dari total 11.995 narapidana yang mendapat remisi HUT ke 73 Kemerdekaan Indonesia, dari 6 rumah tahanan negara dan 27 lembaga permasyarakatan. Ada dua jenis remisi yang diberikan. Yaitu Sebanyak 11.737 mendapat remisi umum I dan 258 narapidana di antaranya menerima remisi umum II, atau bebas.

"Hari ini saya berada di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin. Memang tugas saya hari ini membedikan remisi secara simbolis kepada warga binaan yang mendapatkan hak -nya," ungkap Pj Mochamad Iriawan.

"Ada 258 se-Jawa Barat yang mendapat remisi bebas hari ini. Jadi selamat untuk warga binaan yang bebas hari ini," katanya.

Iriawan pun menyebut pembinaan di rutan atau lapas, bukan untuk membalas perbuatan yang dilakukan. Tapi bagaimana mengembalikan masyarakat ke jalan yang benar, dengan bekal keahlian yang diberikan.

Sebagai contoh, Iriawan mengungkapkan rasa bangganya saat melihat berbagai keahlian yang ditampilkan warga binaan. Mulai dari kesenian, kerajinan tangan, hingga berbagai produk lainnya.

"Kita cukup bangga melihat inovasi warga binaan ada tari-tarian, ada kerajinan, dan semua yang ada di sini. Ini jadi hari yang indah bagi mereka," Katanya.

Sementara itu, pemberian remisi sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Ibnu Chuldun, mengatakan bahwa harus diberikan informasi kepada publik terkait hak remisi yang diatur undang- undang ini.

Ia menyebut, dari 6 rumah tahanan negara dan 27 lembaga permasyarakatan, berpenghuni warga binaan yang seluruhnya berjumlah 22.880 orang. Mereka terdiri dari tahanan 17.390 orang, dan narapidana sebanyak 5.489 orang.

"Dengan klasifikasi pidana umum sebanyak 14.613 orang, dan pidana khusus 8.214 orang," Sebutnya.

Dari jumlah tersebut, terdiri dari Tipikor sebanyak 647 orang, narkotika bandar 7.229 orang, narkotika pemakai sebanyak 3.356 orang.

"Sementara terorisme berjumlah 132 orang," paparnya.

Turut hadir pada kegiatan ini , Kepala Divisi Pemasyarakatan, Krismono, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Bandung Raya, serta unsur Forkopimda Jawa Barat.

Jabar Bertekad Bangun Infrastruktur Besar-besaran

Mitrapolisi/

BANDUNG – Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-73 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun ini menjadi momentum bagi Provinsi Jawa Barat untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus mendorong percepatan kesejahteraan rakyat. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, Jawa Barat bertekad untuk membangun infrastruktur secara besar-besaran. Ada berbagai macam proyek pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan di Jawa Barat.  

“Kita bertekad untuk meningkatkan infrastruktur pembangunan besar-besaran mendukung sepenuhnya Pemerintah Pusat,” ujar Iwa ditemui usai menjadi Pembina Upacara Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI Tingkat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 di Halaman Depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat pagi (17/8/18). 

“Yang pertama adalah 16 jalan tol. Yang kedua, melanjutkan dan meningkatkan pembangunan Bandara Kertajati yang dirancang nomor kedua terbesar di Indonesia, bahkan dimungkinkan suatu saat nanti lebih besar dari (Bandara) Soekarno-Hatta,” lanjutnya. 

Proyek lainnya yaitu pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang sudah mulai groundbreaking. Pelabuhan ini digadang-gadang menjadi pelabuhan peti kemas terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. 

Sementara untuk pembangunan ketahanan pangan, agar Jawa Barat tetap menjadi lumbung padi nasional terus dilakukan pembangunan waduk atau bendungan. “Sekarang sedang membangun mendukung sepenuhnya Pemerintah Pusat adalah (pembangunan) enam waduk. Empat waduk yang sedang on going process,” kata Iwa. 

Iwa menyebutkan seperti pembangunan Waduk Leuwi Keris. Waduk yang terletak di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya ini untuk meningkatan produktifitas ketahanan pangan dan penyediaan air baku untuk wilayah Ciamis, Tasikmalaya, dan Banjar. Selain itu, ada waduk Sadawarna untuk wilayah Indramayu dan Subang.

  

“Lalu Waduk Ciawi untuk meningkatkan air baku dan pengendalian banjir, baik itu wilayah Bogor maupun juga lebih utama lagi Jakarta. Dan yang keempat adalah Waduk Sukamahi, ini juga dalam rangka pengendalian banjir sekaligus untuk mempertahankan ketahanan pangan di wilayah sana (Bogor) dan mengairi supaya sepanjang tahun sawah dan ladang kita itu mendapatkan air,” ungkap Iwa.  

“Sehingga diharapkan nanti indeks panen itu dari dua mengarah kepada tiga kali dalam setahun. Termasuk Waduk Matenggeng untuk wilayah Kuningan dan sebagian Cilacap,” imbuhnya. 

Iwa menambahkan, pembangunan infrastruktur lain seperti Kereta Api Cepat dari Jakarta sampai Tegal Luar diharapkan bisa dilakukan dengan lancar. Penetapan lokasi (penlok) pun sudah dilakukan dan secara fisik sudah mulai nampak.  

Moda transportasi antarkawasan juga terus digenjot pembangunannya melalui Rencana Induk Kereta Api. Kereta Api Cepat nantinya akan tersambung dengan LRT Bandung Raya yang memiliki delapan jalur.

“Sehingga diharapkan nanti Bandung-Tanjungsari bisa 15 sampai 20 menit. Apabila itu (moda transportasi) terintegrasi maka langkah berikutnya transportasi massal akan tersedia buat masyarakat,” tukas Iwa. 

“Dengan demikian tentu pengaturan mengenai angkot dan lain sebagainya termasuk (kendaraan) roda dua dimungkin untuk kita lakukan, sehingga kemungkinan nanti prediksi akan terjadi traffic jam di Bandung Raya tidak akan ada nantinya. Karena langkah-langkah antisipasi sudah kita siapkan,” sambungnya.   

Ini menjadi salah satu solusi moda transportasi antarkawasan terintegrasi yang bisa mengurangi high cost economy terkait logistik. Terlebih dengan adanya Perpres Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Cekungan Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang menjadi langkah monumental. 

“Karena dari sisi tata ruang sudah ada landasan hukumnya, sehingga walaupun tata ruang, tata wilayah kabupaten/kota (di Bandung Raya) belum (ada) bisa mengacu kepada perpres tersebut,” tutur Iwa. 

Progres pembangunan transportasi antarkawasan Bandung Raya sampat saat ini, Iwa menjelaskan sudah mencapai tahap pengajuan izin trase ke Kementerian Perhubungan RI. Proyek ini memerlukan anggaran cukup besar, sehingga tidak akan mengandalkan APBN dan APBD. Maka pola pembangunan yang akan dilakukan yaitu KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau investasi swasta. 

Moda transportasi terintegrasi Bandung Raya ini menjadi mimpi besar bagi Jawa Barat. Targetnya akan selesai pada 2025. “Kita sedang rancang terus, tetapi paling tidak di tahun 2025 ini sudah terbentuk indikator negara maju ada di Jawa Barat. Itu mimpi terbesar Jawa barat, sehingga kita bisa menyamai Kuala Lumpur dan Bangkok, bahkan bisa melampaui,” tegas Iwa.  

Sementara terkait pembangunan jalan tol, Iwa menyebut proyek tol seperti Tol Cisumdawu diharapkan bisa meningkatkan efektifitas Bandara Kertajati di Majalengka. Namun, tidak hanya itu tol ini juga diharapkan bisa meningkatkan arus barang dan orang dari Bandung-Cirebon dengan waktu tempuh maksimal satu jam atau bahkan Bandung-Kertajati bisa ditempuh dalam waktu 45 menit. 

Untuk mendukung upaya itu, kata Iwa, pihaknya telah mengalokasi anggaran hingga Rp 60 Miliar untuk pembebasan lahan akses jalan nontol, sementara pembangunan jalannya akan dilakukan Kementerian PUPR RI. 

“Ini langkah-langkah yang sedang terus kita lakukan. Sekarang sedang proses di Seksi Satu yaitu Cileunyi-Rancakalong, sedangkan Rancakalong-Sumedang untuk Seksi Dua Fase Satu itu sudah selesai, sekarang sudah mengacu pada Seksi Dua Fase Dua sampai ke Sumedang,” jelas Iwa.

Proyek Tol Bocimi juga tak luput dari percepatan pembangunan. Pemerintah Pusat telah melanjutkan pembangunan tol ini dari Sukabumi-Ciranjang dan Ciranjang-Padalarang. Sementara berdasarkan hasil studi, Iwa mengatakan Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) akan menjadi jalan tol sepanjang 185 km mulai dari Gedebage-Majalaya-Garut-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar-Cilacap. 

“Tidak kalah pentingnya adalah wacana yang memang baru, mulai digagas 2015 lalu dirancang mengenai FS (feasibility study) 2016 dan FS-nya selesai 2017. Untuk hasil studi bukan Cileunyi-Garut-Tasikmalaya tetapi menjadi Gedebage-Majalaya-Garut-Tasik-Tasik-Ciamis-Banjar hingga Cilacap sepajang 185 km,” papar Iwa. 

“Ini langkah besar-besaran momentum Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dan juga Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ke-73 yang jatuhnya pada tanggal 19 Agustus 2018,” katanya.

  

Berbagai pembangunan infrastruktur fisik tersebut adalah salah satu upaya mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Upaya lain yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pelayanan publik. Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus mendorong percepatan kesejahteraan melalui pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan, serta peningkatan kualitas SDM. 

“Momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2018 yang ke-73, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh komponennya bertekad untuk terus mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” tutur Iwa. 

“Ada dua hal. Yang pertama adalah percepatan infrastruktur, yang kedua meningkatkan pelayanan. Disamping juga tetap mempertahankan apa yang sudah diprogramkan termasuk pembangunan manusia seutuhnya baik lahir bathin maupun rohani,” pungkasnya.

HUT Ke-73 RI, Iriawan Amanatkan Kondusifitas

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 73 Tingkat Provinsi Jawa Barat , di Lapangan Gasibu Bandung, Jumat (17/08/2018).

Dalam sambutan, Pj Gubernur Iriawan menegaskan, bahwa kondusifitas, merupakan amanah terbesarnya dalam menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur.

Dengan kondusifitas, sambungnya, Jawa Barat mampu mencapai laju perekonomian diatas rata- rata nasional. Karena itu para investor pun tak ragu untuk berinvestasi di Jabar.

Dengan dukungan semua pihak pula, sampai saat ini Jawa Barat mampu menghadirkan kondusifitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di 16 Kota/ Kabupaten yang dilaksanakan secara serentak di Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Kondusifitas itu pula, tercermin dari angka partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2018 yaitu 72 persen. Angka yang diperoleh dari KPU Jabar tersebut meningkat cukup signifikan dari Pilkada sebelumnya yang hanya angka 63 persen.

"Ini semua tergambar dari tidak adanya satu butir balon pun yang meletus, tidak adanya satu kaca pun yang pecah. Satu tetespun darah yang mengalir pada pelaksanaan Pilkada di Jabar kemarin " tegasnya.

Capaian kondusifitas Jabar ini, sambung Iriawan, hadir seiring dengan matang dan dewasanya masyarakat Jawa Barat dalam berpolitik.

"Ini pun diteladani para inohong Jabar yang selalu mengamalkan perilaku terpuji," ujarnya.

Pada saat yang sama, lanjut Iriawan, para tokoh politik di Jawa Barat dapat tampil dengan penuh santun sesuai adat Ketimuran yang dijunjung tinggi.

Selain itu, netralitas Provinsi Jawa Barat mulai dari Gubernur, hingga Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan nilai tambah pada pemilihan kepala daerah yang berwibawa.

"Terima kasih atas capaian ini, kepada saudara- saudara semua," kata Iriawan.

Maka, tak hanya sampai dengan pelantikan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota, tapi kondusifitas juga harus diwujudkan pula pada rangkaian pemilu anggota legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2019 mendatang

"Masa jabatan saya terbatas, namun ada agenda nasional, dan agenda strategis Provinsi. Seperti sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur di Jawa Barat. Maka para stakeholder harus mendorong itu semua supaya dapat selesai tepat waktu," imbaunya.

Dalam waktu dekat, Jawa Barat menjadi tuan rumah dalam perhelatan ASIAN GAMES 2018. Dimana Jawa Barat menjadi lokasi untuk penyelenggaraan lima cabang olahraga, diantaranya balap sepeda Mountain Bike (MTB) dan Roadrace, Paragliding, Kano Slalom, dan Sepakbola.

Dengan sembilan venue di antaranya, Cabor Kano Slalom diselenggarakan di Bendung Rentang Majalengka. Cabor Balap sepeda MTB akan digelar di Kawasan Resort Bumi Ayu, Jalancagak, Kabupaten Subang. Sedangkan balap sepeda roadrace digelar di jalur Kabupaten Subang, Purwakarta, Karawang, Kemudian finish di Subang lagi (rute Dolog - Purwakarta- Karawang - Jalan Cagak).

Adapun Cabor Paragliding digelar di Gunung Mas Puncak di Kabupaten Bogor . Ada pula venue untuk cabor Sepak Bola di Stadion Patriot Kota Bekasi, Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Juga ada Stadion GBLA di Kota Bandung, dan Jalak Harupat di Kabupaten Bandung.

"Kita sebagai tuan rumah, masyarakat Jabar semua harus berpartisipasi mensukseskan event internasional ini. Kita sambut tamu-tamu kita dari berbagai negara sesuai falsafah Jabar 'Someah hade ka semah," ajak Iriawan.

Usai pelaksanaan Upacara Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 73 Tkt Provinsi Jawa Barat , di Lapangan Gasibu Bandung. Pj Gubernur beserta jajaran Forkopimda Jabar berjalan kaki ke Aula Barat dan Timur Gedung Sate beramah Tamah dengan para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Angkatan 45, Pepabri, Wredatama dan Sesepuh Jabar.

Pada sore hari nanti dijadwalkan Apel Gelar Senja dan Penurunan Sang Merah Putih akan digelar di Lapangan Gasibu Bandung.

17an Bermanfaat ala “The Amazing Race at Museum Gedung Sate”

Mitrapolisi/

BANDUNG — Ada banyak cara memperingati Hari Kemerdekaan RI. Banyak gaya juga dalam mengekspresikan rasa syukur dan sukacita menjalani tahun ke-73 kemerdekaan Indonesia.

Apapun itu, pastikan menambah rasa memiliki dan wawasan kita dalam hidup bernegara. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Museum Gedung Sate dalam menggelar “The Amazing Race at Museum Gedung Sate” dengan melibatkan anak-anak usia sekolah dasar untuk berkompetisi di area Gedung Sate, tepat di hari peringatan kemerdekaan RI.

Kepala Bagian Publikasi Setda Jawa Barat Azis Zulficar mengatakan dengan kompetisi ini pihaknya ingin generasi muda mendapatkan pengetahuan dengan cara yang fun mengenai sejarah. Sebanyak 80 orang peserta berpartisipasi dalam kegiatan yang baru digelar perdana ini.

“Gedung Sate adalah bagian dari sejarah republik ini, jadi tepat rasanya kita memasifkan informasi mengenai Gedung Sate melalui cara yang berbeda, yaitu dengan kompetisi,” katanya di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat (17/8/18). 

Lebih jauh Azis menjelaskan ada dua segmen usia dan beberapa permainan yang dapat diikuti. Untuk 5-10 tahun dapat mengikuti Kaulinan Rakyat, seperti Lomba Makan Kerupuk, Balap Karung, Lomba Balap Kelereng, Tarik Tambang, dan Pecah Balon.

“Untuk usia 8-15 tahun, ada permainan yang lebih kompleks bertajuk Treasure Hunt. Permainan ini dilakukan berkelompok, dengnan mengumpulkan 17 kartu bergambar Gedung Sate dengan warna yang sudah ditentukan di sekitar area Gedung Sate,” jelasnya.

“Untuk permainan ‘Mengenal Gedung Sate’, dibagi ke dalam beberapa kelompok, tiap kelompok harus menjawab pertanyaan seputar Sejarah Gedung Sate dan Peringatan Kemerdekaan RI di 5 Pos yang tersebar di sekitar Halaman Gedung Sate,” jelasnya.

Peserta yang berpartispasi, menurut Azis, berasal dari kalangan umum, keluarga PNS di lingkungan Gedung Sate dan undangan ke beberapa sekolah dan komunitas.

Salah seorang tua dari peserta, Dita (35), mengatakan dirinya dan anak-anaknya ikut kompetisi ini tanpa target menang, yang penting adalah nilai perjuangan yang mereka ambil. “Seru, anak-anak senang. Intinya kita mengajarkan kalau ingin meraih sesuatu itu harus melalui perjuangan dulu,” katanya.

Azka, peserta yang juga siswa kelas 4 SD Moh. Toha, juga merasakan senang karena berkesempatan ikut lomba 17an di Gedung Sate. “Kalau di rumah atau di sekolah kan sudah biasa,” katanya.

Costume Play

Berada di Gedung Sate Jumat, 17 Agustus 2018, serasa sedang memasuki mesin waktu dan kembali ke era 1945. Para pelaku sejarah pejuang kemerdekaan dan prajurit berseragam Belanda dan Jepang terlihat hilir mudik. Bedanya, mereka tidak sedang berperang, mereka malah asyik bersenda gurau.

Ada yang berbeda dengan penampilan para petugas museum dan tim kreatif Humas Jabar yang dikomandani Kepala Bagian Publikasi Setda Jabar Azis Zulficar. 17an kali ini, mereka menjelma menjadi pejuang kemerdekaan dan prajurit kompeni dan Jepang.

Azis mengatakan permainan kostum (costume play/cosplay) ini dalam rangka turut memeriahkan 17an di area Gedung Sate sekaligus ajang untuk unjuk kreativitas.

“Kita sekali-kali berpenampilan beda sesuai dengan tema, intinya sih agar kita bisa menjaga kebersamaan dan kreativitas yang ujung-ujungnya semoga semakin dapat merangsang produktivitas kerja,” katanya sambil memamerkan kostum tentara Jepang yang dipakainya.

Cosplay ini juga masih dalam rangkaian “The Amazing Race at Museum Gedung Sate” dengan tujuan lain membangun ambience suasana perjuangan tempo dulu. Sedikitnya ada lima komunitas yang berpartisipasi: Komunitas Jeep Militer, sepeda ontel, Wajada, Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI), Kofaba, Kominitas FBT (Forum Bandung Teritori) 1945, dan Food truck.

Erik (38) dari Komunitas Jeep Militer Bandung berharap acara semacam ini dapat membuat anak-anak tertarik belajar sejarah. “Acaranya keren, sangat mengedukasi terutama buat anak-anak kecil ini. Dengan adanya mobil-mobil (eks) militer ini mereka bisa langsung belajar sejarah. Bisa dibilang museum berjalan kan. Dengan begini mudah-mudahan anak-anak rasa patriotismenya bisa lebih tinggi lagi,” katanya.

Setelah 21 Tahun, Akhirnya Bendera Pusaka Disimpan di Gedung Sate

Mitrapolisi/

BANDUNG - Setelah 21 tahun disimpan di kantor Pemerintah Kota Bandung, duplikat bendera pusaka merah putih milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya mulai saat ini disimpan di Gedung Sate tepatnya di Museum Gedung Sate.

Bendera pusaka diterima langsung oleh Penjabat Gubernur Jabar Mochamad Iriawan dari Wakil Walikota Bandung Oded M Danial dan disaksikan oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Jabar dan Paskibraka Kota Bandung, di Aula Timur Gedung Sate, Rabu (15/08/2018).

"Kami berterima kasih kepada Pemkot Bandung sejak 1997 telah menjaga duplikat bendera pusaka milik Pemprov Jabar yang dipelihara dan disimpan dengan baik di Balai Kota," kata Iriawan usai serah terima.

Rencananya, bendera pusaka tersebut akan disimpan di Museum Gedung Sate agar bisa dilihat dan diketahui sejarahnya oleh masyarakat.

"Akan kami simpan dan jaga di Museum agar masyarakat dapat melihat dan belajar," ujarnya.

Seperti diketahui, sejak tahun 1997 bendera merah putih yang dikibarkan di lapangan Gasibu setiap upacara HUT RI merupakan bendera milik Pemprov Jabar yang dibawa oleh Satpol PP dari Pemkot Bandung dan disimpan kembali ke Pemkot Bandung setelah upacara bendera selesai.

Atas inisiatif PPI Jabar yang berkoordinasi dengan Protokol kedua pemerintahan, akhirnya tahun 2018 ini diusulkan bendera pusaka Pemprov Jabar dikembalikan ke tempat seharusnya yaitu Gedung Sate. Sehingga tidak diperlukan lagi pengawalan oleh Satpol PP untuk membawa bendera dari Pemkot ke Pemprov begitupun sebaliknya.

"Selama ini di Kota Bandung setelah kami menyelesaikan upacara langsung bendera dibawa kesini (Gedung Sate) oleh satpol PP nah mulai besok kita tidak mengantar dan mengambil lagi bendera Pemprov karena sudah ada disini," kata Wakil Walikota Bandung Oded M Danial yang turut mendampingi Pj Gubernur saat diwawancara.

Sejarah mencatat, bendera pusaka yang asli terakhir dikibarkan di Istana Merdeka pada tahun 1968. Setahun kemudian, bendera yang dikibarkan adalah duplikat yang dibagikan juga ke seluruh provinsi se-Imdonesia dan perwakilan di luar negeri pada 5 Agustus 1969. Duplikat bendera pusaka dibagikan pula ke 300 Kota dan Kabupaten se-Indonesia tanggal 27 Juni 1970.

Kumudian tanggal 17 Agustus 1973 pertama kalinya diadakan pengibaran duplikat bendera pusaka di tingkat ibu kota provinsi Jabar yaitu di Kota Bandung. Bendera yang dikibarkan adalah milik Kota Bandung. Upacara tersebut juga digelar di Balai Kota Bandung karena saat itu kantor Gubernur Jabar berada di Kerta Mukti yang lokasinya berdekatan dengan Balai Kota yang mempunyai lapangan luas dan tiang bendera 17 meter.

Selanjutnya tahun 1980 upacara HUT RI dipindahkan lokasinya ke lapangan Gasibu atau di depan Gedung Sate yang menjadi kantor Gubernur Jabar. Namun duplikat bendera pusaka yang digunakan tetap milik Pemkot Bandung. Peristiwa tersebut berlangsung hingga tahun 1996, artinya selama 23 tahun bendera pusaka yang dikibarkan di Gasibu adalah bendera milik Kota Bandung. Kemudian tahun berikutnya, atas inisiatif Kepala Bagian Rumah Tangga Pemprov Jabar saat itu, bendera pusaka milik Pemprov Jabar diserahkan ke PPI untuk dikibarkan. Jadi di tahun itu ada dua bendera pusaka yang dikibarkan yaitu di Gasibu dan Balai Kota Bandung.

Namun walapun bendera yang dikibarkan di Gasibu tersebut tetap harus disimpan kembali di Pemkot Bandung. Barulah tahun 2018 ini atas inisiatif PPI dan Protokol Jabar dan Kota Bandung duplikat bendera pusaka milik Pemprov disimpan di Gedung Sate.

"Ini sejarah ya, nanti saat upacara HUT RI ke-73 di Gasibu, duplikat bendera akan dibawa dari Gedung Sate," pungkas Iriawan.(Arm)*

Iriawan Kukuhkan 36 Anggota Paskibraka Jabar

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengukuhkan 36 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Jabar yang akan menjadi pengibar bendera pada upacara peringatan HUT RI ke-73 di lapangan Gasibu nanti.

Pengukuhan yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (15/08/2018) ini, juga dihadiri oleh Kapolda Jabar, Kasdam III Siliwangi, Purna Paskibraka Jabar dan Kadispora Jabar. Ke-36 orang ini merupakan Paskibraka yang lolos seleksi dari 81 calon peserta yang ikut dari 27 Kabupaten Kota se-Jabar. 36 Paskibraka tersebut terdiri dari 17 Putra dan 19 Putri.

Usai pengukuhan, Iriawan berharap, pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2018 nanti, para Paskibraka Jabar melakukan pengibaran dengan penuh konsentrasi, solid dan menjaga kebersamaan antar mereka. Sehingga upacara berjalan lancar dan penuh khidmat.

"Mereka harus betul-betul konsentrasi sehingga tadi saya arahkan untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan," pesannya.

Iriawan sendiri untuk pertama kalinya akan menjadi Inspektur upacara peringatan HUT RI ke-73 tingkat Jabar.

"Ya ini pertama kalinya bagi saya, karena itu saya ajak masyarakat mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik," ujarnya.

Selain itu ada momentum khusus pada peringatan kali ini yaitu untuk pertama kalinya dalam sejarah duplikat bendera pusaka merah putih milik Pemprov Jabar akan dibawa langsung dari Gedung Sate ke Gasibu. Dimana selama 21 tahun terakhir bendera tersebut disimpan di kantor Pemkot Bandung. Setiap upacara kemerdekaan, bendera selalu dibawa ke lapangan Gasibu dari Pemkot Bandung yang dikawal oleh Satpol PP kemudian disimpan kembali ke Pemkot.

"Besok momentum yang mungkin ga akan terulang lagi bendera akan berangkat dr gedung sate setelah 21 tahun dibawa dari pemkot. Ini momen yg langka," kata Iriawan.

Selain mengukuhkan 36 Paskibraka Jabar, ditempat lain dua Paskibraka terbaik Jabar terpilih menjadi pengibar bendera di Istana Merdeka. Dua Paskibraka yang berasal dari Kabupaten Garut dan Kota Bandung ini, kini sedang menjalani pemusatan latihan di Cibubur.

Iriawan: Logistic Cost Via Kanal Cikarang-Bekasi-Laut Harus Lebih Murah

Mitrapolisi/

KAB BEKASI -- Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan berharap, titik pemindahan peti kemas dari kapal tongkang ke truk pada kanal Cikarang - Bekasi - Laut (CBl) berada di dry port Cikarang. Hal ini guna menekan logistik cost agar lebih murah.

"Kita inginnya sih idelanya 25 km ke dalam lagi mudah-mudahan tahap berikutnya bisa terealisasi," kata Iriawan usai meninjau lokasi kanal CBL di Babelan Kabupaten Bekasi (13/08/2018).

PT Pelindo II selaku leading sektor pembangunan kanal CBL sepanjang 40 Km merencanakan titik bongkar muat peti kemas berada di Km 19. Menurut Iriawan, di titik tersebut truk pengangkut peti kemas masih cukup jauh untuk sampai ke tempat perusahaannya yang berada di kawasan Cikarang, Karawang dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan pengguna jasa harus mengeluarkan biaya lagi karena kembali menggunakan jalur darat.

"Ini mesti dihitung betul supaya biayanya tidak lebih besar atau jangan sama dengan biaya menggunakan truk ke jalan raya, karena kalau biayanya sama saja mereka akan pilih pake truk," ujarnya.

Namun, bila tidak memungkinkan dari segi teknis, bongkar muat di km 19 pun sudah cukup baik karena bisa menampung ratusan peti kemas yang akan di distribusikan ke 1600-an industri di kawasan Cikarang dan sekitarnya.

"Sampai km 19 pun sudah cukup memang, bisa menampung ratusan peti kemas. Intinya kalau lewat kanal CBL harus lebih murah agar dipilih oleh pengguana jasa," tutur Iriawan.

Kanal CBL tahun ini rencananya akan dimulai pembangunannya. Kanal yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional ini dibangun guna menekan biaya dan mengurangi kepadatan di jalan raya yang disebabkan oleh truk pengangkut peti kemas. Melalui Kanal CBL maka peti kemas akan diangkut oleh kapal tongkang hingga ke Cikarang dari pelabuhan Tanjung Priuk. Pembangunan Kanal CBL yang akan menelan biaya Rp 3,6 Triliun ini diperkirakan akan mampu menampung arus peti kemas hingga 3 juta TEUs per tahun.

"Prinsipnya kita akan lakukan upaya maksimal sesuai dengan kewenangan daerah agar cepat selesai," kata Iriawan.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya menuturkan, pihaknya terbuka menerima usulan dari pihak manapun terkait pembangunan Kanal CBL. Menurutnya, dipilihnya Km 19 karena merupakan batas kanal yang debit airnya masih dalam. Meskipun di bulan kemarau dititik tersebut air tidak pernah surut.

"Kami terbuka untuk mendiskusikan apakah di km 19 atau lebih tetapi dari internal kami sementara ini adalah km 19 yang paling cocok," ujar Elvyn.

Kanal CBl harus memiliki kedalaman sepanjang 55 meter dengan lebar kanal 70 meter. Sedangkan setelah melintasi km 19 kedalaman air hanya mencapai belasan meter saja dan diperlukan pengerukan kembali. Walau demikian

Elvyn memastikan biaya yang dikeluarkan pengguna jasa akan tetap murah.

"Saya kira meskipun di km 19 dan tidak sampai ujung tapi logistic cost nya tetap lebih murah dan kami akan sedemikian rupa supaya biaya melalui kanal lebih murah dibanding melalui darat," jelasnya.

Terkait tata ruang, saat ini Kementerian ATR/ BPN telah mengeluarkan keputusan yang merekomendasikan pembangunan Kanal CBL.

"Mengenai regulasi hari ini akan ada hasil keputusan dari rapat ATR yang merekomendasikan untuk proyek ini," pungkas Elvyn.

Jabar - Malaysia Tingkatkan Kerjasama Bidang Pendidikan

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Malaysia segera meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, terutama pertukaran pelajar dan transfer pengetahuan. Selain meningkatkan angka pertukaran pelajar kedua negara, kerja sama lebih lanjut juga untuk menambah kualitas dan jenis studinya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa membahas hal tersebut pada pertemuan dengan Menteri Penasihat Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia, Mior Harris bin Mior Harun, dengan, di Gedung Sate, Senin (13/8).

Iwa mengatakan bersama Pengarah Education Malaysia Indonesia tersebut, pihaknya berupaya membuat payung hukum dan nota kesepahaman atas kerja sama di bidang pendidikan sehingga tidak lagi bersifat parsial.

"Dari Malaysia ingin ada kerja sama, sifatnya dipayungi pemerintah daerah, sebagaimana kerja sama kita dengan Shizuoka di Jepang. Di bawah MoU supaya terfokus," kata Iwa di usai pertemuan, Senin (13/8/18).

Selama ini, katanya, terlaksana sejumlah program pendidikan yang dikerjakan Jabar bersama Malaysia, yakni pertukaran pelajar dan fasilitasi pendidikan warga Malaysia di Jawa Barat maupun sebaliknya.

"Ada sekitar 4.000 orang Malaysia yang bersekolah di Jawa Barat, dan ada 11 ribu orang kita di Malaysia. Ini perlu adanya perjanjian, sifatnya MoU. Di dalamnya ada rencana kerja dan aksi," katanya.

Dalam pertemuan tersebut pun dibahas masalah bantuan kedua belah pemerintah di bidang pendidikan, khususnya untuk pertukaran pelajar. Diupayakan, katanya, setiap negara anggota Asean menjalin kerja sama pendidikan dengan negara Asean lainnya, sebelum dengan negara lain.

"Tentunya ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja sama di bidang pendidikan. Pendidikannya lebih fokus. Misalnya, kira-kira apa yang di Malaysia tidak ada dan di Jabar ada, bisa dipelajari pelajar Malaysia, juga sebaliknya," katanya.

Iwa menuturkan selama ini sejumlah SMA dan SMK di Jabar telah aktif melakukan kerja sama pendidikan, seperti pertukaran pelajar dengan negara lain. Contohnya, SMK Tanjungsari Sumedang yang telah bekerja sama dengan Jepang.

Tidak hanya mengenai pertukaran pelajar SMA dan SMK yang kini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ujarnya, pihaknya pun menangani kerja sama pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Contohnya, menjembatani Universitas Padjadjaran dengan Universitas Shizuoka di Jepang supaya terjalin pertukaran pelajar.

Hari Antariksa Nasional, Gedung Sate Gelar Malam Langit Gelap

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Dalam rangka menyambut Hari Antariksa Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali menggelar Dark Sky Night (Malam Langit Gelap) dengan mengundang masyarakat untuk menikmati pesona antariksa di tengah kota.

Kepala Bagian Publikasi Setda Jawa Barat Azis Zulficar mengatakan warga Jawa Barat dan Kota Bandung khususnya, untuk menikmati keindahan langit malam beserta benda-benda antariksa di Halaman Gedung Sate, Senin (6/8/18) dari sore hingga malam.

“Dari LAPAN menyiapkan peneropongan benda-benda langit seperti bulan dan planet-planet dekat Bumi. Ada Planetarium mini juga yang siap menyajikan tampilan seru langit malam. Tak ketinggalan juga talkshow “Eksplorasi Langit Malam” yang disajikan oleh Peneliti Pusat Sains Antariksa, Agustinus Gunawan Admiranto.

Menurut Azis, selain peneropongan, acara ini juga akan dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai antariksa, dan polusi cahaya. "Satu lagi, untuk warga yang berminat datang ke acara ini bisa duluan untuk mendownload aplikasi 'Sky Map' di ponsel pintar berbasis android masing-masing. Nanti kita bisa sama-sama mengakurkan yang di ponsel dan di langit oleh para ahlinya," tambahnya.

Menurut Lembaga Antariksa dan Penerbangan Antariksa Nasional ( LAPAN), Senin malam ini akan ada empat planet yang berjajar dari Barat ke Timur, yakni Mars, Saturnus, Jupiter, Venus. Selain keempat planet itu, beberapa rasi bintang terkenal juga akan menghiasi langit malam. Ada rasi bintang Scorpio atau Kalajengking, Cygnus atau Angsa, dan Crux atau Salib Selatan. Segi Tiga Musim Panas (Vega, Altair, dan Deneb) juga beberapa hujan meteor juga akan menambah keindahan langit. Namun, pemandangan cantik ini tidak bisa dilihat bila lingkungan penuh polusi cahaya.

Sebab itu, LAPAN mengajak masyarakat untuk ikut dalam aksi " Malam Langit Gelap". Cukup matikan lampu luar secara bersama-sama, pada pukul 20.00 sampai 21.00 waktu setempat dan nikmati langit malam minim polusi cahaya.

Tentang Malam Langit Gelap Malam Langit Gelap merupakan agenda tahunan yang diperingati setiap tanggal 6 Agustus, untuk memperingati hari lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Kampanye ini diharapkan dapat mendorong masyarakat membatasi penggunaan lampu luar dan kesadaran adanya polusi cahaya. Dengan Malam Langit Gelap, diharapkan masyarakat merasakan perbedaan kondisi tanpa polusi cahaya dan kondisi saat malam penuh polusi cahaya. Selain disuguhi pemandangan indah, aksi ini sekaligus menjadi gerakan nasional untuk berhemat energi. 

Polusi Cahaya di Jabar

Terkait dengan masalah polusi cahaya ini, Pusat Sains Antariksa telah melakukan pengukuran kecerlangan langit malam menggunakan peralatan yang diberi nama Sky Quality Meter. Peralatan ini dipakai untuk mengukur tingkat kecerlangan langit pada suatu malam tertentu untuk mengetahui tingkat polusi cahaya di tempat tersebut dan selanjutnya informasi yang didapat bisa dipakai sebagai bahan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengatasi masalah polusi cahaya tersebut.

Peneliti Pusat Sains Antariksa, Agustinus Gunawan Admiranto mengatakan dalam melakukan pengukuran polusi ini, Pusat Sains Antariksa menempatkan beberapa alat Sky Quality Meter di balai-balai milik LAPAN, yaitu BPAA Agam, BPAA Sumedang, BUTPAA Garut, BPAA Pontianak, BPAA Pasuruan, BPJ Pare-pare, dan BKSPAA Biak.

“Pengukuran dilakukan sejak bulan April sampai Juli di mana setiap malam setelah Matahari terbenam peralatan ini beroperasi. Data yang diperoleh dari pengamatan ini kemudian dikumpulkan ke sebuah basis data yang terdapat di Pusat Sains Antariksa dan selanjutnya diolah oleh tim yang bertugas untuk itu,” jelasnya.

Gunawan menjelaskan dari kedelapan tempat pengamatan di atas tampak bahwa langit di atas Garut dan Sumedang adalah tempat yang masih cukup gelap sehingga obyek-obyek langit bisa teramati dengan baik. Sebaliknya, di tempat-tempat lain terutama yang terletak di sekitar perkotaan polusi cahaya sudah agak parah sehingga obyek-obyek langit yang lemah sulit untuk diamati.

“Daerah-daerah perkotaan hanya bisa melihat obyek-obyek yang terang saja seperti planet Jupiter, Saturnus, Mars, dan Bulan. Obyek-obyek lain seperti Milky Way, gugus-gugus bintang, atau bintang-bintang yang lebih lemah cahayanya sudah sulit sekali teramati,” jelasnya.  

Legok Nangka Siap Proses Sampah Jadi Energi Listrik

Mitrapolisi/  

JAKARTA -- Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka direncanakan menjadi solusi penanganan persampahan di Bandung Raya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan, menyebut TPPAS Legok Nangka dirancang menggunakan teknologi Termal and Landfill untuk menampung residu.

"Sehingga TPPAS ini akan menghasilkan energi listrik bagi masyarakat. Kalau ini berhasil, ini adalah PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang bisa jadi contoh, atau "pilot project" bagi Provinsi lain," kata Iriawan, pada The Third Indonesia - Japan Joint Meeting Committee on Waste to Energy Development in Indonesia, Senin (06/08/2018), di Pullman Hotel Thamrin Jakarta.

Terkait proses pengadaan, Pemprov Jawa Barat harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah kesepakatan pemenuhan gap biaya pengolahan sampah (processing fee) untuk memenuhi kelayakan proyek.

Selain itu, Pemprov juga harus memberi kepastian skenario transportasi pengangkutan sampah dari Kabupaten/Kota ke TPPAS Legok Nangka. Serta pemenuhan dokumen AMDAL, juga mengurus status aset Kementerian PUPR di lokasi kerjasama.

“Kami akan segera memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya demi percepatan proyek ini," katanya.

"Kalau terlaksana, ini akan jadi tercepat diantara proyek nasional terkait pengolahan sampah menjadi energi,” sambungnya.

Terkait kerjasama dengan Jepang, khususnya Kementerian Lingkungan Negara Jepang (Ministry of Environment Japan/MoEJ). Iriawan menyebut pihak Jepang secara cepat merespon apa yang diminta Provinsi Jawa Barat.

Iriawan juga berharap warga Jawa Barat, yang terdampak proyek Legok Nangka, juga diperhatikan keberlangsungan kelaikan hidupnya.

"Intinya saya akan lakukan percepatan sehingga Legok Nangka cepat dan beres. Mudah- mudahan sisa jabatan 1,5 bulan lagi Legok Nangka ada progres yang berarti," harapnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengungkapkan, setelah beberapa hal penting tersebut ditindaklanjuti, barulah proses pengadaan Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bisa dilaksanakan sesuai dengan masukan dokumen pra- studi kelayakan.

LKPP sendiri akan mendampingi Pemprov Jabar dalam memberikan saran dan pendapat untuk pelaksanaan proyek. Serta memberikan saran dan pendapat bagi penyempurnaan kajian akhir pra-studi kelayakan.

LKPP juga akan memberikan bantuan untuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi PJPK, Tim KPBU dan Panitia Pengadaan dalam menjalankan seluruh tahapan pengadaan sesuai Perka LKPP melalui pelatihan bagi PJPK, Tim KPBU, dan Panitia Pengadaan.

"Juga memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan Dokumen Pengadaan Proyek, dan memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengadaan Proyek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ia mengungkap, bahwa sekitar Desember 2016, pihaknya juga telah menandatangani MoU percepatan PLTSa Legok Nangka ini dengan Gubernur Jabar kala itu, Ahmad Heryawan.

Agus menyebut, diantara proyek PLTSa lainnya, Jawa Barat yang paling maju progresnya.

"Legok Nangka paling siap dieksekusi, kita punya harapan Legok Nangka jadi pertama di Indonesia," kata Agus.

Akan tetapi, sambung Agus, masih ada kewajiban dari Gubernur Jawa Barat yang harus dibereskan sedikit lagi.

Salah satunya, memperbaharui perjanjian antara Gubernur Jabar dengan 6 kepala daerah terkait biaya pengelolaan.

"Memang (hampir semua persyaratan) sudah disiapkan (Pemprov Jabar), tapi beberapa Kepala Daerah kan ganti, siapa tahu ada perubahan kebijakan," ujarnya.

"Dalam hal ini Jawa Barat harus bekerja keras," katanya.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan masalah sampah sudah sejak lama tidak menjadi perhatian Indonesia.

Tapi, sambung Luhut, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan percepat proses pengolahan sampah.

"Secara pribadi saya sangat terlibat masalah ini karena termasuk 80% sampah sampah dari darat yang mengotori laut," katanya.

Untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah di Indonesia tersebut, pemerintah melibatkan Jepang. Karena Negara tersebut dianggap berpengalaman dalam mengolah sampah.

Luhut berharap, kerjasama dengan Jepang bisa percepat segala proses dan progres.

"Kami senang kalau Jepang bisa masuk di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali. Banyak kota lain yang bisa segera dimasuki," lanjutnya.

TPPAS Legok Nangka sendiri, merupakan proyek pengelolaan sampah padat perkotaan sejumlah 1.800 ton per hari yang bersumber dari 6 Kabupaten. Diantaranya Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut, yang berlokasi di Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dengan teknologi ramah lingkungan, Legok Nangka juga jadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan kapasitas 18 MW, dan perjanjian Jual Beli Listrik dengan PLN.

Di sisi lain, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Menurut ketentuan tersebut, pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan akan diterapkan di 12 wilayah di Indonesia. Diantaranya, Bandung (Regional Jawa Barat), Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.