Kesiapsiagaan, Bentuk Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana

Mitrapolisi/BOGOR -- Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan April 2017. Tercatat bahwa Jawa Barat telah mengalami 333 kali bencana, yaitu bencana tanah longsor sebanyak 136 kali, banjir 67 kali, angin puting beliung 58 kali, kebakaran 68 kali, gempa bumi 3 kali, dan gelombang pasang 1 kali.

Adapun bencana tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 11 orang, 4 orang hilang atau belum ditemukan, 38.820 orang luka, dan mengungsi sebanyak 1.268 orang. Sedangkan kerusakan fisik berupa rumah, mulai dari kerusakan ringan hingga berat jumlahnya sebanyak 7.995 rumah, dengan kerugian diperkirakan mencapai 18 miliar rupiah.

Berangkat dari hal-hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengajak masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan terhadap segala kemungkinan bencana yang bisa terjadi.

"Mengingat terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam merupakan peristiwa yang sulit untuk diperkirakan secara tepat dan pasti, maka kita harus tingkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi yang tinggal di daerah rawan bencana," Ungkap Deddy Mizwar pada acara Halal Bihalal Potensi SAR Lintas Komunitas, di Mako Brimob Resimen II Pelopor Kedung Halang Bogor, Minggu (13/08/2017).

Kesiapsiagaan, Kata Deddy, harus dilakukan dengan terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, mulai dari tahap pra-bencana, pada saat terjadi bencana, sampai dengan pasca-bencana, termasuk dengan menambah dan memperkuat kampung-kampung Siaga Bencana, sehingga dampak risiko dapat diminimalisir.

"Dengan demikian, kesiapsiagaan terkait sumber daya dan peralatan menjadi sebuah keniscayaan, agar kita semua dapat memberikan respon secara cepat dan tepat," Sambung Deddy.

Terutama, sambungnya, pada masa tanggap darurat atau 72 jam pertama yang meliputi pendataan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kepada kelompok rentan, serta upaya pemulihan prasarana dan sarana vital.

Maka selain peningkatan upaya kesiapsiagan, kepedulian terhadap lingkungan pun perlu terus disosialisasikan. Terlebih kata Deddy, bila melihat Jawa Barat sebagai provinsi yang punya potensi tinggi untuk terjadinya bencana.

“Dari 135 pergerakan tanah yang terjadi di Indonesia, 111 diantaranya terjadi di Jawa Barat,” Ungkapnya.

Oleh karnanya Deddy menuturkan, mengingat pula semakin bertambahnya jumlah penduduk, serta pembangunan yang pesat. Maka pembangunan yang ada perlu memperhatikan daya dukung lingkungan.

Deddy menambahkan, daya dukung lingkungan ditentukan oleh kapasitas alam dalam menyediakan sumber daya, dan ruang bagi kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya, sehingga diperlukan kelestarian alam untuk menjaganya.

Karenanya ujar Deddy, dengan tingginya potensi bencana alam di Jawa Barat, ditambah dengan pertumbuhan  penduduk serta pembangunan yang pesat, maka menjaga alam demi terbentuknya daya dukung lingkungan yang baik, perlu diusahakan semua pihak. Sehingga potensi terjadinya bencana akibat efek pembangunan dapat setidaknya diminimalisir.

"Sudah daerah bencana tinggi, kita jangan mengabaikan daya dukung lingkungannya," ujar Deddy.. (sasa)*

623 Anggota Pramuka Penegak & Pandega Asal Jabar Ikuti Raimuna Nasional XI

Mitrapolisi/BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) melepas peserta Raimuna Nasional XI Tahun 2017 asal Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat pagi (11/8/17). Raimuna Nasional merupakan kegiatan pertemuan besar Pramuka anggota Penegak yang berusia antara 16-20 tahun dan anggota Pandega usia 21-25 tahun.

Provinsi Jawa Barat mengirim 623 orang peserta dan 55 orang pimpinan kontingen. Para peserta merupakan anggota Penegak dan Pandega dari 27 kwartir cabang kabupaten/kota di Jawa Barat. Raimuna Nasional kali ini digelar pada 13-21 Agustus 2017 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur dengan peserta lebih dari 11.000 orang dari 34 provinsi.

Pada acara pelepasan ini, Wagub melepas peserta Raimuna asal Jawa Barat dari lima kabupaten/kota di Bandung Raya, yaitu dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Sementara peserta lainnya langsung menuju Buperta Cibubur dari kabupaten/kota masing-masing.

Para anggota Pramuka yang akan mengikuti Raimuna Nasional adalah anggota Penegak dan Pandega berusia muda. Untuk itu, dalam sambutannya di acara pelepasan Wagub Demiz berpesan agar mereka lebih bisa berkontribusi dalam perubahan dan pembangunan bangsa. Terlebih saat ini ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa ini yaitu masalah kebangsaan dan masalah sosial.

Masalah kebangsaan seperti lunturnya rasa cinta Tanah Air, semangat bela negara, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan masalah sosial seperti peredaran dan penyalahgunaan narkoba, radikalisme, kriminalisme, korupsi, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, menurut Wagub Gerakan Pramuka harus hadir sebagai wadah pendidikan karakter dan kebangsaan di kalangan kaum muda, agar bangsa ini tidak kehilangan generasi yang akan berujung pada runtuhnya sebuah bangsa.

“Dan seiring dengan semangat revitalisasi Gerakan Pramuka, Kwarda Jawa Barat harus lebih giat dan menjadi yang terdepan di tingkat nasional, dengan terus meramu progam-program kepramukaan yang gaul, keren, dan up to date, kreatif dan inovatif, serta asyik, gembira dan menyenangkan, dan berorientasi kecakapan dalam Satuan Karya masing-masing,” pinta Wagub.

“Jadi mengikuti gerakan Pramuka janga merasa tersiksa, terpaksa ya,” tambahnya.

Kontribusi lain yang bisa dilakukan anggota Pramuka adalah melalui pengembangan tagline baru Gerakan Pramuka saat ini yaitu “Setiap Pramuka adalah Kantor Berita”. Diharapkan gerakan ini bisa mendorong seluruh Anggota Pramuka untuk menjadi agen-agen pendidikan literasi media secara sehat dan produktif. Dengan cara aktif menyebarluaskan pesan-pesan yang bermanfaat, memerangi berita palsu, fitnah, dan ujaran kebencian.

Selain itu, Wagub juga berharap melalui ajang Raimuna Nasional tersebut para peserta bisa memanfaatkannya utnuk membangun jaringan komunikasi dan persaudaraan. “Manfaatkan kesempatan berharga ini (Raimuna Nasinal XI) untuk menimba ilmu dan pengalaman, serta membangun persaudaraan dengan sesama Anggota Pramuka. Jaga diri, jaga teman, dan tunjukkan potensi terbaik yang Adik-Adik miliki untuk mengharumkan nama baik Jawa Barat,” ungkap Wagub.

Sementara itu, Wakabina Wasa Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat Engkus Sutisna mengatakan bahwa pada Raimuna Nasional (Rainas) kali ini Jawa Barat mengirim kontigen dalam jumlah besar. Selain itu, 50% dari kepanitiaan Raimuna Nasional XI berasal dari Jawa Barat yang diharapkan bisa berperan aktif dalam menyukseskan Rainas XI.

Kata Engkus motto kontingen Jawa Barat pada Raimuna Nasional kali ini yaitu “Jabarkeun Raimuna Nasional”. “Sehingga dengan demikian kita harapkan kontingen Kwartir Daerah Jawa Barat bisa tampak eksis, semarak, dan tentunya menampilkan ciri khas orang Jawa Barat itu sendiri,” ucap Engkus dalam laporannya di acara pelesapan kontingen Raimuna Nasional asal Jabar.

Selain itu, Kontingen Jabar juga akan menampilkan Festival Kentongan dalam pembukaan Raimuna Nasional XI pada Senin, 14 Agustus 2017, yang akan diikuti oleh seluruh peserta dari 34 provinsi. Presiden RI sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, Kakak Joko Widodo dijadwalkan akan membuka secara langsung Raimuna Nasional XI Tahun 2017.

Pada kesempatan ini, hal lain Wagub menekankan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Bagi para anggota Pramuka yang telah memiliki hak pilih, Wagub meminta agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik dan aktif dalam mengawasi gelaran pesta demokrasi tersebut.

“Terkait dengan gelaran Pilkada Serentak Tahun 2018 dan   Pemilu Tahun 2019 mendatang, Kakak juga mengharapkan Kwarda Jawa Barat dapat kembali terlibat dalam pengawasan partisipatif, khususnya bagi anggota Penegak dan Pandega yang telah masuk dalam kategori Pemilih Pemula,” tutur Wagub. (sasa)*

Perkelahian Siswa SD Berujung Maut, Netty Angkat Bicara

Mitrapolisi/BANDUNG - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengaku prihatin atas peristiwa meninggalnya siswa kelas 2 SD yang diduga bertikai dengan teman sekelasnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Longkewang, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa (8/8/2017) kemarin.

Netty mengungkapkan bahwa hingga saat ini P2TP2A Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan P2TP2A Kab. Sukabumi untuk mendapatkan kejelasan peristiwa tersebut. "Sejak dua hari kebelakang pihak kami terus berkomunikasi dengan P2TP2A Kab. Sukabumi dan alhamdulillah sudah ada informasi yang lebih jelas lagi," katanya di Kota Bandung, Jumat (11/8/17).

Sebelumnya, korban diberitakan meninggal di halaman sekolah setelah bertikai dengan teman sekelasnya, namun pihak sekolah membantah hal tersebut. Korban disebut 'hanya' dilempar minuman beku dan mengenai telinganya.

"Ada hal-hal yang perlu diluruskan terkait peristiwa tersebut, betul ada perkelahian antar siswa satu dengan siswa lainnya namun setelah divisum ternyata korban menderita kelainan pada pembuluh darah di otaknya sehingga terjadi pembekuan, hal tersebut mengakibatkan terhambatnya aliran oksigen ke otak dan  korban jatuh pingsan saat kejadian terjadi. Bukan karena pukulan, tonjokan, atau kekerasan lainnya," ungkap Netty.

Netty menjelaskan mungkin karena kaget, korban lalu jatuh tidak sadarkan diri. "Jadi ketika korban jatuh dan pingsan, pelaku yang juga usia anak kelas 2 SD langsung lari panik mencari gurunya. Jadi ini gambaran wajar karena bukan dipojokkan atau adanya pengeroyokan," terangnya.

Dalam rangka mengimplemasikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 tahun 2012, kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dipilih sebijak mungkin, adapun anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

"Inilah tindakan penganganan yang dilakukan P2TP2A dan Pemda Kabupaten Sukabumi, sehingga setiap masalah yang mengakibatkan masalah baru dikemudian hari bisa diantisipasi sejak dini."

Tak hanya itu, Netty juga menghimbau agar masyarakat yang tidak tahu duduk perkaranya tidak membentuk opini sendiri dan melakukan penghakiman secara masif terhadap pelaku sebelum mengetahui apa yang melatarbelakangi kejadian tersebut. 

"Sebuah kejadian yang sudah jatuh keruang publik seperti media sosial dan kemudian jadi viral tentu akan membangun opini. Betul bahwa negara kita negara hukum, negara yang punya berbagai landasan konstitusional dan undang-undang, peraturan juga harus ditegakkan. Tapi tetap saja kita juga harus melihat bagaimana prinsip restorative justice yang ada dalam UU SPPA sehingga kita tahu bagaimana cara memperlakukan korban dengan keluarganya dan pelaku yg masih usia anak sehingga persoalan ini tidak melebar," tutup Netty. (sasa)*

Momen Hari Perumahan Nasional, Pemerintah Apresiasi Pemprov Jabar Dalam Kemudahan Perizinan

Mitrapolisi/JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan Penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai apresiasi dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (11/7/17), bertepatan dengan Hari Perumahan Nasional tahun 2017.

Ditemui setelah acara, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengaku gembira atas pencapaian ini, menurutnya bahwa panggungnya itu menjadi bukti kinerja para ASN Pemprov Jabar dalam memberikan layanan perizinan yang mudah bagi warganya terutama masyarakat kecil. "Momen seperti ini harus datang pribadi, agar ASN Pemprov tambah semangat dalam melayani masyarakat, juga semoga menjadi pertanda kita serius dalam memberikan kemudahan izin, jangan ada terjadi penyelewengan di lapangan", ujar Aher.

Pada acara pembukaan expo, sebelumya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap program perumahan bersubsidi. Alokasi subsidi dan belanja perumahan tahun 2015-2019 di Kementerian PUPR mencapai Rp 74 triliun.

"Mestinya dengan angka yang tidak kecil itu, pergerakan properti bisa melaju kencang. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Masyarakat harus tahu ini adalah subsidi Pemerintah kepada masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik dan tidak terbebani oleh bunga. Subsidinya (FLPP) kurang lebih 7 %, juga ada Subsidi Selisih Bunga (SSB) besarnya juga 7 %. Jadi masyarakat hanya membayar bunga 4-5%. Saya lihat sangat membantu sekali," katanya.

Presiden menyinggung bahwa kesulitan para pelaku usaha properti dalam perizinan perumahan di sejumlah daerah sering menjadi permasalahan klasik yang sampai saat ini masih mengemuka, untuk itu menurutnya perlu tindakan konkret dari para kepala daerah dalam menangani permasalahan dimaksud. "Saya senang dan sangat menghargai beberapa kepala daerah yang naik panggung tadi, telah membuktikan komitmennya dalam memberikan kemudahan, kecepatan dalam perizinan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Presiden

Penghargaan bidang perumahan tersebut diserahkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuliono kepada tiga Pemerintah Provinsi, tiga Pemerintah Kabupaten dan tiga Pemerintah Kota. Para Kepala Daerah yang hadir dalam kesempatan itu dinilai telah berhasil dalam penyederhanaan prosedur perizinan perumahan, izin yang sediakala selesai dalam tempo 14 hari kerja kini dapat disingkat menjadi 1-3 hari kerja saja.

Penghargaan untuk kategori provinsi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Untuk kategori kabupaten diserahkan kepada Maros, Bandung dan Malang. Sedangkan untuk kategori pemerintah kota diserahkan kepada Pemkot Jambi, Pontianak dan Manado.

Untuk mengurangi backlog perumahan, Pemerintah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015. Program ini merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (pengembang), dan masyarakat untuk menyediakan hunian yang layak, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dari sisi capaian, secara kumulatif, dari 2015 hingga Agustus 2017 telah dibangun sebanyak 2 juta unit rumah di tanah air, dengan alokasi  APBN dan subsidi sebesar Rp. 37,5 Triliun.

Usai acara pembukaan, Presiden Joko Widodo dan Menteri Basuki menyaksikan akad kredit 1.393 debitur BTN senilai Rp 167,6 miliar dengan rincian 363 debitur dengan nilai Rp 44 miliar melakukan akad kredit di JCC Jakarta, sementara 1.030 debitur lainnya senilai Rp 123 miliar dilakukan di kota lainnya.

Pameran ini digelar dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2017 yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus dengan tema Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera. "Pameran diikuti oleh 201 booth dengan rincian 117 non-MBR dan 84 MBR termasuk booth Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam pemeran tersebut. Jumlah transaksi yang diharapkan dalam pameran ini sebesar Rp 5 triliun atau meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 4,5 triliun," jelas Menteri Basuki. (sasa)*

Lantik Pejabat Eselon, Wagub: Rotasi & Promosi Jabatan Dilakukan Secara Objektif

Mitrapolisi/KOTA BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar atas nama Gubernur Jawa Barat melantik sebanyak 73 pejabat Eselon di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat sore (11/8/17). Para pejabat yang dilantik yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (Pejabat Struktural  Eselon II), Pejabat Administrator (Pejabat Struktural Eselon III),  dan Pejabat Pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV).

Selain itu, diantara para pejabat yang dilantik, Wagub juga melantik dan mengambil sumpah jabatan satu orang Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama atas nama Perry Suparman pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jawa Barat. Pelantikan pejabat ini berdasarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor: 59/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama.

Sementara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.674-BKD/2017 dan Nomor: 821.2/Kep.712-BKD/2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Dalam dan Dari Jabatan Struktural/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Dalam amanatnya, Wagub menekankan bahwa rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan ini merupakan hal wajar dan biasa. Hal tersebut merupakan kebutuhan organisasi dan ciri sebuah organisasi yang sehat.

Selain itu, Wagub mengatakan bahwa pihaknya dalam menempatkan seorang pimpinan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang kompeten, berdasarkan kinerja Pejabat yang bersangkutan, kesesuaian background dengan tupoksi unit kerja, serta kebutuhan organisasi.

“Jadi tidak ada main mata, tidak ada sogok-sogokan, tidak ada titip-titipan, tidak ada like or dislike, tidak ada deal-deal tertentu, semua mekanisme berjalan se-objektif mungkin,” kata Wagub.

“Maka dari itu, tidak perlu ada yang bersedih, apalagi memendam amarah dalam hati, karena Bapak/Ibu yang pindah bukan berarti tidak baik, tetapi dipandang akan lebih baik jika kita tempatkan di posisi yang baru. Itu yang ingin Saya tekankan kepada Bapak/Ibu sekalian,” lanjutnya.

Hal lain, Wagub menekankan pula mengenai netralitas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. Wagub mengingatkan seluruh PNS           di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk selalu memegang teguh sumpah, menjaga netralitas, dan martabat sebagai PNS. Perundang-undangan sebagai sumber hukum positif telah mengatur untuk mencegah adanya politisasi birokrasi dan politik balas budi.

“Siapapun calonnya, haram hukumnya bagi PNS terlibat dalam politik praktis,” tegas Wagub.

“Oleh sebab itu PNS harus kuat, jangan terpecah-belah, jangan termobilisasi oleh kekuatan politik manapun, apalagi sampai sikut kiri-sikut kanan demi kepentingan politik,” tambahnya.

Untuk itu, pada kesempatan ini Wagub mengajak para abdi negara untuk membangun kebersamaan dan kepedulian untuk saling mengingatkan. “Jika ada sesama kita yang terlihat condong ke kiri atau ke kanan, kita ingatkan agar kembali lurus,” tuturnya.

“Mari kita hadirkan paradigma Pilkada yang sehat, yaitu Pilkada yang bebas dari intervensi politik terhadap birokasi, Pilkada yang demokratis, jujur, adil, bersih, dan bermartabat, sehingga Insya Allah menghasilkan pemimpin yang amanah dan diridhoi Allah SWT,” ajak Wagub. (sasa)*

Digital Marketing, Kunci Pemasaran Produk Koperasi & UMKM

Mitrapolisi/BANDUNG - Era digital saat ini akan bisa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi ini terus perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua sektor perekonomian, termasuk sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendorong upaya pemanfaataan digital atau internet (online) untuk pemasaran produk Koperasi dan UMKM. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz)  mengatakan bahwa kunci untuk memperluas jaringan pemasaran adalah melalui tekologi e-commerce.

“Aktivitas ekonomi digital atau e-commerce berpeluang besar untuk terus berkembang. Baik penjual maupun pembeli sama-sama membutuhkanya, karena e-commerce tidak saja menawarkan kemudahan,    tetapi juga efisiensi waktu, tenaga dan biaya,” kata Demiz dalam sambutannya saat membuka Cooperative Fair 14 di kawasan niaga Metro Indah Mall, Jl. Soekarno-Hatta No. 590, Kota Bandung, Kamis (10/8/17).

Kondisi tersebut memang tidak bisa dipungkiri. Data e-Marketer menunjukan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahun terus bertambah, yaitu dari 72,8 juta orang pada tahun 2013 menjadi 102,8 juta orang pada tahun 2016, sehingga menempatkan Indonesia di urutan ke-6 pengguna internet terbanyak di dunia.

Bahkan, pada 2017 Indonesia diproyeksikan akan menyalip Jepang di urutan ke-5 dengan jumlah pengguna internet diperkirakan akan menjadi 112,6 juta orang. Selain itu, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pengguna internet di Indonesia yang berbelanja secara online mencapai 24,7 juta orang, sehingga nilai transaksi e-commerce melesat dari sekitar Rp 25 Triliun pada 2014 menjadi Rp 69,8 Triliun di 2016, dan 2018 diperkirakan akan menjadi Rp 144 Triliun. Sedangkan nilai investasi teknologi di sektor e-commerce dan financial technology diperkirakan mencapai Rp 22,6 Triliun.

Peluang pengembangan ekonomi digital akan bertambah dengan peluang pasar yang begitu besar. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, ditambah potensi pasar Asean dengan populasi hingga 600 juta jiwa, Indonesia bisa menjadi pemain global atau global player di kancah ekonomi dunia.

“Persoalannya bagaimana produk kita bisa menjangkau mereka (pendududk Asean) dengan letak geografis yang begitu luas dan beragam, jika kita hanya mengandalkan strategi pemasaran konvensional. Maka dari itu, kunci untuk memperluas jaringan pemasaran saat ini adalah melalui teknologi e-commerce,” ujar Demiz di hadapan ratusan pelaku Koperasi dan UMKM dari Jawa Barat dan beberapa provinsi di Indonesia.

Cooperative Fair yang digelar ke-14 kalinya pada tahun ini sengaja mengambil Tema: Digitalisasi KUMKM Menuju Pasar Global. Demiz mengungkapkan ekonomi berbasis digital begitu sangat penting karena yang dibutuhkan dari KUMKM saat ini tidak sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan selera konsumen. Apabila KUMKM tidak mampu mengimbangi hal tersebut maka akan sulit bersaing, bahkan lambat laun akan ditinggalkan konsumen.

“Saya mendorong kepada seluruh pelaku usaha koperasi dan UMKM di Indonesia khususnya di Jawa Barat, untuk sadar dan melek teknologi agar mampu bersaing dengan negara lain,” tutur Demiz.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram yang hadir dalam acara pembukaan Cooperative Fair 14, mengungkapkan pihak Kementerian juga terus mendorong upaya digitalisasi dalam setiap operasionalisasi koperasi, juga digitalisasi dan sertifikasi produk-produk UMKM.

“Dunia internasional dan global, standardisasi dan sertifikasi merupakan satu alat untuk produk kita berdaya saing,” ungkap Agus.

Mendukung upaya tersebut, pihak Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai berbagai program, seperti memberikan hak cipta, sertifikasi halal, dan sertifikasi kesehatan dari BPOM secara gratis. Upaya lain yang ditempuh yakni kemudahan izin usaha untuk usaha mikro melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (Plut).

“Dan khusus kepada para UKM yang memproduksi dan produksinya itu ditujukan untuk ekspor. Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Keuangan melakukan dukungan dengan program KITE. KITE ini Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Jadi kalau mengimpor barang atau bahan baku untuk produk ekspor itu digratiskan bea masuknya,” papar Agus.

“Misalkan contohnya ada di Jawa Barat mengimpor bahan baku untuk kerajinan tapi hasil produknya untuk diekspor itu bea masuknya gratis. Dan itu bisa ditanya ke Dirjen Imigrasi atau di sini bisa ditanya ke Dinas Perdagangan,” tambahnya.  

Cooperative Fair merupakan pameran produk Koperasi dan UMKM yang diikuti pelaku KUMKM dari 27 kabupaten/ kota se-Jawa Barat dan 33 provinsi se-Indonesia. Tahun ini, ada 11 provinsi serta ikut dalam pameran yang digelar pada 10-14 Agustus 2017. Cooperative Fair merupakan agenda tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat yang digelar pertama kalinya pada 23-28 Juli 2004 di Lapangan Gasibu Kota Bandung. Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan daya saing, kreativitas, produktivitas, dan kemandirian Koperasi dan UMKM.

Cooperative Fair 2017 menghadirkan 300 pelaku KUMKM se-Jawa Barat serta pelaku KUMKM dari 11 provinsi diantaranya: Provinsi Bali, DKI Jakarta, Banten, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Aceh, dan Kalimantan Tengah. Mereka menampilkan produk makanan dan minuman, kerajinan, fashion dan aksesoris, sepatu dan tas, serta berbagai produk unggulan lainnya khas daerah masing-masing.

Kepala Dinas KUK Jawa Barat Dudi Sudrajat menegaskan, Cooperative Fair ke-14 merupakan ajang pameran, promosi, dan pemasaran produk kreatif unggulan Indonesia sekaligus menciptakan jaringan pemasaran yang seluas-luasnya.

“Pada tahun 2017 kita mengambil tema tentang digitalisasi KUMKM, sebab digitalisasi koperasi dan UMKM merupakan misi kami dalam modernisasi dan revitalisasi Koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Kita melihat perkembangan teknologi informasi komunikasi yang begitu cepat mendorong para pelaku KUMKM harus menguasai TIK,” papar Dudi.

Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah yakni UMKM go online.  Para pelaku KUMKM harus melek TIK dan memanfaatkan TIK untuk meningkatkan pemasaran produknya. “Semua serba cepat, serba mudah berkat TIK. Hanya berbekal teknologi dari handphone, dunia dalam gengaman. Untuk itu, pelaku KUMKM harus menguasai dan menfaatkan TIK secara maksimal,” jelasnya.

Dinas KUK Jawa Barat saat ini berkomitmen penuh terhadap digitalisasi koperasi dan UMKM. Untuk itu, pada kesempatan ini, Dinas KUK Jawa Barat meluncurkan marketplace beliaja.id bagi UMKM dan dikelola oleh koperasi. Selain itu, diluncurkan pula geraiumkm.com sebagai sarana UMKM untuk menampilkan produknya melaui media digital.

Selain itu, dari sisi manajemen koperasi diluncurkan aplikasi ratonline.id yang merupakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) online pertama yang dibuat oleh Pemerintah. Terakhir adalah aplikasi berbasis web untuk simpan pinjam koperasi. Namun, untuk sementara web ini hanya diterapkan di Koperasi Pegawai Dinas Koperasi (KPDK) mulai 12 Juli 2017. (sasa)*

Pilgub 2018, Pemprov Jabar Anggarkan Rp 1,7 Triliun

Mitrapolisi/BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp 1,7 Triliun lebih untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Anggaran ini akan dialokasikan untuk beberapa lembaga, yaitu KPUD Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Polda Metro Jaya, Kodam III/Siliwangi, dan Kodam Jaya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa Barat Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Peraturan tersebut menetapkan rencana alokasi anggaran untuk KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III/Siliwangi dan Kodam Jaya senilai total Rp 1.717.181.244.508,00.

“Sesuai dengan progress (persiapan Pilkada), termasuk juga keuangan. Dari 1,7 (Triliun Rupiah) tadi ada memang pos-pos buat Bawaslu, KPU Provinsi Jawa Barat, dan juga Kodam dan Polda. Jadi ga ada masalah,” kata Demiz usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Daerah Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (10/8/17).

Oleh karena itu, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 April 2017 lalu. Sementara ntuk pendanaan dukungan pengamanan, Wagub Demiz meminta agar Polda dan Kodam berkoordinasi dengan Polres/Polresta serta Kodim/Korem di wilayah hukumnya, sehingga terjalin sinergitas dan tidak ada duplikasi anggaran dalam pemberian dukungan pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018.

Selain itu, telah ditetapkan pula rencana alokasi Bantuan Keuangan Desk Pilkada kepada 27 Kabupaten/Kota senilai total Rp 17.054.000.000,00. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dalam pemantauan dan mendapatkan laporan akurat mengenai tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemberian Bantuan Keuangan ini dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan/desa, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebagai gambaran, pada Pilkada Serentak Tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat sebesar 60% dari 11,8 juta pemilih. Sedangkan pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Tasikmalaya tingkat partisipasi pemilihnya 81,02%, Kota Cimahi sebesar 71%, dan Kabupaten Bekasi sebesar 61%.

“Oleh sebab itu, diharapkan kepada Bupati dan Walikota dapat turut berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, melalui kegiatan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak ‘Golput’, sehingga tingkat partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator keberhasilan Pilkada, dapat mencapai angka yang maksimal,” tutur Demiz.

Pada kesempatan ini, Demiz juga menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah independensi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara, netralitas Aparatur Sipil Negara, serta kepatuhan para calon terhadap seluruh peraturan Pilkada. Untuk itu, semua komponen harus didorong untuk mengambil bagian dalam Pengawasan Partisipatif, untuk memperkuat kapasitas dan cakupan wilayah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota, sehingga akan terwujud Pilkada jujur, adil, demokratis, aman, damai, dan bermartabat.

Selain itu, hal lain yang ditekankan oleh Demiz yaitu peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pilkada yang perlu dioptimalkan adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Pilkada; Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan, dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu bersama dengan instansi terkait; Menetapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada  setiap rangkaian proses Pilkada; Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai perilaku destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun; serta Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah.

“Makanya saya beritahukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para dai untuk menjaga kondusifitas dalam menjelang Pilkada 2018 ini. Karena ini (Jawa Barat) provinsi terbesar,” pinta Demiz.

Pada 2018 nanti akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Jawa Barat, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di 27 Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di 16 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, diantaranta 6 (enam) Kota, yaitu Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi, serta 10 (sepuluh) Kabupaten yaitu Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis.

Pelaksanaan Pilkada dimaksud, sesuai dengan amanat Pasal 201 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018. Dan sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, Pemungutan Suara akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018. (sasa)*

Jabar Berpeluang Jadi Pusat Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Mitrapolisi/KAB BOGOR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, jumlah penduduk muslim di Jabar yang kini mencapai 40,9 juta jiwa memiliki potensi pasar keuangan syariah yang sangat terbuka.

Ia pun menyambut baik banyaknya perguruan tinggi di Jabar yang menghadirkan program-program studi ekonomi berbasis syariah yang nantinya dapat mengisi ruang kosong di industri keuangan syariah. Hal ini menurutnya, akan mampu meminimalisir terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang ekonomi syariah.

"Jabar sudah sepantasnya menjadi yang terdepan dan menjadi pusat industri keuangan syariah di Indonesia," kata Deddy usai menghadiri Tasyakur Milad ke-25 tahun dan peresmian kantor pusat PT BPR Syariah Amanah Ummah di Leuwiliang Kabupaten Bogor, Senin (07/08/2017).

Deddy mengungkapkan, berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi Keuangan (SNLK) tahun 2016 tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia naik menjadi 67,82%. Sedangkan persentase masyarakat yang berada di kelompok "well literate" naik menjadi 29,66%.

"Alhamdulillah indeks inklusi keuangan di Jabar sudah 68,32% artinya diatas rata-rata nasional dan indeks literasi keuangan kita diangka 38,70% tertinggi kedua setelah DKI Jakarta," ungkapnya.

Namun demikian indeks inklusi keuangan syariah di Jabar sudah lebih baik yaitu mencapai 21,56%.

Deddy menuturkan, poin penting yang harus menjadi fokus perhatian para pelaku jasa keuangan syariah adalah memperkuat perannya dalam kegiatan sektor riil seperti pembiayaan syariah untuk industri pariwisata serta unit-unit usaha syariah potensial lainnya seiring dengan meningkatnya tren halal lifestyle global.

"Karena itu saya harap jasa keuangan syariah terus mengedukasi dan transaparan kepada masyarakat atau calon nasabah tentang karakteristik produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia," harapnya.

Selain itu, jasa keungan syariah dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber dana murah serta menciptakan produk dan jasa keungan yang menarik, mudah diakses dan berbiaya murah. Terutama untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, santri pondok pesantren, ibu rumah tangga, petani, pedagang dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan begitu lembaga keuangan syariah dapat menjadi penggerak sektor riil untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan menghadirkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga industri jasa keungan syariah di Jabar terus tumbuh menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi inklusif, menarik investasi, menggerakkan tabungan domestik dan meningkatkan daya saing," tutur Deddy.

Secara umun saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia yaitu sebanyak 5 ribu lebih. Meliputi 34 Bank Syariah, 58 Operator Takaful atau asuransi syariah, 7 model Ventura Syariah, 163 BPR Syariah, 1 Pegadaian Syariah dan sekitar 4500 lebih Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil. Bahkan Indonesia juga telah menciptakan Syariah Online Trading System pertama di dunia. (sasa)*

Minggu Malaman di Gedung Sate Bisa Amati Jupiter dan Saturnus

Mitrapolisi/BANDUNG -- Tidak perlu pergi jauh-jauh dari tengah Kota Bandung untuk menikmati dan mengamati benda-benda langit seperti rasi bintang, planet dan satelitnya. Minggu (6/8/17) malam semua dapat diamati di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung.

Dalam rangka menyambut Hari Antariksa Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menggelar Dark Sky Night (Malam Langit Gelap) dengan mengundang masyarakat untuk menikmati pesona antariksa di tengah kota. Acara ini juga disupport oleh Imah Noong.

Kepala Bagian Publikasi Setda Jawa Barat Ade Sukalsah mengatakan selain peneropongan Bulan, planet Saturnus dan Jupiter dengan teleskop, di Aula Barat Gedung Sate akan disiapkan mini planetarium yang dibuka dari pkl. 17.00 WIB. "Acara peneropongan dimulai dari 20.00 WIB, dan kami meminta dukungan dari warga maupun perkantoran sekitar Gedung Sate untuk mematikan lampu depan atau luar ruangan, sejam saja," katanya di Gedung Sate, Sabtu (5/8/17). 

Menurut Ade, selain peneropongan, acara ini juga akan dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai antariksa, dan polusi cahaya. "Silakan warga berbondong-bondong Minggu Malaman di halaman Gedung Sate berwisata edukatif secara gratis," katanya seraya menambahkan bahwa gelaran ini juga rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Barat yang ke-72.

"Satu lagi, untuk warga yang berminat datang ke acara ini bisa duluan untuk mendownload aplikasi 'Sky Map' di ponsel pintar berbasis android masing-masing. Nanti kita bisa sama-sama mengakurkan yang di ponsel dan di langit oleh para ahlinya," tambah Ade.

Peneliti Senior dari Pussainsa LAPAN Gunawan Admiranto menjelaskan sejarah Hari Antariksa Nasional pada tanggal 6 Agustus ini adalah tanggal dimana Undang-undang No.21 tahun 2013 tentang Keantariksaan disahkan.

Gunawan menyebutkan UU ini memiliki urgensi bagi perkembangan keantariksaan nasional. Diantara manfaatnya yang besar bagi bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan, kegiatan keantariksaan juga mengandung risiko seperti kegagalan peluncuran satelit dan roket, kemungkinan tabrakan akibat peluncuran, atau konflik antarnegara dalam penggunaan slot orbit dan sampah antariksa.

Lebih jauh UU No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan yang mulai berlaku 6 Agustus 2013 tersebut, menjadi wujud perlindungan bagi negara ini dalam berbagai kegiatan keantariksaan.

Kegiatan keantariksaan tersebut meliputi penelitian dan pengembangan di bidang sains antariksa, penginderaan jauh, penguasaan teknologi keantariksaan, dan peluncuran wahana antariksa seperti roket dan satelit.

UU Keantariksaan sangat penting bagi Indonesia. Karena secara geografis, negara ini memiliki posisi yang strategis atau ideal untuk penyelenggaraan kegiatan keantariksaan.

Posisi ini mengakibatkan wilayah Indonesia diminati negara lain untuk kerja sama di bidang keantariksaan. UU ini akan menjadi pedoman dan aturan bagi pelaksanaan kerja sama tersebut untuk perlindungan terhadap kepentingan Indonesia.

"Agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesimbangan alam dan bahaya polusi cahaya, kegiatan pemadaman lampu sejam lalu mengamati langit ini kami gulirkan," katanya. (sasa)*

Festival Indonesia 2, Pemprov Jabar Boyong 29 Pelaku Usaha Ke Moscow

Mitrapolisi/MOSKOW -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat libatkan 29 pelaku usaha pada acara pameran Festival Indonesia di Moskow Rusia seiring dengan cita cita untuk menjadikan Jabar sebagai pusat Fashion dunia.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan Kedutaan Besar RI-Rusia menggelar acara Festival Indonesia (FI) ke-2 pada 4-6 Agustus 2017 di Moskow, Rusia yang diikuti oleh 13 provinsi di Indonesia. Namun demikian dalam hal itu ada 29 pelaku usaha asal Jawa Barat yang diikut sertakan dalam acara tersebut.

"Kita libatkan para pengusaha Jabar supaya mereka bisa membaca peluang usaha di negara lain. Ini pun sebagai salah satu upaya pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mendorong pengembangan pelaku usaha dan menciptakan wirausaha baru," papar Aher pada pertemuan dengan para pelaku usaha asal Jabar di Intercontinental Moskow Tverskaya, Kamis (3/8/17).

Menurut Aher, pameran festival Indonesia ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha Jabar untuk ekspansi pemasaran menuju go international. Sehingga para pelaku usaha pun perlu mempelajari apa yang menjadi keinginan para pelaku usaha dan konsumen yang ada di Rusia.

"Peluang di Rusia ini cukup terbuka, tinggal kita bagaimana menghadirkan produk yang sesuai dengan masyarakat di Rusia," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Aher, para pelaku asal Jawa Barat perlu melakukan terobosan dan inovasi produk dalam pengembangan usahanya.

"Inovasi produk sangat penting, termasuk inovasi harga sehingga kita bisa berdaya saing dengan produk negara lainnya," katanya.

Saat ini, lanjutnya, ada 29 pelaku usaha Jawa Barat yang dilibatkan. Dimana 80 persennya merupakan pengusaha fashion dan tekstil dan produk tekstil (TPT). Selain itu ada juga 5 designer yang cukup ternama dilibatkan disana.

"Pelaku usaha harus pandai membaca peluang, ini peluang untuk menjadi besar dan menjadi pengalaman yang berharga untuk membuka pasar ke dunia internasional," katanya.

Menurutnya hal itu sangat penting, apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilii cita cita menjadikan Jabar sebagai produk fashion dunia.

"Jabar harus jadi produk fashion dunia, apalagi Kota Bandung sangat terkenal dengan produk fashionnya. Fashion Jabar harus masuk dan kuasai Pasar Rusia," katanya.

Sementara itu Nunie Mawardi salah seorang designer asal Jawa Barat mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dengan kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat yang melibatkan para pelaku usaha dan desainer pada acara pameran Festival Indonesia di Moskow Rusia.

Menurutnya hal itu sangat penting untuk mendorong pengembangan usaha dan wawasan.

"Ini sangat berharga bagi kami, kita ingin memperkenalkan fashion Jawa Barat ke pasar internasional, apalagi Bandung terkenal dengan fashionya," jelas Nunie.

Saat ini lanjutnya ada lima desainer asal Jawa Barat yang dilibatkan pada pemeran Festival Indonesia. Selain dirinya ada empat orang designer lain, yang antara lain Wighyo Rahadi, Anggia Sari, dan Astri Lestari.

"Pada acara Festival Indonesia ini kita mengangkat muatan lokal Jawa Barat. Ada tenun dan batik. Karya karyanya dikhususkan untuk acara festival indonesia," katanya.

Apresiasi Bashkortostan

Sebelumya di tempat terpisah, Kepala Republik Bashkortostan Rustem Khamitov mengapresiasi kunjungan kerjasama delegasi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ke Bashkortostan Rusia.

Apalagi kunjungan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi kedua belah pihak.

"Kita sangat mengapresiasi atas kunjungan ini. Ini adalah kunjungan yang pertama yang dilakukan pemerintah Jawa Barat ke Bashkortostan, kita berharap kunjungan ini ditindaklanjut dengan realisasi kerjasama," jelas Rustem dalam acara penyambutan delegasi Jawa Barat di Dom Republiski Bashkortostan, Rabu (2/8/17).

Republik Bashkortostan memiliki jumlah penduduk sekitar 4 juta lebih. Selama ini masyarakat banyak aktif diberbagai sektor baik di sektor pertanian, migas, perdagangan maupun lainnya.

"Banyak potensi yang bisa dikerjasamakan dengan Jawa Barat Indonesia," jelasnya.

Namun demikian lanjutnya, Republik Bashkortostan memiliki potensi unggulan di bidang migas dan Petrokimia. Selain itu ada juga di sektor industri besi logam dan menghasilkan banyak pupuk mineral yang diekspor ke sejumlah negara di dunia.

"Termasuk juga di bidang kedirgantaraan dan pertahanan karena kita memproduksi helikopter dan peralatan pesawat," katanya.

Selain itu lanjutnya Bashkortostan pun terkenal di bidang pertanian, bahkan penghasil susu dan madu nomor 1 di rusia. "Susu dan madu disini nomor 1, kami siap mempertimbangkan untuk ekspor ke Jawa Barat. Termasuk gandum, tepung sesuai standar halal. Bashkortostan pun produsen madu nomor 1, di Indonesia banyak pecinta madu dan disini banyak perkebunan madu, biasanya untuk obat obatan dan kosmetikk. Madu paling terkenal. Bahkan pemerintah bashkortostan selalu ikut kegiatan asosissi produsen madu. Produsen madu memiliki anggota 100 di dunia. Kami sangat berupaya keras 2021 di lakukan festival forum tersebut," katanya.

Selain itu juga, lanjutnya, pihaknya pun siap untuk kerjasama di bidang pendidikan dan tekhnologi transportasi dan migas petrokimia. Bahkan hal itu bisa dilakukan dengan kerjasama pertukaran mahasiswa.

"Kami juga sangat berminat melakukan ilmu pengetahuan pertukaran akademisi dI bidang pendidikan. Termasuk kebudayaan, Pada tahun 2020 di kota ini akan digelar festival internaisonal seni. Ini Olimpiade budaya dimana akan diikut sertakan 70 negara dunia. Dan kita mengundang tim kesenian jabar dalam forum besar tersebut," katanya. (sasa)*

Kunker Ke Rusia, Aher Temui Ulama Besar Rusia

Mitrapolisi/Bashkortostan – Dalam kunker dan penandatanganan kerjasama protocol Letter of Intens antara pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah Bashkortostan Rusia, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) berkesempatan untuk mengunjungi warga muslim dan ulama besar di Rusia.

Aher disambut langsung oleh ulama besar Rusia Syeikh Islam Mufti Talgat Safa Tajuddin bersama jamaah. Suasana hangat menyelimuti silaturahmi tersebut. Keduanya saling bertukaran peci yang menjadi khas Jawa Barat dengan Peci yang menjadi khas Rusia. Bentuk penghormatan, Mufti Talgat Safa Tajuddin yang merupakan tokoh rohani tertinggi di Rusia ini pun tidak ragu untuk menggunakan peci tersebut.

Keduanya lalu terlibat perbincangan akrab tentang perkembangan Islam selama ini di Rusia.

Gubernur Aher merasa terkejut dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta orang di negara republik Bashkortostan Rusia  mayoritas beragama Islam.

"Ini di luar dugaan kita semua, ternyata di Bashkortostan Rusia ini banyak muslimnya. Bahkan muslimnya sangat mayoritas mencapai sekitar 85 persen. Ini luar biasa," kata Aher Rabu (2/8/17) waktu setempat.

Selain itu, lanjutnya Islam Rusia pun menyebar ke beberapa negara lainnya, seperti Finlandia, Siberia dan lainnya. Bahkan perkembangan Islam di Rusia cukup pesat, hal tersebut ditunjukan dengan banyak berdirinya mesjid di sana.

"Kita bangga Islam tumbuh di Rusia terbukti dulu hanya sekitar 300 mesjid sekarang 7500 mesjid," katanya.

Oleh karena itulah, lanjut Aher, pihaknya tertarik untuk merealisasikan kerjasama dengan pemerintah Bashkortostan Rusia. Baik itu kerjasama di bidang tekhnologi, pendidikan, pertanian, migas dan lainya.

"Kita nanti bisa kerjasama melalui pertukaran mahasiswa. Belajar Islam disini dan bisa juga belajar yang lainnya," katanya.

Sementara itu Syeikh Islam Mufti Talgat Safa Tajuddin mengatakan, perkembangan Islam di Rusia cukup pesat dari sejak 15 tahun terakhir ini. Bahkan pada setiap tahunnya berdiri 20-30 bangunan mesjid di Bashkortostan Rusia.

"Sekarang ini ada sekitar 7500 mesjid yang berdiri disini," katanya.

Selama ini lanjutnya, umat muslim di Rusia menjalin komunikasi sangat baik dengan pemeluk agama lainnya. Bahkan sangat mendapat perhatian dari pemerintah.

"Tidak ada hambatan apapun dari negara, bahkan tanah untuk pembangunan mesjid pun difasilitasi pemerintah. Tidak hanya itu saja pendidikan am pun masuk pada kurikulum sekolah di tingkat dasar," katanya.

Terkait silaturahmi yang dilakukan, Mufti Talgat Safa Tajuddin pun sangat mengapresiasi sikap Aher yang melakukan silaturahmi dengannya. Menurutnya hal itu sangat luar biasa karena Aher merupakan pejabat Jawa Barat Indonesia yang pertama melakukan silaturahmi ke Rusia.

"Alhamdulillah mudah-mudahan ada kerjasama kita nanti ke depan dengan pemerintah Indonesia," katanya. (sasa)*

Pemprov Jabar Bisa Kuasai 51% Saham BIJB Kertajati

Mitrapolisi/ 

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bisa menguasai mayoritas atau 51% saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) berharap Pemprov Jawa Barat bisa menguasai 51% dan Angakasa Pura (AP) II 49%.

Ditemui usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jl. MH Thamrin Jakarta, Selasa sore (1/8/17), Wagub Demiz mengatakan pembagian saham tergantung pada penyertaan modal yang diberikan AP II. Karena selain dana Pemda Provinsi Jawa Barat dan AP II, pihak lain seperti sindikasi bank syariah juga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bisa memberikan dana kepada BIJB.

“Nanti tergantung AP II ada dananya berapa. Diharapkan 51+49. Belum lagi nanti ada RDPT ya yang bisa masuk ke dalam reksa dana, kemarin juga dari bank syariah,” kata Demiz.

Agar bisa mencapai 51%, Pemprov Jabar juga akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai penyertaan modal. Dengan begitu, Pemprov Jabar akan tetap menguasai saham mayoritas namun dengan pola kerjasama pengelolaan bersama AP II atau beberapa pihak lain.

Angkasa Pura II bisa menjadi partner pengelolaan BIJB Kertajati apabila dana yang masuk menjadi penyertaan modal. Dengan begitu dana yang masuk dari RDPT atau pihak lain tidak akan terlalu besar.

“Kalau sekarang ini (AP II) bicaranya kan bukan partner tapi semacam betuk kerjasama operasional saja. Kalau sekarang misalkan ada keputusan penyertaan modal dari AP II ya artinya menjadi partner,” ujar Demiz.

Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan optimis Pemprov Jawa Barat dan AP II bisa menguasai saham mayoritas di BIJB. Dia mengatakan tim teknis akan bekerja cepat untuk menentukan struktur pendanaan pastinya.

“Biar itu (BIJB) selesai kuartal pertama tahun depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua (Pemprov Jabar dan AP II) maka Bandar Udara Kertajati akan dapat liaison,” ungkap Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya menuturkan BIJB bisa menjadi percontohan kerjasama proyek bandara antara Pemda dengan Pemerintah Pusat. Dengan model ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih proaktif melakukan sharing equity dan kegiatan.

“Karena Kertajati ini satu contoh model, dimana antara pusat dan daerah bekerjasama membangun bandara di daerah. Dan Pemda itu proaktif dalam hal pendanaan maupun accelerate project-project. Banyak bandara-bandara yang lain terutama bandara yang besar itu dananya APBN semuanya,” tutur Budi.

“Dengan seperti ini swasta juga bisa menginisiasi, sehingga APBN juga bisa digunakan untuk bandara-bandara yang lebih kecil,” pungkasnya. (sasa)*

Lagi, Aher Raih Predikat Gubernur Inovatif

Mitrapolisi/JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) kembali meraih predikat sebagai Gubernur Inovatif dalam ajang Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 dari Koran Sindo.

Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Muhamad Solihin mewakili Gubernur Aher menerima penghargaan tersebut yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dalam malam Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 Koran Sindo di The Westin Hotel, Jl. Rasuna Said Jakarta, Selasa malam (1/8/17).

Event ini digelar keempat kalinya. Empat kali pula Aher meraih predikat sebagai Gubernur Inovatif. Pada ajang Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 ini, Aher meraih predikat sebagai Gubernur Inovatif 2017 untuk kategori Ekonomi dan Investasi.

Koran Sindo menilai Aher telah sukses membawa Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai angka 5,67%, meningkat dibanding 2015 lalu sebesar 5,03%.

Angka pertumbuhan ekonomi Jabar menempati posisi teratas di Pulau Jawa, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional 5,02%. Sementara nilai investasi Jawa Barat mencapai Rp 265 Triliun.

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa inovasi sebagai hal yang penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dia berharap dengan inovasi semua Kepala Daerah akan mampu menggerakkan dan megorganisir masyarakat dengan inivasi-inovasi yang ada.

Pada kesempatan ini, Tjahjo juga menekankan empat hal dalam inovasi yang harus dilakukan oleh para Kepala Daerah. Pertama, Kepala Daerah memiliki diskresi kewenangan untuk mengembangkan program inovasi daerah sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat di daerah. Kedua, program inovasi harus sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat di daerah.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program inovasi. Dan keempat, Perumusan kebijakan inovasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kemendagri mendorong inovasi-inovasi yang dibangun oleh daerah harus dipublikasikan. Sebagus apapun program Bapak/Ibu Kepala Daerah lakukan tanpa disosialisasikan, tanpa dipublikasikan, tanpa dibantu media-media nasional dan daerah tidak akan ada artinya karena tidak diketahui oleh masyarakat secara umum,” ujar Tjahjo.

Selain Gubernur Aher, ada juga Bupati/Walikota dari Jawa Barat yang meraih predikat Bupati/Walikota Inovatif 2017, diantaranya: Bupati Bekasi (Kategori Infrastruktur dan Pembangunan), Walikota Bandung (Lingkungan Hidup), dan Walikota Depok (Lingkungan Hidup).

Ajang Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif ini digelar sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah melalui berbagai inovasi. Pembangunan harus disebar ke seluruh tanah air. Hal ini sesuai dengan program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.

Penganugerahan diberikan kepada 27 kepala daerah: 5 (lima) Gubernur, 9 (sembilan) Walikota, dan 13 Bupati. Ada 6 (enam) kategori yang diberikan, yaitu: Pelayanan Masyarakat, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan Pembangunan, Ekonomi dan Investasi, Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Pemerintahan. (sasa)*