Ditemui setelah acara, Gubernur
Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengaku gembira atas pencapaian ini, menurutnya
bahwa panggungnya itu menjadi bukti kinerja para ASN Pemprov Jabar dalam
memberikan layanan perizinan yang mudah bagi warganya terutama masyarakat
kecil. "Momen seperti ini harus datang pribadi, agar ASN Pemprov tambah
semangat dalam melayani masyarakat, juga semoga menjadi pertanda kita serius
dalam memberikan kemudahan izin, jangan ada terjadi penyelewengan di
lapangan", ujar Aher.
Pada acara pembukaan expo,
sebelumya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah
menaruh perhatian besar terhadap program perumahan bersubsidi. Alokasi subsidi
dan belanja perumahan tahun 2015-2019 di Kementerian PUPR mencapai Rp 74
triliun.
"Mestinya dengan angka yang
tidak kecil itu, pergerakan properti bisa melaju kencang. Ada subsidi Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Masyarakat harus tahu ini adalah
subsidi Pemerintah kepada masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah
dengan harga yang baik dan tidak terbebani oleh bunga. Subsidinya (FLPP) kurang
lebih 7 %, juga ada Subsidi Selisih Bunga (SSB) besarnya juga 7 %. Jadi
masyarakat hanya membayar bunga 4-5%. Saya lihat sangat membantu sekali,"
katanya.
Presiden menyinggung bahwa
kesulitan para pelaku usaha properti dalam perizinan perumahan di sejumlah
daerah sering menjadi permasalahan klasik yang sampai saat ini masih mengemuka,
untuk itu menurutnya perlu tindakan konkret dari para kepala daerah dalam
menangani permasalahan dimaksud. "Saya senang dan sangat menghargai
beberapa kepala daerah yang naik panggung tadi, telah membuktikan komitmennya
dalam memberikan kemudahan, kecepatan dalam perizinan perumahan, terutama bagi
masyarakat berpenghasilan rendah," kata Presiden
Penghargaan bidang perumahan
tersebut diserahkan Menteri PUPR, Basuki Hadimuliono kepada tiga Pemerintah
Provinsi, tiga Pemerintah Kabupaten dan tiga Pemerintah Kota. Para Kepala
Daerah yang hadir dalam kesempatan itu dinilai telah berhasil dalam
penyederhanaan prosedur perizinan perumahan, izin yang sediakala selesai dalam
tempo 14 hari kerja kini dapat disingkat menjadi 1-3 hari kerja saja.
Penghargaan untuk kategori
provinsi diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Utara. Untuk kategori kabupaten diserahkan kepada Maros, Bandung dan
Malang. Sedangkan untuk kategori pemerintah kota diserahkan kepada Pemkot
Jambi, Pontianak dan Manado.
Untuk mengurangi backlog
perumahan, Pemerintah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015.
Program ini merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Dunia Usaha (pengembang), dan masyarakat untuk menyediakan hunian yang layak,
khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dari sisi capaian, secara
kumulatif, dari 2015 hingga Agustus 2017 telah dibangun sebanyak 2 juta unit
rumah di tanah air, dengan alokasi APBN
dan subsidi sebesar Rp. 37,5 Triliun.
Usai acara pembukaan, Presiden
Joko Widodo dan Menteri Basuki menyaksikan akad kredit 1.393 debitur BTN
senilai Rp 167,6 miliar dengan rincian 363 debitur dengan nilai Rp 44 miliar
melakukan akad kredit di JCC Jakarta, sementara 1.030 debitur lainnya senilai
Rp 123 miliar dilakukan di kota lainnya.
Pameran ini digelar dalam rangka
Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2017 yang diperingati setiap tanggal 25
Agustus dengan tema Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera. "Pameran
diikuti oleh 201 booth dengan rincian 117 non-MBR dan 84 MBR termasuk booth
Kementerian PUPR turut berpartisipasi dalam pemeran tersebut. Jumlah transaksi
yang diharapkan dalam pameran ini sebesar Rp 5 triliun atau meningkat bila
dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 4,5 triliun," jelas Menteri
Basuki. (sasa)*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar