Pemprov Jabar Bisa Kuasai 51% Saham BIJB Kertajati

Mitrapolisi/ 

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bisa menguasai mayoritas atau 51% saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) berharap Pemprov Jawa Barat bisa menguasai 51% dan Angakasa Pura (AP) II 49%.

Ditemui usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Pandjaitan dan Menteri Perhubungan RI Budi Karya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jl. MH Thamrin Jakarta, Selasa sore (1/8/17), Wagub Demiz mengatakan pembagian saham tergantung pada penyertaan modal yang diberikan AP II. Karena selain dana Pemda Provinsi Jawa Barat dan AP II, pihak lain seperti sindikasi bank syariah juga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bisa memberikan dana kepada BIJB.

“Nanti tergantung AP II ada dananya berapa. Diharapkan 51+49. Belum lagi nanti ada RDPT ya yang bisa masuk ke dalam reksa dana, kemarin juga dari bank syariah,” kata Demiz.

Agar bisa mencapai 51%, Pemprov Jabar juga akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai penyertaan modal. Dengan begitu, Pemprov Jabar akan tetap menguasai saham mayoritas namun dengan pola kerjasama pengelolaan bersama AP II atau beberapa pihak lain.

Angkasa Pura II bisa menjadi partner pengelolaan BIJB Kertajati apabila dana yang masuk menjadi penyertaan modal. Dengan begitu dana yang masuk dari RDPT atau pihak lain tidak akan terlalu besar.

“Kalau sekarang ini (AP II) bicaranya kan bukan partner tapi semacam betuk kerjasama operasional saja. Kalau sekarang misalkan ada keputusan penyertaan modal dari AP II ya artinya menjadi partner,” ujar Demiz.

Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan optimis Pemprov Jawa Barat dan AP II bisa menguasai saham mayoritas di BIJB. Dia mengatakan tim teknis akan bekerja cepat untuk menentukan struktur pendanaan pastinya.

“Biar itu (BIJB) selesai kuartal pertama tahun depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua (Pemprov Jabar dan AP II) maka Bandar Udara Kertajati akan dapat liaison,” ungkap Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya menuturkan BIJB bisa menjadi percontohan kerjasama proyek bandara antara Pemda dengan Pemerintah Pusat. Dengan model ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih proaktif melakukan sharing equity dan kegiatan.

“Karena Kertajati ini satu contoh model, dimana antara pusat dan daerah bekerjasama membangun bandara di daerah. Dan Pemda itu proaktif dalam hal pendanaan maupun accelerate project-project. Banyak bandara-bandara yang lain terutama bandara yang besar itu dananya APBN semuanya,” tutur Budi.

“Dengan seperti ini swasta juga bisa menginisiasi, sehingga APBN juga bisa digunakan untuk bandara-bandara yang lebih kecil,” pungkasnya. (sasa)*