Mitrapolisi/
BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Komnas HAM dalam
proses pengukuran lahan yang dibebaskan untuk pembangunan runway Bandara
Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. Komnas HAM hadir agar pada
masa pengukuran sampai pembebasan lahan di Kecamatan Kertajati tersebut berada
dalam koridor HAM. Pasalnya, pemprov tetap mendorong Badan Pertanahan Nasional
(BPN) untuk melakukan pengukuran lahan tersebut.
Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar
usai menggelar rapat lanjutan pembebasan lahan BIJB bersama Bupati Majalengka
Sutrisno di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung,
Senin, 14 November 2016.
"Keputusan kita tetap seperti minggu lalu, tetap akan
mengukur di sana dengan BPN. Ada komnas HAM hadir, agar langkah kita dalam
koridor HAM,"ujar Wagub Jabar
Selain itu, pihaknya pun akan menggandeng penegak hukum
karena di lapangan terjadi intimidasi antara kelompok masyarakat. Seperti
diketahui, di sana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembebasan
lahan atau bahkan pembangunan BIJB. Menurut Deddy, intimidasi terjadi dari
kalangan yang besar kepada yang kecil.
JAMINAN hidup lima tahun yang warga tuntut dinilai tak
realistis.
"Ini tidak boleh terjadi. Kita itu ada di negara hukum,
Negara tidak hadir kalau hal ini dibiarkan terus berlarut-larut. Sekarang ada
kelompok dari luar, kalau ini dibiarkan terjadi, proyek ini tidak akan
jalan-jalan,” ujarnya.,"ujar dia.
Deddy pun akan memegang komitmen Bupati Majalengka, Bupati
Sutrisno yang Selasa ini akan turun langsung ke lapangan.
"Catat ni, bupati besok (hari ini) insyaallah turun ke
lapangan. Dialog antara pemimpin dan rakyat. Mudah-mudahan bisa mencaikan
situasi di lapangan,"ujar Deddy.
Menurut dia, kerja memang harus penuh dengan keyakinan dan
berbaik sangka kepada orang. Dengan demikian, dia yakin dengan turunnya
Sutrisno setidaknya bisa mencaikan permasalahn yang terjadi di tengah
masyarakat.
Terkait tim khusus, Deddy mengaku pihaknya jadinya
menggunakan prosedur yang biasa, seperti menggandeng penegak hukum untuk
melakukan pengamaman. Yang terpenting di lapangan tidak ada penindasan,
pengukuran dilakukan dengan benar, pembayaran dilakukan dengan tepat pada
rekening Bjb.
"Ini hari dibayar, 2 jam kemudian bisa dilihat, 2 jam
kemudian bisa digunakan,"ujar dia.
Sementara itu, pihaknya tetap fokus untuk membebaskan 51
bidang tanah agar tahun depan anggaran dari APBN bisa terrealisasi. Pasalnya
pihaknya berpacu dengan waktu mengingat saat ini sudah mendekati akhir tahun.
Namun diakui dia, jika ingin mengukur keseluruhan lahan, terdapat 331 bidang yang
harus diukur, namun saat ini tetap 51 bidang dulu yang jadi prioritas.
"Kecuali masih ada sisa waktu,"ujar dia.
Deddy pun menargetkan pembayaran untuk 51 bidang dilakukan
pada tahun ini pula. Namun jika tidak terkejar, pembayaran dilakukan pada tahun
depan, dengan catatan 51 bidang tersebut sudah terukur seluruhnya.
"Pembayaran kalau bisa tahun ini ya dilakukan tahun
ini. Tapi kalau tidakbisa ya tahun depan. Yang penting pengukuran sudah. Jadi
tidak ada masyarakat yang dirugikan,"ujar dia.
Sementara itu, Bupati Majalengka Sutrisno yang ditemui
terpisah oleh wartawan mengakui, warga yang menolak untuk dibebaskan lahannya
itu warga yang dari awal tidak setuju.
"Warganya ya yang
itu-itu saja (yang menolak). Kami ingin membebaskan yang sudah siap di
lapangan kok,"ujar dia.
Sutrisno pun sepakat dengan pihak-pihak yang akan
dilibatkan oleh pemprov. Di antaranya dengan menggandeng Komnas HAM dan aparat
penegak hukum.
"Jadi mereka bisa menyaksikan siapa sih yang berulah di
lapangan,"ucap dia.
Terkait adanya tuntunan warga ada yang minta
relokasi dan jaminan hidup selama lima tahun, diakui dia, tuntutan warga tidak
realistis. Padahal mayoritas sudah setuju karena ganti untung. Mereka jadi
punya rumah, punya mobil bagus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar