Tenun Majalaya Siap Bangkit Angkat Jabar

Mitrapolisi/

Kab. Bandung - Mulai padamnya usaha-usaha tenun ikat, khususnya tenun Majalaya, menginspirasi komunitas Jejaring Pecinta Tenun Nusantara (JANTERA) bekerjasama dengan Bank BNI Cabang Majalaya untuk menggelar kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Teknis dan Visual Kain Tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), di Kantor Sub Unit Pengembangan Industri Pertekstilan (UPT) Majalaya, Jl. Raya Majalaya - Rancaekek KM 3 Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Kamis (28/09/2017).

Wakil Ketua Dekranasda Jawa Barat Giselawati Mizwar sangat mengapresiasi pelatihan yang digelar selama tiga hari ini. Menurutnya, pelatihan ini dapat melestarikan karya dan budaya asli Indonesia, sekaligus mengasah kreativitas para pengrajin tenun. Ia pun berharap melalui pelatihan ini, akan tumbuh minat masyarakat luas akan kain tenun Majalaya, yang pernah berjaya di awal tahun 1960-an tersebut.

"Pelatihan ini dapat lebih meningkatkan kemampuan, kreativitas, kecintaan, kebanggaan serta keberlangsungan pengembangan kain tenun ATBM, sekaligus dapat melestarikan karya dan budaya asli Indonesia yang kita cintai," ungkap Giselawati saat membuka kegiatan pelatihan.

"Pelatihan ini juga menjadi upaya nyata untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal dan mencintai kain nusantara, baik dari sisi warisan budaya, sosial maupun ekonomi," sambungnya.

Ketua Harian JANTERA Komarudin Kudiya menekankan, derasnya keran impor tekstil dari luar negeri semakin menyudutkan pengrajin tenun. Bahkan saat ini tak sedikit pengrajin tenun yang terpuruk. Karenanya melalui kegiatan pelatihan ini Komar -sapaan akrabnya- bertekad untuk membangkitkan kembali tenun ikat Majalaya ke masa jayanya. Sebelumnya, Komar yang juga penggiat batik telah sukses mengembangkan batik khususnya di Jawa Barat.

"Dari tahun 2008 hanya beberapa daerah di Jawa Barat yang punya batik khas, sekarang 27 kabupaten kota se-Jabar punya batik khas masing-masing," tukas Komarudin.

"Akan kami tunjukkan bahwa kegiatan ini ada hasilnya, karena tenun di Jabar dari dulu punya potensi yang luar biasa," tekadnya.

Komarudin menyebutkan, kuota peserta sangat terbatas hanya 25 orang saja. Namun diluar perkiraan, jumlah pengrajin yang hadir melampaui jumlah kuota. Hal ini tentu menunjukkan antusiasme pengrajin tenun untuk bangkit sangat tinggi. Berdasarkan hal inilah Bank BNI akan berpartisipasi dalam mendukung tenun dengan rencana pembangunan Kampung Tenun Majalaya.

Netty Miris Tersangka nikahsirri.com Diciduk di Komplek Hunian TNI

MItrapolisi/ Bandung- Tertangkapnya Aris Wahyudi, tersangka pemilik situs nikahsirri.com pada hari Minggu (24/09) dini hari itu, membuat Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan miris. Pasalnya, lokasi penangkapan tersangka di Perumahan Angkasa Puri, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi tersebut merupakan komplek hunian TNI.

Netty yang merupakan salah satu keluarga besar TNI-AU mengaku merasa tersentak dengan adanya aksi kejahatan di wilayah yang menurutnya harus menjaga martabat masyarakat. Namun kemudian diketahui bahwa tersangka hanya mengontrak dan bukan pemilik rumah tersebut.

"Tentu saya sebagai keluarga besar TNI-AU juga merasa tersentak, gimana caranya orang melakukan kejahatan di sebuah komplek yang seharusnya menjunjung martabat dan harkat kemanusiaan," tukas Netty saat ditemui usai acara Hari Kunjung Perpustakaan di Graha Pustaloka Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung, Senin (25/09/2017).

Menurut Netty, sejak si pemilik akun mendeklarasikan situsnya di Gedung Juang hari Selasa (19/09) lalu dan membuat warga resah, beberapa hari kemudian Netty ambil aksi dengan melapor ke Kapolres Bekasi, yang langsung berkonsultasi dengan Ditreskrimsus Polda Metrojaya, hingga akhirnya tersangka diamankan.

"Saya waktu itu langsung merespon informasi yang berkembang dengan menghubungi Kapolres Bekasi, saya sampaikan keresahan masyarakat atas munculnya akun tersebut, termasuk juga kampanye mereka yang cukup bombastis dengan membuat kaos Virgin Wanted dan sebagainya", cerita Netty.

"Alhamdulillah Kapolres sangat responsif, bergerak cepat. Beliau dan jajarannya langsung mendatangi rumah yang bersangkutan," katanya lagi.

Kembangkan Energi Terbarukan, Pemprov Jabar Raih Penghargaan

Mitrapolisi/

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Anugerah Energi Lestari 2017 Kategori Pemerintah Daerah Aktif Mendorong Produksi Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) yang diserahkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ignasius Jonan, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (15/9/17) malam.

Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat, mengaku cukup senang dengan apresiasi yang diinisiasi Majalah Gatra ini. Menurutnya, Pemprov Jabar memang cukup konsen dalam mendorong produksi pengembangan energi terbarukan, "Jabar memang memiliki potensi energi terbarukan cukup besar, dan Gubernur kami sangat visioner dalam mendorong pengembangannya," jelasnya.

EBT yang didorong pengembangannya di Jabar kata Eddy, adalah panas bumi. Data Kementerian ESDM RI menyebut bahwa potensi panas bumi Jawa Barat mencapai 6.101 MW yang tersebar di 44 titik di beberapa kab/kota. Angka ini berarti mencapai 20,8% dari total potensi panas bumi Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan yang hadir langsung dan menyerahkan penghargaan, dalam sambutannya mengatakan, pemerintah saat ini juga sangat serius terkait pengembangan EBT di tanah air. "Terbukti hingga September 2017, pemerintah sudah menandatangi 60 kontrak terkait EBT," ujar Jonan.

Presiden Direktur Majalah Gatra, Tigor Tanjung mengatakan apresiasi malam ini diberikan kepada Pemerintah Daerah, perusahaan BUMN maupun swasta yang berkomitmen terhadap perkembangan EBT. Ada 11 katagori penghargaan yang penerimanya diseleksi ketat oleh tim panelis yang terdiri dari pemimpin redaksi majalah Gatra Carry Nadeak, Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma, sekretaris dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana dan Tenaga Ahli EBTKE Faisal Rahadian.

Adapun penerima penghargaan Anugerah Energi Lestari 2017 adalah:

1. Kategori Investasi, diraih oleh PT Supreme Energy.

2. Kategori Pengusahaan Yang Agresif Dalam Pengembangan Potensi Panas Bumi Terbesar, diraih oleh Sarulla Operations Limited.

3. Kategori Perintis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Masih Beroperasi, diraih oleh PLTP Kamojang.

4. Kategori Industri Turbin Energi Terbarukan Skala Kecil Dengan Jumlah Produksi Terbanyak diraih oleh, CV. Cihanjuang Inti Teknik.

5. Kategori Perintis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), diraih oleh UPC Sidrap Bayu Energi.

6. Kategori Penggiat Energi Terbarukan, diraih oleh Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).

7. Kategori Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kapasitas Terpasang Terbesar, diraih oleh PT. LEN Industri (Persero).

8. Kategori Perusahaan Terbanyak Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg), diraih oleh Asian Agri.

9. Kategori Konservasi Energi, diraih oleh Kementerian PUPR.

10. Kategori Pemerintah Daerah Aktif Mendorong Produksi Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) , diraih oleh Pemprov Jawa Barat.

11. Kategori Pemerintah Daerah Dengan Inisiatif Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan, diraih oleh Pemprov Sumatera Barat.

Ini Hasil Rapat Evaluasi Citarum Bestari

Mitrapolisi/

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat evaluasi pelaksanaan gerakan Citarum Bestari, di ruang rapat Sanggabuana Gedung Sate Kota Bandung, Jumat (15/09/2017). Rapat yang dihadiri oleh Bupati Bandung Barat, Wakil Walikota Bandung, perwakilan Walikota Cimahi dan Kabupaten Bandung serta para pimpinan FKPD Jabar ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

“Intinya lebih pada koordinasi dan evaluasi terkait dengan program Citarum Bestari dan pemantapan langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan,” kata Gubernur Aher kepada wartawan usai rapat.

Aher menyatakan, akan mendatangi satu-persatu industri yang berdekatan dengan aliran sungai citarum, guna memastikan Industri Pengolahan Air Limbah (IPAL) dari setiap perusahaan berjalan dengan baik.

”Tadi saya menekanakan supaya para pihak seperti Kejaksaaan, TNI dan Polri segera menentukan langkah-langkah, panggil satu-persatu industri atau datangi satu-persatu kemudian ketika kedapatan melanggar bikin komitmen untuk tidak melanggar,” ujarnya.

Bila industri tersebut masih saja membandel dengan membuang limbah langsung ke sungai tanpa melalui IPAL akan langsung membawa urusan tersebut ke ranah hukum. Menurut pantauannya, disamping ada industri yang telah menggunakan IPAL nya dengan baik, ternyata masih ada pula dari mereka yang IPAL nya tidak digunakan alias hanya untuk memenuhi persyaratan semata.

“Nah, yang terjadi adalah ada industri yang punya IPAL dan sudah digunakan dengan semestinya, ada juga industri yang punya IPAL tapi tidak digunakan alias IPAL-IPALan,” tuturnya.

Aher menghimbau kepada semua pihak seperti pelaku agriibisnis, rumah tangga, pasar dan industri untuk tidak membuang limbah apapun ke sungai citarum.

“Selesailah masalah kalau itu terjadi. Orientasi kita adalah bagaimana menyelesaikan limbah, kalau para pihak bersepakat dan berkomitmen menyelesaiakan masalah limbah ya selesai urusan. Cuma tadi kan kita evaluasi kalau pergerakannya kurang cepat, cepetin dong kira-kira begitu,” terangnya.

Jumlah industri di sepanjang sungai citarum sepanjang hampir 30 Km dari mata air di Gunung Wayang hingga bermuara di Tanjung Kawarang berjumlah 608 industri, dimana yang terbanyak adalah industri tekstil yang berjumlah 468 buah. DAS citarum hulu di Kabupaten Bandung menjadi daerah terbanyak keberadaan industri yaitu 325 buah, Kota Cimahi 101 buah dan 90 industri di Kota Bandung.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa sejak digulirkannya gerakan Citarum Bestari tahun 2014 lalu, saat ini sampah yang berada di sungai citarum sudah berkurang signifikan. Hampir sepanjang 70 Km sampah sudah tidak lagi berada di aliran sungai citarum.

“Sekarang sudah sampai di angka 70 Km sampah kasat mata bukan sampah cair sudah sangat berkurang signifikan, tapi kan mesti dihitung juga kiri kanannya DAS Citarum ada 13 anak sungai, itu juga menjadi bagian dari program,” ujar Aher.

Aher menuturkan, rencananya, desa berbudaya lingkungan atau Ecovillage di areal DAS Citarum jumlahnya akan diperbanyak.

“Dilapangan kita kan sudah membentuk Ecovillage atau desa berbudaya lingkungan yang dilintasi oleh sungai citarum dan kita sepakati ecovillage akan diperbanyak,” ucapnya.

Ecovillage adalah sekelompok orang di setiap desa yang sudah sadar lingkungan, mereka dilatih dan dididik untuk menjaga lingkungan khususnya kebersihan sungai citarum. Tugas mereka melakukan kerja bakti membersihkan sungai dari sampah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah apapun ke sungai citarum.

“Sebetulnya kan sederhana ini hanya masalah perilaku saja,” pungkas Aher.

Jabar Paling Siap Selenggarakan Pilkada Serentak 2018

Mitrapolisi/

BANDUNG - Provinsi Jawa Barat dinilai paling siap dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang, baik dari segi pendanaan, keamanan dan daftar pemilih.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, yang saat itu memantau pra kondisi Pilkada serentak 2018 bersama tim khususnya ke Pemprov Jabar, Jumat (15/09/2017).

"Sejauh ini jabar persiapannya menurut saya sudah diatas bagus kita sudah memantau ke lima daerah," ujar Akmal.

Menurutnya, Jabar paling cepat dalam persiapan Pilkada khususnya dalam hal pendanaan, keamanan dan data pemilih.

"Untuk kecepatan, Jabar menurut kita sangat cepat sekali. Komunikasi kita dengan Jabar sangat bagus, bahkan keinginan Pak Gubernur sangat kuat sekali untuk terus mendorong meningkatkan daftar pemilih yang kini sudah di angka 63 persen buktinya beberapa dana untuk sosialisasi saya lihat sudah bagus," terangnya.

Tahun 2018 mendatang Jabar akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 16 pemerintah Kabupaten dan Kota serta satu pemerintah Provinsi. Akmal menurutkan, sebagai Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu 47 Juta jiwa, Jabar harus menjadi barometer penyelenggaraan Pilkada yang sukses dan aman.

"Kita katakan Jabar barometer, pemilihnya terbanyak. Kita mengajak kepada Provinsi untuk terus mensosialisasikan secara optimal kepada masyarakat demi mensukseskan Pilkada ini, kan tidak bisa oleh Kemendagri saja tapi harus dari daerah juga," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengutarakan optimismenya, Pilkada serentak 2018 di Jabar akan berjalan lancar dan aman dari mulai persiapan hingga terpilihnya pemenang Pilkada.

"Kita punya pengalaman bahwa Pilkada di Jabar selalu aman, belum pernah ada kerusuhan apapun ini pertanda bahwa masyarakat Jabar dalam konteks demokrasi sudah dewasa, kalaupun ada sengketa palig hebat diselesaikan di MK, selesai," ujar Aher.

Terkait pembiayaan Pilkada baik bagi Kota, Kabupaten dan Provinsi, Aher menyatakan sudah siap. Kalaupun dari Kabupaten atau Kota ada yang kekurangan dana, pihaknya akan meminta merevisi APBD yang bersangkutan.

"Pembiayaan sudah siap baik dari Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Kalau ada dari Kabupaten atau Kota yang kurang kita akan minta merevisi APBD yang bersangkutan karena yang paling penting adalah lancar pelaksanaannya dan aman," jelasnya.

Dana untuk Pilkada pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Jabar sendiri, Pemprov Jabar telah menganggarkan sebesar 1,6 Triliun. Dana tersebut sudah termasuk dana pengamanan yang nanti akan diserahkan ke Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya.

"Dana keamanan itu kan untuk mengamankan jangan sampai nanti ada kejadian gara-gara dana keamanan kurang. Untuk keamanan kita berfikirnya diatas situasi, kalau situasi di prediksi sedang kita siapkan keamanan tinggi, kalau rendah kita sedang, kalau tinggi kita tiga kali lipat lebih tinggi," terangnya.

Dari 1,6 Triliun itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar mendaptkan dana sharing sebesar Rp 1,169 Triliun, Bawaslu Jabar Rp 322,6 Milyar, Polda Jabar Rp 174,5 Milyar, Polda Metro Jaya Rp 22,15 Milyar, Kodam III Siliwangi Rp 26,372 Milyar dan Kodam Jaya Rp 2.89 Milyar.

Melihat pada Pilkada sebelumnya jumlah pemilih di jabar mencapai 63 persen. Aher optimis, tahun ini jumlah tersebut akan bertambah dengan terus gencar melakukan sosialisasi ke tiap daerah.

"Harapannya kita ingin apalagi para pemilih pemula kan terdidik kita minta supaya menggunakan hak nya dengan baik, pilih sesuai hati nurani, mereka kan generasi gadjet karena itu nanti pendekatan sosialisasinya pendekatan milenia juga melalui teknologi informasi," pungkas Aher.

Sebelas Sastrawan Raih Hadiah Sastra Rancage

Mitrapolisi/ BANDUNG --Yayasan Kebudayaan Rancage, sebagai lembaga yang bergerak dalam pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian bahasa dan sastra daerah, khususnya Sunda, Jawa, Bali, dan Lampung, pada tahun ini memberikan penganugerahaan Hadiah Sastra Rancage 2017 kepada tokoh atau lembaga yang dipandang besar jasanya dalam mengembangkan dan mempertahankan kehidupan bahasa dan sastra dalam bahasa Daerah.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, upaya penyelamatan bahasa daerah sangat penting dilakukan agar bahasa daerah tersebut tidak punah keberadaannya.

"Penyelamatan bahasa daerah saat ini sudah sangat penting dan mendesak. Indonesia sebagai negara terkaya bahasa kedua di dunia yang memiliki hampir 800 bahasa, 169 dari bahasa tersebut kini terancam punah akibat arus deras globalisasi dan hanya memiliki penutur antara 500 sampai 1000 orang," kata Deddy.

Pada Keputusan Hadiah Sastra Rancage 2017, memberikan 11 hadiah, dan satu penghargaan khusus untuk cerpen dalam bahasa Batak yang berjudul 'Parlombu-lombu' (Si Gembala Sapi) Karya Soekirman Ompu Abimanyu.

Sementara itu Hadiah Sastra Rancage 2017 untuk sastra Sunda, diberikan kepada Kumpulan Cerpen karya Alam Amilia dengan judul 'Diantara Tilu Jaman'. Adapun Hadiah Sastra Rancage untuk Sastra Sunda di bidang jasa disampaikan kepada Komunitas Ngejah, Sukawangi, Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hadiah Sastra Rancage 2017 untuk Sastra Jawa diberikan kepada Roman Sejarah Karya Moh. Syaiful dengan tajuk 'Agul-Agul Balambangan'. Sedangkan Hadiah Sastra Rancage 2017 bagi yang berjasa dihaturkan kepada H. Abdullah Purwodarsono.

Sedangkan Hadiah Sastra Rancage untuk sastra Bali diberikan kepada Kumpulan Cerpen karya Dewa Ayu Carma Citrawati bertajuk 'Kutang Sayang Gemel Madui', dan Hadiah Sastra Rancage di bidang jasa yaitu untuk I Putu Supartika.

Untuk Sastra Lampung, diberikan kepada karya bertajuk 'Negarabatin' karya Udo Z. Karzi. Sementara untuk Sastra Batak diberikan kepada Kumpulan 10 Cerpen karya Tansiswo Siagian berjudul 'Sonduk Hela', dan Hadiah Sastra Rancage 2017 untuk Jasa dalam sastra Batak dihaturkan kepada Grup Tortor Sangombas.

Kemudian untuk sastra Banjar diberikan kepada Roman karya Jamal T. Suryanata bertajuk 'Pembatangan'.

Tak sampai disitu Yayasan Sastra Rancage juga memberikan Hadiah Samsoedi 2017 untuk penulis bacaan anak-anak dalam bahasa Sunda yang diberikan kepada 'Nala' karangan Darpan.

"Ini perlu disupport, kita punya TV daerah, bisa dikembangkan untuk menginformasikan hal semacam ini, kemudian juga lewat pariwisata misalnya, suatu budaya juga bisa dipertahankan bahkan dikembangkan," imbuh Deddy

Desa/Kelurahan Tingkat Nasional tahun ini.

Mitrapolisi/

KOTA BOGOR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) sangat mengapresiasi Kelurahan Katulampa di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor atas prestasinya meraih Juara Tiga Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Nasional tahun ini.

 Katulampa bisa menjadi inpirasi bagi kelurahan lain tidak hanya di Jawa Barat bahkan di Indonesia dalam hal implementasi sinergitas berbagai pihak. Sinergitas ini penting untuk mengembangkan potensi kreativitas yang dimiliki wilayah dan masyarakat. Demiz mengungkapkan hal tersebut dalam kunjungan kerja sekaligus silaturahim bersama warga di RW 09 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Kamis (14/9/17).

"Saya kira ini bukti sinergitas berbagai pihak, mulai dari pemerintahnya, komunitasnya, pengusahanya, dan juga akademisinya. Bisa mewujudkan sebuah Kelurahan Katulampa yang terkenal dengan sumber banjir menjadi kelurahan yang dikenal dengan prestasinya," ungkap Demiz.

 "Ini (Kelurahan Katulampa) bisa menjadi inspirasi bagi kelurahan-kelurahan lain dalam penilaian-penilaian yang akan datang dari Pemerintah Pusat," tambahnya.

 Hal yang menonjol dan menjadi unggulan dari Kelurahan Katulampa yaitu Gemarsawi. Gemarsawi atau Gerakan Masyarakat Sadar Wilayah merupakan sebuah gerakan bersama atau gotong royong antara masyarakat dengan berbagai pihak dalam mengelola potensi serta lingkungan di Katulampa. Implementasinya berupa Kampung Warna Warni Katulampa serta Wahana Wisata Edukasi dan Alahraga Berbasis Masyarakat.

 Kampung warna-warni, masyarakat di sini memperindah lingkungan sekitar dihiasi berbagai warna, gambar, serta ornamen-ornamen tradisional di setiap sudut kampungnya. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan potensi sungai dimana kodisi airnya masih jernih dan daerah aliran sungai yang bebas sampah serta limbah industri untuk berwisata.

 Ada berbagai wahana Wisata Edukasi dan Olahraga di Katulampa yang tersedia dalam paket liburan dan wisata. Seperti Wahana Sejarah di Bendungan Katulampa, Wahana Susur Lembur (jogging dan biker track), Wahana Kaulinan Budak Baheula (Permainan Anak Zaman Dahulu), Wahana Ngalun yaitu menyusuri sungai atau berenang, Moro Lauk (Berburu Ikan), Ngunder Sayur (Panen Sayuran), serta masih banyak wahana lainnya.

"Ini kepariwisataan. Jadi Pariwisata tadi bukan hanya alam, pariwisata tadi justru ruhnya tadi adalah industri kebudayaan. Ruhnya tadi adalah budaya masyarakat. Ini yang menarik, bisa ada kulinernya yang menjadi ekspresi masyarakat, bukan hanya sekadar sungai," kata Demiz.

 Untuk itu, pada kesempatan ini Demiz mendorong warga Katulampa bisa menggali berbagai potensi kreativitas lainnya selain potensi alam. Mereka bisa mengembangkan seni dan budaya khas Katulampa, kuliner, atau pengembangan berbagai produk pertanian.

 Melalui pemanfaatan potensi ini, menurut Demiz masyarakat bisa mendapatkan pemasukan tanpa menunggu bantuan dari Pemerintah. Pendapatan ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan warga sendiri, seperti peningkatan taraf hidup dan kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur kampung, dan kebutuhan lainnya.

 Koordinator Gemarsawi Katulampa, Faiz, mengatakan bahwa Gemarsawi merupakan proses panjang yang telah dilakukan oleh warga Katulampa. Warga Kelurahan Katulampa menempa dirinya dengan belajar untuk mengenal atau sadar akan potensi yang dimiliki lingkungan di sekitarnya.

 “Bersama masyarakat, berbulan-bulan, siang-malam kita berproses sambil belajar. Maka dirumuskanlah yang namanya Gemarsawi. Proses awalnya ini proses natural, melalui proses diskusi yang lumayan panjang. Masyarakat juga secara perlahan belajar tentang apa sih yang membuat kita prihatin,” papar Faiz.

Bentuk keprihatinan tersebut secara perlahan menjadi sebuah gerakan sistematis dan terorganisasi dengan baik. Dengan rasa percaya diri dan keyakinan tinggi, warga pun mulai merealisasikan Gemarsawi. Hingga kini, Gemarsawi telah melahirkan berbagai jaringan komunitas dalam berbagai hal – tidak hanya di Katulampa namun sudah melanda ke wilayah atau Kelurahan lainnya. Ke depan, selain telah menjadi wadah atau Forum Gemarsawi Indonesia rencananya akan dibentuk pula Gemarsawi Institue.  

“Kita berkomitmen, sebelum Gemarsawi menjadi Gerakan Nasional Masyarakat Sadar Wilayah, kita tidak akan berhenti. Karena Indonesia perlu kesadaran, keasadaran dalam berbagai hal,” pungkas Faiz.

Raih WTP 6 Kali, Pemprov Jabar Terima Penghargaan Dari Presiden

Mitrapolisi/

JAKARTA - Atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam kali berturut-turut dari tahun 2011-2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai Pemda yang paling sering meraih WTP.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, saat pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/09/2017).

"Kita bersyukur tadi di istana negara kita mendapatkan penghargaan atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi berupa diraihnya WTP selama enam kali berturut-turut atau diatas lima kali," kata Gubernur Aher di Jakarta.

Aher mengungkapkan, raihan opini WTP ini menggambarkan akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jabar.

"Tentu WTP ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dan hasil kerja kita di lapangan telah sesuai," ungkapnya.

Sehingga, menurutnya, dari sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran termasuk evaluasi keuangan dan evaluasi kinerja betul-betul menggambarkan apa yang dikerjakan sesungguhnya secara efektif, efisien dan justice.

"Selain efektif, efisiensi anggaran telah kita gunakan seperlunya, sewajarnya dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan," katanya.

Sedangkan justice menurut Aher yaitu hasil kerja telah sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

"Mudah-mudahan hasil akhir yang dirasakan masyarakat berupa ouput dan outcome itu betul-betul menggambarkan anggaran yang kita anggarkan untuk di daya gunakan bagi pembangunan masyarakat Jabar," tuturnya.

Aher sendiri mendedikasikan penghargaan ini untuk para ASN Pemprov Jabar yang telah bekerja keras dan konsisten mempertahankan raihan WTP selama enam kali berturut-turut.

"Penghargaan ini tentu kita dedikasikan untuk ASN Jabar karena hakikatnya mereka yang bekerja keras dan secara konsisten selama enam kali berturut-turut bisa mempertahankan WTP ini," ucapnya.

Tahun ini jumlah Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh WTP meningkat menjadi 375 Pemerintah Daerah. Dimana sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 312. Sedangkan jumlah Kementerian/ Lembaga yang meraih WTP ditahun 2016 ini meningkat menjadi 73 yang tahun sebelumnya hanya 56 Kementerian/ Lembaga. Opini WTP memiliki makna yang mendalam tidak hanya bagi pemerintah selalu pengelola keuangan negara namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang dibuka oleh Presiden Jokowi ini digelar untuk meningkatkan komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan soal perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.

"Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas," ujarnya Jokowi dihadapan sejumlah Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan Instansi.

Jokowi juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang pernah diminta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan laporan dibanding dengan eksekusi program.

"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk saya," kata Presiden.

Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa, dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.

"Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita buat," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat Kabupaten/Kota 66%.

"Sebuah progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran," pungkasnya

Pemprov Jabar Gelar 'Kominfo Award 2017'

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat (Diskominfo Jabar) menggelar kegiatan bertajuk 'Kominfo Awards 2017', yang bertempat di Ballroom Trans Luxury Hotel Bandung, Rabu (13/09/17).

Kegiatan ini ditujukan dalam rangka memberikan apresiasi, atau penghargaan terhadap pelaku Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta peran- peran kelompok informasi sebagai penerang masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan penghargaan penting adanya untuk memberikan perhatian, semangat, serta dorongan supaya para pelaku Teknologi Informasi bisa tampil lebih baik pada segala aspek terkait.

Aher juga menambahkan, 'e-goverment' Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sudah masuk dalam kategori baik, terutama dalam hal e- Tendering, Jabar menjadi pelopor di seluruh indonesia karena satu satunya Provinsi yang secara konsisten menjalankannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Aher pun mendorong seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat, untuk terus memperbaiki sistem yang ada terutama pelayanan informasi terhadap masyarakat.

"Harus ada sistem yang berjalan,  baik untuk melayani masyarakat, ataupun sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja  aparatur kita. Sekarang kan  jamannya sudah serba elektronik sitemnya, maka dari itu kedepan, kita akan terus upaya memperbaiki sistem yang ada untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat serta menyanjikan berbagai informasi yang bisa diakses secara 'real time'," katanya.

Berikut secara lengkap daftar pemenang untuk berbagai kategori Kominfo Award Tahun 2017, dimana penghargaannya telah disampaikan oleh Kadiskominfo, Asisten Pemerintahan dan Kesra, dan oleh Gubernur Ahmad Heryawan.

Lomba Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ; Juara 1, KIM Kabupaten Bekasi ; Juara 2, KIM Cipedes Kota Bandung; Juara 3, KIM Kabupaten Cianjur. Lomba Kelompok Seni Pertunjukkan Rakyat (Petuntra) : Juara 1, Petuntra Kab.Bogor ; Juara 2, Petuntra Kab.Bandung, dan Juara 3, Petuntra Kab.Cirebon. Lomba Komunitas Relawan TIK : Juara 1, Bandung Barat ; Juara 2, Kota Bandung, dan juara 3, Kota Sukabumi. Lomba Inovasi LPSE : untuk kategori inovasi, juara 1, Kab.Bandung Barat; jura 2, Kota Depok;juara 3, Kota Bogor. Untuk kategori inspirasi inovasi IT diraih LPSE Kota Bandung.

Lomba pembuatan logo jabar smart province diraih oleh Husnul Yaqin. Lomba aplikasi inovatif : kategori SMA/SMK, diraih oleh SMK ICB Cinta Teknika Bandung. Untuk tingkat mahasiswa, juara 3,  juara 1, Universita Majalengka; juara 2, ITB Bandung; juara 3, STT YBSI Tasikmalaya. Untuk masyarakat umum : juara 1, Yayasan Ma'had Usyaqil Qur'an (Aplikasi Rub in); juara 2, UNIKOM (Aplikasi Sallution) dan juara 3, UNIKOM (Aplikasi Tanah Airku).

Lomba Aplikasi Inpres 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan Pemberantasan Korupsi : untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota : juara 1, Kota Bekasi; juara 2, Kab.Sumedang; juara 3, Kota Bandung. Untuk kategori perangkat daerah Prov.Jabar : juara 1, RS Jiwa Provinsi Jawa Barat; juara 2, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang; juara 3, Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kemudian, Lomba website : untuk kategori Pemda Kab/Ko : juara 1, Kab.Tasikmalaya; juara 2, Kab.Bogor; juara 3, Kota Bandung. Untuk kategori perangkat daerah Prov.Jabar : juara 1, Dinas Sosial; juara 2, Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga; juara 3, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Untuk kategori lomba website perangkat daerah Prov.Jabar most improved, dimenangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Untuk kategori most engaged, dimenangkan Dinas Perkebunan. Kemudian, untuk kategori sectoral acheivmen, dimenangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

Penyerahan penghargaan, tropy dan hadiah dilakukan langsung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, didampingi Kepala Diskominfo Prov.Jabar Hening Widiatmoko, Asisten Pemerintahan dan Kesra Koesmayadie Tatang Padmadinata.

Kepala Diskominfo Jawa Barat Hening Widyatmoko menuturkan, penghargaan Kominfo Jabar Award 2017 diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap seluruh pelaku TIK dan Komunikasi Pertunjukan Rakyat di tingkat Provinsi Jawa Barat. Diskominfo juga turut memberikan penghargaan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Kadiskominfo Jabar, Hening menuturkan, kegiatan ini diselenggarakan untuk memacu pelaku TIK untuk berkompetisi dan selanjutnya berdaya saing.

Hening pun manyebutkan, Pemerintah bisa menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayan publik.

Sementara itu, terkait Kegitan Kominfo Award 2017, merupakan kegiatan tahunan rutin yang dilaksanakan Dinas komunikasi dan informasi (DISKOMINFO) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat baik lembaga, komunitas atau masyarakat perseorangan..

Aher Kedatangan Tamu Reporter Cilik

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Gubernur) berdiskusi dengan sekitar 50 anak usia sekolah dasar, dengan tema seputar kontribusi, pengalaman, serta berbagai prestasi yang telah dicapai selama gubernur Aher berkiprah di Jabar.

Aher kemudian berharap, anak-anak Jawa Barat dapat berkontribusi pada pembangunan di Jabar dengan porsinya sebagai pelajar yakni, belajar dengan sungguh-sungguh, berbakti pada orang tua, dan membekali diri dengan iman kepada Sang Pencipta Allah SWT. Sehingga dengan kualitas yang dimiliki mereka dapat mempersiapkan diri untuk meneruskan estafet Pembangunan di Provinsi Jawa Barat, bahkan Indonesia.

"Juga yang terpenting, teruslah menambah pengetahuan dengan budaya membaca, baik membaca buku fisik maupun elektronik, itu tergantung kebiasaan dan kenyamanan, yang penting budaya membacanya, supaya wawasan terus bertambah," pesan Gubernur Aher, kepada para Reporter Cilik Media Indonesia, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (13/09/2017).

Menurutnya, program Reporter Cilik yang digelar Media Indonesia ini, diharapkan dapat mendidik anak Indonesia bisa menyalurkan bakat literasinya, terutama dalam hal reportase, sekaligus mengasah wawasan anak.

"Saya sangat berterima kasih dan merasa bangga telah diberi kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan para reporter cilik," kata Aher.

Adapun para reporter cilik Media Indonesia di Jawa Barat berasal dari sejumlah sekolah dasar yang tersebar di Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dengan penuh keakraban anak-anak tersebut berinteraktif dengan orang nomor satu di Jawa Barat tanpa sungkan dan penuh kepolosan.

Gubernur Aher juga mempersilakan para reporter cilik untuk bertanya apapun kepada dirinya. Pertemuan ini pun diakhiri dengan kegiatan berfoto bersama

Demiz dan KKP RI Bagikan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan di Cirebon

Mitrapolisi/ KOTA CIREBON - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Cirebon. Dalam kunker ini KKP memberikan sejumlah bantuan, diantaranya alat penangkap ikan ramah lingkungan untuk para nelayan di Jawa Barat.

Para nelayan penerima bantuan ini berasal dari Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja membagikan bantuan tersebut secara simbolis kepada enam orang nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Kejawan, Pegambiran, Lemahwunguk, Kota Cirebon, Kamis (12/10/17).

Bantuan alat penangkap ikan berupa jaring ini merupakan penggantian alat tangkap ikan yang dilarang. Alat ini diharapkan tidak hanya akan melestarikan lingkungan dan biota laut, namun lebih jauh lagi bisa meningkatkan hasil tangkap, serta menyejahterakan para nelayan. Hal ini sesuai dengan tiga pilar atau tahapan pembangunan kelautan yang telah ditetapkan KKP, yaitu: Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

“Kalau berbicara keberlanjutan mesti agak perih di depan. Mengencangkan ikat pinggang di depan, tetapi dampaknya bukan hanya untuk kita tapi untuk anak cucu kita nanti. Kalau kita mengabaikan keberlanjutan kehidupan laut kita, anak cucu kita menyumpahi kita nanti,” ujar Wagub dalam sambutannya.

“Tinggalkan jaring yang merusak biota laut, sehingga nanti yang ketangkap ikan-ikan besar jadi nilai jualnya mahal. Jadi tidak ada maksud Pemerintah menyengsarakan nelayan, tidak ada sama sekali. Kita berfikir jauh ke depan untuk masyarakat nelayan sendiri. Kita kan ga hidup untuk sekarang aja,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wagub mengungkapkan bahwa upaya tersebut di atas merupakan upaya pihaknya dalam mendorong kesejahteraan para nelayan, khususnya yang ada di Pantura. Upaya Pemerintah diakui Demiz akan menimbulkan pro dan kontra, namun hal tersebut merupakan bagian dari proses pembangunan perikanan dan kelautan nasional.

Dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, terdapat 11 Kabupaten/Kota pesisir dengan panjang pantai 842,66 km, luas laut 18.727,28 km2, serta memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah teritorial 12 mil yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 Samudera Indonesia dan WPP 712 Laut Jawa.

Namun, potensi perikanan tangkap yang begitu besar di Jawa Barat, saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2016, produksi perikanan tangkap Jawa Barat sebesar 276.303 Ton atau meningkat sekitar 1,95% dari produksi tahun 2015. Akan tetapi itu baru sekitar 13,35% dari potensi perikanan tangkap yang ada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan.

Hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi para nelayan, terutama menyangkut pengelolaan yang masih tradisional, lemahnya akses permodalan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti armada perikanan yang masih didominasi ukuran kecil,              bahkan dari 18.231 unit kapal perikanan, sebanyak 16.827 unit atau 92,2% diantaranya berukuran kecil.

Selain itu, dari aspek legalitas masih banyak kapal perikanan yang belum berizin/belum terdaftar. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berupaya meningkatkan pelayanan perizinan dengan membuka gerai-gerai pelayanan perizinan di beberapa tempat strategis. Disamping itu, Pemprov Jabar juga proaktif menjemput bola dengan menempatkan mobil unit pelayanan di sentra-sentra nelayan secara terjadwal, yang diperkuat dengan penerapan sistem perizinan online sehingga para nelayan yang akan mengurus SIUP/SIPI bisa mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dan lebih cepat.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya fungsi  pelabuhan perikanan sebagai basis utama kegiatan perikanan tangkap. Dari 84 pelabuhan perikanan di Jawa Barat yang tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN), saat ini baru sekitar 16 lokasi yang telah mampu memenuhi kriteria Tahap I operasional pelabuhan perikanan.

Kondisi tersebut disebabkan belum memadainya kuantitas dan kualitas prasarana, baik fasilitas bangunan laut maupun bangunan darat, serta masih minimnya SDM pengelola yang memenuhi kriteria. Terkait dengan itu, maka dukungan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) dan Minapolitan, sangat dibutuhkan keberlanjutannya.

Sementara terkait dengan asuransi nelayan, dari jumlah nelayan yang tercatat dalam statistik             yaitu 100.485 orang, sebanyak 57.915 orang atau 57,63% telah memiliki kartu nelayan. Jumlah polis asuransi yang terbit pada 2016 sebanyak 35.074 polis, sedangkan 2017 ini telah terbit 12.325 polis dari target sebanyak 17.550 polis.

Dalam hal klaim asuransi, di 2016 terdapat 104 klaim yang terdiri dari 76 klaim meninggal alami, 4 klaim meninggal kecelakaan di laut, 10 klaim kecelakaan di laut/darat, dan 14 klaim pengobatan karena sakit. Untuk itu, pada kesempatan ini Wagub Demiz mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama kepada PT Jasindo yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan cepat untuk setiap klaim asuransi nelayan.

Selain upaya di atas, Pemprov Jawa Barat telah memiliki MoU dan Perjanjian Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan 5 (lima) provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, kemudian yang masih dalam proses dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, sedangkan dengan provinsi lainnya dalam proses penjajakan. “Kami berharap, koordinasi andon penangkapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga meminimalisir terjadinya konflik antar-nelayan,” pungkas Wagub.

Demiz: Aparatur Desa Jangan Takut Gunakan Dana Desa

Mitrapolisi/

KOTA CIREBON - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta kepada seluruh aparatur desa di 5312 desa se-Jabar agar mengoptimalkan bantuan dana desa baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Jangan ragu dan takut saat menggunakan dana desa," ujar Demiz usai membuka workshop pengelolaan keuangan desa yang dihadiri oleh perwakilan aparatur desa se-Ciayumajakuning di Cirebon, Selasa (12/09/2017).

Menurut Demiz selama dikelola dengan profesional, akuntabel dan transparan, penyelewengan atau celah korupsi dana desa tidak akan terjadi.

"Makanya diadakan workshop tentang bagaimana mengelola keuangan desa dengan profesioanal, akuntabel dan transparan supaya tidak ada keraguan dalam menggunakan dana desa, ragu itu kan karena tidak punya kemampuan mengelola ditambah rasa takut," tuturnya.

Dalam workshop tersebut para aparatur desa mendapat pengetahuan dan bimbingan dari narasumber seperti praktisi ekonomi, akademisi, OJK dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Jabar.

Demiz mengungkapkan, desa kini memiliki potensi keuangan yang cukup besar termasuk dana transfer dari pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di Jabar dana transfer ini berupa bantuan keuangan perdesaan yang diberikan pemerintah provinsi kepada seluruh desa yang disalurkan sejak tahun 2014. Bantuan keuangan perdesaan tersebut berupa bantuan infrastruktur perdesaan sebesar 100 Juta perdesa pertahun dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 15 Juta perdesa pertahun.

"Bantuan itu diharapkan membantu desa di seluruh Jabar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur untuk percepatan pembangunan. Lalu tambahan penghasilan saya harapkan jadi stimulan dan peningkatan motivasi aparatur desa," ungkapnya.

Bantuan tersebut belum termasuk dari pemerintah pusat yang berjumlah dari 800 Juta sampai 1 Milyar pertahun perdesa tergantung luas dan jumlah penduduk desa.

Dengan ketersediaan sumber pendapatan yang ada, desa dituntut mampu menghasilkan dampak positif yang lebih besar dari nilai yang dikelolanya. Desa harus mampu mengembangkan potensi desanya untuk kemakmuran warganya. Untuk itu dalam menyusun perencanaan program dan kegiatannya, desa harus dapat menetapkan output dan outcome yang jelas dan terukur.

"Kita juga harus mengubah mindset tentang pengelolaan keuangan desa dari orientasi non profit menjadi profit oriented, artinya pengelolaan keuangan yang baik harus memiliki nilai tambah," jelas Demiz.

Ia mencontohkan, dari input pembiayaan sebesar 1 Juta, bagaimana pemerintah desa dapat menghasilkan nilai 10 Juta. Begitu juga dari aspek pengelolanya atau aparatur desa, pemahamannya harus diubah dari sebatas pengawal administrasi menjadi aparatur desa yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu mengelola keuangan yang ada menjadi lebih berdaya.

"Termasuk melakukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat agar mandiri yang mampu memahami dan memecahkan permasalahannya sendiri," tutupnya.

Jambore Kader PKK Ajang Tingkatkan Kapasitas Diri

Mitrapolisi/

BANDUNG -  Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan membuka Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 di Aula Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 468 Bandung, Selasa (12/9/17). Pada sambutannya, Netty berharap Jambore Kader PKK ini menjadi sarana pembelajaran dan berbagi pengalaman dalam melaksanakan tugas PKK di daerah masing-masing. Selain itu akan terbangun kerjasama, kebersamaan dan solidaritas antar kader dan anggota PKK se Jawa Barat.

Jambore Kader PKK, kata Netty, merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas diri kader posyandu yang memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan, penggerakkan dan pencatatan sederhana dalam proses pembangunan sebagai mitra pemerintah.

"Sehingga program PKK yang sangat terkenal dalam mars PKK, 10 Program pokok PKK dapat kita mantapkan. Dan dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan jaman yang tidak sederhana," katanya.

Sehingga menurut Netty, Jambore ini akan membangun kesadaran yang menumbuhkan kemauan. Lalu menambah pengetahuan yang menimbulkan kemampuan. Serta membangun keseimbangan, seimbang dalam menjalankan peran sebagai kader PKK, istri dan ibu yang akan menghadirkan keharmonisan.

Asisten Pemerintah Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Koesmayadi menyampaikan beberapa amanat Gubernur Jawa Barat pada Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, saat membuka Jambore Kader PKK. Diantaranya dapat memberikan wawasan dan mampu meningkatkan kader PKK menjadi kader yang handal dan profesional untuk pembangunan Jawa Barat.

Maka secara khusus dijadikan momentum untuk memperkuat tekad dan semangat pengabdian sebagai kader PKK. Juga mampu membangun jejaring dengan kader PKK dari daerah lain dan membangun semangat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

Tema Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yaitu Melalui Jambore Kader Kita Mantapkan Kerjasama Dalam Melaksanakan 10 Program PKK yang dilaksanakan mulai tanggal 12 - 13 September 2017. Nantinya pemenang Jambore Kader PKK akan diikutsertakan pada Jambore Kader PKK tingkat Nasional di Jakarta tanggal 2 - 3 Oktober 2017.

Kategori yang dilombakan sesuai dengan Pokja di PKK. Antara lain Pokja I Lomba penyuluhan PAAR  (Pola Asuh Anak dan remaja), Pokja II Lomba UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), Pokja III Lomba kreatifitas Barang Bekas dan Pokja IV Lomba Penyuluhan IVA Test

Presentase Imunisasi di Jabar Rendah, Netty: Masyarakat Mudah Terprovokasi

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat pada 9 Oktober 2017, capaian imunisasi MR sudah menembus angka 95,22%. Sementara data dari Subdirektorat Imunisasi Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes menyebutkan, per 7 Oktober 2017 lalu, capaian imunisasi di Jabar ada di angka 95,01%. Angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional yang menyentuh angka 99,58%.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menyebutkan bahwa rendahnya angka partisipasi imunisasi MR tersebut dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang kurang rasional. Ia menegaskan, secara kualitatif warga Jabar termasuk masyarakat yang mudah teragitasi atau terprovokasi. Masyarakat, kata Netty, cenderung menelan bulat-bulat informasi yang tersebar di media sosial tanpa mau mengindahkan konfirmasi yang diberikan.

“Kalau dibilang ini ga jelas statusnya, ini ga halal, ya ideologi dan kesadaran beragama-nya itu seringkali tidak dibangun dengan rasionalitas,” tegas Netty saat ditemui usai acara pembukaan seminar ilmiah bertajuk “Bandung Meeting On Global Health and Medicine 2017 : Halal Medicine From Bench to Bedside”, di Gedung Serba Guna PT. Biofarma Jl. Pasteur no. 28 Bandung, Rabu (11/09/2017).

“Sehingga ada social campaign di medsos itu langsung ditelan mentah-mentah, padahal ketika kita tanya kepada pakarnya, tanya pada Biofarma, tanya ke MUI itu ga ada masalah,” sambungnya.

Disinggung terkait penanganannya, Netty berujar bahwa lagi-lagi sosialisasi, edukasi dan cara meyakinkan masyarakat yang menjadi poin penting. Bagi Netty, daerah yang tingkat cakupannya rendah tersebut tentu yang tidak terjangkau dengan mudah oleh layanan kesehatan publik, seperti daerah tertingal, terpencil, perbatasan, maupun berada di lipatan-lipatan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Untuk itu menurut Netty, perlu ada penguatan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten dan antar kota agar bisa memudahkan jangkauan pada masyarakat di perbatasan.

“Kalau di perkotaan saya yakin informasinya juga deras, termasuk aksesibilitas masyarakat ke layanan kesehatan lebih mudah dibanding daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Karena itu kerjasama antar kota kabupaten juga harus diperkuat, sehingga layanan kesehatan tidak boleh terhalang oleh batas-batas wilayah administratif.” ungkap Netty.

Peringatan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) ke-34 Tingkat Jabar Berlangsung Meriah

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperingati Hari Olah Raga Nasional (Haornas) ke-34 di Gedung Youth Center, Gor Arcamanik, Bandung, Senin (11/09/17) siang. Gedung Youth Center yang berkapasitas 5000 orang pun dipadati oleh para insan olahraga Jabar.

Peringatan Haornas dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jabar, Komite Olahraga Nasional (Koni) kabupaten/kota, Koni Jabar, National Paralympic Indonesia (NPCI) Jabar, Ikatan Guru Olah Raga (Igora) Jabar, dan organisasi olah raga masyarakat lainnya. Sejumlah atlet Jabar, baik atlet pelajar, Koni, maupun NPCI juga turut memeriahkan Haornas tingkat Provinsi Jabar.

Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat, Yudha M. Saputra membuka acara dengan melaporkan beberapa perkembangan olah raga di Jabar, yakni memberi ucapan selamat kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) yang terpilih sebagai tokoh olah raga nasional 2017, sarana prasarana (sarpras) olah raga yang akan diresmikan, dan  kontingen Jabar yang akan bertanding pada pekan olah raga pelajar nasional (Popnas) XIV tahun 2017 di Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada 10 September lalu.

"Haornas ke-34 tahun ini, berada dalam suasana istimewa karena Gubernur Jabar Aher telah memperoleh penghargaan sebagai pembina olah raga terbaik tingkat nasional. Selama Jabar berdiri, baru saat inilah Gubernur Jabar memperoleh penghargaan dari Pemerintah RI sebagai tokoh olah raga nasional," pungkasnya dalam acara Haornas ke -34 di Gedung Youth Center, Gor Arcamanik, Bandung, pada hari Senin (11/09/17) siang.

Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada insan olahraga Jabar yang terdiri dari 5 olahragawan, 1 wasit , 1 juri , dan 4 pelatih berprestasi masing-masing mendapat Rp.34 juta. Sementara 1 tenaga keolahragaan, 1 ilmuan olahraga, 1 pembina olah raga, 1 organisasi olah raga, dan 1 wartawan olah raga terbaik mendapat Rp. 25 juta. Sebanyak 14 mantan atlet dan dua atlet peraih medali emas cabang olahraga (cabor) Judo Kelas 73 kg dan pencak silat pada Sea Games ke-24 tahun 2017 asal Jabar mendapat masing-masing Rp.34 juta. Sekitar Rp. 1 milyar lebih, Gubernur Jabar memberi apresiasi kepada para insan olahraga Jabar yang membanggakan.

Haornas ke-34 juga menjadi momentum pelepasan 335 atlet pelajar, 62 pelatih, 26 paramedis, dan 41 official yang akan berjuang pada Popnas XIV di Jateng. Prosesi pelepasan dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Koesmayadie Tatang yang ditandai dengan pemakaian jaket kontingen dan penyerahan bendera Jawa Barat kepada 2 perwakilan atlet pelajar.

Di sela-sela acara, tamu undangan disuguhi video menarik mengenai pembangunan olah raga di Jabar pada era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan video profile Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPOrT) Jabar Arcamanik. Lagu mars patriot olahraga pun dikumandangkan dengan khidmat sebagai penutup acara pokok.

Apabila di awal acara penonton telah disemangati dengan senam bersama dari Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (Formi) Jabar, penutupan acara pun tidak kalah meriah. Penonton disuguhi penampilan olahraga tradisional bencang dan tari-tarian kolaborasi olahraga beladiri.

HUT Polwan Ke-69, Bangun Kepercayaan Masyarakat Lewat Profesionalisme

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Dalam rangka HUT polwan ke-69. Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan fun bike dan fun run, di Depan Gedung Sate, Jl. Diponegoro Bandung, Sabtu (09/09/2017).

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, dengan semakin matangnya usia Polwan berkiprah di Negeri ini, perlu diiringi pula dengan semakin matangnya profesionalisme Polwan dalam bekerja.

Dimana pun bertugas, seorang Polwan harus mampu bekerja secara maksimal dan meningkatkan bobot kualitasnya tanpa melupakan jati dirinya sebagai seorang perempuan. Hal tersebutlah yang akan menjaga bahkan menaikan citra Polri di mata masyarakat.

"Sehingga yang terpenting, membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polwan itu sendiri," Ungkap Deddy Mizwar.

Pun Polwan harus mampu bekerja secara modern sesuai kebutuhan masyarakat modern saat ini. Maka Polwan perlu menjunjung rasa tanggung Jawab, serta rasa peka terhadap situasi apapun yang terjadi di masyarakat.

"Intinya saya mendukung Polwan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," Imbuh Deddy.

"Polwan supaya terus meningkatkan kemampuan dengan lebih mengedepankan profesionalisme di bidang-bidang tugas yang dipercayakan kepada masing-masing sesuai dengan fungsi yang diemban," Sambungnya.

Hingga akhirnya, Polisi bisa lebih dekat, lebih akrab, dan lebih responsif terhadap seluruh kebutuhan masyarakat. Polisi bisa membina kebersamaan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, sehingga akan mempermudah tugas-tugas kepolisian.

Hari Olah Raga 2017, kembali Aher Raih Penghargaan Pemerintah

Mitrapolisi/

MAGELANG - Pada perayaan Hari Olah raga Nasional (Haornas) ke XXXIV Tahun 2017, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendapat penghargaan sebagai Pembina Olahraga Daerah Berprestasi Tahun 2017

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat Yudha M Saputra mewakili Gubernur Jabar pada puncak acara Haornas XXXIV yang di gelar di Stadion dr. H. Moch. Soebroto, Kramat Selatan, Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu sore (9/9/17).

Aher dianggap telah berjasa dalam membangun dunia olahraga di Jawa Barat khususnya, melalui berbagai kebijakan. Aher dinilai telah mampu melahirkan atlet-atlet yang bisa berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal lain yang membuat Aher menerima apresiasi ini, yaitu pihaknya bisa mengantarkan Jawa Barat sukses sebagai penyelenggara sekaligus meraih juara umum pada berbagai perhelatan olahraga nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jabar, Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV/2016 Jabar, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XIII/2015, hingga Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XII/2016.

"Ini (prestasi PON, Peparnas, dan Porwanas) suatu bukti bahwa Bapak Gubernur (Aher) ini punya komitmen dan kepedulian terhadap pembinaan olahraga di Jawa Barat," kata Yudha usai mewakili Gubernur Aher menerima penghargaan tersebut.

Lebih lanjut, Yudha mengatakan bahwa prestasi yang telah diraih Aher bukan dalam waktu dan proses yang singkat. Berbagai upaya telah dilakukan Aher sejak 2010. Seperti fokus terhadap pembinaan cabang olahraga dan para atlet, hingga membangun berbagai infrastruktur atau sarana olahraga di seluruh Jawa. Barat.

"Ini perjalanan yang tidak sebentar. Untuk mendapatkan penghargaan seperti ini perjalanan semenjak tahun 2010. Beliau (Aher) sudah berdaya sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 dengan berbagai kebijakan yang beliau buat," ujar Yudha.

Ke depan, Yudha menambahkan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat akan terus berjalan hingga mengakar. Diharapkan pembinaan terhadap dunia olahraga di Jawa Barat bisa memberikan kontribusi lebih terhadap dunia olahraga nasional bahkan internasional.

"Terbukti dengan banyaknya venue olahraga di Jawa Barat yang akan digunakan untuk Asian Games 2018. Nanti akan ada delapan cabang olahraga yang dipercayakan kepada Jawa Barat untuk Asian Games. Ini kepecayaan dari Pemerintah Pusat, bahwa fasilitas (olahraga) yang ada di Jawa Barat sangat layak untuk digunakan dalam ajang Asian Games. Di samping juga para atlet Jawa Barat cukup mumpuni dan banyak terlibat di Asian Games," tutur Yudha.

"Dan tentu saja kita sudah komitmen bahwa Jawa Barat siap menyukseskan Asian Games 2018. Mudah-mudahan kiprah Jawa Barat di Asian Games ini bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia agar bisa berprestasi di tingkat internasional," pungkasnya.

Acara puncak Haornas 2017 merupakan rangkaian dari berbagai event olahraga yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Seperti Gowes Pesona Nusantara yang diikuti peserta dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan jarak tempuh hingga 5.124 km. Ada juga kompetisi sepak bola Gala Desa diikuti peserta dari 136 kabupaten/kota di Indonesia, Liga Sepak Bola Berjenjang, Liga Santri Nusantara dengan melibatkan 1.000 seribu lebih pondok pesantren dari seluruh Indonesia, dan kegiatan lainnya.

Hari Pramuka Ke-56, Deddy: Pramuka Harus Hadir di Tengah Masyarakat

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memimpin upacara peringatan Hari Pramuka Ke-56 tingkat Provinsi Jawa Barat, di Area Gedung Merdeka Kota Bandung, Sabtu (09/09/2017).

Wagub Jabar Deddy Mizwar mengatakan, pramuka menjadi sarana yang efektif untuk membangun karakter bangsa bagi generasi muda. Sehingga Pramuka, menjadi wadah pendidikan generasi muda untuk dapat ikut andil mewujudkan cita-cita bangsa.

"Dalam Pramuka ini diajarkan bagaimana cinta tanah air, bela negara, gotong royong, menghargai kebhinekaan, membangun karakter bangsa dengan bingkai NKRI," ungkap Deddy Mizwar.

Deddy juga berharap, kehadiran Pramuka dapat terasa ditengah-tengah masyarakat khususnya Jawa Barat. Terlebih Pramuka sudah sejak lama masuk menjadi kegiatan ekstrakulikuler di sekolah-sekolah mulai dari tingkat Dasar hingga Perguruan Tinggi.

Pramuka, juga dituntut memiliki sifat kritis, aktif, dan peka terhadap situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Contohnya kata Deddy, seperti kerjasama Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan Pramuka Kwarda Jabar yang akan mengawal proses Pilkada serentak 2018.

Tahapan pemilu 2018 mendatang, dimana pilkada di Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, dengan partisipasi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), dan Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) tahun 2018 mendatang. Sehingga, membutuhkan perhatian serta pengawasan dari semua pihak termasuk segenap anggota pramuka.

"Jadi setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan dilindungi Undang-undang untuk mengawal proses pemilu dari awal sampai akhir, apalagi para anggota Pramuka kan," ujar Deddy Mizwar.

"Itu merupakan bentuk partisipasi aktif dari masyarakat, mengawal proses demokratisasi sehingga betul-betul bisa berjalan dengan adil, jujur, tepat, dan demokratis," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Barat (Jabar) Dede Yusuf, menargetkan, diusianya yang ke-56 tahun ini, Pramuka Jawa Barat dapat menjadi Kwarda Tergiat Nasional pada 2018 mendatang.

"'Jabar Kahiji' itu adalah tagline kita yang berawal dari pelaksanaan PON kemarin. Lalu semangat itu kita gunakan juga untuk menjadi Pramuka Kwarda Tergiat Nasional,” kata Dede.

Oleh karena itu, Ia mengaku pihaknya akan terus memperbanyak kegiatan-kegiatan Pramuka di seluruh Jawa Barat agar menjadi pramuka yang produktif. Sehingga predikat sebagai Pramuka Kwarda Tergiat Nasional yang pernah diraih empat tahun yang lalu, dapat diraih kembali.

"Oleh karena itu, harapan kita dengan memperbanyak kegiatan melibatkan banyak Kota banyak Ranting, maka kita bisa menjadi Kwarda Terbaik Nasional 2018,” harapnya.

Dede juga mengungkapkan, Pramuka Jabar memiliki prinsip 'Katara' (terlihat) 'Karasa' (kehadirannya terasa oleh masyarakat) dan 'Karampa' (ada bukti yang terwujud). Maka dengan anggota lebih dari 6 juta orang di Jawa Barat, diharapkan kehadiran Pramuka dapat terasa ditengah-tengah masyarakat. Sehingga Pramuka bisa menjadi jembatan antara program pemerintah dengan masyarakat.

Turut hadir pada upacara HUT Pramuka, Ketua Kwarcab Kota Bandung Yossi Irianto, Wakil Walikota Bandung Oded M Danial, hadir pula Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar, Wakil Bupati Bandung Barat Yayat, unsur Kwartir Ranting (Kwaran), serta unsur Gugus Depan (Gudep) se-Kota Jawa Barat, serta anggota Pramuka dari seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Peringatan HUT Pramuka Ke-56 ini pun diramaikan dengan parade kebudayaan dari berbagai kwaran di Jawa Barat, dan kegiatan ini pun diisi pula dengan kegiatan Pasar Rakyat.