Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo
kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, saat pembukaan Rakernas Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian
Keuangan, di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/09/2017).
"Kita bersyukur tadi di istana negara kita mendapatkan
penghargaan atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi berupa diraihnya WTP
selama enam kali berturut-turut atau diatas lima kali," kata Gubernur Aher
di Jakarta.
Aher mengungkapkan, raihan opini WTP ini menggambarkan
akuntabilitas kinerja dalam laporan keuangan dan hasil kerja di lapangan berupa
terwujudnya pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jabar.
"Tentu WTP ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dan
hasil kerja kita di lapangan telah sesuai," ungkapnya.
Sehingga, menurutnya, dari sejak perencanaan,
pengorganisasian dan pelaksanaan anggaran termasuk evaluasi keuangan dan
evaluasi kinerja betul-betul menggambarkan apa yang dikerjakan sesungguhnya
secara efektif, efisien dan justice.
"Selain efektif, efisiensi anggaran telah kita gunakan
seperlunya, sewajarnya dan sesuai dengan kualitas yang kita inginkan,"
katanya.
Sedangkan justice menurut Aher yaitu hasil kerja telah
sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
"Mudah-mudahan hasil akhir yang dirasakan masyarakat
berupa ouput dan outcome itu betul-betul menggambarkan anggaran yang kita
anggarkan untuk di daya gunakan bagi pembangunan masyarakat Jabar,"
tuturnya.
Aher sendiri mendedikasikan penghargaan ini untuk para ASN
Pemprov Jabar yang telah bekerja keras dan konsisten mempertahankan raihan WTP
selama enam kali berturut-turut.
"Penghargaan ini tentu kita dedikasikan untuk ASN Jabar
karena hakikatnya mereka yang bekerja keras dan secara konsisten selama enam kali
berturut-turut bisa mempertahankan WTP ini," ucapnya.
Tahun ini jumlah Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya
memperoleh WTP meningkat menjadi 375 Pemerintah Daerah. Dimana sebelumnya pada
tahun 2015 sebanyak 312. Sedangkan jumlah Kementerian/ Lembaga yang meraih WTP
ditahun 2016 ini meningkat menjadi 73 yang tahun sebelumnya hanya 56
Kementerian/ Lembaga. Opini WTP memiliki makna yang mendalam tidak hanya bagi
pemerintah selalu pengelola keuangan negara namun juga bagi perekonomian
nasional dan masyarakat.
Pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Tahun 2017 yang dibuka oleh Presiden Jokowi ini digelar untuk meningkatkan
komitmen para penyelenggara pemerintahan dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan negara.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan soal
perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Baginya, semua yang dilakukan
oleh para jajarannya harus mengarah pada perbaikan sistem yang ada.
"Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang
tak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani
berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada
prosedur, harus diubah kepada orientasi hasil. Hasil pun juga harus
berkualitas," ujarnya Jokowi dihadapan sejumlah Gubernur, Bupati,
Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Pemerintah, dan Pimpinan
Instansi.
Jokowi juga mengingatkan soal penyederhanaan laporan yang
pernah diminta beberapa waktu sebelumnya. Laporan pertanggungjawaban yang bertumpuk-tumpuk
pada akhirnya akan membuat aparatur menjadi lebih terfokus pada pengerjaan
laporan dibanding dengan eksekusi program.
"Ini kita bekerja membuat laporan atau bekerja
menghasilkan sesuatu? Saya sampaikan untuk buat yang sederhana. Urusan SPJ sederhana,
jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Buat saja 2 atau 3, itu sudah maksimal untuk
saya," kata Presiden.
Meski demikian, penyederhanaan laporan sebagaimana yang
diminta Presiden bukan berarti tidak memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Yang
paling penting ialah bagaimana laporan tersebut mudah untuk diperiksa,
dikontrol, diikuti, dan memiliki hasil yang jelas.
"Penyederhanaan SPJ menjadi kunci yang harus kita
lakukan sehingga tenaga pikiran kita betul-betul bisa kita gunakan untuk
mengikuti proses kegiatan dan program yang ada, memeriksa kualitasnya, dan
tidak tertumpu atau terjebak kepada banyaknya laporan yang harus kita
buat," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan
apresiasinya terhadap hasil pemeriksaan BPK baik di Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tingkat
Kementerian/Lembaga mencapai 85%, tingkat Provinsi 90%, dan pada tingkat
Kabupaten/Kota 66%.
"Sebuah progres yang sangat baik. Tapi WTP bukan
tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan
program itu bisa tepat sasaran," pungkasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar