Mitrapolisi/
BANDUNG - Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat
pada 9 Oktober 2017, capaian imunisasi MR sudah menembus angka 95,22%.
Sementara data dari Subdirektorat Imunisasi Direktorat Surveilans dan Karantina
Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
Kemenkes menyebutkan, per 7 Oktober 2017 lalu, capaian imunisasi di Jabar ada
di angka 95,01%. Angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional yang
menyentuh angka 99,58%.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty
Heryawan menyebutkan bahwa rendahnya angka partisipasi imunisasi MR tersebut
dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang kurang rasional. Ia menegaskan,
secara kualitatif warga Jabar termasuk masyarakat yang mudah teragitasi atau
terprovokasi. Masyarakat, kata Netty, cenderung menelan bulat-bulat informasi
yang tersebar di media sosial tanpa mau mengindahkan konfirmasi yang diberikan.
“Kalau dibilang ini ga jelas statusnya, ini ga halal,
ya ideologi dan kesadaran beragama-nya itu seringkali tidak dibangun dengan
rasionalitas,” tegas Netty saat ditemui usai acara pembukaan seminar ilmiah
bertajuk “Bandung Meeting On Global Health and Medicine 2017 : Halal Medicine
From Bench to Bedside”, di Gedung Serba Guna PT. Biofarma Jl. Pasteur no. 28
Bandung, Rabu (11/09/2017).
“Sehingga ada social campaign di
medsos itu langsung ditelan mentah-mentah, padahal ketika kita tanya kepada
pakarnya, tanya pada Biofarma, tanya ke MUI itu ga ada masalah,” sambungnya.
Disinggung terkait penanganannya, Netty berujar bahwa
lagi-lagi sosialisasi, edukasi dan cara meyakinkan masyarakat yang menjadi poin
penting. Bagi Netty, daerah yang tingkat cakupannya rendah tersebut tentu yang
tidak terjangkau dengan mudah oleh layanan kesehatan publik, seperti daerah
tertingal, terpencil, perbatasan, maupun berada di lipatan-lipatan antara satu
kabupaten dengan kabupaten lainnya. Untuk itu menurut Netty, perlu ada
penguatan koordinasi dan kerjasama antar kabupaten dan antar kota agar bisa
memudahkan jangkauan pada masyarakat di perbatasan.
“Kalau di perkotaan saya yakin informasinya juga
deras, termasuk aksesibilitas masyarakat ke layanan kesehatan lebih mudah
dibanding daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Karena itu kerjasama antar
kota kabupaten juga harus diperkuat, sehingga layanan kesehatan tidak boleh
terhalang oleh batas-batas wilayah administratif.” ungkap Netty.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar