BANDUNG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai Provinsi berkinerja
terbaik atau tertinggi secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu merupakan
penghargaan yang kedua kalinya diraih Provinsi Jawa Barat.
Penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada Pemda ini
diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI
(Menkopolhukam) Wiranto yang mewakili Presiden RI Jokowi karena berhalangan
hadir dan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jabar
Ahmad Heryawan (Aher) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI
tahun 2017, yang dipusatkan di Alun-alun Kota Sidoarjo, Selasa (25/04/2017). Penghargaan
ini sesuai dengan surat Kepmendagri Nomor 120-10241 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Secara Nasional Tahun 2015, dimana Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur dan
Pemprov Kalimantan Timur menjadi tiga Provinsi berkinerja terbaik nasional.
Disusul masing-masing 10 daerah terbaik nasional tingkat
Kabupaten dan Kota dari 415 Kabupaten dan 93 Kota yang dinilai. Di Jawa Barat
sendiri, Pemerintah Daerah berkinerja terbaik secara nasional ini diraih oleh
Kota Bandung, Depok, Banjar, Kota Sukabumi dan Kabupaten Kuningan.
Diraihnya penghargaan secara dua kali berturut-turut ini
membuat Jabar berpeluang besar untuk meraih tanda kehormatan Parasamya Purna
Karya Nugraha bila tahun berikutnya mampu mempertahankannya.”Alhamdulillah,
kita sudah dua kali berturut-turut, mudah-mudahan tahun depan kita raih lagi
maka menjadi Parasamya Purna Karya Nugraha," kata Gubernur Aher usai
menerima penghargaan.
Aher mengungkapkan, program-program inovasi pelayanan publik
berbasis teknologi informasi yang telah diterapkannya selama ini berjalan
sukses. Seperti tiga aplikasi ini yang telah diadopsi oleh seluruh Provinsi di
Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam penanganan tindak korupsi. Yaitu aplikasi
pelayanan terpadu satu pintu, aplikasi SKP Online berbasis tunjangan perbaikan
penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.
“Kita bersyukur ya karena program yang kita buat berjalan
baik. Awalnya sama sekali tidak diniatkan untuk dapat penghargaan tapi ternyata
dinilai dan membuat kita lebih semangat lagi,” ungkapnya.
Dalam penilaian untuk tahun ini kriteria yang dinilai
menjadi lebih lengkap sampai ratusan indikator sehingga persaingan antar daerah
pun semakin ketat.”Kriteria yang dinilai sekarang lebih lengkap namun semakin
akurat, persaingan antar daerah juga menjadi semakin ketat,” ucap Aher.
Dalam penilaian kali ini, Jabar meraih skor 3.1760, Jatim
3.1802 dan Kaltim 3.1469. Masing-masing Provinsi mendapat prestasi
"ST" atau Sangat Tinggi.
Sementara Menkopolhukam Wiranto mengatakan, apresiasi
prestasi kinerja tertinggi yang diberikan kepada Pemprov Jabar ini, karena
dinilai berhasil dalam melakukan koordinasi efektif terhadap seluruh proses
pembangunan di daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarkat. Hal ini
dimaksudkan agar terwujud sinergi pengelolaan pembangunan sebagai prasyarat
keberhasilan pembangunan di daerah.
“Untuk itulah pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada
para pimpinan daerah yang telah sukses melaksanakan kinerjanya sesuai dengan
arahan pemerintah pusat. Selamat bagi yang mendapatkan penghargaan dan
apresiasi ini,” tutur Wiranto.
Ia kemudian menjelaskan, kesejahteraan masyarakat yang
menjadi tujuan utama otonomi daerah diwujudkan melalui peningktan kualitas
kinerja pelayanan publik yang prima, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
daya saing daerah.”Disitu Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal
itu,” ucapnya. Wiranto pun meminta Pemda untuk fokus pada dua kebijakan utama,
yaitu kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah yang difokuskan pada upaya pengembangan sektor ekonomi
strategis.”Juga pemerataan pembangunan yang difokuskan pada peningkatan
kesejahteraan keluarga miskin,” terangnya.
Pada peringatan hari Otda ke XXI yang jatuh setiap tanggal
25 April, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menerangkan, tujuan
peringatan hari Otda ini adalah sebagai momentum mengevaluasi perkembangan
kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada
setiap daerah otonom. Kedua, setiap tahun nya Kemendagri melalui sebuah
evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) berdasarkan laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang disampaikan oleh para kepala
daerah, terdapat 540 daerah otonom yang dilakukan evaluasi kinerja tahun 2016
yakni 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota.
"Berdasarkan hasil EKPPD tahun 2016 terhadap LPPD tahun
2015 telah ditetapkan 2 kategori kinerja terbaik pemerintah daerah. Pertama
pemerintah daerah dengan kinerja terbaik nasional selama 3 tahun berturut turut
yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015 dengan tanda kehormatan Parasamya Purna
Karya Nugraha, serta untuk tahun 2015
saja yaitu Satyalencana Karya Bakti Praja Nugraha ," jelas Sumarsono.
Dalam penilaiannya, pemerintah daerah harus mampu
meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Kemudian upaya peningkatan kinerja pelayanan publik harus dikelola berbasis
teknologi informasi dan komunikasi atau e-goverment agar masyarakat dapat
memperoleh informasi secara mudah, tepat dan cepat tentang prosedur pelayanan
publik yang disediakan pemerintah.