WAGUB JABAR BASMI PRAKTIK ILEGAL TKI

Mitrapolisi/  

BANDUNG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berupaya untuk meminimalkan dan bahkan menghilangkan praktik ilegal ini melalui pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI. dalam rapat evaluasi Tata Kelola Pelayanan TKI dan Pembentukan LTSP Provinsi Jawa Barat di Ruang Papandayan Gedung Sate,  Kamis (6/4/2017).

Itu dilakukan setelah menyusul banyaknya praktik pelanggaran dalam proses administrasi, pengiriman, serta penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Pemalsuan dokumen, manipulasi tes kesehatan, dan bentuk penyimpangan lainnya akan menimbulkan kerugian bagi TKI serta negara, sehingga akan meningkatkan keberangkatan TKI ilegal atau nonprosedural.

Pembentukam LTSP ini bertujuan memberikan pelayanan adminsitrasi secara singkat, efektif, dan efisien bagi para Calon TKI (CTKI), PPTKIS, dan instansi terkait lainnya. Melalui perbaikan tata kelola layanan ini diharapkan setiap CTKI melalui proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan secara resmi. Dengan kata lain, LTSP hadir untuk memperkecil peluang terjadinya TKI berkasus di negara penempatannya masing-masing.

Pemprov Jawa Barat terus mendorong pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat agar memiliki LTSP, terutama bagi kabupaten pengirim TKI.

Namun, upaya pembentukan LTSP ini belum diterapkan secara serius oleh pemkab karena hanya satu kabupaten yang sudah memiliki LTSP, yaitu Indramanyu. Sementara tiga kabupaten (Subang, Karawang, dan Sukabumi) secara fisik LTSP-nya telah siap namun belum dapat dipakai karena tidak ada sumber daya manusia, serta lima kabupaten lainnya masih dalam tahap persiapan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta komitmen pemerintah kabupaten agar bisa segera membentuk LTSP. Apabila diperlukan, kata Wagub pihak Pemprov Jawa Barat akan siap membantu dalam hal pendanaan.

 “Kabupaten tinggal bikin proposalnya saja, dikasih nanti sama provinsi. Ga ada masalah ini. Saya khawatir ini tidak dilakukan karena memang ada celah manipulasi yang menjadi sumber penghasilan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya ngomong apa adanya saja, ya,” ungkap Demiz .