Kontingen Jabar Sabet 38 Medali di Pornas SOIna VIII/2018 Riau

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Kontingen Jawa Barat berhasil meraih peringkat ketiga pada gelaran Pekan Olahraga Nasional (Pornas) VIII Special Olympic Indonesia (SOIna) 2018 Riau.

Pada ajang olah raga disabilitas intelektual nasional tersebut, Kontingen Jabar berhasil mengumpulkan 38 medali yang terdiri atas 13 medali emas, 13 perak, dan 12 perunggu.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan bersyukur atas pencapaian tersebut. Dirinya pun berterima kasih kepada para atlet, official, para pelatih, orang tua atlet, juga para pengurus SOIna Jabar yang telah berjuang mengharumkan nama Jawa Barat.

"Saya bangga sekali kepada semua yang telah mengharumkan nama Jawa Barat di Pornas SOIna VIII/2017 Riau kemaren," ungkap Iriawan, saat menerima kontingen SOIna Jabar, di Gedung Sate Bandung, Senin (30/07/2018).

Pada gelaran multicabang olah raga empat tahunan skala nasional ini, Jawa Barat tampil di 10 dari 12 cabor yang dipertandingkan, diperkuat sekitar 71 atlet dan 26 ofisial. Dua cabang olahraga yang tidak diikuti yakni senam ritmik dan sepakbola.

"Kedepan harus terus latihan, pelatih pelajari kelebihan kekurangan tiap atlet di tiap cabang olahraga," ujarnya.

Selain itu Iriawan pun meminta SOIna Jawa Barat supaya terus mencari bibit -bibit atlet baru. Iriawan juga meminta keorganisasian SOIna Jabar diperkuat, demi solidnya prestasi SOIna Jabar.

Ketua Pengurus Special Olympic Indonesia (SOIna) Daerah Provinsi Jawa Barat Sri Hartini Sutjipto, membeberkan Pornas VIII SOIna tahun 2018 digelar di Kota Pekanbaru dan Rumbai, Riau, mulai Kamis (19/07/2018) hingga Senin (23/07/2018).

Pada Pornas VIII SOIna tahun 2018, dipertandingkan sebanyak 12 cabang olahraga yaitu Atletik, Renang, Senam Ritmik, Bola Basket, Bocce, Bowling, Bulu Tangkis, Futsal, Bola Tangan, Sepakbola, Tenis Meja, dan Bola Voli.

"Pornas VIII SOIna Tahun 2018 pun menjadi ajang seleksi atlet yang akan mewakili Indonesia pada event Special Olympics World Summer Games (SOWSG) 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Maret 2019 mendatang," kata Sri.

Iriawan Harap Volunteer Asian Games 2018 Kerja Maksimal

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Menjadi volunteer, atau relawan dalam ajang sebesar Asian Games, ajang multi event olahraga terbesar kedua di dunia setelah olimpiade, merupakan kesempatan yang sangat langka, yang belum tentu terulang sepanjang hidup.

"Karena itu, tepat sekali tag ine para volunteer AsiaN Games 2018 ini, yaitu “Jadilah Bagian Dari Sejarah”, karena ini memang benar-benar kesempatan bagi kalian untuk mengukir sejarah dalam kehidupan pribadi masing-maisng, bahkan sejarah bangsa dan negara Indonesia," Kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan, kepada para volunteer, pada kegiatan pembekalan volunteer Asian Games 2018 di Bale Asri Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (30/07/2018).

"Tinggal pilihannya adalah, apakah catatan sejarah yang akan kita torehkan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 ini sejarah yang baik atau sejarah yang buruk?" tanya Iriawan, retoris.

Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC) akan menerjunkan sekitar 4.300 volunteer di ajang Asian Games 2018. Dengan rincian relawan akan disebar di Jawa Barat sebanyak 800 orang, Jakarta dan sekitarnya 2.000 orang, dan Palembang 1.500 orang.

Ribuan volunteer yang kebanyakan berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di sejumlah venue. Satu venue kurang lebih akan ada 20-30 orang, sepak bola sampai 60 orang, atau sesuai kapasitas dan kebutuhan setiap cabor.

Para Volunteer disiapkan demi menyukseskan setiap pertandingan cabang olahraga (cabor) Asian Games 2018, mulai sebelum hingga sesudah pertandingan digelar.

"Tunjukan tekad, semangat dan kemauan yang keras untuk memberikan kontribusi terbaik," ujar Iriawan.

Karena, katanya, kinerja Volunteer dapat membentuk citra Indonesia yang baik, dan di dalam tugasnya diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia.

Volunteer juga harus mampu memberikan pelayanan yang prima kepada para delegasi, tamu, penonton serta mempromosikan pariwisata dan segala kebaikan Bangsa Indonesia.

"Karena itu sebagai volunteer Asian Games kalian mengemban tanggung jawab yang besar dan memerlukan persiapan yang baik dan kerja keras," pesannya.

KPU Jabar Tetapkan Gubernur & Wakil Gubernur Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2018

Mitrapolisi/

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih hasil Pilkada Serentak 2018. Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kantor KPU Provinsi Jabar, Jl. Garut No. 11, Kota Bandung, Selasa (24/7/18). 

Ketua KPUD Jawa Barat Yayat Hidayat dalam rapat pleno membacakan, Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. 

"Karena sistem pemilihan gubernur di Jawa Barat adalah suara mayoritas. Jadi yang terbanyak adalah yang terpilih. Maka KPUD Jawa Barat menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Nomor Urut Satu H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018,” ujar Yayat. 

Menurut hasil penghitungan suara, pasangan calon (paslon) Nomor 1 H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E. meraih sebanyak 7.226.254 suara. Paslon Nomor 2 Mayjen TNI (Purn.) Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. dan Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, MPKN. sebanyak 2.773.078 suara. Paslon Nomor 3 Mayjen TNI (Purn.) H. Sudrajat, MPA. Dan H. Ahmad Syaiku sebanyak  6.317.465 suara. Dan Paslon Nomor 4 H. Deddy Mizwar, S.E., S.Sn., M.I.Pol. dan H. Dedi Mulyadi, S.H. meraih sebanyak 5.663.198 suara. 

Yayat menambahkan bahwa dari 171 daerah penyelenggara Pilkada tahun ini, hanya 70 Pilkada yang bersengketa. 70 kasus sengketa ini sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan 100 Pilkada lainnya tidak terdaftar, termasuk diantaranya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. 

Hal itu turut disyukuri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan yang hadir dalam rapat pleno. Menurut Iriawan, Pilkada di Jawa Barat berlangsung aman, lancar, tertib, jurdil, kondusif, dan sukses.

  

“Ini berkat kerja keras seluruh stakeholder yang ada, penyelenggara Pemilu, pengamanan dari Polda Jawa Barat dibantu oleh Kodam III/Siliwangi,” kata Iriawan dalam sambutannya. 

“Jawa Barat menjadi cerminan untuk pesta demokrasi daripada provinsi lain bahkan dunia,” lanjutnya. 

Iriawan mengaku dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 ada perwakilan dari tujuh negara yang memantau secara langsung Pilkada di Bogor dan Bekasi. “Saya apresiasi kepada seluruh penyelenggara (Pilkada) yang ada, sehingga Jawa Barat menjadi barometer. Ini (Pilkada Jabar) menjadi cerminan rakyat Jawa Barat, Indonesia, dan dunia untuk bisa melihat pesta demokrasi yang luar biasa di Jawa barat,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Iriawan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2018 ini mencapai 71%. Hal ini menjadi parameter keberhasilan Pilkada. Sementara Pilkada Jabar 2013 tingkat partisipasinya 63%.

Iriawan menambahkan permasalahan Pilkada Jabar 2018, yaitu hanya surat suara hilang di Kota Cirebon. Sebanyak 2.424 surat suara hilang, namun hal itu bisa diatasi dengan menggunakan surat suara cadangan sebanyak 2.000 dan 424 sisanya menggunakan surat suara sisa dari TPS-TPS yang ada.

  

“Hanya satu permasalahan di Kota Cirebon, 2.424 surat suara hilang. Saya bilang bagaimana caranya (solusi)? (2.000 suarat suara) diganti dengan surat suara cadangan dan sisanya 424 dari mana? Dari TPS-TPS,” tuturnya. 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jabar Wasikin Marzuki mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi terkondusif selama Pilkada 2018 berlangsung. Dia mencontohkan di provinsi lain anggaran Pilkada menjadi permasalahan, namun Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada. 

“Berdasarkan pengamatan Bawaslu, Pilkada Jawa Barat ini merupakan Pilkada yang terbaik dalam sistem keamanannya. Karena dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) lebih dari 30 juta atau terbesar di Indonesia. Pilkada Jawa Barat yang semula diprediksi oleh banyak pengamat akan terjadi gunjang ganjing, karena letaknya yang berhimpitan dengan DKI Jakarta,” tambah Wasikin. 

Selain itu, Wasikin mengatakan bahwa politisasi sara juga tidak terjadi selama Pilkada. Karena keempat pasangan calon peserta Pilgub Jabar berasal dari suku dan agama yang sama. “Jadi tidak ada pintu mausk orang untuk mempersoalkan agama. Demikian juga dengan ras dan antargolongan, semuanya ras Indonesia, sehingga politisasi sara tidak terjadi selama proses tahapan Pilkada Jawa Barat,” imbuhnya. 

“Kemudian amankah Pilkada Jawa Barat? Saya pastikan paling aman, karena sepanjang Pilkada di Jawa Barat tidak ada satu pun peluru (aparat keamanan) yang meleteus yang terkait dengan Pilkada. Kemudian tidak ada api yang membumbung dengan asap pekat tentang Pilkada, kemudian tidak darah yang bercucuran terkait dengan Pilkada,” ujar Wasikin. 

“Dan terakhir tidak ada satu pun kaca Kantor KPU atau Kantor Panwaslu yang pecah terkait dengan Pilkada, sehingga anggaran rehabilitasi atau perbaikan gedung tidak terserap,” paparnya disambut tawa hadirin yang hadir dalam rapat pleno KPUD Jabar. 

Tim Sinkronisasi Gubernur Jabar Terpilih

Dalam pidatonya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jabar 2018-2023, Mochamad Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya telah membentuk tim sinkronisasi. Tim ini untuk melakukan penyesuaian program kerja antara visi misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan program Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah berlangsung. 

“Kami juga sudah membentuk tim sinkronisasi, semata-mata agar hal-hal besar sampai kecil bisa nyekruh dengan mulus. Kebetulan ketuanya (Tim Sinkronisasi) adalah Bapak Eri Riana Harjapamengkas, Tokoh Jawa Barat,” ujar Ridwan Kamil (Emil) dalam pidatonya didampingi Uu Ruzhanul Ulum.

Untuk itu, Emil meminta agar pihaknya bisa melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat. Hal itu terkait penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih 2018-2023. 

“Izinkan kami membacakan peraturan Permendagri Nomor 22 tahun 2018. Intinya adalah bahwa walaupun kami belum dilantik, pasangan terpilih ini dipersilahkan untuk melakukan koordinasi penyesuaian rencana kerja (RKPD), sehingga 2019 terjadi sebuah keberlangsungan rencana program yang memuat hak politik kami selaku pasangan terpilih,” ujar Emil. 

“Berdasarkan hak hukum yang diberikan oleh negara, walaupun kami belum dilantik, kami izin menghadap (kepada Pj. Gubernur dan Ketua DPRD Jawa Barat) untuk menyampaikan pokok-pokok gagasan, visi misi, yang harus ditampung dalam RKPD dan KUA-PPAS, sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam proses transisi ini,” lanjutnya.

Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur Jawa Barat Iriawan menyambut baik rencana Emil tersebut. Ada beberapa percepatan program pembangunan yang sudah dilakukan Iriawan dan harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih. 

“Kita tunggu dengan senang hati. Karena saya juga ingin menyampaikan beberap hal yang perlu Gubernur Terpilih tahu, karena cukup panjang lima tahun (masa jabatan Gubernur), sehingga ada beberapa hal yang menjadi percepatan-percepatan yang saya lakukan supaya ditindak lanjuti untuk kepentingan rakyat Jawa Barat,” ujar Iriawan ditemui usai rapat pleno KPUD Jawa Barat. 

“Tim lapangannya (Emil) sudah ketemu dengan staf saya, nggak masalah. Beliau tahu bahwa pelantikan tanggal 17 (September) tapi harus tahu juga RKPD 2019 seperti apa. Pasti wajib saya memberikan pintu terbuka,” tuturnya. 

Selain itu, Emil dan Uu juga akan membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur dalam pemerintahannya. Anggota majelis ini akan memberikan masukan untuk program pembangunan di Jawa Barat di bawah kepemimpinannya selama lima tahun ke depan. 

“Oleh karena itu, ada rencana kami akan membentuk namanya Majelis Pertimbangan Gubernur, isinya adalah semua mereka-mereka yang menjadi pasangan calon gubernur akan kami undang untuk mengisi forum tersebut dan para mantan gubernur, sehingga dalam membimbing kami selama lima tahun ke depan kami punya suara dan nasihat yang begitu mencintai Jawa Barat,” tukas Emil.

Emil dan Uu merasa bersyukur sekaligus istighfar mendapat amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Ada sekitar 48 juta warga Jabar yang harus disejahterakan dan 27 daerah kabupaten/kota harus dimajukan.  

“In Shaa Allah semua akan coba kami wujudkan, visi misi dalam waktu lima tahun,” kata Emil.  

Semua rakyat Jawa Barat akan Emil dan Uu lindungi tanpa dibeda-bedakan. Sekitar 48 juta warga Jabar pun akan diberikan solusi tanpa dibedakan agama atau golongan, pendukung atau bukan pendukungnya ketika Pilkada.  

“Setelah kami dilantik, kami sudah bersumpah bahwa seluruh 48 juta warga Jawa Barat akan kami lindungi, akan kami sayangi, akan kami beri solusi tanpa membeda-bedakan apakah dia pendukung kami atau bukan, tanpa membeda-bedakan agama, golongan yang sama dengan kami atau bukan, tanpa membeda-bedakan apakah daerahnya menang pasangan Rindu atau bukan, semua sudah kami lupakan. Pilkada adalah masa lalu, Jabar juara lahir bathin adalah masa depan,” pungkas Emil.

Pembangunan Perlu Peran Serta Masyarakat

Mitrapolisi/

BANDUNG - Salah satu tokoh Jawa Barat, yang juga Gubernur Jabar 2003-2008 Danny Setiawan mengatakan, bahwa seorang pejabat seperti Gubernur tidak bisa bekerja tanpa ada bantuan publik. Masyarakat perlu diajak untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan.

Hal itu diungkapkan Danny, pada acara Silaturahim Penjabat Gubernur Jawa Barat dengan para sesepuh, seniman, budayawan, dan tokoh masyarakat Jawa Barat di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Rabu pagi (25/7/18).

"Dalam pengalaman empirik bahwa ternyata seorang gubernur tidak bisa berbuat banyak kalau seandainya publiknya atau masyarakatnya sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu tidak memberikan bantuan yang luar biasa. Sulit seorang gubernur melakukan itu (pembangunan)," kata Danny dalam sambutannya.

Ketika menjadi gubernur, Danny mengaku pihaknya selalu melakukan diskusi dengan semua elemen masyarakat seperti dengan seniman, budayawan, dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi pembangunan Jawa Barat.

"Kita (pemerintah) tidak mungkin bisa membuat Jawa Barat lebih hebat, lebih baik daripada provinsi yang lain manakala kita sebagai pemimpin daerah tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat," lanjutnya.

Menurut Danny, semua elemen masyarakat termasuk di dalamnya para seniman, budayawan, tokoh masyarakat menjadi modal sosial untuk berlangsungnya pembangunan suatu daerah. "Ini seharusnya modal sosial kita adalah para tokoh-tokoh, para seniman, juga kelompok-kelompk masyarakat yang lain," tandas Danny.

"Kelemahan-kelemahan kita, kita kadang melupakan masyarakat banyak, masyarakat yang terdiri dari segmen-segmen berbagai macam. Saya kira sebagai seorang pemimpin kita harus tahu bagaimana mengakses segmen-segmen itu, hingga segmen-segemen itu semuanya bisa memberikan bantuan yang penuh terhadap pembangunan Jawa Barat ini," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Pj. Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan dalam sambutannya di acara silaturahim tersebut. Kata Iriawan, dukungan masyarakat adalah hal utama agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

"Siapapun keberadaan Penjabat Gubernur ataupun Gubernur tanpa didukung oleh komponen masyarakat tentu tidak akan berhasil (pembangunan)," ungkap Iriawan.

"Kami sepakat dengan Pak Danny, bahwa dukungan dari komponen masyarakat itu yang utama. Tanpa dukungan itu tentunya tidak akan pernah berhasil (pembangunan)," lanjutnya.

Lebih lanjut, Iriawan menjelaskan bahwa ada dua hal utama yang ditugaskan negara kepada dirinya sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Diantaranya mengefektifkan roda pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan mengawal jalannya Pilkada Serentak 2018 di wilayah Jawa Barat.

"Tugas saya di sini, pertama mengefektifkan jalannya roda pemerintahan di Jawa Barat melalui koordinasi dengan stakeholder yang ada baik eksternal maupun internal," tutur Iriawan.

"Yang Kedua, tugas saya mengawal Pilkada yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah Pilkada Jabar sukses, tidak ada peluru yang meletus, tidak ada genteng dan kaca yang pecah, dan tidak darah yang tumpah," katanya.

Namun, Iriawan mengatakan bahwa bahwa pihaknya tidak hanya fokus mengerjakan dua hal itu. Tapi dengan berbagai perangkat daerah dan stakeholder yang ada Iriawan mengerjakan hal lain yang menjadi program pembangunan di Jawa Barat. Dia mencontohkan, dia meninjau dan mengawal jalannya pembangunan berbagai proyek strategis nasional agar berjalan maksimal. Seperti operasional BIJB Kertajati, berbagai proyek bendungan seperti di Kuningan dan bendungan Leuwikeris, berbagai proyek jalan tol, dan lainnya.

Untuk itu, pada kesempatan ini, Iriawan meminta dukungan kepada para tokoh dan sesepuh Jawa Barat, para seniman dan budayawan agar bisa menjalankan tugas sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat selama kurang lebih tiga bulan ini secara maksimal.

"Saya akan laksanakan tugas sebagai Penjabat Gubernur ini dengan baik. Dukung saya dan koreksi saya apabila ada hal yang tidak pas yang saya lakukan," pintanya.

Para sesepuh dan tokoh, juga seniman dan budayawan yang hadir selain Danny Setiawan, diantaranya Mantan Gubernur Jawa Barat R Nuriana dan Mantan Wakil Gubenur Noeman Abdul Hakim, budayawan dan seniman Uu Rukmana, Tisna Sanjaya, Ganjar Kurnia, serta berbagai tokoh dan seniman budayawan lainnya.

Obor Asian Games 2018 Akan Dibawa Berkeliling 18 Provinsi

Mitrapolisi/

JAKARTA,  Obor Asian Games 2018 akan melewati lima kabupaten/kota di Jawa Barat. Kelimanya, akan jadi bagian dari rangkaian 50 kabupaten/kota di 16 provinsi yang akan dilalui obor Asian Games Juli mendatang.

Kelimanya adalah Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Kelima terpilih bukan hanya karena memiliki jalur selintasan menuju Caldron tempat api Asian Games nanti dinyalakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Tapi juga karena kelima daerah tersebut memiliki sejarah olah raga di Indonesia.

"Tadinya hanya akan diarak di empat daerah penyelenggaran saja. Namun, karena adanya amanat dari Presiden RI untuk menggemakan Asian Games di daerah-daerah, maka kami akan gelar touch relay di sekitar 50 kabupaten/kota di 16 Provinsi. Api awalnya akan diambil dari India untuk kemudian nanti disatukan dengan api abadi di Mrapen, Jawa Tengah pada saat 'welcome dinner" bersama perwakilan Komite Olimpiade (NOC) negara-negara peserta di Prambanan pada 14 Juli mendatang," kata Direktur Ceremony Inasgoc, Herti purba kepada wartawan saat Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan Pengarakan api obor (touch relay) 2018 di hotel Menara Peninsula, Jakarta, Senin 23 April 2018.

Karena keterbatasan waktu, maka pihaknya baru akan bergerak 15 Juli mendatang. Mengingat waktunya sudah terpotong puasa dan libur bersama hari Raya.

"Jadi, kami hanya punya waktu efektif selama sebulan saja untuk mempersiapan arakan obor ini. Nantinya torch akan dibawa oleh 2 ambassador olah raga Indonesia, yakni Susi Susanti dan satu lagi masih di cari. Minimal torch ambassador ini adalah Olimpian atau minimal peraih medali perak di Asian Games. Tugas torch ambassador ini adalah memegang obor Asian Games 2018 didampingi oleh 10 torch  barrier. Yang terdiri dari atlet nasional atau daerah, lalu juga ada 10 tour guard dari TNI yang mengawal dan mengamankan kondisi lintasan arakan dan api," tukas Herti.

Maksimal tiga jam satu daerah

Karena terbatasan waktu, maka ketepatan waktu (timing) menjadi hal yang penting dan harus dipertimbangkan pihaknya, agar api bisa sampai sesuai waktunya pada saat pembukaan Asian Games 18 Agustus mendatang di SUGBK. Untuk itu, dia pun memberikan batasan durasi waktu baik untuk kegiatan arakannya di tiap daerah, maupun waktu tempuh untuk para pelari pemegang obor.

"Jadi durasi torch relay per daerah maksimal 3 jam. Dua jam untuk lari, satu jam untuk acara di tiap daerah yang dilalui. Jarak tempuk arakan api obor adalah 10 km per kotanya, dengan jumlah pelari 20 orang yang masing-masing akan lari 500 meter dengan catatan waktu maksimal 6 menit. Itu demi memenuhi ketepatan waktu sampainya obor. Jika ada pelari yang berlari lebih dari 6 menit, maka dia akan langsung diganti," tutur Herti.

Untuk daerah-daerah yang dilalui oleh arakan obor Asian Games 2018 ini, diharapkan mereka masing-masing bisa menampilkan kebudayaan dan keseruan di daerahnya. Pemda diminta agar bersama-sama bisa memeriahkan acara arakan obor ini dengan memberdayakan para pelajar, artis daerahnya, dan lain-lain dengan gelaran festival di daerah masing-masing.

Jadwal lengkap arakan obor dari New Delhi sampai Jakarta

Untuk rute perjalanan arakan obor Asian Games 2018, runtutannya, 14 Juli api akan diambil dari Stadion Dhyan Chand di New Delhi, India oleh Dewan Olimpiade Asia (OCA). Lalu diterbangkan menuju Yogyakarta pada 17 Juli.

Di Yogya nanti, Panitia Pelaksaan Asian Games 2018 (Inasgoc) juga akan mengambil api dari sumber api abadi di Mrapen ada 18 Juli untuk kemudian di bawa ke candi Prambanan. Di Prambanan ini kedua api akan disatukan, sebagai tanda kesiapan Indonesia untuk menggelar Asian Games.

Api kemudian akan mulai berkeliling Indonesia, mulai dari DIY 19 Juli menuju Stadion Sriwedari sebagai tempat bersejarah bagi olah raga Indonesia. Di situ pertama kalinya Pekan Olah raga Nasional (PON) di gelar.

Api lanjut ke Blitar 20 Juli, untuk kemudian di bawa 'soan' ke makan Bung Karno. Lanjut ke Malang lewat Kepanjen.

Api kemudian akan dibawa ke Gunung Bromo pada 21 Juli dini hari pukul 01.00 WIB. Disana, ada pasukan kavelari dari kepolisian yang dipimpin atlet berkuda Nabila Syakieb, yang akan membawa api menuju kawah Gunung Bromo.

Lepas dari Bromo, api Banyuwangi pada 21-23 Juli. Sampai di Banyuwangi, api dibawa ke Kawah Ijen dan pantai Boom sebelum akhirnya disebrangkan dengan kapal feri ke Bali.

Sampai Bali, 23-24 Juli api akan keliling gilimanuk, kuta, dan tanah lot. Di tanah lot, akan diambil pengambilan gambar obor pada saat sunset.

Pada 24 Juli api kemudian menuju Mataram, NTB melalui udara. Di Mataram api tidak lama, karena akan langsung diterbangkan menuju Raja Ampat, Papua lewat sorong.

Di Raja Ampat ini, api akan dibawa menyelam dan berlayar dengan kawalan kapan-kapal perang suku Papua di Pianemo, sebelum akhirnya di karak keliling kota Sorong. Api kemudian berlanjut ke Makassar. Dari Makassar, rombokan arakan api ini akan melalui jalan darat sejauh 200 km menuju Tanjung Bira. Dari Tanjung Bira, api akan diajak melaut dengan meggunakan kapan phinisi menuju Pantai Losari.

Sumatera dulu baru Jawa

Dari Makasar ke Banjarmasin pada 30-31 Juli. Di sini, api rencananya akan dipamerkan kepada masyarakat di pasar terapung dengan menggunakan sampan.

Lanjut ke Aceh pada 31 Juli - 1 Agustus untuk di arak keliling kota, dan kemudian menuju Si Langit via udara. Sesampainya di Danau Toba, api akan diarak menuju pantai Bul-Bul dengan bersepeda. Api kembali diterbangkan ke Pekanbaru, lalu jalan darat menuju Bukit Tinggi, dan Jambi pada 1-3 Agustus. Lanjut ke Palembang.

Di Palembang ini, api akan dibawa terjun parung dengan titik mendarat di Jakabaring. Lalu di bawa ke Pulau Kamaro dengan kapal melewati jembatan Ampera.  Di Palembang ada 4-5 kabupaten/kota yang akan dilalui oleh arakan obor Asian Games 2018.

Dari Palembang, api menuju Bandar Lampung dan menyebrang ke pelabuhan Merak, Banten, Serang pada 9-10 Agustus. Setelah keliling Serang, api langsung di bawa ke Purwakarta, guna mengikuti festifal Citarum dan lanjut menuju Kota Bandung dengan finis di Gedung Sate.

Pada 12-13 Agustus, api menuju Garut dan Cianjur untuk kemudian diinapkan di Istana Cipanas. Esoknya, api akan dibawa dengan diterjunkan dengan menggunakan Paralayang di puncak sebelum di bawa keliling Jakarta pad 15-16 Agustus.

Pada 17 Agustus, api akan dibawa ke Pulau Pramuka di kepulauan seribu untuk ikut dalam upacara bendera HUT RI dan sorenya, akan dibawa ke Istana Negara dan pada saat upacara penurunan bendara pusaka di istana, prosesi serah terima api dari Presiden ke Ketua Inasgoc akan dilakukan.

Pada 18 Agustus, api yang menginap di Balai Kota Jakarta akan di bawa oleh torch barrer bersama 2018 pelari lainnya menuju GBK. Lalu api akan dinyalakan dua torch ambassador pada saat upacara pembukaan Asian Games 2018.

20 Kota-kab di Jabar Berpredikat Layak Anak dapat Penghargaan dari Menteri PPPA Yohana Yembise

Mitrapolisi/

SURABAYA -  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih anugerah sebagai Pemprov Penggerak Pengembangan Kokab Layak Anak Terbaik karena 50 persen daerahnya telah berpredikat layak anak. Penghargaan lain yang diraih Pemprov Jabar yaitu Pembinaan Forum Anak Trrbaik Tingkat Provinsi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPPA Yohana Yembise pada Anugerah Kota Layak Anak 2018 yang kali ini digelar di Kota Surabaya, Senin (23/07/2018) malam, atau bertepatan dengan puncak peringatan Hari Anak Nasional.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa yang hadir pada Anugerah Kota Layak Anak 2018 mengapresiasi karena setiap tahunnya semakin bertambah daerah di Jabar yang berpredikat layak anak.

"Terima kasih karena dari 27 Kokab se-Jabar 20 nya telah mendapatkan penghargaan layak anak," kata Iwa.

Dari 27 Kabupaten dan Kota (Kokab) di Jawa Barat, 20 daerah diantaranya ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kokab layak anak dengan berbagai kategori. Khusus untuk Kota Bandung dan Kabupaten Bogor mendapatkan peringkat Nindya dalam penganugerahan Kota Kabupaten Layak Anak (KLA) 2018.

Kedua puluh Kota Layak Anak dengan kategori diantaranya, penghargaan pemenuhan hak sipil terbaik, pembinaan forum anak terbaik, pencegahan perkawinan anak terbaik, unit pelayanan terpadu daerah untuk perlindungan perempuan dan anak terbaik, Puskesmas dengan pelayanan ramah anak terbaik dan sekolah ramah anak terbaik. Penghargaan khusus juga diberikan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) sebagai institusi kepolisian ramah anak bersama dengan Polres Banjar dan Polres Sorong.

Khusus untuk kategori Pembinaan Forum Anak Daerah Terbaik Tingkat Provinsi, Pemprov Jabar dinilai telah mewadahi partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah daerah sebagai media untuk mendengar, memenuhi aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Adapun kriteria pemberian penghargaan ini meliputi adanya kebijakan daerah, terbentuknya kepengurusan forum anak, tersedianya sarana dan prasarana sekretariat forum anak serta terlaksananya program dan kegiatan positif, kreatif, inovatif.

Sekda Iwa berharap, tahun berikutnya seluruh Kokab di Jabar meraih predikat layak anak. Dengan begitu maka Jabar bisa menjadi provinsi di Indonesia dengan peringkat utama layak anak.

"Tahun depan kita harapkan seluruh Kokab dapat predikat layak anak. Akan kita kejar tujuh daerah lagi yang belum mendapatkan. Dengan begitu maka provinsi pun menjadi peringkat utama atau penghargaan paling tinggi," harapnya.

Untuk itu, Iwa akan terus mendorong daerah agar melakukan upaya peningkatan perhatian kepada anak dan membangun komunikasi intensif kepada semua pihak pemerhati anak. Selain itu, upaya lain akan Ia dorong melalui jalur pendidikan dari SD hingga SMU baik negeri maupun swasta seperti menciptakan konsep sekolah ramah pada pendidikan formal dan informal.

"Juga melalui pendekatan keagamaan di masjid, mushola dan saluran-saluran Ormas keagamaan. Dengan cara yang kita kembangkan ini Alhamdulillah perkembangannya signifikan sehingga perhatian kepada anak menjadi meningkat dan dinilai oleh pemerintah pusat, Alhamdulillah dari tahun ke tahun terus meningkat," ungkapnya.

Sementara itu Menteri PPPA Yohana Yembise menuturkan, tahun ini Kokab berpredikat layak anak meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Terbukti dari 389 peserta pada Anugerah KLA 2018, 177 Kokab dianugerahi layak anak.

"Evaluasi Kokab layak anak tahun 2018 diikuti oleh 389 daerah dan yang meraih penghargaan 177 Kokab. Jumlah ini meningkat 50% dari tahun 2017," katanya.

Anugerah KLA 2018 juga diberikan kepada 10 pemerintah Provinsi sebagai penggerak pengembangan Kokab layak anak. Dua Kota meraih peringkat utama layak anak, peringkat nindya 11 Kokab, madya 51 Kokab dan pratama 113 Kokab.

Dikatakan Yohana, anugerah KLA  merupakan kerja keras Pemda dalam pembangunan nasional di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang didukung oleh lembaga masyarakat, dunia usaha, media serta peran dari forum anak sebagai pelapor dan pelopor. Pemerintah pusat telah menargetkan Indonesia layak anak pada tahun 2030.

"Semua daerah harus layak anak karena target kami adalah tahun 2030 Indonesia layak anak. Perjalanan masih panjang, ini pekerjaan rumah yang besar perlu sinergi dan kerja keras dari pemimpin-pemimpin di daerah," tuturnya.

Saat ini jumlah anak di Indonesia mencapai 87 juta jiwa. Namun belum ada satu provinsi pun yang ditetapkan layak anak.

"Belum ada provinsi di Indonesia yang layak anak karena harus semua Kokabnya layak anak tapi sekarang ini sudah menuju kesitu," ujarnya.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perempuan dan anak adalah urusan pemerintah daerah. Untuk itu Yohana meminta perhatian khusus kepada seluruh Pemda. Ia menuturkan, saat ini banyak laporan yang masuk ke KemenPPPA dari pemerintah daerah terkait kecilnya anggaran untuk peningkatan pemberdayaan dan perlindungan anak.

"Banyak laporan masuk ke saya yang mengeluh bahkan anggaran mereka sangat kecil, padahal jangan takut untuk meningkatkan anggaran untuk perempuan dan anak karena dua pilar ini yang menyelamatkan bangsa ini kedepan. Di negara lain yang sudah saya kunjungi dan pelajari mereka investasi besar-besaran untuk perempuan dan anak karena menurut mereka perempuan lah yang akan menyelamatkan planet ini kedepan dan anak-anak lah yang akan menjadi pemimpin dan generasi masa depan," pungkas Yohana.

Bandara Kertajati "Belum Siap" Jadi Embarkasi Haji

Mitrapolisi/

Majalengka-Pemberangkatan jamaah haji 2018 melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dipastikan batal. Hal ini karena sarana dan prasarana bandara yang dikenal dengan nama Kertajati ini belum memadai dan memenuhi syarat. Senin, 23/7-18

Direktur Operasi dan Teknik AP II Djoko Murjatmodjo menilai bandara ini belum siap sebagai bandara embarkasi lantaran tidak ada asrama haji untuk tempat transit jamaah. "Bandara BIJB Kertajati tidak jadi untuk penerbangan haji, sudah dirapatkan," ujarnya di Palembang saat konferensi pers Promosi Asian Games 2018,

Kementerian Agama secara resmi juga sudah mengumumkan kepada jamaah, BIJB Kertajati tidak akan dijadikan embarkasi antara. Jamaah dari wilayah Jawa Barat akan diterbangkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Pesawat Kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo dan rombongan disambut prosesi water salute (penyiraman air) saat mendarat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat,

Belum ada maskapai yang mendarat di Bandara yang diresmikan sejak 24 Mei 2018 itu karena faktor aksesibilitas. Hanya ada tambahan penerbangan Citilink saat angkutan Lebaran.

Sebelumnya, Direktur Keuangan BJIB M Singgih mengatakan panjang landasan (runway) bandara ini belum memadai untuk menampung pesawat Boeing 777 (triple seven) ketika lepas landas atau mendarat. “Harapan kami, panjang runway bisa terwujud menjadi 3.000 meter, sebagai salah satu syarat penerbangan ibadah haji,"

Sedangkan saat ini landasan bandara sepanjang 2.500 meter. Selain persoalan runway, PT BIJB juga berharap Kementerian Perhubungan segera menerbitkan izin badan usaha bandar udara (BUBU). Di dalam amanat Perda Provinsi Jawa Barat, BIJB merencanakan, membangun, juga mengoperasikan bandara itu sendiri.

Pemerintah Susun Kebijakan Pemberian Keleluasaan Kepada Pemda

Mitrapolisi/ 

BANDUNG-Pemerintah sedang menyusun kebijakan tentang pemberian keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) dalam membuat kebijakan tertentu terkait bidang-bidang yang tidak diatur jelas dalam UU.

Konon aturan ini dibuat untuk memudahkan pemda mengeksekusi kebijakan tertentu tatkala mengalami kebuntuan dalam melaksanakan pembangunan. Dalam banyak hal, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan pembangunan karena belum disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga terjadilah pembangunan berlangsung di akhir tahun.

Ketentuan istimewa yang disusun pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini selanjutnya dinamakan Hak Diskresi dan ini sedang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dalam ketentuan istimewa ini, pemerintah daerah bisa melakukan kreativitas dalam pembangunan daerah tanpa harus menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna melakukan kerja-kerja pembangunan untuk rakyat.

Catatan menunjukkan sasaran Hak Diskresi kepada pemerintah daerah berada pada bidang yang sama dengan sasaran korupsi para kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bidang-bidang korupsi itu, antara lain, berupa rekayasa tender, mark up, perda upah pungut, suap dari rekanan, dan masalah perizinan.

Bidang-bidang itulah yang juga akan menjadi ruang berkreativitas pemerintah daerah dalam Hak Diskresinya. Lantas, apakah dengan diberikannya hak diskresi kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak mampu diimplimentasikan dengan tepat sasaran?

Realitas saat ini selama otonomi daerah diberlakukan menunjukkan pemberian keleluasaan dalam mengatur keuangan daerah sudah sangat rumit dan menimbulkan gaya-gaya korupsi baru di daerah.

Pada kurun 2004 hingga 2012, sebanyak 173 kepala daerah tersangkut korupsi. Sekitar 70 persen di antaranya sudah terbukti bersalah di pengadilan. Tentu, dengan semakin diberikannya hak diskresi kepada pemerintah daerah, ini akan kian menimbulkan lahan-lahan korupsi baru bagi para kepala daerah dan kroni-kroninya.

Apa yang terlihat dalam data menunjukkan kran kebebasan kepala daerah dalam mengelola anggaran bukan semakin memberikan jalan yang baik dalam pembangunan kepentingan hajat hidup orang banyak. Justru yang terjadi adalah anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi hajat hidup orang banyak, ditilep dan diselewengkan dengan sedemikian rupa.

Tentu, kondisi tersebut merupakan sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan tatkala kita menghendaki adanya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, tatkala pemerintah pusat sedang menggodok untuk semakin membuka akses dalam pengelolaan anggaran secara instan dalam bentuk hak diskresi, ini memperlihatkan pemerintah pusat tidak serius dalam menegakkan pemberantasan korupsi.

Oleh: Suyidno,

Dosen di Universitas Lambung Mangkurat

Pemprov Jabar Bentuk Tim Penilai PNS

Mitrapolisi/

BANDUNG—Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kini memiliki Tim Penilai Kinerja PNS yang dibentuk lewat Kepgub No. 800.05/Kep.710-BKD/2018 Tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pembentukan tim penilai kinerja ini sesuai payung hukum dan perintah undang-undang 32/2013 tentang pemerintah daerah dan UU 30/2014 tentang administrasi serta PP 11/2017. “Dimana perangkat yang dulu istilahnya Baperjakat, ini tim pengganti Baperjakat namanya Tim Penilai PNS Provinsi Jabar,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (23/7/18).

Pembentukan lewat Kepgub ini diteken Penjabat Gubernur Jabar H. Mochamad Iriawan pada Senin (16/7/18) lalu. Tim yang diketuai Sekda Jabar sekaligus anggota ini beranggotakan Kepala Inspektorat, Asisten III Administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait anggota tidak tetap.

Kepala OPD sendiri terlibat guna memahami aparatur di dinas masing-masing. Iwa menunjuk misalnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah yang saat dinilai kinerja PNS-nya maka kepala dinasnya akan terlibat dalam tim. “Jika akan mengangkat pejabat administrasi, atau dari staf menjadi eselon IV, atau IV ke III dan proses mutasi maka kepala dinasnya ditugaskan khusus membahas dinasnya,” tuturnya.

Dengan tim penilai kinerja PNS, Iwa menilai maka pola pengangkatan atau mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Jabar akan lebih baik, transparan dan fair. Tim ini juga tengah menyusun aturan pola karir PNS yang akan menjadi persyaratan yang terbuka bagi pegawai yang akan menjadi pejabat eselon II, III dan IV.

Diakui Iwa, untuk syarat sertifikat pengadaan barang dan jasa akan memudahkan yang bersangkutan saat menjadi pejabat untuk melakukan pengadaan. Karena itu dirinya akan mendorong, mereka yang belum mengantongi sertifikat untuk mengikuti pelatihan. “Jabatan juga akan disesuaikan dengan pendidikan dan keahlian, kriteria ini akan kita tegaskan dalam penyusunan pola karir,” tuturnya.

Saat ini pihaknya tengah memproses penentuan tiga posisi kepala biro yang berasal dari hasil lelang terbuka. Hasil lelang dan penunjukan eselon II ini menurutnya sudah dilaporkan pada penjabat gubernur serta Kementerian Dalam Negeri.

“Dengan pola karir yang jelas dan adanya tim penilai kinerja maka dimungkinkan didapat PNS yang mumpuni, dan memungkinkan tidak ada pejabat yang non job. Kinerja tim sesuai dengan koridor hukum, kami ingin mendapatkan SDM yang berkualitas dan sesuai persyaratan,” katanya.

Kakanwil dan Kadivpas Kemenkumham Jabar di Copot Menkum HAM

Mitrapolisi/JAKARTA-Kementerian Hukum dan HAM RI mencopot Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat (Jabar), 

Indro Purwoko dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kumham Jabar, Alfi Zahrin, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap  Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein beberapa waktu lalu.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menjelaskan pemberhentian dua pejabat tersebut karena dinilai turut bertanggung jawab atas kasus suap pemberian fasilitas, perizinan, dan lainnya di Lapas Sukamiskin. Sehingga dengan efek jera itu, menjadi pelajaran lapas-lapas lainnya.

"Saya baru saja menandatangani surat keputusan pemberhentian Kakanwil Jabar dan Kadivpas. Ini sama seperti yang terjadi di Pekanbaru, Kakanwil bertangggung jawab," ujarnya di Jakarta, Senin (23/7/2018).

Untuk sementara, lanjut Yasonna, posisi Kanwil Kumham Jabar diduduki Dodot Adit Koeswanto yang sebelumnya menjabat Kadiv Administrasi Kanwil Kumham Jabar. Sedang Kadivpas  diisi Kepala Lapas (Kalapas) Cirebon, Agus Irianto, kemudian  Pelaksana Harian (Plh) Kalapas Sukamiskin dikendalikan oleh Kusnali, yang menjabat  Kalapas Banceuy.

Yasonna menambahkan, untuk mengisi tiga jabatan yang kosong tersebut pihaknya bakal segera melakukan seleksi. Akan tetapi, ia mengakui sulit untuk mencari pejabat yang tepat memimpin lapas khusus koruptor itu.

"Pembenahan akan terus kita lakukan. Penempatan orang secara khusus di Sukamiskin jadi perhatian khusus kita. Saya ajukan beberapa nama, sedang dicek track record. Lapas Sukamiskin itu sangat menggoda," kata Yasonna.

Diketahui, lembaga antirasuah tersebut menetapkan Wahid Husein sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, dengan menyita uang sejumlah Rp279 juta dan 1.410 dollar Amerika, serta dua unit mobil Mitsubishi yakni Triton Exceed dan Pajero Sport Dakkar.

September 2018 Tol Bocimi Siap Digunakan

Mitrapolisi/

KAB BOGOR - Penjabat Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan memastikan, jalan tol Bogor - Ciawi - Sukabumi (Bocimi) siap digunakan pengoperasiannya pada bulan September 2018 mendatang. Kepastian tersebut diperolehnya dari pihak pengembang saat melakukan peninjauan ke sejumlah titik tol Bocimi, Selasa (10/07/2018).

Hal itu menyusul telah rampungnya konstruksi Main Toll Road atau jalur tol utama sepanjang 15,3 kilometer. Sisanya hanya tinggal penyelesaian pada marka jalan dan penunjang lainnya.

"Dua bulan lagi siap digunakan ya, jalan utamanya sudah selesai hanya tinggal bagian sisinya saja," ujar Iriawan.

Dari hasil tinjauannya bersama Bupati Bogor Nurhayanti, Iriawan mencatat sejumlah permasalahan yang harus segera diatasi. Salah satunya adalah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan interchange ke arah Caringin.

"Yang menjadi catatan saya pembebasan tanah untuk interchange kearah Caringin, ini harus segera dituntaskan," katanya.

Bila tol Bocimi ini rampung seluruhnya maka akan memangkas waktu tempuh lebih cepat dari arah Sukabumi ke Jakarta maupun sebaliknya yang biasanya bisa memakan waktu hingga enam jam.

Tinjau Bendungan Sukamahi & Ciawi

Selain meninjau proyek tol Bocimi, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bogor, Penjabat Gubernur Jabar juga memantau proyek pembangunan Bendungan Sukamahi di Mega Mendung dan Bendungan Ciawi di Cipayung. Pasca diresmikan pembangunannya oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, kedua bendungan tersebut terus dikebut pembangunannya.

Iriawan mengungkapkan, pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi merupakan salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta.

"Dua bendungan ini merupakan salah satu solusi atasi banjir di Jakarta yang kerap terjadi," ungkapnya.

Iriawan mengatakan, tugas dari pemerintah daerah dalam pembangunan bendungan tersebut adalah pembebasan lahan. Menurutnya masih terdapat kendala pada pembebasan lahan ini. Namun Iriawan optimis dua bendungan tersebut akan selesai sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu bulan Desember 2019.

"Kendala di pembebasan lahan ya, dan menjadi bahan diskusi bersama kami.

Upaya pembebasan lahan akan terus kami komunikasikan bersama Bupati Bogor khususnya terkait data dan anggaran," ungkapnya.

Bila dua bendungan ini telah rampung, selain berfungsi sebagai pengendali banjir, juga akan menjadi destinasi wisata baru khususnya bagi masyarakat Bogor.

"Pastinya akan muncul tujuan wisata baru di Bogor yaitu dua bendungan ini," kata Iriawan

Sengketa Atlet Paralimpik , Pemprov Sudah Tunaikan Komitmen

Mitrapolisi/

BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan komitmen pembayaran bonus bagi atlet peraih medali pada PEPARNAS XV Tahun 2016 secara transfer langsung ke rekening tabungan pribadi atlet yang bersangkutan. Besaran bonus sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur mengenai pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berpretasi pada PON XIX dan PEPARNAS XV Tahun 2016 Jawa Barat.

Untuk itu, Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan (Disorda) Provinsi Jawa Barat  Yudha Munajat Saputra menjelaskan terkait gugatan terhadap kewajiban para atlet penerima bonus/penghargaan untuk memberikan kontribusi 25% kepada National Paralympic Commitee of Indonesia (NPCI), hal itu berada dalam ranah peraturan organisasi NPCI itu sendiri.

“Demikian juga terhadap gugatan atas tidak diikutsertakannya para atlet tersebut pada event paralympic internasional, sepenuhnya berada dalam ketentuan organisasi NPCI Pusat dan Jabar,” katanya di Bandung, Jumat (20/7/18).

Dalam gugatan ini, menurut Yudha, posisi Pemprov  Jabar hanya sebagai turut tergugat IV, artinya kedudukannya hanya untuk tunduk dan patuh atas isi putusan yang nanti diberikan PN Bandung terhadap sengketa utama antara para penggugat dengan NPCI Pusat dan Jabar.

PNS Setelah Menjalankan Tugas Mengalami Kecelakaan di Daerah Ciawi Tasikmalaya

Mitrapolisi/

TASIKMALAYA,- Pj. Gubernur Jawa Barat, H. Mochamad Iriawan, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Kepala Bidang Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Asep F. A. Abdullah.

Almarhum Asep wafat dalam kecelakaan lalu lintas sekitar Pukul 14.45 WIB di daerah Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, usai dirinya menghadiri acara Kontes Ternak Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya, "Saya selaku Penjabat Gubernur Jawa Barat turut mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya staf saya, yaitu Kabid Prosuksi Dinas Peternakan Jawa Barat," ujar Iriawan usai dirinya melayat jenazah di UPT Puskesmas Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 19 Juli 2018.

"Di mana almarhum baru saja menyelesaikan tugas Kedinasan yaitu acara Kontes Ternak di Kota Tasikmalaya. Tadi almarhum bersama saya siangnya," katanya melanjutkan seperti dalam rilis Humas dan Protokol Setda Prov Jabar Jabar .

Iriawan menambahkan, atas pengabdiannya almarhum akan diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat satu tingkat/golongan. "Kita akan naikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi (kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi),” ungkap Iriawan. "Semoga Almarhum diterima oleh Allah SWT. Aamiin," tuturnya mendoakan.

Almarhum meninggalkan seorang Istri dan dua orang anak perempuan. Alamat rumah duka almarhum di Jl.Mulya Graha 2 no 12 a, Perum Cipaganti Graha Ciwastra Bandung.

Malamnya, H. Mochamad Iriawan didampingi istri Novita Iriawan dan Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa kemudian takziah ke rumah duka Alm. Asep F. A. Abdullah . Di sana, Iriawan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengatakan merasa kehilangan salah satu putra terbaik Jawa Barat, karena Alm. merupakan Ahli Genetika Hewan lulusan Jepang. Iriawan mengaku saat menghadiri Kontes Ternak Jabar di Tasikmalaya siang tadi, dirinya merasa terkesan dengan penjelasan dan ilmu pengetahuan Almarhum seputar perkawinan silang ternak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa pada kesempatan itu membacakan anumerta serta menyerahkan kepada pihak keluarga almarhum di rumah duka.

Kontes Ternak, Upaya Jabar Tingkatkan Kualitas Bibit Ternak & Produk Peternakan

Mitrapolisi/

KOTA TASIKMALAYA - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menggelar Kontes Ternak Tingkat Jabar 2018. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kulitas bibit ternak dan produk peternakan.

Sesuai dengan Tema: "Melalui Kegiatan Kontes Ternak, Kita Tingkatkan Kualitas Bibit Ternak dan Daya Saing Produk Peternakan", Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan mengatakan event ini diharapkan menjadi tolok ukur pembangunan bidang peternakan di Jawa Barat.

"Ini event yang cukup strategis, sebagai tolok ukur pembangunan peternakan di Jawa Barat," ujar Iriawan dalam sambutannya di acara Kontes Ternak Jawa Barat ke-37 Tahun 2018 di Lapangan Dadaha, Jl. Dadaha Kota Tasikmalaya, Kamis (19/7/18).

Lebih lanjut, Iriawan meminta Kontes Ternak ini jangan hanya dijadikan event kontes tahunan. Namun, harus ada hasil konkrit untuk mendukung kebutuhan ternak di Jawa Barat.

"Kegiatan ini (kontes ternak) kalau kontes saja tidak ada hasilnya percuma. Jadi, kita akan menghasilkan bibit terbaik untuk menjadi daya saing. Syukur-syukur bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri dan khususnya Jawa Barat," kata Iriawan kepada awak media.

Pada kesempatan ini, Iriawan pun mengatakan pihaknya bersama para pihak terkait bidang peternakan akan menggelar FGD untuk mencari solusi peningkatan produksi ternak di Jawa Barat.

"Produk unggulan sapi banyak di kita, sehingga saya perintahkan kepala dinas untuk menggelar focus group discussion dari pelaku peternakan, pasar, peneliti, ahli-ahli peternakan untuk mencari satu solusi harus berbuat apa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan sebagainya," ujar Iriawan.

Menurut Iriawan, perlu ada program untuk menggalakkan ternak, khususnya ternak sapi oleh masyarakat Jawa Barat seperti kultur warga di Jawa Timur.

"Misalnya dari kultur budaya kalau di Jawa Timur itu hampir semua rumah di setiap perkampungan ada sapinya, kalau di kita tidak. Tapi kita akan coba itu, sehingga diwajibkan setiap rumah ada sapi, tapi pemerintah harus bantu siapkan bibit. Nanti kita akan diskusikan," tukas Iriawan.

Selamat! Garut Juara Umum Kontes Ternak Jabar 2018

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Dewi Sartika menuturkan, ada sekitar 500 orang peserta ikut serta dalam kontes ternak tahun ini. Dengan jumlah ternak sebanyak 474 ekor. Selain itu, ada pula lomba fotografi dengan Tema: "Teman Ternak". Ada seribu lebih foto yang dinilai.

Keluar sebagai juara umum kontes ternak tahun ini, yaitu Kabuapten Garut. Pj. Gubernur Jawa Barat Iriawan menyerahkan secara langsung trofi jura umum kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Garut. Garut menang di tiga kategori berbeda, yaitu Komoditi Sapi Potong untuk Sapi Pasunda Jantan, Komoditi Sapi Perah untuk Umur 12-15 bulan dan Laktasi, serta Komoditi Domba untuk Raja Pedaging.

Lebih jauh, dalam sambutannya Kepala DKPP Jabar Dewi Sartika mengharapkan, kontes ternak ini bisa memotivasi para peternak untuk menyediakan bibit ternak berkualitas atau replacement stock.

"Kontes ini juga sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan plasma nutfah Jawa Barat, yaitu Domba Garut, Ayam Pelung, Sapi Pasundan, Ayam Sentul, dan lainnya," pungkas Dewi.

4.505 Anggota Babinsa Hadiri Pengarahan Presiden di Bandung

Mitrapolisi/ 

BANDUNG - Sebanyak 4.505 Anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari seluruh Indonesia menghadiri pengarahan yang diberikan Presiden RI Joko Widodo di Kota Bandung, Selasa (17/7/18). Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan turut hadir mendampingi Presiden.

Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden mengapresiasi kinerja Babinsa. Terutama terkait pelaksanaan Pilkada Serentak yang berjalan aman dan tertib di 171 daerah pada 27 Juni 2018 lalu.

"Apresiasi saya atas pengabdian, dedikasi, kerja keras bersama dengan anggota Polri menjalankan tugas negara menjaga keamanan, ketertiban, dan terutama dalam mengamankan jalannya Pilkada beberapa waktu lalu. Ini berkat kerja keras saudara-saudara semua," ujar Presiden dalam pengarahannya yang berlangsung di Hanggar KFX/IFX Kementerian Pertahanan RI di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Komplek Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung.

Lebih lanjut, pada kesempatan ini Presiden menekankan bahwa tantangan bangsa ini ke depan akan semakin besar dan sulit. Permasalah kemiskinan, kesenjangan, infrastruktur wilayah adalah beberapa hal yang perlu ada perbaikan. Presiden meminta kerja keras dan kontribusi para anggota Babinsa.

"Kerja keras saudara semua (para anggoa Babinsa) terutama menjaga kestabilan politik dan keamanan diperlukan bagi lancarnya pembangunan di negara kita," ujarnya.

Selain itu, Presiden meminta kemampuan Babinsa terus ditingkatkan. Kemampuan teritorial harus terus diperbaiki, hal lainnya kemampuan temu cepat, lapor cepat, menajemen, dan kemampuan penguasaaan wilayah secara detail. "Kemampuan perlawaanan rakyat. Bagaimana meningkatkan kemampuan rakyat dalam menghadapi ancaman, pembinaan (masyarakat) dalam kemampuan bela negara oleh rakyat," tambahnya.

Terkait paham terorisme dan radikalisme yang berkembang hampir di semua negara, Presiden juga berpesan agar Babinsa bisa memahami penyimpangan ideologi ini agar tidak berkembang di negara kita. Hal itu menyebabkan keresahan di masyarakat. Saat ini ancaman tidak hanya berupa fisik tapi juga ideologi.

"Inilah tugas-tugas saudara semua harus kita mengerti bahwa ancaman itu sekarang bukan cuma berupa fisik, ideologi-ideologi seperti itu mengancam hampir semua negara, termasuk negara kita, Indonesia," tukas Presiden.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, Babinsa perlu memiliki kemampuan komunikasi sosial. Bergaul dengan semua elemen masyarakat dan sesama aparat, karena soliditas antara TNI dan Polri menjadi kunci stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Presiden menambahkan bahwa saat ini kita dihadapkan pada kecepatan perubahan yang amat sangat cepat. Menurut McCansy Global Institue, Revolusi Industri 4.0 kecepatannya tiga ribu kali lebih cepat dari Revolusi Industri 1.0.

"Artinya apa? Ke depan ini akan ada perubahan yang sangat cepat sekali, hitungannya bisa hari, minggu, bulan, atau cepat sekali. Tentu saja perubahan seperti ini juga akan mengubah bidang ekonomi, sosial, semua bidang," tutur Presiden.

"Oleh sebab itu, kita jangan salah mengantisipasi, harus siap -- terutama sekali lagi Babinsa berada di barisan paling depan dalam mengantisipasi ini (perubahan)," imbuhnya.

Hal lain yang ditekankan Presiden, yaitu netralitas TNI dan Polri. Babinsa diminta bersikap netral. Politik TNI adalah politik negara bukan politik praktis, artinya harus bisa dipastikan proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai.

"Netralitas TNI dan Polri perlu di kedepankan agar lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerjasama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif," papar Presiden.

"Dengan begitu masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri profesional dalam menjalankan tugasnya. Terlebih kepercayaan masyarakat terhadap TNI saat ini berada pada posisi paling tinggi," pungkasnya.

Babinsa Naik Tunjangan

Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terkait profesionalisme dan kesejahteraan anggota Babinsa. Untuk itu, dalam pengarahan ini Presiden mengaku dirinya menginstruksikan Menteri Keuangan untuk menaikkan tunjangan kinerja Babinsa setahun lalu. Mulai Juli ini tunjangan Anggota Babinsa di seluruh Indonesia pun dinaikkan.

Anggota Babinsa Tipe A mendapat tunjangan dari Rp 104.000 per bulan menjadi Rp 900.000 per bulan. Sementara Aggota Babinsa Tipe B dari Rp 440.000 per bulan menjadi Rp 1.200.000 per bulan.

"Setahun lalu saya perintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memisahkan anggaran untuk menaikkan kinerja Babinsa," kata Presiden.

"Tujuannya karena saya tahu Babinsa menjadi ujung tombak dan posisi terdepan dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ikut menjaga ketertiban di desa-desa, yang kita tahu semuanya dan kita sadar bahwa negara ini adalah negara yang sangat besar," lanjutnya.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, total ada sebanyak 60.239 Anggota Babinsa di seluruh Indonesia. Sementara Babinsa yang hadir dalam pengarahan ini sebangak 4.505 anggota, terdiri dari 4.335 anggota Babinsa dari Wilayah Kodam III/Siliwangi dan 70 anggota lainnya berasal dari 14 Kodam dari seluruh Tanah Air.