Mitrapolisi/
BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat
menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Terpilih hasil Pilkada
Serentak 2018. Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan
Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kantor KPU
Provinsi Jabar, Jl. Garut No. 11, Kota Bandung, Selasa (24/7/18).
Ketua KPUD Jawa Barat Yayat Hidayat dalam rapat pleno
membacakan, Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Ridwan Kamil
dan Uu Ruzhanul Ulum ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.
"Karena sistem pemilihan gubernur di Jawa Barat adalah
suara mayoritas. Jadi yang terbanyak adalah yang terpilih. Maka KPUD Jawa Barat
menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018
Nomor Urut Satu H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. Uu Ruzhanul Ulum,
S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2018,” ujar Yayat.
Menurut hasil penghitungan suara, pasangan calon (paslon)
Nomor 1 H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E.
meraih sebanyak 7.226.254 suara. Paslon Nomor 2 Mayjen TNI (Purn.) Dr. H.
Hasanuddin, S.E., M.M. dan Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan,
MPKN. sebanyak 2.773.078 suara. Paslon Nomor 3 Mayjen TNI (Purn.) H. Sudrajat,
MPA. Dan H. Ahmad Syaiku sebanyak
6.317.465 suara. Dan Paslon Nomor 4 H. Deddy Mizwar, S.E., S.Sn.,
M.I.Pol. dan H. Dedi Mulyadi, S.H. meraih sebanyak 5.663.198 suara.
Yayat menambahkan bahwa dari 171 daerah penyelenggara
Pilkada tahun ini, hanya 70 Pilkada yang bersengketa. 70 kasus sengketa ini
sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan 100 Pilkada lainnya tidak terdaftar,
termasuk diantaranya adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
Hal itu turut disyukuri oleh Pj. Gubernur Jawa Barat H.
Mochamad Iriawan yang hadir dalam rapat pleno. Menurut Iriawan, Pilkada di Jawa
Barat berlangsung aman, lancar, tertib, jurdil, kondusif, dan sukses.
“Ini berkat kerja keras seluruh stakeholder yang ada,
penyelenggara Pemilu, pengamanan dari Polda Jawa Barat dibantu oleh Kodam
III/Siliwangi,” kata Iriawan dalam sambutannya.
“Jawa Barat menjadi cerminan untuk pesta demokrasi daripada
provinsi lain bahkan dunia,” lanjutnya.
Iriawan mengaku dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2018 ada perwakilan dari tujuh negara yang memantau secara
langsung Pilkada di Bogor dan Bekasi. “Saya apresiasi kepada seluruh
penyelenggara (Pilkada) yang ada, sehingga Jawa Barat menjadi barometer. Ini
(Pilkada Jabar) menjadi cerminan rakyat Jawa Barat, Indonesia, dan dunia untuk
bisa melihat pesta demokrasi yang luar biasa di Jawa barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Iriawan mengatakan bahwa partisipasi
masyarakat Jawa Barat dalam menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2018 ini
mencapai 71%. Hal ini menjadi parameter keberhasilan Pilkada. Sementara Pilkada
Jabar 2013 tingkat partisipasinya 63%.
Iriawan menambahkan permasalahan Pilkada Jabar 2018, yaitu
hanya surat suara hilang di Kota Cirebon. Sebanyak 2.424 surat suara hilang,
namun hal itu bisa diatasi dengan menggunakan surat suara cadangan sebanyak
2.000 dan 424 sisanya menggunakan surat suara sisa dari TPS-TPS yang ada.
“Hanya satu permasalahan di Kota Cirebon, 2.424 surat suara
hilang. Saya bilang bagaimana caranya (solusi)? (2.000 suarat suara) diganti
dengan surat suara cadangan dan sisanya 424 dari mana? Dari TPS-TPS,” tuturnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu
Jabar Wasikin Marzuki mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi
terkondusif selama Pilkada 2018 berlangsung. Dia mencontohkan di provinsi lain
anggaran Pilkada menjadi permasalahan, namun Jawa Barat menjadi provinsi
pertama yang melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.
“Berdasarkan pengamatan Bawaslu, Pilkada Jawa Barat ini
merupakan Pilkada yang terbaik dalam sistem keamanannya. Karena dengan DPT
(Daftar Pemilih Tetap) lebih dari 30 juta atau terbesar di Indonesia. Pilkada
Jawa Barat yang semula diprediksi oleh banyak pengamat akan terjadi gunjang
ganjing, karena letaknya yang berhimpitan dengan DKI Jakarta,” tambah Wasikin.
Selain itu, Wasikin mengatakan bahwa politisasi sara juga
tidak terjadi selama Pilkada. Karena keempat pasangan calon peserta Pilgub
Jabar berasal dari suku dan agama yang sama. “Jadi tidak ada pintu mausk orang
untuk mempersoalkan agama. Demikian juga dengan ras dan antargolongan, semuanya
ras Indonesia, sehingga politisasi sara tidak terjadi selama proses tahapan
Pilkada Jawa Barat,” imbuhnya.
“Kemudian amankah Pilkada Jawa Barat? Saya pastikan paling
aman, karena sepanjang Pilkada di Jawa Barat tidak ada satu pun peluru (aparat
keamanan) yang meleteus yang terkait dengan Pilkada. Kemudian tidak ada api
yang membumbung dengan asap pekat tentang Pilkada, kemudian tidak darah yang
bercucuran terkait dengan Pilkada,” ujar Wasikin.
“Dan terakhir tidak ada satu pun kaca Kantor KPU atau Kantor
Panwaslu yang pecah terkait dengan Pilkada, sehingga anggaran rehabilitasi atau
perbaikan gedung tidak terserap,” paparnya disambut tawa hadirin yang hadir
dalam rapat pleno KPUD Jabar.
Tim Sinkronisasi Gubernur Jabar Terpilih
Dalam pidatonya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Jabar 2018-2023, Mochamad Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum mengaku pihaknya
telah membentuk tim sinkronisasi. Tim ini untuk melakukan penyesuaian program
kerja antara visi misi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dengan
program Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah berlangsung.
“Kami juga sudah membentuk tim sinkronisasi, semata-mata
agar hal-hal besar sampai kecil bisa nyekruh dengan mulus. Kebetulan ketuanya
(Tim Sinkronisasi) adalah Bapak Eri Riana Harjapamengkas, Tokoh Jawa Barat,”
ujar Ridwan Kamil (Emil) dalam pidatonya didampingi Uu Ruzhanul Ulum.
Untuk itu, Emil meminta agar pihaknya bisa melakukan
koordinasi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat. Hal itu
terkait penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan visi misi
Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih 2018-2023.
“Izinkan kami membacakan peraturan Permendagri Nomor 22
tahun 2018. Intinya adalah bahwa walaupun kami belum dilantik, pasangan
terpilih ini dipersilahkan untuk melakukan koordinasi penyesuaian rencana kerja
(RKPD), sehingga 2019 terjadi sebuah keberlangsungan rencana program yang
memuat hak politik kami selaku pasangan terpilih,” ujar Emil.
“Berdasarkan hak hukum yang diberikan oleh negara, walaupun
kami belum dilantik, kami izin menghadap (kepada Pj. Gubernur dan Ketua DPRD
Jawa Barat) untuk menyampaikan pokok-pokok gagasan, visi misi, yang harus
ditampung dalam RKPD dan KUA-PPAS, sehingga tidak ada kendala yang berarti
dalam proses transisi ini,” lanjutnya.
Menanggapi hal ini, Pj. Gubernur Jawa Barat Iriawan
menyambut baik rencana Emil tersebut. Ada beberapa percepatan program
pembangunan yang sudah dilakukan Iriawan dan harus segera ditindaklanjuti oleh
Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Terpilih.
“Kita tunggu dengan senang hati. Karena saya juga ingin
menyampaikan beberap hal yang perlu Gubernur Terpilih tahu, karena cukup
panjang lima tahun (masa jabatan Gubernur), sehingga ada beberapa hal yang
menjadi percepatan-percepatan yang saya lakukan supaya ditindak lanjuti untuk
kepentingan rakyat Jawa Barat,” ujar Iriawan ditemui usai rapat pleno KPUD Jawa
Barat.
“Tim lapangannya (Emil) sudah ketemu dengan staf saya, nggak
masalah. Beliau tahu bahwa pelantikan tanggal 17 (September) tapi harus tahu
juga RKPD 2019 seperti apa. Pasti wajib saya memberikan pintu terbuka,”
tuturnya.
Selain itu, Emil dan Uu juga akan membentuk Majelis
Pertimbangan Gubernur dalam pemerintahannya. Anggota majelis ini akan
memberikan masukan untuk program pembangunan di Jawa Barat di bawah
kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
“Oleh karena itu, ada rencana kami akan membentuk namanya
Majelis Pertimbangan Gubernur, isinya adalah semua mereka-mereka yang menjadi
pasangan calon gubernur akan kami undang untuk mengisi forum tersebut dan para
mantan gubernur, sehingga dalam membimbing kami selama lima tahun ke depan kami
punya suara dan nasihat yang begitu mencintai Jawa Barat,” tukas Emil.
Emil dan Uu merasa bersyukur sekaligus istighfar mendapat
amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Ada sekitar 48 juta warga
Jabar yang harus disejahterakan dan 27 daerah kabupaten/kota harus dimajukan.
“In Shaa Allah semua akan coba kami wujudkan, visi misi
dalam waktu lima tahun,” kata Emil.
Semua rakyat Jawa Barat akan Emil dan Uu lindungi tanpa
dibeda-bedakan. Sekitar 48 juta warga Jabar pun akan diberikan solusi tanpa
dibedakan agama atau golongan, pendukung atau bukan pendukungnya ketika
Pilkada.
“Setelah kami dilantik, kami sudah bersumpah bahwa seluruh
48 juta warga Jawa Barat akan kami lindungi, akan kami sayangi, akan kami beri
solusi tanpa membeda-bedakan apakah dia pendukung kami atau bukan, tanpa
membeda-bedakan agama, golongan yang sama dengan kami atau bukan, tanpa
membeda-bedakan apakah daerahnya menang pasangan Rindu atau bukan, semua sudah
kami lupakan. Pilkada adalah masa lalu, Jabar juara lahir bathin adalah masa
depan,” pungkas Emil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar