Tingkatkan PAD Sektor Pajak, Gubernur Apresiasi Dispenda Jabar

Mitrapolisi/  

KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2015. Gubernur menyampaikan hal ini dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Kamis (30/6/2016).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaannya secara resmi telah disampaikan oleh BPK RI pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat tentang penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Juli 2015, dimana Jawa Barat bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) untuk yang ke-5 kalinya.

“Mudah-mudahan antara laporan keuangan, pendayagunaan keuangan dengan kegunaannya efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ungkap Aher usai rapat.

“Jadi kemudian kalau WTP tapi belum A Lakipnya, nah itu berarti laporan keuangannya benar tapi sasarannya belum tepat betul. Tapi kalau kemudian WTP-nya iya, Lakipnya A, LPPD-nya terbaik berarti ini antara penganggaran dengan pendayagunaan di masyarakat sudah benar, sudah match,” lanjutnya.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 Provinsi Jawa Barat sesuai dengan struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai 31 Desember 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp 24,00 Triliun lebih atau 100,12% dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp 23,98 Triliun.

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD TA 2015 realisasinya mencapai Rp 16,03 Triliun lebih atau sekitar 104,01% dari angaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 15,41 Triliun lebih. Penerimaan PAD ini bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain PAD yang Sah.

Pajak daerah pada TA 2015 mencapai Rp 14,61 Triliun lebih atau sekitar 102,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 14,27 Triliun lebih. Sedangkan realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp 73,40 Milyar lebih atau sekitar 124,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 59,01 Milyar lebih.

Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasinya mencapai Rp 281,66 Milyar lebih atau 101,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 278,69 Milyar lebih. Sedangkan penerimaan dari lain-lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp 1,06 Triliun lebih atau mencapai 132,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 800,94 Milyar lebih.

Gubernur Ahmad Heryawan pun menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat yang telah bisa meningkatkan PAD Jawa Barat pada APBD Tahun Anggaran 2015. Naiknya pendapatan ini menurut Aher karena kinerja pemerintahannya yang baik, namun dia pun tak menampik adanya kinerja turun karena perlambatan ekonomi serta berkurangnya dana yang diberikan pemerintah pusat.

“Tapi Alhamdulillah pajak daerah naik, terlampaui. Jadi karena terlampaui tidak ada minus. Surplus semuanya. Kinerja pendapatan juga luar biasa ya, kita apresiasi Dinas Pendapatan Daerah dan dinas-dinas yang menghasilkan uang, yang telah bekerja luar biasa dan menghasilkan pendapatan yang sebesar-sebesarnya,” kata Aher.

“Kita juga apresiasi dinas-dinas lain yang telah mengunakan dana secara efektif dan efisien,” pungkasnya.

Selain itu, terkait Belanja Daerah untuk APBD TA 2015 direalisasikan sebesar Rp 24,41 Triliun lebih atau sekitar 87,98% dari alokasi anggaran sebsar Rp 27,75 Triliun lebih. Belanja Daerah ini mencakup Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 19,25 Triliun lebih atau 88,79% dari alokasi anggaran sebesar Rp 21,68 Triliun lebih. Sementara Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp 5,16 Triliun lebih atau 85,08% dari alokasi anggaran sebesar Rp 6,06 Triliun lebih.

Dari sisi Pembiayaan Daerah, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 4,55 Triliun lebih atau 100,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 4,54 Triliun lebih. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 660,00 Milyar atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan Pembiayaan Netto mencapai Rp 3,89 Triliun lebih atau 100,07% dari anggaran yang ditetapkan Rp 3,88 Triliun lebih.

Dari keseluruhan anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 ini dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan atau SILPA yaitu mencapai Rp 3,48 Triliun lebih.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengharapkan adanya peningkatan realisasi anggaran oleh Pemprov Jawa Barat. Untuk itu, DPRD ingin adanya penyerapan anggaran yang lebih baik ke depannya serta pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kami harapkan ke depan bisa maksimal dalam penyerapan APBD kemudian hasil pembangunan, hasil atau out put, out come yang diharapkan dari APBD ini sesuai dengan harapan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat," tutur Ineu.

Lebih lanjut, Ineu juga mengatakan rencananya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Barat TA 2015 ini akan dibahas ditingjat komisi usai libur Lebaran nanti.

Puluhan Ribu Aparat Jabar Siap Siaga Mengamankan Arus Mudik dan Balik

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ramadniya 2016 di Lapangan Tegalega, Jl. BKR Kota Bandung pada Kamis (30/6/2016). Apel ini dihadiri 1.550 pasukan gabungan TNI/Polri serta instansi mitra terkait lainnya untuk pengamanan mudik serta Hari Raya Idul Fitri 1437 H di wilayah hukum Jawa Barat.

 Berbeda dengan tahun sebelumnya dengan sandi Operasi Ketupat, tahun ini Polri menyandikannya dengan Operasi Ramadniya atau Ramadan dan Hari Raya. Operasi ini mengandung makna suci, adil, dan sempurna dan akan berlasung selama 16 hari, yaitu mulai 30 Juni – 15 Juli 2016.

 Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Aher, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan bahwa dengan hadirnya operasi ini diharapkan masyarakat di seluruh pelosok tanah air bisa menjalankan Idul Fitri dengan aman, nyaman, tertib, dan penuh khitmad.

 Operasi kemanusiaan ini melibatkan 158.402 orang diseluruh Indonesia, dengan rincian kekuatan dari Mabes Polri sebanyak 2.043 orang, Polda sebanyak 89.613, serta instansi terkait sebanyak 66.746 orang yang tersebar di 3.097 pos pengaman, dan 1.112 pos pelayanan. Mereka akan berada di berbagai tempat peribadatan umat Muslim, lokasi Shalat Ied, pemukiman masyarakat, jalur pergerakan orang dan barang, tempat wisata, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara, sentra perekonomian, dan tempat transaksi keuangan seperti rest area, SPBU, tempat pembagian zakat fitrah, serta tempat kegiatan masyarakat lainnya.

  

Tenaga Medis dan Paramedis

Untuk menjamin keselamatan dan kondisi kesehatan pemudik di arus mudik dan arus balik, Pemprov Jabar telah menyiapkan 203 Pos unit pos kesehatan terpadu yang bergabung dengan Dishub Jabar dan pihak kepolisian. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Alma Lucyati menjelaskan 324 Puskesmas yang berada di jalur mudik Jabar juga akan disiapsiagakan menyambut Lebaran tahun ini.

 “Di luar jalur mudik, kami juga menyiapsiagakan 500 puskesmas di kabupaten/kota. 80 rumah sakit juga siap melayani kebutuhan pemudik khususnya, dan warga setempat umumnya. Ini tentu agar masyarakat dapat menikmati khidmatnya suasana hari raya dengan sehat dan tenang,” katanya pada sebuah wawancara radio di Bandung, Rabu (29/6/16).

 Dia menambahkan, ada 756 orang dokter dan 4.036 orang perawat yang disiagakan. Sedangkan untuk mobilitas, sebanyak 523 unit ambulans dan puskesmas keliling beserta 2.530 orang tenaga lainnya termasuk supir ambulans juga disiagakan. “Ini terutama untuk penanganan cepat dan evakuasi korban kecelakaan,” jelasnya.

WAGUB JABAR MENGAPRESIASI PERUSAHAAN YG TELAH BERI THR

Mitrapolisi / BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengapresiasi pada perusahaan-perusahaan yang telah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Deddy mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”), H-7 atau 7 hari sebelum Idul Fitri seluruh karyawan di setiap perusahaan harus sudah mendapatkan THR.

Karena itu Deddy yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan, Rabu (29/06/16) atau tepat H-7 melakukan pengecekan ke salah satu perusahaan tekstil di Kota Bandung.

“Ini menggembirakan, saya apresiasi, THR sudah turun semua bahkan disini tanggal 24 sudah turun,” ujar Deddy.

Kondisi seperti ini menurutnya akan semakin memperlihatkan bahwa berinvestasi di Jawa Barat sangatlah menguntungkan, terbukti perusahaan-perusahaan pun tak ada yang menunggak pembayaran THR. “Ini artinya masih cukup menguntungkan berinvestasi di Jawa Barat,” katanya.

Dari ribuan perusahaan yang berdiri di Jawa Barat hanya satu perusahaan yang ada di Kabupaten Subang yang sempat diadukan oleh karyawannya ke Kemenakertrans karena tidak mampu membayar THR. “Yang kita tahu sudah kecuali di Subang ya, karyawannya sempat mengadu ke Kementerian, pabrik sarung tangan, itupun perusahaannya memang mau bangkrut,“ terangnya.

Pihaknya pun hingga beberapa hari kedepan tetap akan memantau ke sejumlah perusahaan untuk memastikan bahwa karyawannya telah mendapatkan haknya. Bila ada yang melanggar kata Deddy, Ia tak akan segan-segan memberikan sanksi, dari sanksi denda hingga pemberhentian operasi.

“Rencana kita akan sidak 3 Pabrik lagi di Cimahi, kalau ada yang melanggar harus dilaporkan, ada sanksinya. Saya kira enggak ada yang berani main-main lah,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Ferry Sofwan menyebutkan ada 200 orang tenaga pengawas ketenagakerjaan di kota/kab se-Jabar yang diturunkan untuk mengawasi dan mendatangi perusahaan-perusahaan dan memastikan para pekerjanya mendapatkan THR.

"Selain itu juga di Kantor Disnakertrans Jabar ada posko-posko pengaduan yang menampung laporan dari perorangan, serikat pekerja untuk urusan THR ini. Posko stand by dari H-17 Idul Fitri (10 hari sebelum H-7) sampai nanti setelah Idul Fitri," kata Ferry

MUDIK ASYIK 2016 JABAR SEDIAKAN 1500 KURSI

Mitrapolisi/  KOTA BANDUNG -- Mudik telah menjadi bagian dari tradisi menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia. Namun, tradisi mudik juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Membludaknya kendaraan, dan padatnya jalur transportasi menjadi efek hilir mudik padatnya kendaraan. Seiring itu, tingkat kecelakaan lalu lintas pun turut meningkat.

Demi meminimalisir berbagai hal yang tak diinginkan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan 'Mudik Asyik Gratis 2016' bagi masyarakat Jawa Barat.

Pada peluncuran bus mudik gratis, Selasa (28/6/16), ada tiga titik keberangkatan mudik gratis di Jawa Barat, yakni di Kota Sukabumi  (tiga bus): ke arah Banjar, Jogja, Solo. Di Kota Bekasi sebanyak 15 bus menuju Banjar, Semarang, Jogja, Solo. Kemudian dari Kota Bandung terdapat 10 bus tujuan Banjar, Banyumas, Purwokerto, Jogja, Solo. Sehingga total tersedia sebanyak 28 bus, atau 1500 seats/ kursi, yang disiapkan Pemprov Jabar bagi para pemudik.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ingin, kuota mudik gratis pada gelaran selanjutnya di tahun depan dapat terus bertambah. Pun saat ini, kuota yang ada masih dapat bertambah seiring hadirnya CSR.

"Tentu kita bersyukur ingin lebih banyak lagi memberikan yang terbaik kepada masyarakat Jawa Barat selain layanan publik tentunya. Dan ini yang lebih spesifik yaitu urusan mudik. Tahun depan harus ditingkatkan lagi minimal 2 kali lipat dari tahun sekarang," ungkap Gubernur Aher, saat melepas rombongan bus mudik gratis, di Kantor Dishub Jabar, Jl. Sukabumi No. 1 Bandung, Selasa (28/06/2016).

Mengurangi Pemudik Roda Dua

Mudik gratis pun, juga ditujukan untuk meminimalisir pemudik sepeda motor. "Dari pada pakai motor perjalanan jauh menyiksa diri, lebih baik naik kendaraan umum, naik bus gratis ini, bisa sambil tidur, bercanda, santai, nyanyi- nyanyi di bus, kan lebih enak," Ucap Gubernur.

"Kita hormati masyarakat kita yang mudik dengan roda dua, jika bisa tidak dengan roda dua, bus lebih baik. Karna mudik pun harus menjamin keselamatan. Seperti naik bus ini kan bisa jadi ikhtiar untuk meminimalisir rawannya kecelakaan," Tuturnya.

Sejalan itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat Dedi Taufik mengungkapkan, pihaknya telah merencanakan di tahun depan, akan ada mudik gratis menggunakan armada bus untuk mengangkut masyarakatnya, dan angkutan barang yang akan mengangkut kendaraan roda dua milik masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menggunakan sepeda motornya di kampung halaman, tanpa harus lelah dikendarai di perjalanan jauh.

"Kita lebih menyarankan masyarakat menggunakan angkutan umum dari pada roda dua. Tahun depan kita punya rencana kita angkut penumpang lewat bus, dan roda duanya lewat angkutan barang," Kata Dedi.

Dari data yang dimiliki Dishub Jabar, tercatat 4.604.475 pemudik sepeda motor pada arus mudik di Tahun 2015 dan 4.146.164 pengendara pada arus balik. Ini meningkat 4,96 % di arus mudik dari Tahun 2014 dan meningkat 0,21% di arus balik pada tahun yang sama.

Hadir pada acara pelepasan tersebur Dir Lantas Polda Jabar Sugihardi, sponsor Mudik Asyik 2016, serta para pejabat terkait di lingkup Pemprov Jawa Barat.

PEGAWAI NEGERI SIPIL LAPOR KE KPK BILA TERIMA PARSEL

Mitrapolisi/ 

BANDUNG -  Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tegas melarang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jawa Barat menerima hadiah lebaran atau parsel.  PNS di lingkungan Pemprov Jawa Barat apabila menerima hadiah dalam bentuk apapun harus segera melaporkannya kepada KPK sebelum 30 hari.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), hal itu dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan fungsi dan kewenangan jabatan penyelenggara negara.

Sebelumnya, Plh. Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati Iskak menyatakan pada siaran pers KPK Senin (24/6/16), pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Namun, apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Aher menegaskan pengganti hadiah lebaran atau parsel yang paling baik adalah bonus Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (APN) yang telah diterima oleh PNS Pemprov di Senin (27/6/16) kemarin.

"Penggantinya dari hadiah parcel adalah gaji ke-13, ke-14, itu sudah paling baik dari hadiah parsel," ucap Aher di Gedung Sate - Kota Bandung, Selasa (28/6/16).

Momentum pemberian hadiah lebaran tersebut tidak boleh terjadi di wilayahnya. Menurut Aher, hal itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan fungsi dan kewenangan jabatan penyelenggara negara.

Kepala Biro Humas Protokol & Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat  Sonny S. Adisudarma menambahkan bahwa dilarangnya menerima hadiah lebaran atau parsel merupakan wujud dari komitmen Jawa Barat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional. "Kami sangat menyadari menerima parsel dapat dikategorikan sebagai menerima gratifikasi dan itu jelas-jelas melanggar UU tipikor," tutup Sonny.

GUB JABAR LARANG KENDARAAN DINAS DIPAKAI MUDIK

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG -- Sesuai dengan imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, terkait pelarangan kendaraan dinas sebagai kendaraan mudik lebaran 2016, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan setuju dan menegaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berjalan delapan tahun, melarang kendaraan, khususnya mobil dinas untuk kendaraan mudik lebaran.

"Mobil dinas dilarang dipakai mudik, titik," kata Aher di Gedung Sate - Kota Bandung, Senin (27/06/16).

Aher menyatakan, kendaraan dinas disediakan untuk keperluan dinas. Sangatlah dilarang dipergunakan untuk keperluan pribadi, atau keperluan keluarga termasuk sebagai kendaraan mudik lebaran Iedul Fitri 2016.

"Kebijakan Menteri PAN RB cocok banget dengan keputusan Jawa Barat. Artinya setiap tahun kita menghimbau dilarang pakai kendaraan dinas untuk mudik. Namanya juga kendaraan dinas, dipakai untuk dinas. Saat dipakai untuk mudik, untuk keluarga, pribadi, diluar dinas tentu. Itu alasan kita. Jadi Jawa Barat sudah sejak awal memang melarang mobil dinas dipakai mudik," paparnya.

Sejalan itu Aher kembali menekankan pada para Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus masyarakat luas untuk mudik menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Kendaraan yang disarankan Aher pun adalah roda empat, atau mobil.

Maka pada kesempatan itu pun dia juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan mudik lebaran. Karena pada tahun ini, berdasarkan data dari Litbang Kemenhub RI pemudik sepeda motor diprediksi melonjak 51%, atau sebanyak 10 juta orang dipastikan melintasi Jawa Barat.

Maka demi keselamatan, Gubernur Aher berharap masyarakat dapat lebih memilih kendaraan roda empat, atau kendaraan umum sebagai kendaraan mudik lebaran Idul Fitri 2016.

Disamping itu, untuk menekan membludaknya pemudik sepeda motor tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat menyediakan sekitar 80 armada bus yang akan digunakan untuk program mudik gratis Idul Fitri 1436 Hijriah/2016 bagi masyarakat. Jumlah tersebut diharap masih bisa bertambah dengan adanya bantuan dari CSR.

"Saya punya harapan terhadap pemudik, gunakan kendaraan mudik roda empat, gunakanlah kendaraan umum. Karena bagaimana pun, kalau di kendaraan roda empat kan tubuh bisa istirahat. Kalau roda empatnya keluarga bisa gantian untuk nyupir," kata Aher.

PON Jabar XIX/2016, Tak Perlu Acu Perpres No.54 Tahun 2010

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG -- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Agus Prabowo mengatakan, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dihibahkan pada Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016, tak perlu lagi menganut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Menurutnya, dana yang telah dihibahkan pada PB PON dapat digunakan secara fleksibel. Dalam hal ini PB PON XIX/2016 Jawa Barat dapat merancang aturannya, dengan mengadopsi prinsip - prinsip Perpres No. 54 Tahun 2010.

Ada tujuh prinsip yang perlu dimuat pada pengeksekusian dana untuk pengadaan barang/ jasa bagi PB PON XIX, yakni; 1. Efisien, yaitu sehemat mungkin, 2. Efektif, tepat sasaran, tepat manfaat, 3. Terbuka, memberikan kesempatan bagi siapa saja yang berkapasitas, 4. Transparan, aturan dijelaskan di depan sehingga dibelakang hari tidak ada persetruan, 5. Bersaing, memilih mana yang terbaik, 6. Adil, non diskriminatif, 7. Akuntabel, semuanya didokumentasikan sebagai bentuk tanggung jawab.

"Intinya, yang diatur Perpres kalau sumber dananya APBN atau APBD. Tetapi, kalau sudah dihibahkan ke lembaga lain tidak mengikuti Perpres 54 tahun 2010 lagi," ucap Agus, usai Audiensi bersama PB PON XIX/2016 Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Senin (27/06/16).

Kelak, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit PB PON XIX/2016. BPK dapat mengaudit PB berdasarkan peraturan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip tadi.

"BPK harus melihat aturannya PB PON itu, mengauditnya dengan aturan PB PON, bukan dengan Perpres. Saya yakin Organisainya (PB PON) sudah siap," katanya.

Secara garis besar, ketujuh prinsip tersebut terbagi pada tiga poin penting pengadaan barang/jasa yang aman. Diantaranya, Prinsip Efisien dan Efektif masuk dalam poin Perencanaan. Terbuka, Transparan, Bersaing, dan Adil tergolong pada poin seleksi. Serta Akuntabel, sebagai bentuk pertanggung jawaban.

"Di awal mereka (PB PON) mengira mengeksekusi pengadaan itu harus seperti pengadaan Pemerintah, sesuai Perpres 54 tahun 2010. Padahal dananya sudah dihibahkan ke PB PON, itu lebih fleksibel. Jadi selama tidak ada fiktif, tidak ada mark up, tidak ada suap. Jadi mereka dapat mengatur sendiri," ungkap Agus.

"Jadi misal dari APBN dihibahkan pada Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON), kemudian PB membuat aturan, nah aturan itu mengadopsi Perpres tetapi hanya di prinsip- prinsipnya saja," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sendiri mengungkapkan pihaknya mengundang LKPP RI sebagai  upaya dari perwujudan salah satu catur sukses, yaitu sukses administrasi. "Terungkapkan tadi proses eksekusi penganggaran dan pelaksanaannya lebih simpel. Istilah bisa sama, tapi proses lebih sederhana," katanya.

"Misal ketika ada perubahan dari pos A ke pos B (pergeseran) itu bisa langsung dirapatkan dan dilaksanakan, tidak seperti APBD yang harus melalui mekanisme ke DPRD dsb," kata Aher.  

GUB JABAR IMPIN PEJABAT ESSELON II KE KEMENPAN RB

Mitrapolisi/

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) memimpin seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk asistensi penajaman kinerja organisasi perangkat daerah Pemprov Jabar di Kementerian PANRB, Jumat (24/06/16) ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

 Dalam kesempatan tersebut Aher mengapresiasi asistensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diberikan Kementerian PANRB mengingat pendekatan ini mampu meningkatkan nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemprov Jabar sejak beberapa tahun kebelakang.

 "Target saya tahun ini, Pemprov Jabar Lakipnya Minimal A, sukur-sukur bisa AA. Ini bisa dicapai dengan kerja keras semua pihak," katanya.

 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan M. Yusuf Ateh menyampaikan arahan agar target yang ditetapkan Pemprov Jabar tercapai dengan baik yaitu predikat A.

"Nilai B saja sudah bagus, artinya kinerja pemerintah sudah baik, bisa dapat A itu bukanlah hal yang mudah, karena semua entitas harus A juga nilainya. Kemenpan RB saja nilainya tidak A," ujarnya.

Acara yang berlangsung selama dua jam ini diisi juga dengan paparan dari Inspektur Prov. Jabar Perry Suparman, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Prov. Jabar Dewi Sartika, Kadis Peridustrian dan Perdagangan Prov Jabar Hening Widiatmoko, Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Jabar Jafar Ismail. Hadir pada kesempatan itu, Sekda Prov. Jabar Iwa Karniwa dan seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jabar.

GUB JABAR BERIKAN SAMBUTAN PD ACARA HARI ANTI NARKOBA

Mitrapolisi/

BANDUNG, Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan Memberikan Sambutan pada acara Peringatan Hari Antinarkotika Internasional Tahun 2016 di Lapangan Alun-alun Ujung Berung Kota Bandung Minggu 26 Juni 2016. pada acara tersebut Gubernur Jabar di dampingi Kepala BNN Prov Jabar Iskandar Ibrahim Melaunching Web Site BNN Provinsi  Jawa barat dan Iklan Layanan Masyarakat yang dipajang di 210 Bis Kota. hadir pada kesempatan itu Kepala Dishub Jabar Dedi Taufik, Kepala Biro Yansos Ruddy Gandakusumah serta unsur FKPD Provinsi  Jawa barat.

"Kami juga mendukung langkah pemerintah untuk memberikan hukum seberat-beratnya kepada pengedar bila perlu hukuman mati. Karena bahaya narkoba sangat luar biasa," kata Aher usai menghadiri Hari Peringatan Narkotika Internasional di Taman Alun-alun Ujung Berung, Jalan A.H Nasution, Kota Bandung, Minggu (26/6/2016).

Dia menyebut beragam upaya akan dilakukan dalam menumpas peredaran narkoba di bumi Jabar. Mulai dari upaya penyembuhan korban atau pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi hingga membina masyarakat yang belum terjebak narkoba.

"Selain langkah penanggulangan pengguna, langkah preventif juga harus terus menerus dilakukan," ucapnya.

Menurut Aher, penyalahgunaan narkoba di Indonesia paling rentan menyasar anak-anak muda usai produktif. Sehingga, sambung dia, keterlibatan keluarga merupakan cara terbaik dalam membentengi mereka dari ragam jenis narkoba.

"Biasaya narkoba menjadi pelarian karena suara mereka tidak didengar oleh keluarga atau orang-orang yang menjadi teladan mereka. Jadi ketahanan keluarga merupakan kunci mencegah sejak dini," tutur Aher. 

ALUMNI LIPIA SILATURAHMI DG GUB JABAR

Mitrapolisi/

BANDUNG, Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan Menerima rombongan dari Alumni LIPIA dan pada kesempatan acara tersebut Gubernur Jawa Barat   Memberikan Sambutan pada Acara Buka Bersama Alumni LIPIA di Gedung Pakuan Jalan Otto Iskandar Dinata  Bandung Sabtu 25 Juni 2016

GUB JABAR SILATURAHMI DG TOKOH MASYARAKAT

Mitrapolisi/

BANDUNG, Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan Bersilaturahmi dengan Tokoh Masyarakat dan Ulama di Gedung Pakuan Bandung. Jum'at 24 Juni 2016. Acara tersebut di hadiri juga oleh Kepala BIN RI Sutiyoso, Wakil Gubernur Jabar H. Deddy Mizwar serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jabar. Pada kesempatan itu Kepala BIN RI dan Gubernur Jabar bertukar Cindra Mata dan Memberikan Santunan kepada Anak yatim Piatu.

WAGUB JABAR HADIRIACARA HALAQAH KONSTITUSI

Mitrapolisi/

BANDUNG, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menghadiri dan memberikan sambutan pada acara kegiatan Halaqah Konstitusi bersama Bapak Prof.Dr. Jimli Asshiddiqie dengan Tema “ Membangun Masyarakat Indonesia yang religious dan Memahami Konstitusi” acara tersebut berlangsung di Masjid Raya Bandung, Jumat, 23 Juni 2016

AHER : BAZAR PERLU UNTUK STABILKAN HARGA

Mitrapolisi/  

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, untuk menstabilkan harga sembako dan kebutuhan rumah tangga yang pada bulan ramadhan ini selalu mengalami kenaikan, perlu diadakan bazar atau pasar murah di berbagai tempat, baik diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Menurutnya, bazar yang menjual kebutuhan rumah tangga dengan harga yang relatif murah sangat efektif menekan terjadinya inflasi akibat tingginya permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan di bulan ramadhan.

 “Bazar ini berperan aktif untuk menstabilkan harga-harga yang sering kali melejit naik pada ramadhan ini dan akan terstabilkan oleh adanya bazar-bazar di berbagai tempat,” kata Aher usai membuka Bazar Ramadan 1437 H/ 2016 yang diselenggarakan oleh Dinas Indag Provinsi Jabar dan Dharmawanita Persatuan Provinsi Jawa Barat di pelataran parkir barat Gedung Sate Bandung, Rabu (22/06/16).

 Pemprov Jabar sendiri kata Aher, telah mengucurkan anggaran sebesar 15 Milyar Rupiah untuk menggelar bazar murah di 24 Kabupaten/kota. Ini akan lebih efektif bila Kabupaten/kota pun turut menganggarkan untuk penyelenggaraan bazar, sehingga stabilisasi harga akan terjadi di berbagai daerah dengan anggaran yang tentunya akan lebih besar. Ia pun akan menginstruksikan kepada kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat.

 “Saya mengharapkan sebagaimana Provinsi menganggarkan untuk bazar-bazar murah dari APBD saya harap APBD Kabupaten dan Kota pun menganggarkan hal yang sama sepert ini,” ujarnya.

 “Kami sendiri anggaran untuk bazar 15 Milyar tentu ini diselenggaraan di 24 kabupaten/kota, kalau anggaran ini diselenggarakan juga di APBD Kabupaten Kota maka akan lebih bagus penstabilan harga akan terjadi dimana-mana dan kemudian harga akan terjangkau pada saat ramadhan dan lebaran nanti,” lanjutnya.

 Dalam Bazar Ramadan 1437 H/ 2016 kali ini berbasis komunitas, dengan menghadirkan 200 UKM yang terdiri dari Instansi pemerintah dan umum. Bazar yang digelar selama dua hari ini, menjual berbagai keburuhan sembako seperti paket daging murah, beras, minyak kelapa, bawang dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Alhamdulillah bazar ini berbasis komunitas mampu menghadirkan rekan-rekan UKM bahkan ada penilaian stan terbaik, mudah-mudahan gerakan bazar ini akan menjadi gerakan Provinsi setiap tahunnya,” pungkas Aher.

 Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan menuturkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aperindo) Jawa Barat sudah memprediksi adanya peningkatan konsumsi makanan di Bulan Ramadhan mencapai 20 hingga 30 persen. Hal ini terutama dikarenakan Bulan Ramadan ini dimanfaatkan untuk komunitas dan solidaritas antar sesama untuk melakukan silaturahmi.

 Selain itu, dengan adanya Bazzar Ramadhan ini dapat membantu ketahanan ekonomi keluarga dengan adanya harga murah yang stabil. "Bazzar ini dapat dilakukan di kota kabupaten di Jawa Barat agar terjangkau masyarakat  daerah-daerah terpencil," harap Netty.

SEKDA JABAR TINJAU JALAN LINGKAR JATIGEDE SUMEDANG

Mitrapolisi/ Bandung -Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Iwa Karniwa didampingi Bupati Sumedang, Eka Setiawan meninjau Progress Pembangunan Jalan Lingkar Jatigede di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, jembatan penghubung jalan lingkar Jatigede pengganti jalan penghubung Sumedang-Wado yang tergenang waduk Jatigede, Sumedang, dijadwalkan rampung akhir bulan ini. ”Lokasi jembatan Cimanuk yang diharapkan selesai 24 Juni sebelum H-7, jembatannya sudah hampir selesai dan dikerjakan 24 jam,” kata Iwa di Bandung, Kamis, 20 Juni 2016.

Menurut dia, jembatan bailey yang dipergunakan sementara sambil membangun jembatan itu dibiarkan dipasang di sana sehingga arus kendaran bisa melintas dua arah. Sebelum jembatan rampung, pengendara yang melintas terpaksa lewat bergantian. “Jembatan bailey sebagai jembatan sementara tetap dipergunakan Sewanya juga sampai Agustus sehingga untuk kepentingan arus mudik tidak akan jadi masalah,” kata dia.

Kendati begitu, Iwa meminta, kepolisian dan Dinas Perhubungan menyiagakan petugasnya untuk mengawasi kendaraan yang lewat di jalan lingar Jatigede. Arus kendaraan pada masa angkutan Lebaran yang melintasi jalur tengah umumnya memanfatkan jalan Sumedang-Wado sebagai jalur alternatif.

Pembangunan jalan lingkar Jatigede di pengganti jalan Sumedang-Wado, Iwa mengakui penyelesaiannya terlambat. Keterlambatan ini, kata dia, terkendala pembebasan lahan khususnya di Jalan Darmaraja-Cieunteung. Alhasil, pemerintah provinsi memfasilitas percepatan pembebasan lahan itu dengan secepatnya menerbitkan dokumen penetapan lokasi baru agar administrasi pembebasan lahan tidak perlu dimulai dari awal.

Iwa mengatakan, sementara ini masih dilakukan pembayaran ganti rugi warga terdampak waduk Jatigede tambahan yang berjumlah 613 keluarga. Rinciannya 196 keluarga Kategori A mendapat ganti rugi penganti rumah setara Rp 122 juta per keluarga, dan sisanya 417 keluarga Kategori B mendapat ganti rugi santunan Rp 29 juta per keluarga.

Anggaran yang sudah dialokasikan untuk membayar ganti rugi itu Rp 38,27 miliar. Hingga saat ini, sudah 167 keluarga mendapat pembayaran ganti rugi itu. Dari jumlah itu 50 keluarga masuk kelompok Kategori A, dan 117 keluarga pada Kategori B. ”Uang ganti rugi yang sudah dibayarkan sampai saat ini Rp 9,56 miliar,” kata Iwa. Dia mengatakan, pemerintah menargetkan pembayaran ganti rugi sisanya untuk warga terdampak yang masuk kelompok tambahan ini bisa rampung sebelum Lebaran ini.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tri Sasongko Widyanto, sebelumnya mengatakan bahwa sebulan terakhir jalan lingkar Jatigede bagian barat sepanjang 11 kilometer sudah beroperasi. “Secara fungsi sudah bisa dilalui.

Tri mengatakan, kendati demikian, jalur itu baru bisa dilewati dari Alun-Alun Darmaraja, Sumedang. Jalur rencana dari arah Cieunteng Sumedang masih belum bisa beroperasi karena terganjal pembebasan lahan sepanjang 800 meter. “Dari Alun-Alun Darmaraja itu sekitar 750 meter ketemu jalan lingkar itu,” kata dia..

JANGAN ADA MAFIA BOBOL HARTA NEGARA

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan kesiapan pihaknya melawan secara hukum untuk mempertahankan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dia ungkapkan terkait masalah sengketa lahan kantor Dinas Peternakan Jawa Barat yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 358, Kota Bandung.

Sengketa atas lahan tersebut sudah masuk pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh ahli waris. Namun Pemprov Jabar menilai ada kejanggalan dalam putusan tersebut, karena berdasarkan data dan surat-surat yang juga diatas hukum aset tersebut adalah milik Pemprov Jawa Barat.

Untuk itu, Aher pun bertekad sekuat tenaga untuk mempertahankan aset negara tersebut dan siap melawan secara hukum oknum yang terlibat di dalamnya.

“Kita akan melakukan perlawanan hukum. Kita akan mempertahankan aset negara dengan cara-cara yang benar,” ungkap Aher di Gedung Pakuan, Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Jumat (17/6/2016).

“Jangan sampai ada mafia sukes membobol harta negara,” tegasnya.

Menurut Aher para oknum tersebut bisa sukses membobol harta negara melalui jalur hukum, sehingga akan dianggap sebagai pihak yang benar. Untuk itu, sebagai aparat negara Aher tidak ingin lalai dan wajib untuk melindungi apa yang dimiliki oleh negara.

“Meskipun seakan-akan ahli waris yang ke depan tapi di belakangnya kan ada orang-orang tertentu,” tutur Aher.

Pemprov Jawa Barat pun telah meminta bantuan pihak Kejasaan Tinggi Jawa Barat untuk menangani hal tersebut. Aher mengaku pihak Kajati Jabar akan menyediakan jaksa pengacara negara bagi Pemprov Jawa Barat.

ADHYAKSA BERKOMITMEN KAWAL PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG –  Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Setia   Untung      Arimuladi mengadakan pertemuan dengan  Gubernur Jawa Barat         Ahmad Heryawan (Aher) di Gedung Pakuan,        Jl. Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung       pada Jumat pagi (17/6/2016). Usai pertemuan,            Setia mengungkapkan bahwa pihaknya              akan terus berkomitmen untuk membantu proses pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Selain sebagai bentuk silaturahim, Setia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga digelar untuk memantapkan keberadaan Korps Adhyaksa. Kajati Jabar akan ikut serta dalam program pembangunan di seluruh daerah kabupten, kota, dan provinsi Jawa Barat terutama terkait proyek-proyek strategis.

“Setidaknya keberadaan kejaksaan bisa membantu mengawal bagaimana menyerap anggaran yang ada kemudian memperkecil adanya penyimpangan-penyimpangan,” kata Setia.

Setia pun mengatakan ada beberapa skala prioritas yang akan ia lakukan di Kajati Jawa Barat, selain melanjutkan program-program Kajati Jabar sebelumnya Feri Wibisono. Seperti pembenahan internal melalui peningkatan SDM Korps Adhyaksa dan segera menyelesaikan perkara yang sedang berjalan.

“Jadi programnya tidak hanya dalam penanganan kasus tapi juga mengedepankan mentalitas dan integritas rekan-rekan di kejaksaan,” ujar pria yang baru dua minggu menjabat sebagai Kajati Jawa Barat ini.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Heryawan mengungkapkan bahwa semua program pembangunan di Jawa Barat layak dikerjasamakan dengan pihak kejaksaan. Menurutnya, akan lebih baik jika semua proses pembangunan di Jawa Barat diawasi oleh kejaksaan sejak awal untuk memperkecil penyimpangan yang bisa berdampak pada kerugian negara.

“Ini akan sangat nyaman, karena tidak akan ada kesempatan bagi oknum-oknum untuk berbuat buruk,” ungkap Aher.

Selain itu, kejaksaan pun akan berkomitmen untuk membantu pemerintah provinsi dalam masalah hukum. Pihak kejaksaan akan siap menjadi jaksa pengacara negara untuk membantu pemprov menyelesaikan permasalahan hukumnya.

“Dengan kejaksaan tinggi sekarang ini kita akan melakukan kerjasama dan menjadikan jaksa sebagai jaksa pengacara negara pada setiap kasus hukum yang ada terkait dengan provinsi, khususnya hal-hal yang strategis dan saya kira non-strategis sekalipun,” pungkas Aher.

PEMPROV JABAR PERTAHANKAN ASET DINAS PETERNAKAN JALAN DAGO

Mitrapolisi/

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meyakini tanah seluas 2.910 meter persegi yang diatasnya berdiri kantor Dinas Peternakan Jabar di Jalan Ir. H. Juanda No. 358 secara hukum milik Pemprov Jabar.

Karena itu pihaknya bersikukuh akan tetap mempertahankannya walaupun saat ini sengketa atas lahan tersebut dimenangkan oleh ahli waris pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung namun Pemprov Jabar menilai adanya kejanggalan dalam putusan tersebut.

“Kita yakin berdasarkan data dan surat-surat yang juga diatas hukum aset tersebut adalah milik Pemprov Jabar,” ujar Deddy saat menerima dukungan dari berbagai LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jawa Barat (AMPJB) di Gedung Sate, Kamis (16/06/16).

Karena itu Ia tidak menghendaki pihak penggunggat menduduki aset tersebut dan tidak akan mentolerir upaya pendudukan paksa dengan cara-cara premanisme. “Yang jelas kita akan tetap mempertahankan aset ini sampai kapanpun,” katanya.

Menurut AMPJB, kasus eksekusi lahan kantor Dinas Peternakan Jabar sangat mengkhawatirkan. Kantor pemerintah saja bisa diserobot, bagaimana dengan lahan milik rakyat biasa."Patut diduga ini permainan mafia yang melibatkan oknum-oknum pejabat di PN Bandung dan Mahkamah Agung. Lahan milik pemerintah saja bisa diserobot,apalagi lahan milik rakyat biasa," kata Yudi, salah seorang pengunjuk rasa.

Dalam aksinya, massa juga menuntut Pemprov Jabar beserta aparat kepolisian untuk membentuk satgas anti mafia tanah. AMPJB juga menuntut Pemprov Jabar meneliti kemungkinan keterlibatan pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar terkait kasus mafia tanah.

Untuk menghadapi eksekusi kedua tanggal 14 Juli mendatang Pemprov Jabar bersama pihak-pihak terkait akan menyusun upaya untuk mempertahankan aset tersebut. “Untuk teknisnya seperti apa dalam mempertahankannya nanti kita bahas dahulu karena ini melibatkan berbagai pihak, artinya kita tetap dan sepakat untuk mempertahankan aset kita ini,” terang Deddy.

Sementara Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar Jeje Budi Prasetyo mengatakan, sebelum eksekusi tanggal 2 Juni lalu, saat rapat persiapan di pengadilan pihaknya sama sekali tidak diundang, padahal sebagai pihak tergugat Pemprov Jabar seharusnya dilibatkan sebelum eksekusi dilaksanakan. “Ini yang diundang malah DPRD, aparat dan pengguggat saja, jelas ini tidak benar,” katanya.

Walaupun putusan PK terhadap gugatan perdata sudah Inkrah, namun Inkrah tersebut menurutnya sangat tidak wajar. “Kalau secara teknis kami yakin 100 persen pasti menang namun ini banyak permainan nonteknis,” pungkasnya.

KETUA P2TP2A PROV JABAR NETTY PRASETYANI, BAHAS KDRT PICU KERAWANAN SOSIAL

Mitrapolisi/ BANDUNG – Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan fenomena kekerasan yang terjadi saat ini bermula dari Pohon Kekerasan. Begitu miris dan memprihatinkan melihat generasi penerus bangsa yang tidak berkarakter dan layu sebelum berkembang.

“Akar penyebab dari tindakan kekerasan yaitu kemiskinan dan relasi kuasa, faktor pendukungnya pernikahan dini, disharmoni dan kesalahan pola pengasuhan anak serta dipicu dengan konsumsi miras dan terpaparnya pornografi,” ungkap Netty pada Tausiyah Jalan Cinta Ramadhan 2 yang digagas oleh Majelis Da’arul Akhirat (MDA) di Mesjid Agung TSM Bandung, Selasa (14/6/16).

Hakikatnya sebagai orangtua seharusnya menjaga, menyayangi dan melindungi anak-anak. Bukan sebaliknya yang melakukan kekerasan dan penelantaran yang menyebabkan kerawanan sosial sekarang ini. “Tidak dipungkiri juga kemajuan teknologi dapat mempengaruhi pergeseran nilai dan pola pengasuhan terhadap anak,” tegas Netty.

Netty lalu menjabarkan jenis orangtua dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Antara lain orangtua nyasar yang ingin anaknya soleh tetapi tidak dapat memberi contoh dan teladan, orangtua bayar dengan mencari tempat yang mampu mencetak prestasi membangun akhlak anak dan orangtua sadar yaitu orangtua yang mengerti bagaimana mendidik dan menyayangi anak mereka untuk membentuk karakter anak yang sholeh.

“Saya ingin menyampaikan sesuai pesan dari Nabi Muhammad SAW yaitu didiklah anak mu untuk mengenal nabinya, kenalkan dan pahamkan tentang makna keluarga seperti keluarga Nabi dan kenalkan Al-Quran pada anak-anak,” tutur Netty.

Akhirnya, Netty berharap di Bulan Ramadhan ini keluarga Jawa Barat dapat membangun kebersamaan agar memastikan anak tidak terkena virus dan pengaruh dari luar. Karena dibentengi oleh imunitas yang kuat serta tanamkan nilai-nilai agama yang baik hingga dewasa.

KDRT Picu Kerawanan Sosial

Pada kesempatan yang berbeda, Netty Heryawan mengatakan timbulnya kerawanan sosial salah satunya dipicu oleh  kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat dewasa ini.

Hal ini dia sampaikan pada Konsolidasi Nasional Forum Perempuan Aliansi BEM Se Indonesia dengan tema "Peran Perempuan Dalam Perlindungan Dilihat Dari Tingkat Kerawanan Sosial Masyarakat” di Aula Fakultas Industri Kreatif Telkom University Bandung, Senin (13/6/16).

Dijelaskan Netty, menurut Kementerian Pertahanan RI, Kerawanan Sosial merupakan suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat/kelompok golongan tertentu.

PEMPROV JABAR BANTU PENGEMBANGAN MASJID AGUNG KARAWANG

Mitrapolisi/

KARAWANG-Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sampaikan santunan kepada kaum Dhu’afa di Kabupaten Karawang sebesar 50 juta rupiah. Bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh Wakil Bupati Karawang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga akan memberikan bantuan untuk pengembangan dan perluasan areal Masjid Agung Karawang dari anggaran keseluruhan sebesar 30 milyar rupiah.

Hal demikian terungkap saat pelaksanaan safari Ramadhan di BKPP Wilayah II, bertempat di Masjid Agung Karawang, Senin (13/6) malam.

Aher  dalam sambutan sebeluma pelaksanaan sholat taraweh menjelaskan tentang keberadaan masjid Karawang. Menurutnya, Masjid Agung Karawang merupakan masjid pertama yang didirikan di Tanah Jawa oleh Syekh Hasanudin atau yang dikenal dengan Syekh Quro. Secara historis memiliki nilai sejarah penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa.

Menurut Gubernur yang biasa disapa Aher ini, keberadaan masjid menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial khususnya untuk membentuk karakter masyarakat. Ketika orang masuk masjid dan melaksanakan ibadah, paling tidak dia tidak melakukan dosa. Kalaupun sebelumnya misalnya di pasar atau di kantor melakukan pelanggaran, maka sekembalinya dari masjid dia memiliki semangat untuk memperbaiki atau berusaha untuk tidak mengulanginya lagi,ujar Aher.

”Mudah-mudahan sekembalinya dari masjid sadar akan pelanggaran (yang dilakukannya) bahkan pelanggaran yang dilakukan berusaha memperbaiki,” ujarnya.

Di masjid lahirnya kebaikan-kebaikan. Setelah masjid dibangun perlu membangun isinya. Dalam arti membangun kegiatan yang bermanfaat.

”Jangan sampai sesudah masjid dibangun kita tidak membangun isinya (kegiatan yang bermanfaat di masjid),” ujarnya.

Seyogyanya keberadaan masjid harus menjadi sumber kebaikan dan hidayah bagi umat.

”Kita berlindung supaya tidak terkena oleh sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa nanti diakhir jaman banyak masjid berdiri dengan megah tetapi kosong oleh hidayah. Oleh karena itu perlu dibangun kegiatan di dalam masjid,” paparnya.

Selanjutnya ditegaskan bahwa menjadi kewajiban pemerintah untuk membuat rakyatnya mencintai dan betah di masjid dengan kegiatan-kegiatan positifnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah se-BKPP Wilayah II Jawa Barat, yaitu dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi

UMAT MUSLIM JABAR DIMINTA DO'AKAN MASJIDIL AQSA LEPAS DARI TANGAN YAHUDI

Mitrapolisi/ BANDUNG – Imam Besar dan Khatib Masjidil Aqsa Syeikh Ikriman Shabri meminta dukungan dan doa khususnya kepada warga Jawa Barat untuk membantu membebaskan tempat suci kaum muslimin Masjidil Aqsa dari cengkaraman dan penjajahan bangsa yahudi.

Syeikh Ikriman Shabri mengatakan, Masjidil Aqsa merupakan tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang bukan hanya dimiliki bangsa Arab dan Palestina saja, melainkan milik seluruh umat muslim di dunia yang perlu dijaga dari gangguan bangsa yahudi yang bertahun-tahun berupaya menghancurkan Masjidil Aqsa.

Hal itu dia katakan di hadapan Jamaah Shalat Tarawih di Masjid Istiqomah Kota Bandung, Minggu (12/06/16). “Seluruh umat muslim di dunia mempunyai tanggung jawab terhadap Masjidil Aqsa, ketika kita mengabaikannya berarti ada yang kurang dari aqidah dan keimanan kita,” katanya melalui penerjemahnya.

Syeikh Ikriman Shabri yang juga anggota Persatuan Ulama Internasional menceritakan perjuangan masyarakat Palestina yang tidak pernah tidur dalam menjaga Masjidil Aqsa dari tangan bangsa Israel.

“Kami di Palestina 24 jam menjaga Masjidil Aqsa yang berupaya dihancurkan oleh kaum yahudi,” ujarnya. Mereka juga menyampaikan salam dan penghormatan kepada masyarakat Indonesia atas komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Titip salam dari saudara-saudara kalian di Palestina dan terima kasih kepada Presiden, Gubernur dan semua masyarakat Indonesia atas dukungannya, kami atas nama bangsa Palestina mengajak kita semua berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita untuk bisa sama-sama bertemu dan shalat di Masjidil Aqsa suatu saat nanti,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan bahwa, membela dan mempertahankan Masjidil Aqsa hukumnya adalah fardu ain bagi kaum muslimin. Masyarakat muslim dimanapun berada wajib menjaga Masjidil Aqsa dan kemerdekaan bangsa Palestina.

“Membela masjidil Aqsa dari penjajahan bangsa yahudi adalah fardhu ain bagi kaum muslimin,” kata Aher ditempat yang sama.

Aher mengungkapkan, seminggu yang lalu dirinya berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi namun tidak ke Majidil Aqsa karena situasi disana yang masih mencekam. Masyarakatnya sendiri dilarang masuk dan membangun apapun di sekitar Masjidil Aqsa. Perlahan bangsa yahudi ingin mengusir kaum muslimin dan menganggap bahwa disanalah tempat suci mereka berada, padahal tidak ada sama sekali.

“Minggu lalu saya berkunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tapi kapan kita bisa ke Masjidil Aqsa yang saat ini dalam penguasaan yahudi,” kata Aher.

Dia berharap seluruh masyarakat Jawa Barat mendoakan agar Masjidil Aqsa terbebas dari penjajahan bangsa yahudi. “mudah-mudahan hadirnya Syeikh Ikriman Shabri disini juga menjadi berkah bagi Masjidil Aqsa,” pungkasnya.

GBLA MASIH DIUSAHAKAN DAN MASIH ADA HARAPAN

Mitrapolisi/  KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan masih ada harapan 'Opening Ceremony', atau Upacara Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016, bisa digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Harapan itu diungkapkan Aher di Gedung Sate Bandung, Senin (13/06/2016).

Aher mengatakan, titik perbaikan atau MC-0 (Mutual Check) yang dikeluarkan Bareskrim waktu lalu, Proses perbaikannya bakal selesai akhir Juni, atau bulan Juli mendatang.

"Insya Allah perkembangannya cukup bagus, GBLA menjanjikan selesai di bulan Juni akhir. Kemudian mudah-mudahan bulan Juli sudah kelihatan juga penyelesaian jalan akses. Sehingga harapan masyarakat untuk Opening Ceremony di GBLA itu bisa terwujud," kata dia.

Stadion berkapastias 38.000 penonton ini, lanjut Aher, selesai sekitar 40% perbaikannya. Sementara sisanya, bisa selesai kurang dari satu bulan.

"Kalau sampe Juli saja lah selesai sudah, nyaman kita. Doakan saja semuanya ya,  mau di GBLA atau di Jalak yang penting PON berjalan baik. Karena kalaupun di GBLA, Jalak pun tetap dipakai. Karena ada cabang olahraga di Jalak Harupat, dan sekitarnya," tuturnya.

PEMPROV JABAR PERKUAT JAMINAN KEAMANAN TKI

Mitrapolisi/ BANDUNG – Mulai tahun ini, Pemprov Jabar akan memperkuat jaminan keamanan bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Provinsi Jabar. Caranya, yakni dengan membentuk Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) TKI.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyampaikan langsung kabar tentang reformasi tata kelola ketenagakerjaan ini dalam acara buka puasa bersama dengan ratusan TKI di Kantor Konsulat Jendera RI (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, pekan lalu. Menurut dia, salah satu pemicu permasalahan TKI, yaitu adanya prosedur yang lemah dan tidak terintegrasi.

Aher menjelaskan, mulai tahun ini, Pemprov Jabar akan membentuk Samsat yang akan mengurus seluruh perizinan bagi calon TKI. Samsat tersebut, papar dia, akan diisi oleh seluruh unsur terkait. Di antaranya dinas teknis terkait tingkat kabupaten dan provinsi, BNP2TKI, Kantor Imigrasi di masing-masing daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan demikian, ungkap Aher, proses seleksi bagi calon TKI akan lebih selektif. ‘’Tujuannya untuk memberi kepastian keamanan bagi TKI agar ketika bekerja di luar negeri tidak mengalami kesulitan dan masalah,’’ ujar Aher.

Menurut Aher, bergulirnya ketentuan ini merupakan formula menyelesaikan persoalan TKI mulai dari hulu hingga hilir. Selama ini, kata dia, Pemprov Jabar terkadang tidak mengantongi data tentang warga di kabupaten yang hendak menjadi TKI ke luar negeri.

Aher menyatakan, melalui Samsat TKI, maka akan terkikis seluruh praktik percaloan yang rentan menjerumuskan TKI. ‘’Selama ini sulit memisahkan antara sponsor yang memfasilitasi TKI dengan pelaku perdagangan orang,’’ tambahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Ferry Sofwan menambahkan, kebijakan tersebut merupakan implementasi dari UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI hingga Perda Provinsi Jabar No. 9/2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan TKI asal Jabar.

‘’Tahun ini, kami akan implementasikan seluruh payung hukum itu secara maksimal,’’ ujar Ferry. Pihaknya bersama instansi terkait akan mendirikan kantor Samsat TKI di masing-masing daerah.

Ferry menyatakan, Pemprov Jabar akan menopang pembiayaan aktivasi kantor tersebut.

 Sementara untuk penentuan lokasinya, kata dia, diserahkan kepada kabupaten terkait. Dia menyebukan, di Provinsi Jabar terdapat sembilan kabupaten yang siap menyediakan dan mendirikan kantor Samsat TKI.

Kesembilan kabupaten itu, lanjut dia, merupakan daerah penyumbang TKI terbesar di Provinsi Jabar. Di antaranya Indramayu, Purwakarta, Cirebon dan Cianjur. Di masing-masing Kantor Samsat TKI, imbuh dia, akan dilayani seluruh perizinan termasuk penerbitan paspor.

‘’Akan ada enam PNS kabupaten yang direkrut oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk ditempatkan menjadi petugas imigrasi di Kantor Samsat TKI tersebut,’’ katanya.

Jumlah TKI asal Jawa Barat pada tahun 2015 lalu mencapai 41.920 bekerja pada sektor informal dan 21.109 bekerja di sektor formal. Jumlah ini menurun dari tahun 2014 dimana ada 69.248 (informal) dan 35.356 (formal). Para pekerja migran ini tersebar sebagian besar ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Timur.


TKI Center


Sebelumnya, pada pertemuan Gubernur Ahmad Heryawan dengan KPK, BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, serta BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung pada Jumat (11/3/16) terungkap Jabar tengah membentuk pusat pelayanan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat, yaitu TKI Center.


Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Ferry Sofwan Arif mengatakan, TKI Center ini diharapkan akan menjadi pusat pelayanan seperti perizinan, pelatihan, hingga tempat pelayanan TKI yang kembali ke tanah air.

"Harapannya ke depan TKI Center ini akan kita dorong menjadi tempat pelayanan, mulai dari urusan perizinan, pembayaran pun nanti tidak cash – kerjasama dengan perbankan misalnya, disitu juga ada tempat pelatihan, kemudian kalau para TKI pulang harus ada masa transisi dulu kemudian diarahkan mau dilatih kembali sebagai purna TKI karena selama ini sudah bekerja formal atau akan kita latih usaha mandiri atau kewirausahaan,” ujarnya.

“Mudah-mudahan tahun ini tahap pertama, dua tahun – 2016-2017 bisa berdiri di Jalan Soekarno-Hatta (Bandung) dengan bangunan 6 lantai dan satunya lagi 4 lantai. Keseluruhan (anggaran pembangunan) kalau Dollar kira-kira 13.500 mencapai Rp 105 Milyar,” tambah Ferry.


JEMBATAN LAYANG ANTAPANI SEGERA DI BANGUN

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyampaikan apresiasinya atas pembangunan Flyover, atau jembatan layang Antapani. Ini merupakan proyek kerjasama antara Puslitbang Jalan Dan Jembatan (PUSJATAN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota Bandung, dan Posco Steel Korea.

"Kami berharap pembangunan proyek percontohan flyover ini berjalan lancar dan sukses sesuai rencana, sehingga bermanfaat untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas akibat persimpangan sebidang dan tingginya volume kendaraan di Kota Bandung," katanya pada Ground Breaking Pembangunan Flyover Antapani oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat, di persimpangan Antapani Kiaracondong Kota Bandung, Jum'at (10/06/2016).

"Dengan demikian, dapat berimplikasi positif terhadap penghematan bahan bakar, pengurangan polusi udara, peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan, peningkatan produktivitas dan indeks kebahagiaan warga, serta mendorong pertumbuhan sektor jasa, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan sektor strategis lainnya, sehingga pada gilirannya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata," tambahnya.

Dari total anggaran Rp. 33,5 milyar yang dibutuhkan untuk pembangunan, komposisinya Rp. 21,5 milyar berasal dari Pusjatan, Rp. 10 milyar dari Pemerintah Kota Bandung, Rp. 2 milyar dari Posco Steel Korea dalam bentuk komponen material.

Adapun jembatan layang Antapani sendiri, dibangun dengan struktur baja bergelombang dikombinasikan dengan timbungan ringan. Ini merupakan salah satu rancang bangun aplikatif yang dikembangkan Balitbang Kementrian PUPR.

Pembangunan Jembatan Layang Antapani merupakan yang pertama menggunakan teknologi struktur baja bergelombang yang dibangun di Indonesia. Jembatan ini memiliki struktur jembatan Corrugated atau Armco, dengan jumlah bentang jembatan 3 bentang yaitu 11 meter x 2 dan 22 meter, panjang bentang jembatan 44 meter, tinggi jembatan 5,1 meter, lebar jembatan 9 meter, jumlah Lajur 2 lajur 2 arah, lebar lalu lintas 6,50 m, lebar bahu : 0,75 m x 2 = 1,5 m, dengan estimasi waktu konstruksi selama 6 bulan, sehingga diperkirakan akan dilaunching, atau diresmikan Desember tahun ini.

Pembangunan Jembatan ini bertujuan mengatasi kemacetan di persimpangan sebidang Antapani, tepatnya di jalan Jakarta- Terusan Jakarta yang selama ini menjadi sumber kemacetan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jembatan layang dengan struktur baja bergelombang dengan kombinasi mortar busa memiliki sejumlah keunggulan. Seperti waktu tempuh pengerjaan konstruksi jembatan yang lebih cepat hingga 50% jika dibandingkan dengan jembatan layang dengan struktur beton bertulang. Selain itu, dari sisi biaya juga lebih efisien sekitar 60% - 70% jika dibandingkan dengan pembuatan jembatan layang dengan struktur beton bertulang.

"Badan litbang kementerian PU menunjukan bahwa apa yang dihasilkan dari penelitian dapat dipersembahkan untuk masyarakat. Dengan inovasilah kita akan selalu mencapai kemajuan itu. Memang menjadi program kita semuanya, juga dorongan dari Bapak Wakil Presiden," kata Menteri Basuki.

"Jembatan layang Antapani dibangun dengan struktur baja bergelombang merupakan salah satu rancang bangun aplikatif yang dikembangkan Balitbang PUPR," imbuhnya.

Menteri pun mendorong, pembangunan serupa dapat pula dilakukan di Kabupaten/ Kota lain di Jawa Barat, demi menjadikan tanah Pasundan sebagai metropolitan yang dapat memberikan efek positif terhadap akselerasi kemajuan pusat -pusat pertumbuhan.

Sementara itu, Walikota Bandung Ridwan Kamil (Emil) menekankan pembangunan infrastruktur tak harus selalu berfikir cost, atau biaya. Akan tetapi, pertimbangkan pula lah sisi benefitnya. Menurut dia, ada banyak kerugian yang tidak terukur dari macet, atau terhambatnya aktifitas masyarakat berkat buruknya infrastruktur.

Terkait estetika jembatan layang Antapani, Emil mengaku akan melibatkan seniman Bandung untuk turut 'mendandani' infrastruktur anyar tersebut saat diresmikan.

"Saya akan undang seniman Bandung agar membuat jembatan ini menjadi unik. Indikatornya banyak yang foto- foto saja. Kalau banyak dipakai foto- foto berarti ini berhasil," ujar Emil.

Wagub Deddy, yang saat ini sebagai Plh. Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyumbang alokasi Bantuan Keuangan untuk Kota Bandung TA 2016, diantaranya; Pedestrianisasi Jalan Kota Bandung sebesar Rp. 50 milyar, perbaikan saluran air di Jl. Sukajadi sebesar Rp. 2 milyar, juga pada Sarana Olah raga (SOR) Gedebage sejak 2009 pemprov menjadi penyumbang anggaran terbesar.

Kemudian terkait rencana pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) Deddy pun meminta bantuan dari pihak terkait untuk kelancaran pembebasan lahannya. Saat ini BIUTR masih perlu percepatan dalam hal izin pembebasan tanah dari 13 Kementerian/ Lembaga yang dikoordinir oleh Bappenas.

Begitu pula terhadap rencana Pemprov Jabar dalam pengembangan konsep Integrated Transport System Metropolitan  Bandung Raya, antara lain: jalan tol Soreang -Pasirkoja; jalan tol CISUMDAWU; jalan tol Ciranjang -Padalarang; jalan tol Cileunyi -Nagreg, yang merupakan bagian jalan tol Cileunyi- Tasikmalaya -Banjar.

Dukungan juga termasuk pada pembangunan Flyover jalan Soekarno- Hatta Kota Bandung, Reaktivasi Jalur Kereta Api Cikudapateuh -Soreang- Ciwidey dan Jalur Cianjur- Padalarang; pembangunan Jalur KA Rancaekek -Jatinangor- Tanjungsari- Cirebon, Jalur Ganda dan Elektrifikasi Jalur KA Padalarang-Cicalengka, pembangunan Monorel dan LRT Metropolitan Bandung Raya, serta pembangunan Terminal Terpadu Gedebage Bandung.

"Kami juga berharap dukungan Bapak Menteri terhadap beberapa program infrastruktur strategis bidang perumahan dan permukiman, antara lain: Rencana Aksi Multipihak Gerakan Citarum Bestari; Drainase dan Sistem Penyediaan Air Minum Metropolitan Bandung Raya; dan melanjutkan TPPAS Regional Legok Nangka," tutur Deddy.

WAGUB JABAR DEDDY MIZWAR MINTA SEMUA MASALAH DI BULAN RAMADHAN DIMINIMALKAN

Mitrapolisi/

KOTA BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menekankan kesiapsiagaan dan antisipasi arus mudik lebaran tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin agar semua masalah yang timbul jadi minimal. Menurutnya, Jawa Barat adalah daerah perlintasan utama arus mudik di Pulau Jawa dilintasi volume kendaraan yang meningkat tiap tahunnya. Sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan data Operasi Ketupat pada tahun- tahun sebelumnya, Pantura adalah jalur yang memiliki angka kecelakaan tertinggi. Sementara jenis kendaraan yang tercatat sering mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor, dan mobil penumpang.

Terkait hal tersebut, Wagub Deddy meminta kepada instansi terkait, untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan dalam menghadapi Lebaran tahun ini. "Termasuk di dalamnya pengecekan dan perbaikan jalan, serta rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan." ungkapnya pada Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi RAMADNIYA 2016 dalam rangka Pengamanan Idul Fitri 1437 H,, di Aula Herman Sudjanadiwirja Mapolda Jabar, Jl. Soekarno -Hatta No. 748, Bandung, Kamis (09/06/2016).

Selain itu menurutnya, diperlukan juga didirikannya tempat- tempat peristirahatan (Rest Area), serta penyiagaan mobil derek, dan alat berat di setiap jalur yang rawan kecelakaan. Demikian pula dengan fasilitas kesehatan, kata dia, perlu disiagakan Rumah Sakit dan Puskesmas di sepanjang jalur mudik selama 24 jam.

Sementara kepada para calon pemudik yang berencana menggunakan kendaraan sepeda motor, Deddy mengimbau agar beralih saja ke kendaraan umum. Untuk itu, selain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, dirinya pun menekankan perusahaan swasta untuk pula meningkatkan penyediaan bis mudik gratis.

"Selanjutnya terhadap angkutan penumpang umum, harus dilakukan pemeriksaan secara intensif dan komprehensif untuk memastikan kelaikan kendaraan dan kesehatan pengemudinya, termasuk juga meningkatkan kampanye keselamatan berlalu lintas di sepanjang jalur mudik," tambah dia.

"Selain itu, keberadaan pasar-pasar tumpah yang memakan badan jalan, delman dan becak yang melawan arus, serta angkot yang 'ngetem' di bahu jalan, harus mendapat prioritas penertiban. Siapkan skenario rekayasa arus dan jalur -jalur alternatif! serta kebijakan pembatasan operasi kendaraan besar pada saat memasuki pucak arus mudik dan arus balik," imbuh Deddy.

Poin berikutnya yang juga perlu mendapatkan perhatian dan antisipasi menurutnya yakni, potensi gangguan Kamtibmas, seperti aksi teror, sabotase, kejahatan berkadar ancaman tinggi, tawuran antar kelompok warga, kebut- kebutan atau balapan liar, penyalahgunaan narkoba dan pesta miras, juga petasan yang dapat memicu kebakaran, dan sweeping tempat hiburan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Kemudian, terkait antisipasi kelangkaan BBM dan barang kebutuhan pokok, Deddy, yang saat ini juga bertugas sebagai Plh Gubernur Jawa Barat, mengimbau kepada instansi terkait, untuk menjamin pasokan serta keamanan dan kelancaran dalam pendistribusian kebutuhan pokok tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran, dan masyarakat bisa mendapatkannya dengan mudah dan terjangkau.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Bambang Waskito berharap, pengamanan tahun ini akan lebih baik dalam memberikan keamanan, dan kenyamanan pada masyarakat. Maka mengakomodir hal tersebut, Polda Jabar menyiapkan konsep Pengamanan operasi terpusat dengan sandi 'Operasi RAMADNIYA 2016'.

Merupakan pengganti sandi 'Operasi Ketupat' yang selama ini telah familiar di telinga masyarakat. Operasi ini akan dilaksanakan selama 16 hari mulai 30 Juni-15 Juli 2016, dengan melibatkan sebanyak 20.107 personil Polda Jabar. Dengan back up pula dari personil Mabes Polri, TNI, instansi terkait, dan juga masyarakat.

"Dalam pelaksanaan operasi ini, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, serta terlaksananya keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sehingga akan berkurangnya angka pelanggaran, kemacetan, kecelakaan dan korban meninggal dunia," Tutur Kapolda.

Sementara Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Hadi Prasojo menuntut keseriusan dalam pelaksanaan tugas Operasi Ramadniya 2016 ini. Menurutnya, inilah momen untuk beribadah, mengabdikan diri kepada masyarakat dengan ketulusan, dan kerja keras, tugas ini harus dijalankan dengan sebaik- baiknya.

"Kami ada 11.885 personil untuk pasukan yang kita persiapkan sepenuhnya untuk kegiatan ini agar pelaksanaannya bisa aman, lancar, dan para pemudik sampai tujuan sehat wal' afiat," ujar dia.

Hadir pada Rakor Lintas Sektoral ini Kapolda Jawa Barat, Panglima KODAM III/ Siliwangi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, KASGARTAP II/Bandung, ASOPS Kodam III/Siliwangi, dan para Komandan Kesatuan TNI.

Turut pula hadir Wakapolda Jawa Barat, beserta para pejabat internal, dan para Kapolres jajaran Polda Jabar, Para Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Para Pimpinan BUMN, Ketua KADIN, Ketua APINDO, dan Direksi Perusahaan Swasta, juga Ketua MUI dan para Ketua Organisasi Masyarakat, serta para peserta Rakor lainnya.