Monitoring Tim Peliput Humas Jabar ke RS Cibabat Cimahi, Selasa (03/04/2018).

Mitrapolisi/ Kota Cimahi -- Dalam misi peningkatan kualitas layanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya melakukan perluasan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat.

Salah satu program yang dijalankan Pemprov Jawa Barat setiap tahunnya yakni, "Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-paru/Rumah Sakit Mata."

Rumah Sakit Rujukan Regional RSUD Cibabat, menjadi salah satu yang mendapatkan bantuan dari program tersebut. Dengan jumlah bantuan sebanyak Rp. 56.347.500.000, yang terdiri dari ; Pekerjaan pembangunan gedung C lanjutan Rp. 55.000.000.000, dan Pekerjaan manajemen kontruksi Rp. 1.347.500.000.

Dari bantuan tersebut, didapat fasilitas yakni diantaranya lantai 2 untuk Poliklinik, lantai 3 area rawat inap penyakit dalam, lantai 4 area rawat inap kebidanan dan kandungan, dan lantai 5 ruangan GICU/CICU, HCU, NICU, PICU.

Pun bantuan yang digelontorkan pada TA 2017  itu, telah menambah jumlah tempat tidur sebanyak 118, kamar sebanyak 34 kamar. Adapun idealnya, sebagai RS tipe B dan RS rujukan Regional, RS Cibabat memiliki sekurang-kurangnya 700 tempat tidur.

Pembangunan ini pun dimulai sejak awal kontrak 3 Juli 2017, dan akhir kontrak 30 Desember 2017. Pun gedung lantai 2 sudah digunakan mulai bulan Februari 2018. Sementara lantai lainnya belum digunakan dikarenakan sarana prasarana pendukung masih dalam proses pengadaan.

Harapan pihak RS Cibabat ke depan, adalah penambahan sarana prasarana dalam hal ini fasilitas alat-alat kesehatan, sumber daya dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

KJA Offshore Pertama di Indonesia Ada di Pangandaran, Jawa Barat

Mitrapolisi/

PANGANDARAN -- Proyek keramba Jaring Apung Lepas Pantai (KJA offshore) pertama di Indonesia, terealisasikan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

KJA offshore tersebut, nantinya akan diisi oleh benih ikan kakap putih. Dengan rincian KJA Offshore di Pangandaran memiliki 8 lubang dan setiap lubangnya akan diisi sekitar 120 ribu ekor benih ikan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mendampingi Presiden RI Joko Widodo, meresmikan KJA Offshore tersebut di Pangandaran. Ia menyebut, hadirnya KJA merupakan sebuah proses transfer ilmu, dan transfer teknologi.

"Hari ini kita meresmikan Keramba Jaring Apung, yang offshore, yang lepas pantai. Ini kita harapkan menjadi sebuah lompatan kemajuan, sebuah terobosan, ini pertama di Indonesia," kata Jokowi, di Kawasan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Cikidang Pangandaran.

Adapun proyek KJA offshore ini dibiayai dari APBN 2017 sebesar Rp42 miliar per daerah. Dimana selain di Pangandaran, proyek serupa direalisasikan di Sabang, dan Karimun Jawa. Anggaran tersebut digunakan untuk membeli teknologi keramba dan fasilitasnya dari Norwegia.

Terkait operasional, Jokowi menyebut bahwa KJA offshore ini, akan melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) nelayan yang memasok pakan tambahan. Kemudian total jumlah orang yang terlibat langsung dalam KJA Offshore ini antara 215-250 orang, dan yang tidak langsung terlibat kurang lebih 220 orang.

"Lihat hasilnya nanti, penerbaran benih bisa lebih banyak yaitu sekitar 1,2 juta, hasil produksinya bisa lebih tinggi yaitu 816 ton pertaun, dengan delapan lobang/keramba," kata Jokowi.

"Coba bandingkan dengan keramba jaring apung biasa, yang produksinya hanya 5,4 ton per tahun per unit. Berlipat berapa coba?" sambungnya.

Maka Jokowi berharap, KJA Offshore menjadi cikal bakal berlipat gandanya nilai tambah dari budi daya perikanan Indonesia. Oleh sebab itu, Jokowi pun ingin semakin banyak pihak yang terlibat dalam KJA offshore ini.

Terkait pemasaran hasil budi daya ikan nantinya, bisa eksport, kata Jokowi, bisa ke Timur Tengah, Australia, Jepang. Ekspor ikan masih ada dalam posisi yang baik.

"Negara-negara lain sudah kehabisan ikan. Tapi kita masih ada peluang untuk meningkatkan produksinya lagi. Kita harus ingat, bahwa 2/3 negara kita adalah air, 70% negara kita adalah air, ini kita harus ingat," kata Jokowi.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menuturkan, bahwa hadirnya KJA offshore ini, merupakan wujud dari cita-cita Presiden, yang ingin Indonesia maju kedepan dalam budi daya aquaculture.

"Di Pangandaran ini, saya selain aquaculture ini juga mengembangkan Politeknik untuk pendidikan, research, dan juga membesarkan KJA, juga terkait urusan pakan," kata Susi.

Susi menyebut, akan mengelola KJA nanti adalah KUD Minasari, Minapadi, dan Minarasa, dari Parigi, Batu Karas, dan Pangandaran.

Nelayan akan mendapatkan hasil dari Sisa Hasil usaha (SHU) dari kelola usaha KJA yang dilakukan kerjasama dengan BUMN, Perindo, dan Perinus.

"Jadi bersama-sama masyarakat hasilnya untuk dijual disini (dalam negeri), ataupun untuk ekspor," ungkap Susi.

Susi juga menjelaskan bahwa dipilihnya ikan kakap putih sebagai bibit yang dikembangkan, adalah untuk mengembalikan jenis ikan tersebut yang sudah hampir jarang, padahal sebelumnya kakap putih merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari di Pangandaran.

Selain itu, kakap putih juga dinilai bisa diolah menjadi berbagai produk ketimbang jenis ikan budidaya lainnya. Pasar kakap putih pun dilihat lebih luas. Permintaan kakap putih lebih banyak dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Australia.

Tak lupa, Susi memohon kepada para nelayan, supaya sadar menjaga lingkungan laut Pangandaran.

"Mudah-mudahan cita-cita Presiden menjadikan poros maritim tercapai, selain penangkapan, juga ada KJA Offshore, teknologi ini luar biasa," katanya.

Menurut Susi, perlu satu kekuatan besar baik dari koperasi, kemudian BUMN untuk sinergi. Sebab ini pekerjaan besar. Kalau KJA Offshore dua tahun berhasil, akan ditambah keberadaannya di beberapa tempat lagi.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan, Jawa Barat secara geografis, memiliki kawasan yang dikelilingi laut baik di utara dengan laut Jawa, dan selatan dengan Samudera Hindia. Sehingga Jabar memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan yang tidak diragukan lagi.

"Potensinya amat sangat luas, panjang pantai 842,66 km, dan luas laut lebih dari 18.000 km2, serta secara administratif terdiri dari 11 Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki hak pengelolaaan atas sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah teritorial 12 mil laut," kata Gubernur Ahmad Heryawan.

Jawa Barat, kata Aher, termasuk kedalam dua wilayah pengelolaan perikanan, ada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP) 573 di Samudera Indonesia, dan WPP 712 di laut Jawa wilayah utara.

"Untuk produksi perikanan sendiri, pada tahun 2017 tercatat sebesar lebih dari 1,4 juta ton ikan, produksi perikanan budi daya, dan perikanan tangkap sebesar 265 ribu ton," kata Aher.

Sementara kontribusi perikanan tangkap di Indonesia, Jawa Barat mampu memberikan kontribusi 0,07%.

Kepada masyarakat, Aher berharap keberadaan KJA lepas pantai dapat diterima dengan penuh rasa syukur, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Aher inginkan, KJA dapat memberi hasil yang optimal bagi kelestarian sumber daya ikan, dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.

Jawa Barat Raih Penghargaan Pemprov Peduli Perlindungan Konsumen

Mitrapolisi/PANGKAL PINANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan Pemerintah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen terbaik pertama pada Puncak perayaan Hari Konsumen Nasional di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (24/4/18). Penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat M. Arifin Soedjayana hadir langsung menerima penghargaan tersebut atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Atas nama masyarakat Jabar, kami mengucapkan syukur atas prestasi ini, karena yang kami kerjakan dalam rangka perlindungan konsumen ini adalah amanat dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  serta UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup),” katanya ketika dihubungi Tim Humas Jabar, Selasa (24/4/18).

Salah satu aspek yang menguatkan Pemprov Jabar mendapatkan penghargaan ini adalah karena telah memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di 16 kota/ kab di Jawa Barat yang aktif.

Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan tantangan ekonomi pada era digital perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Selain menyangkut konsumen, juga perlu peningkatan kualitas produk dan sistem pemasaran.

"Melalui Hari Konsumen Nasional, kami selalu mendorong agar konsumen teliti sebelum membeli dan mengutamakan produk-produk dalam negeri," katanya.

Aher Dipastikan Raih Penghargaan Parasamsa Purnakarya Nugraha dari Presiden RI

Mitrapolisi/

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha yang akan diberikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang akan diserahkan pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah ke XXII tingkat nasional di Kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu (25/04/18).

Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan tanda kehormatan yang diberikan atas karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Menjadi sebuah penghargaan yang sangat istimewa menjelang masa akhir jabatan Gubernur Aher di tahun 2018 ini.

Aher bersyukur akan mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden. Baginya, ini merupakan kado terindah di penghujung tugasnya sebagai orang nomor satu di Gedung Sate.

“Kita bersyukur mendapat hadiah tertinggi dari Presiden dalam prestasi pembangunan, yaitu Parasamya Purnakarya Nugeraha. Ini kado buat saya yang akan meninggalkan Gedung Sate,” kata Aher, Kamis (12/4/18), usai menghadiri Musrenbang Jabar.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha diraih Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPD)  Provinsi Jawa Barat  atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kurun waktu tahun 2014 s.d. tahun 2016 yang telah berhasil mencapai peringkat tiga besar berturut-turut secara nasional.

Dengan rincian, yaitu peringkat ke-3 atas penyelenggaran pemerintahan daerah Tahun 2014, peringkat ke-2 pada Tahun 2015, serta peringkat ke-2 pada tahun 2016 (Status Sangat Tinggi dengan Skor 3,1760) . Pemerintah Daerah yang telah meraih peringkat ke-3 besar tiga tahun berturut-turut dinominasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.

Dokumen LPPD Provinsi merupakan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang disampaikan setiap tahun kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya 3 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Dokumen LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Terhadap laporan capaian kinerja tersebut, Tim Nasional yang beranggotakan unsur Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta unsur kementerian teknis melakukan penilaian serta penetapan status dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional (34 Provinsi, 483 ).

Selain itu, penghargaan ini juga diperkuat dengan hasil Common Sense Survey (CSS) yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 Februari 2018, yaitu survey oleh Tim Nasional ke daerah untuk memverifikasi capaian kinerja kurun waktu 2014-2016. “Dalam pelaksanaannya, setelah wawancara dengan Bapak Gubernur, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. Dalam survey tersebut juga dilakukan verifikasi terhadap berbagai inovasi daerah yang telah diterapkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya di Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (24/4/18). 

Pawai Parasamya Purnakarya Nugraha

Sekda Iwa mengatakan, sebagai wujud syukur atas anugerah  tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha yang akan diterima pada tanggal 25 April 2018 di Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan kirab/pawai pada Kamis (26/4/18), dengan rute Stasiun KA Bandung – Jl. Kebon Kawung – Jl. Pasirkaliki – jl. Padjadjaran – Jl. Cihampelas – J. Wastukencana – Jl. LL.RE Martadinata – Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Sulandjana – Jl. Diponegoro pada pukul 09.00-10.30 WIB, dilanjutkan ke Masjid Al-Muttaqin Gd. Sate. 

“Berkenaan dengan pelaksanaan kirab/pawai tersebut, akan dilakukan pengaturan lalu lintas pada jalur yang dilalui. Untuk itu apabila berdampak terhadap kemacetan lalu lintas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu pada kesempatan ini  menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat,” paparnya.

“Dimohon kiranya masyakat yang beraktivitas dan melalui ruas jalan tersebut dapat menyesuaikan,” katanya.

"Kenapa memilih hari Kamis (26 April 2016) karena momentumnya agar tidak hilang. Rasa bahagia ini harus dirasakan juga oleh masyarakat Jabar," tutur Iwa.

Ia mengatakan, pihaknya akan langsung mengadakan rapat teknis lanjutan terkait dengan pelaksanaan kirab. ASDA III Pemprov Jabar yang juga Penjabat sementara Walikota Bandung, M Solihin ditunjuk sebagai koordinator acara.

"Saya sudah tunjuk Pak ASDA III yang juga Pjs Walikota Bandung karena pelaksanaannya ini kan di Kota Bandung saya minta beliau untuk berkoordinasi dengan Pihak Polda Jabar, Polrestabes Bandung, Satpol PP dan Dishub," ujarnya.

Di penghujung kirab, Gubernur Aher bersama ASN Pemprov Jabar dan masyarakat akan melakukan sujud syukur di Masjid Al Muttaqin Gedung Sate atas diraihnya penghargaan tertinggi tersebut di akhir-akhir masa Jabatan Gubernur Aher.

"Acara ini sederhana tapi dari situ kita langsung lakukan sujud syukur di Masjid Al Muttaqin Gedung Sate sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT," ucap Iwa.

LKS Tripartit Rekomendasikan Penataan Tenaga Kerja Asing di Jabar

Mitrapoli  /

BANDUNG – Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Jawa Barat merekomendasikan penataan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai Rapat Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Senin (23/4/18).

“Rekomendasi pertama, kita usulkan penataan Tenaga Kerja Asing di Jawa Barat. Harus ada pengaturannya,” kata Aher yang juga Ketua LKS Triparti Provinsi Jawa Barat.

Rekomendasi ini merupakan hasil Rapat Koordinasi antara LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat dengan LKS Tripartit Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, selama masa bhakti Badan Pekerja LKS Tripartit Jawa Barat Masa Bhakti 2015-2018.

Untuk menangani TKA, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan, perlu penguatan dan perluasan keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) . Hal itu juga karena terbatasnya kantor keimigrasian yang ada di kabupaten/kota.

“Kantor imigrasi tidak semua di kabupaten/kota ada, jadi Timporanya belum semua bergerak,” tukas Ferry.

“Harus ada upaya dari kabupaten/kota masing-masing tentu dicontohkan dengan Timpora Provinsi Jawa Barat yang memperluas Timpora dengan berbagai instansi terkait agar bisa bergerak lebih baik, dan melakukan pengawasan lebih luas,” tambahnya.

Badan Pekerja LKS Tripartit Jawa Barat akan berakhir masa bhaktinya pada 25 Mei 2018 nanti. Ada dua rekomendasi yang diusulkaan LKS Tripartit Jabar 2015-2018 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain tentang Penataan Tenaga Kerja Asing, direkomendasikan pula revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

“Ada juga usulan enam raperda (Rancangan Peratura Daerah) tentang detail-detail ketenagakerjaan,” ungkap Aher.

Keenam Raperda tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jawa Barat. Diantaranya:

1.     Raperda tentang Pengawasan Ketenagakerjaan,

2.     Raperda tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertebtu (PKWT) dan Outsoursing,

3.     Raperda tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di wilayah Jawa Barat.

4.     Raperda tentang Pelaksanaan dan Penerapan Struktur dan Skala Upah

5.     Raperda tentang Pelaksanaan Pemagangan dan Sertifikasi, dan

6.     Raperda tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Kadisnakertrans Jabar Ferry Sofwan Arief menjelaskan, bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Terpilih Hasil Pilkada 2018. Karena tidak mungkin rekomendasi-rekomedasi tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat, terlebih masa jabatan Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 akan berakhir pada Juni 2018.

“Usulan-usulan ini akan diteruskan kepada pimpinan (Gubernur Jabar) yang berikutnya. Kecuali apabila raperda tidak memungkinkan – karena usulan raperda (ke DPRD) itu harus setahun sebelumnya, yang paling memungkinkan adalah Rapergub (Rancangan Peraturan Gubernur),” papar Ferry.

Sebelum berakhirnya masa kerja, LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat juga akan menggelar Rakor dengan LKS Tripartit Kabupaten/Kota Tahun 2018. Rakor ini akan mengangkat Tema: “Kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menghadapi Ekonomi Digital di Sektor Ketenagakerjaan”.

“Ekonomi digital ini berdampak pada regulator untuk membuat regulasi, sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan ke depan,” tutur Aher dalam rapat pleno.

Lanjut Aher, tak hanya di bidang ekonomi. Digitalisasi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Sistem otomatisasi dan robotika yang sudah diterapkan beberapa perusahaan telah berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

“Dampaknya tenaga kerja yang diserap akan semakin sedikit dari sisi jumlah. Tapi semakin kuat dari sisi keahlian. Ke depan juga berdampak pada regulasi, pendidikan, kebijakan,” ucap Aher.

“Dan saat ini belum ada perbincangan tentang SDM yang diperlukan untuk era digital ekonomi, baru pada tataran pembicaraan tentang dampaknya,” pungkasnya.

Pemprov Jabar Berkomitmen Terus Benahi BUMD

Mitrapolisi/  BANDUNG – Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan pihaknya terus berkomitmen membenahi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemprov Jawa Barat. Ke depan pemerintah daerah harus memiliki orietasi pengawasan dan penyehatan terhadap BUMD.

“Sejak 2008 kita terus melakukan pembenahan, sebagiannya sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan,” ujar Aher ditemui usai Rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018 di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (23/4/17).

“Saya kira ke depan kita harus punya orientasi BUMD ini harus dipantau terus dan disehatkan, dirasionalkan,”  tambahnya.

Selan itu, Aher menambahkan porsi tenaga kerja di BUMD tertentu terlalu besar. Hal itu menjadi beban bagi BUMD. Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat juga tidak bisa melakukan PHK karena perlu ada pembiayaan APBD.

“Tadi (rapat kerja) juga mencuat ke permukaan tentang kebanyakan tenaga kerja pada BUMD-BUMD tertentu. Ini menjadi beban bagi BUMD,” kata Aher.

DPRD Jabar menilai BUMD harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD tidak efektif lebih baik digabung atau merger. Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono menyatakan bahwa pembenahan BUMD akan menjadi “Pekerjaan Rumah (PR)” untuk Gubernur Jabar 2018-2023.

“BUMD kita faktanya memang ada yang jalan bagus, setengah bagus, semaput. Sudah sampai ke tingkat seperti itu dan banyak juga anak perusahaannya yang tidak jalan,” jelas Gatot dalam rapat kerja.

“Saya kira ini “PR” buat Gubernur yang akan datang,” pungkasnya.

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pemprov Jawa Barat

Terkait LKPJ TA 2017, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jawa Barat di bidang pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Seperti Catur Sukses Penyelenggaraan PON XIX Jabar 2016 dan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka.

 “Di penghujung masa jabatan Gubernur ini, masyarakat Jawa Barat memperoleh kado terindah, yaitu akan diresmikannya Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Yang Insyaallah merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta,” tutur Ineu dalam rapat kerja. 

“Harapannya akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.

Apresiasi lain juga diberikan kepada Pemprov Jawa Barat di bawah kepemimpinan Aher. Gubernur asal Kabupaten Sukabumi ini akan mendapat penghargaan tertinggi dari Presiden RI, Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan akan diberikan Presiden Jokowi pada 25 April 2018 di Jakarta.

“Apresiasi lain di penghujung kepemimpinan saudara (Gubernur), juga telah diraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugeraha dari Pemerintah Pusat atas kinerja yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat,” ucap Ineu.

“Undangannya sudah kami terima, Pak Gubernur. DPRD diminta untuk menyaksikan. Insyaallah kami hadir,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait LKPJ TA 2017 ada beberapa hal yang menjadi penekanan Pansus I DPRD Jabar. Ketua Pansus I Gatot Cahyono juga sangat mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jawa Barat. Seluruh indikator ekokomi berjalan baik dan capaian investasi cukup tinggi.

“Namun, dalam implementasinya masih ada persoalan kemiskinan yang secara angka masih cukup besar,” tandas Gatot.

Selain itu, kata Gatot meskipun masukan investasi PMA dan PMDN cukup besar hingga mencapai Rp 400 Triliun. Pansus I menilai ketimpangan tenaga kerja masih cukup besar di daerah atau hampir 8%. Hal lain yang menjadi pertanyaan Pansus I juga terkait penataan aset PON XIX Jabar 2016.

Menanggapi hal itu, Aher menjelaskan bahwa pada 2008 angka kemiskinan Jabar di angka 15% lebih. Namun, capaian angka kemiskinan 7,8% saat ini sangat diapresiasi Pemerintah Pusat. Jauh lebih rendah dibanding provinsi lain.

“Mudah-mudahan ke depan dengan e-KTP bisa lebih baik. Karena e-KTP menghadirkan data kependudukan by name by address. Tidak akan ada double data,” jelas Aher.

Terkait investasi, kata Aher Penaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk ke Jabar melalui proyek-proyek padat modal. “Besar modalnya, tenaga kerjanya kecil. Seperti pabrik ban punya Korea di Karawang, pabriknya 60 hektar tapi tenaga kerjanya hanya 3.000 orang,” jelasnya.

Hal lain yang menjadi penyebab ketimpangan tenaga kerja, yaitu penerapan teknologi oleh perusahaan-perusahaan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan perusahaan akan semakin mengurangi jumlah tenaga kerja.

“Hadir juga modal-modal besar, sepertinya di sektor hulu. Sektor hulu, kecil penyerapan tenaga kerjanya. Jadi, yang harus kita pikirkan bersama ke depan bagaimana regulasi pada saat produksi besar tapi hanya memerlukan tenaga kerja sedikit. Kita harus sambil berpikir bagaimana membangun sebuah regulasi pembentukan SDM lewat pendidikan, model apa yang kita harus lakukan ke depan. Ini cukup berat,” papar Aher.

Sementara mengenai fasilitas PON, hingga saat ini venue-venue PON XIX Jabar didayagunakan dengan baik. “Fasilitas PON ini yang terpenting didayagunakan dengan baik, tidak nganggur, tidak mangkrak seperti provinsi penyelenggara PON yang lain,” pungkasnya. 

Akhir Mei Akses Menuju Bandara Kertajati Berfungsi Penuh

Mitrapolisi/

MAJALENGKA,- Progres pengerjaan aksebilitas menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) terus dikebut seiring akan beroperasinya bandara yang ada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka tersebut. Capaian sampai pertengahan April 2018 ini, pembangunan fisik jalan berupa akses non-tol sudah lebih dari 50 persen.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan terkait akses non tol, sekarang ini sudah mencapai 50 persen lebih. "Diharapkan bulan depan sudah bisa difungsikan," katanya di Majalengka, Jumat 20 April 2018.

Pembangunan fisik aksebilitas non-tol ini dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Panjangnya mencapai 1.8 kilometer dengan lebar 50 meter.

Pengerjaan fisik dilakukan setelah 24 hektar lahan yang dibutuhkan selesai dibebaskan pada Desember 2017 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lahan ini juga berdiri diatas bidang milik Pemprov Jabar.

Akses bukan tol ini menurut Dedi cukup vital karena akan menjadi penghubung langsung jalur arteri Kabupaten Majalengka menuju lokasi bandara. Akses ini lokasinya berjarak sekitar empat kilometer dari gerbang tol (GT) Kertajati.

"Akses non-tol adalah akses utama karena itu menjadi akses yang dibutuhkan untuk aksesibilitas" ungkapnya.

Kaitan dengan aksebilitas menuju Bandara Kertajati ini, integrasi juga akan terhubung dengan Tol Cipali. Pemprov Jabar lanjut dia, saat ini masih melakukan pembebasan lahan untuk kebutuhan jalan sepanjang 2,4 kilometer. Keberadaannya akan terhubung langsung dengan interchange di kilometer 157 Tol Cipali. Diperkirakan fisik pembangunan tol tersebut dimulai 2019 sejalan dengan rampungnya Tol Cisumdawu.

Akhir Mei Akses Menuju Bandara Kertajati Berfungsi Penuh

MAJALENGKA,- Progres pengerjaan aksebilitas menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) terus dikebut seiring akan beroperasinya bandara yang ada di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka tersebut. Capaian sampai pertengahan April 2018 ini, pembangunan fisik jalan berupa akses non-tol sudah lebih dari 50 persen.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik menjelaskan terkait akses non tol, sekarang ini sudah mencapai 50 persen lebih. "Diharapkan bulan depan sudah bisa difungsikan," katanya di Majalengka, Jumat 20 April 2018.

Pembangunan fisik aksebilitas non-tol ini dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Panjangnya mencapai 1.8 kilometer dengan lebar 50 meter.

Pengerjaan fisik dilakukan setelah 24 hektar lahan yang dibutuhkan selesai dibebaskan pada Desember 2017 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lahan ini juga berdiri diatas bidang milik Pemprov Jabar.

Akses bukan tol ini menurut Dedi cukup vital karena akan menjadi penghubung langsung jalur arteri Kabupaten Majalengka menuju lokasi bandara. Akses ini lokasinya berjarak sekitar empat kilometer dari gerbang tol (GT) Kertajati.

"Akses non-tol adalah akses utama karena itu menjadi akses yang dibutuhkan untuk aksesibilitas" ungkapnya.

 Kaitan dengan aksebilitas menuju Bandara Kertajati ini, integrasi juga akan terhubung dengan Tol Cipali. Pemprov Jabar lanjut dia, saat ini masih melakukan pembebasan lahan untuk kebutuhan jalan sepanjang 2,4 kilometer. Keberadaannya akan terhubung langsung dengan interchange di kilometer 157 Tol Cipali. Diperkirakan fisik pembangunan tol tersebut dimulai 2019 sejalan dengan rampungnya Tol Cisumdawu.Sebelum jalur kereta api terintegrasi dengan Bandara Kertajati, aksebilitas transportasi berbasis jalan raya juga sedang dipersiapkan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat. Sejauh ini akses menuju Kertajati baru satu yang dipersiapkan yakni Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dari Bandung ke Indramayu atau sebaliknya.Rute itu menempuh Bandung-Sumedang-Kadipaten-Ker tajati-Indramayu. Untuk menambah fasilitas angkutan ke Kertajati dari Bandung dan Cirebon, rute anyar dipersiapkan dengan transportasi Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP). Untuk kemudian kabupaten/kota lainnya menyusul."Rutenya sementara ini (Bandung dan Cirebon) bisa memakai Tol Purbaleunyi dan Tol Cipali," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, titik point baru sebagai intarmoda transportasi saat ini sedang disiapkan Dishub Jabar untuk memudahkan masyarakat di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat menjangkau Kertajati secara langsung. Titik itu nantinya akan atraktif melayani kebutuhan angkutan darat menggunakan transportasi berbasis bus.

"Jadi masyarkat yang menuju Kertajati akan mudah lagi untuk melakukan akses transportasi berbasis jalan raya. itu yang kami lakukan. Integrasi intermodamnya antara terminal, bis dan kita sedang rencanakan yang akan menghubungi Kertajati dengan terminal lainnya." tandasnya.

MTQ XXXV 2018 Jabar Resmi Ditutup, Kota Bandung Juara Umum

Mitrapolisi/

SUKABUMI -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menutup secara resmi Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXV Tingkat Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan Kegiatan MTQ, telah sesuai rencana yakni 14-20 April 2018. Mempertandingkan 7 cabang 20 golongan, diikuti 1.047 peserta dari 27 Kabupaten/Kota se- Jawa Barat.

'Closing ceremony', atau acara penutupan berlangsung meriah di Alun-Alun Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (20/04/2018) malam.

Gubernur Ahmad Heryawan menilai pelaksanaan MTQ kali ini, adalah yang paling sukses, dan yang paling gebyar selama Ia menjabat Gubernur.

"Selama lima tahun saya hadir bukan basa basi bahwa inilah MTQ terbaik selama saya jadi Gubernur," kata Aher.

Tak lupa, Gubernur Aher pun mengucap selamat kepada para Juara. Ia mengatakan, prestasi yang telah diukir, harus menjadi motivasi tidak hanya dalam mengembangkan potensi. Tapi juga menjadi dorongan dalam mengimplementasikan kitab suci Al -Quran dalam kehidupan sehari-hari.

“MTQ diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk memilih yang terbaik. Kegiatan ini umat Islam agar lebih memuliakan, mengagungkan, dan membumikan Al-Qur’an di bumi Jawa Barat," katanya.

Aher juga sangat berharap, MTQ dapat melahirkan peserta terbaik dan menjadi modal besar Provinsi Jawa Barat untuk bertanding di MTQ Nasional, yang akan dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara mulai 4-13 Oktober 2018.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim MTQ Provinsi Jawa Barat Ke- XXXV 2018, diumumkan Kota Bandung Sebagai Juara Umum dengan berhasil menyabet 70 poin. Disusul Kabupaten Bandung 48 pon. Kemudian, Kabupaten Sukabumi 39 poin.

Sementara itu, Kota Tasikmalaya berada di urutan keempat dengan raihan 38 poin. Lalu kota Bogor berada di urutan kelima dengan 24 poin.

Adapun Pawai Ta'aruf MTQ XXXV JABAR 2018, dijuarai Kabupaten Ciamis, disusul Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, dan peringkat terakhir ditempati Kabupaten Karawang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat A. Buchori menyatakan, selama sepekan kegiatan MTQ berjalan tertib, aman, dan lancar. Menurutnya, ini tak terlepas dari peran serta Kota/Kabupaten.

Kabupaten/Kota telah mengirim peserta terbaiknya, dan telah membuktikan bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki perhatian yang cukup tinggi dalam kehidupan beragama dan menerapkan nilai-nilai Qurani.

"Harapan terciptanya masyarakat Jawa Barat yang menjalankan kehidupan keberagaman. Berimplikasi pada kehidupan bernegara berbangsa yang rukun. Sesuai yang nilai-nilai yang terkandung Al-Quran," kata A. Buchori.

Kakanwil juga mengungkap bahwa Kemenag berterimakasih dan bangga terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selalu mendukung kegiatan keagamaan.

Inilah yang pihaknya harapkan, yakni hadirnya hubungan harmonis antara Provinsi, Kota/Kabupaten, dan Kementerian Agama yang terus terjalin dengan baik.

"Terselanggaranya MTQ di Pelabuhanratu, dari pantauan Kemenag memiliki keistimewaan, setiap pertandingan tidak pernah kosong dari minat masyarakat untuk menyaksikan," katanya.

Pemprov Terus Genjot Infrastruktur di Kawasan UGG Ciletuh-Palabuhanratu

Mitrapolisi/

SUKABUMI -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) melaksanakan peletakan batu pertama untuk proyek pembangunan jalan akses di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Jumat (20/4/18).

Ruas jalan yang akan dibangun itu, menghubungkan wilayah Desa Ciemas-Ciatel, hingga Puncak Darma. Panjangnya sekitar 13 kilometer.

"Dengan menggunakan APBD Provinsi Jabar 2018 sekitar Rp 82 miliar. Nantinya jalan tersebut akan menyambung dengan akses jalur sabuk Ciemas," jelas Aher.

Jalan ini sebagai tindak lanjut dari penetapan Geopark Ciletuh Palabuhanratu sebagai Unesco Global Geopark pada dalam sidang Executive Board Unesco ke-204, Komisi Programme and External Relations, Kamis (12/04/2018) lalu di Paris, Prancis. Pembangunan infrastruktur pendukung dan penataan kawasan harus terus dilakukan untuk mempertahankan gelar UGG.

Pemprov Jabar sendiri telah menjadikan pembangunan infrastruktur di kawasan Geoprak ini sebagai salah satu prioritas. Pada tahun 2016, Pemprov menggelontorkan dana sebesar Rp. 96 miliar untuk ruas jalan dari pintu masuk Waluran ke Geopark. Pada 2017 dibangun pula jalan dari pintu masuk Loji ke Geopark sebesar Rp. 217 miliar.

Disamping itu, Aher juga menyebutkan, bahwa penataan kawasan geopark, perlu landasan hukum. Untuk itu, Aher meminta Pemkab Sukabumi membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Penataan yang ideal itu harus ditata secara hukum. Karena itu, saya minta Pak Bupati untuk segera Kabupaten Sukabumi menetapkan RDTR sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda Rencana Umum Tata Ruang Wilayah," katanya.

Aher berharap, semua kegiatan pembangunan dan pembenahan di kawasan Ciletuh- Pelabuhanratu dapat berjalan lancar. Sebagai salah satu langkah mewujudkan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang tertata.

Pada kesempatan itu, Aher juga menyempatkan diri untuk meresmikan berdirinya monumen puncak Aher, yang terletak di daerah berbukit, di sekitar Pantai Palangpang, Kecamatan Ciemas, di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Gubernur Ahmad Heryawan sendiri mengatakan, bahwa pada awalnya Ia pun merasa kaget ketika tempat tersebut dinamai Puncak Aher oleh warga setempat. Namun, saat ini Ia merasa bersyukur namanya dikenang warga, dan diabadikan dalam sebuah monumen.

"Warga setempat yang memberikan nama karena saya pernah ke sana dan difoto di sana, dan fotonya viral di media sosial," jelas Gubernur Aher.

Puncak Aher, katanya, menjadi salah satu, dari beberapa titik di kawasan Ciletuh - Palabuhanratu, yang menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menikmati view atau lanskap alam suatu Geopark. Dari sana, terlihat luas bentangan alam mulai dari pegunungan, dataran, pantai, dan lautan sejauh mata memandang.

Aher menjelaskan, bahwa Puncak Aher bisa diakses lewat arah masuk ke Geopark Ciletuh dari Paltiga, Kabupaten Sukabumi. Jadi, saat ini ada tiga puncak di kawasan tersebut yakni Puncak Panenjoan, Puncak Aher, dan Puncak Darma.

"Kan ada tiga arah menuju Geopark Ciletuh, pertama dari Waluran, kedua arah Palabuhanratu, dan ketiga arah dari Paltiga," katanya.

Monumen puncak Aher ini, merupakan titik yang mengasyikan, dan jadi favorit para atlet paralayang untuk 'take off', dan terbang menikmati bentang alam Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu dari udara.

Kawasan puncak Aher ini disukai atlet paralayang karena anginnya terasa lembut dan tidak menimbulkan goyangan sehingga nyaman bagi para penikmat olahraga paralayang.

Adapun puncak lain, yang memiliki pemandangan bagus, juga diresmikan Gubernur Jawa Barat hari ini yakni, Monumen puncak Darma, juga Monumen Curug Cimarinjung.

Penting, Komitmen Tenaga Pendidik Untuk Wujudkan Sekolah Ramah Anak

Mitrapolisi/ 

LEMBANG - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan mengatakan  konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup bagi anak. 

"Tentunya yang juga mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskiminasi dan perlakuan salah," kata Netty pada acara Workshop Training of Trainers (ToT) Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak di Grand Hotel Lembang Jl. Raya Lembang No. 272 Lembang, Jumat (20/04/18).

  

Netty menuturkan sebenarnya konsep SRA sudah lama diterapkan di setiap sekolah-sekolah. Namun yang sudah memasyarakat adalah sekolah ramah anak bersih dan sekolah ramah anak adiwiyata yang berbasis lingkungan. Sedangkan sekolah ramah anak berbasis bebas kekerasan masih jarang diterapkan. Saat ini mulai disosialisasikan di sekolah-sekolah di Jawa Barat.

  

Disebutkan Netty, komponen dalam pemenuhan Sekolah Ramah Anak yaitu  adanya komitmen dengan kebijakan, pelaksanaan proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, sarana dan prasarana SRA, antisipasi anak dan partisipasi ortu/wali/lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.

  

“Ada beberapa jenis kasus yang terjadi disekolah, diantaranya kekerasan pada siswa yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah, tindak kekerasan pada kegiatan sekolah seperti ekstrakulikuler dan tawuran antar pelajar,” tutur Netty.

  

Sehingga melalui workshop ini Netty berharap dihasilkan poin-poin penanganan dalam penanggulangan kekerasan, sanksi bagi pelaku dan upaya pencegahan kekerasan  yang terjadi disekolah. Hal ini dapat terus diterapkan peraturan di sekolah-sekolah yang nantinya menjadi MoU bagi peserta didik dan tenaga pengajar.

  

Sebagai guru/wali kelas, kata Netty, tidak seharusnya membeda-bedakan perlakuan terhadap anak didik, tidak memberikan stigma negatif, peka terhadap perubahan kondisi anak didik, mendengarkan setiap informasi yang diberikan dan tidak membeda-bedakan informasi yang diberikan anak didik. Hal-hal inilah yang menjadi resep yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mewujudkan SRA di sekolah masing-masing.

  

“Dengan melindungi anak dari kekerasan berarti kita sedang menyelamatkan masa depan bangsa,” pungkas Netty.

Yayat jadi Plt Bupati KBB, Ini Pesan Aher

Mitrapolisi/

BANDUNG --  Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher)  menyerahkan surat tugas Plt Bupati Bandung Barat, kepada Wakil Bupati Bandung Barat Yayat T. Soemitra dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  di ruang Manglayang, Gedung Sate Bandung, Kamis (19/04/2018).

Yayat mendapat tugas tersebut, berkenaan dengan proses hukum yang tengah dijalani Bupati KBB Abubakar. 

Proses penyerahan surat tugas Plt Bupati Bandung Barat, disaksikan langsung oleh perwakilan Kemendagri, yaitu Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

Gubernur mengatakan, penugasan tersebut merupakan perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Karena Bupati ada halangan sementara, maka tugas dan wewenang dialihkan kepada Plt Bupati," kata Gubernur Aher.

Maka, penugasan Yayat T. Soemitra  sebagai Plt Bupati, menjadi hal yang penting dan harus disegerakan. Karena kata Aher, tentu saja layanan publik harus terus berjalan lancar, tidak boleh terhambat dalam situasi apapun.

"Pembangunan KBB harus terus berlanjut, demi majunya KBB," ujarnya.

Kepada Yayat Aher berpesan, supaya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Plt Bupati KBB dengan sebaik-baiknya.

Aher pun menambahkan, tugas dan wewenang Plt sama dengan Bupati, sehingga Plt tak perlu ragu untuk berkoordinasi bersama seluruh pemangku kebijakan lainnya.

"Plt juga diharapkan mampu memelihara kebersamaan dengan semua perangkat daerah. Juga, ciptakan suasana aman, terkendali dan harmonis," pungkasnya.

Pemprov Jabar Terus Berkomitmen Permudah Izin Usaha

Mitrapolisi/

BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen untuk melahirkan kebijakan kemudahan berusaha di wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan komitmennya dalam perizinan dan standar pelayanan kemudahan berusaha dengan kebijakan yang dilahirkan dan diperbaharui Pusat. Salah satu bentuk komitmen dan dukungan dalam rangka kebijakan kemudahan berusaha, Pemprov telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa menambahkan Perda tersebut sebagai  salah satu upaya penyelarasan kebijakan yang dilakukan Pemprov Jabar setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

"PP ini bertujuan untuk menaikkan peringkat ease of doing business atau kemudahan berusaha di Indonesia yang menitikberatkan pada standarisasi, integrasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempermudah proses perizinan," katanya.

“Selaras dengan PP ini, kami di Pemprov Jabar terus berupaya meningkat kualitas dan kemudahan berusaha,” katanya dalam Acara Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Di Jawa Barat Tahun 2018 di Papandayan Hotel, Bandung, Kamis (19/4/2018). 

Menurutnya dalam peraturan tersebut terdapat integrasi penerapan sistem perizinan yang dikemas dalam Online Single Submission (OSS). Online Single Submission merupakan integrasi sistem perizinan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan kementerian/lembaga.”Ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi serta kemudahan berusaha dalam membangun perekonomian,” tuturnya.  

“Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan Pergub Nomor 1 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Kepgub tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, sebagai turunan dari Perda, ” katanya.

Menurut Iwa, pokok dari kebijakan yang dituangkan dalam Pergub tentang PTSP menegaskan soal pelayanan perizinan yang kewenangannya mutlak di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar. “Termasuk di dalamnya penandatanganan izin yang saat ini sudah menggunakan e-signature untuk percepatan dan penyederhanaan proses kemudahan perizinan,” paparnya. 

Sesuai arahan Gubernur, dia meminta agar seluruh dinas yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan menghindari praktek korupsi dan suap guna menciptakan iklim kemudahan berusaha yang baik. “Pada akhirnya investasi makin naik dan memberi manfaat bagi para pemohon izin,” pungkasnya.  

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dadang Mohamad, mengatakan upaya ini diakui membuahkan hasil dimana capaian realisasi investasi PMA maupun PMDN terus mengalami kenaikan setiap tahun. Pada periode Januari-Desember 2017 bahkan melampaui target yang ditetapkan. “Total realisasi investasi di 27 kabupaten/kota mencapai Rp162,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 297.786 orang dan proyek sebanyak 36.791 proyek,” katanya.

Marketing "Zaman Now" ala Aher

Mitrapolisi/

BANDUNG -- Dalam ekosistem bisnis, terdapat proses marketing yang menjadi ujung tombak kesuksesan atau kemunduran suatu perusahaan.

Di masa sekarang ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, kegiatan marketing haruslah menggema dan menyeluruh dengan mengedepankan spektrum bisnis yang luas, dengan semangat pebisnis yang mandiri.

Sehingga kegiatan marketing, atau pemasaran "zaman now", memerlukan kemampuan, strategi, serta inovasi demi menjangkau hati masyarakat.

"Kita perlu marketing humanis, kita perlu digitalisasi, kalau perlu angkatlah kearifan lokal, ataupun isu terkini," ungkap Gubernur Aher pada Seminar Indonesia Marketeers Festival 2018, di Grand Mercure Hotel, Jalan Setiabudi, Bandung, Kamis (19/04/2018).

Di dalam rantai bisnis, Aher mengidamkan hadirnya semangat bisnis yang mandiri. Dalam hal ini, Ia menuntut para pelaku usaha supaya dapat berkomitmen menggarap industri mulai dari hulu (pengolahan bahan mentah), tengah (setengah jadi), hingga ke industri hilir (barang jadi). Sehingga, segala proses kerja,  berlangsung di dalam negeri seluruhnya.

“Tapi terkadang kita kurang berhati-hati dalam mengolah sumber daya alam. Sumber daya yang kita miliki lebih hebat dari Korea Selatan. Masalahnya di strategi bisnis kita, harusnya kita sebagai bagian dari anak bangsa berusaha untuk menghadirkan proses hulu, tengah, dan hilirnya di kita. Kita baru berfikir ekspor kalau sudah di hilir, jangan berfikir ekspor di hulu. Dampaknya jelas," katanya.

 

Intinya, sebut Aher, proses keutuhan industri tersebut diharapkan dapat menghadirkan lapangan kerja yang luas. Sehingga dampaknya bisa mengurangi pengangguran dalam jumlah yang besar juga.

"Indonesia dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, akan memerlukan lapangan kerja yang lebih luas," katanya.

Disamping itu, selain potensi sumber daya alam, Jawa Barat juga memiliki pangsa pasar yang begitu besar, yaitu dengan potensi pasar terbuka hingga 48 juta jiwa.

"Dengan potensi ini, serta pengelolaan industri hulu hingga hilirnya, maka lapangan kerja akan terbuka, angkatan kerja akan tertampung, dan kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat," harap Gubernur Aher.

Untuk itu, Aher medorong para pelaku yang masuk dalam rantai bisnis, juga tentunya para Marketeers (pemasar), agar dapat membangun komitmen dalam menghadirkan berlangsungnya keutuhan proses industri tersebut.

Netty: Optimalkan Kampung KB Generasi ke-3

Mitrapolisi/

KAB. CIANJUR – Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan minta optimalkan Kampung KB Generasi ke-3 di kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat. Kampung KB ini menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga.

Netty menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber di acara Temu Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari kota/kabupaten se-Jawa Barat di Hotel Ciloto Indah Permai, Kampung Jemprak, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/18).

“Saya ingin Kampung KB Generasi Tiga ini menjadi embrio dari kabupaten/kota layak anak,” pinta Netty usai acara.

Kampung KB Generasi ke-3, lanjut Netty bisa menjadi cikal bakal implementasi kabupaten/kota layak anak. Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah keluarga. Dari sisi kelembagaan, hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT/RW/Desa/Kelurahan.

Kampung KB diharapkan tidak hanya menjalankan tupoksi BKKBN. Lebih jauh, mampu meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, menambah jumlah akseptor (pengguna alat kontrasepsi), dan mengurangi kesenjangan unmet need.

“Kampung KB ini program nasional. Kampung KB ini diberi nilai tambah jadi Kampung KB Generasi ketiga,” ujar Netty.

“Jadi, bukan hanya kemudian menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan tupoksi BKKBN, seperti meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi, menambah jumlah akseptor. Termasuk juga bagaimana mengurangi kesenjangan unmet need. Kita berusaha mengintegrasikan semua layanan ada di Kampung KB,” lanjutnya.

Unmet need adalah kondisi dimana keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Netty menambahkan, Kampung KB juga diharapkan bisa melakukan pemberdayaan ekonomi. Hingga menjadi pusat informasi yang mampu mengadvokasi perlingungan perempuan dan anak, juga kasus-kasus, seperti traficking, KDRT, pornografi, dan napza yang menjadi masalah utama kependudukan saat ini. Selain itu, Kampung KB juga menjadi tempat konsultasi keluarga atau parenting.

“Kasus-kasus ini kita tidak menunggu jatuh korban. Tapi kampung KB ini harus punya pusat informasi dan kosultasi keluarga, dan membangun social awareness secara sistemik. Jadi, kalau ada kasus, Pak RT/RW, kepala Desa/Lurah, dan tokoh agama sudah menyatu untuk bisa memberikan layanan atau bantuan kepada anggota masyarakat,” tutur Netty. 

Temu Penyuluh KKBPK kota/kabupaten se-Jawa Barat ini dihadiri 339 Tim Penggerak Desa (TPD), 365 PKB/PLKB (Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berecana), dan 12 pendamping dari Wilayah I (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur).

Pada kesempatan ini, Netty berpesan kepada para penyuluh harus memiliki pengetahuan/wawasan, kemampuan komunikasi yang baik, serta stamina yang kuat. Apalagi Jawa Barat memiliki luas dan jumlah penduduk yang besar.

“Saya meminta kepada BKKBN mencoret penyuluh yang tidak bisa memberikan contoh atau teladan bagi masyarakat. Penyuluh harus menjadi problem solver bukan problem maker,” tegas Netty dalam paparannya.

Penyuluh merupakan petugas lini lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Masyarakat diharapkan akan mendapat manfaat dengan adanya para penyuluh. Mereka sebagian besar adalah Tim Penggerak Desa (TPD) yang direkrut secara khusus oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian diberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas oleh BKKBN.

Untuk itu, penyuluh perlu strategi dalam menangani berbagai masalah kependudukan yang ada, diantaranya:

1.    Pengendalian kuantitas penduduk, melalui peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), menambah jumlah akseptor, menjaga atau merawat pasingan usia subur yang sudang menjadi akseptor. Termasuk mengurangi unmet need, dan menambah sentra kegiatan masyarakat yang berkaitan langsung dengan BKKBN.

2.    Peningkatan kualitas penduduk, melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman lengkap tentang kesehatan, menjaga anggota keluarga dari pengaruh negatif teknologi, literasi media, konsep diri, dan menjaga kesehatan reproduksi.

3.    Pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui upaya edukasi dan advokasi kasu yang terjadi di keluarga seperti kasus kekerasan fisik ataupun psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.

Aher Sambut Baik Ketua APPSI Baru Soekarwo

Mitrapolisi/

SURABAYA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengapresiasi kinerja dan kerja keras Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo, yang baru saja mengakhiri masa jabatannya. Di saat yang sama, Aher pun menyambut baik hadirnya ketua APPSI baru Soekarwo yang akan memimpin hingga 10 bulan kedepan.

"Terima kasih atas kerja keras yang sangat luar biasa Pak Syahrul Yasin Limpo selaku ketua APPSI dua periode dan selamat bertugas kepada Pakde Karwo (Soekarwo), kita sangat percaya dengan kemampuan beliau untuk menjalankan tugas memimpin para Gubernur se-Indonesia," ucap Aher saat menghadiri serah terima jabatan ketua umum APPSI di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (19/04/2018) malam.

Masa kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan sebagai ketua APPSI dua periode dari Desember 2011, telah berakhir masa jabatannya seiring berakhirnya pula jabatan sebagai Gubernur. Untuk mengisi kekosongan ketua karena masa jabatannya berakhir pada Februari 2019, Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang sebelumnya adalah wakil ketua APPSI kini menjabat sebagai ketua umum.

Menurut Aher, APPSI dibawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo telah berhasil menegaskan fungsi pemerintah provinsi sebagai sub sistem dari pemerintah pusat. Hal ini mempermudah dan memperlancar kewenangan provinsi dalam gerak pembangunan.

"Banyak hal yang sudah diperjuangkan beliau seperti memperjelas fungsi-fungsi pemerintah provinsi, kita ingin pemerintahan provinsi itu jadi sub sistem dari pusat, kan distribusi perintah dan hierarkinya jadi jelas yang akan mempermudah dan memperlancar gerak pembangunan kita," ungkapnya.

Disisi lain Ia pun percaya dan optimis, kemampuan dan pengalaman Soekarwo akan berhasil meneruskan program APPSI yang telah disusun sebelumnya.

Dalam acara serah terima jabatan yang dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesia dan perwakilan dari Kemendagri, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan beberapa rekomendasi untuk pemerintah pusat. Diantaranya perlunya penegasan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang kewenangannya sama dengan penguasa tunggal yang pernah diamanatkan kepada kepala daerah saat berlakunya UU no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Menurut Syahrul, kewenangan tersebut dibutuhkan agar Gubernur dapat efektif melaksanakan tiga peranan yang diamanatkan oleh UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yaitu peranan sebagai kepala daerah otonom provinsi, wakil pemerintah pusat dan penanggung jawab urusan pemerintahan umum yang sekaligus menjadi ketua forum koordinasi pimpinan daerah yang beranggotakan pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan dan pimpinan teritorial satuan TNI di daerah.

"Ini rekomendasi yang sangat berarti yang memang kita minta, sebenarnya rekomendasi ini melahirkan PP no 19 tapi kemudian sekarang ini PP tersebut belum berjalan efektif," ujar Syahrul.

Kedua, pemerintah pusat harus secara sungguh-sungguh melakukan koordinasi antara kementerian, lembaga pemerintah non kementerian atau dalam pembuatan kebijakan dan regulasi terutama yang berkaitan dengan penugasan kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, implementasi kebijakan di daerah tidak lagi menimbulkan kebingungan dan multi tafsir yang dapat menghambat efektifitas pencapaian tujuan kebijakan. Selanjutnya pemerintah pusat juga perlu lebih konsisten dalam menjalankan program dan kegiatan antar kelembagaan yang menyentuh daerah.

"Saya kira ini masih sangat relevan. Kalau semua institusi dan kelembagaan negara turun masing-masing tanpa koordinasi dengan Gubernur maka disitulah tumpang tindih dan tidak efektifnya seluruh program yang harus dicapai," tuturnya.

Syahrul mengatakan, setiap provinsi memiliki arah, potensi, tantangan dan masalahnya sendiri.

"Yang paling tahu dan paling bertanggung jawab mewakili Presiden adalah Gubernur dan disini yang menjadi persoalan kita," ujarnya.

Ketua umum APPSI Soekarwo bertekad akan meneruskan program yang telah dirancang sebelumnya. Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dan dibagi menjadi provinsi lalu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota yang merupakan sub sistem dari provinsi.

"Oleh sebab itu fungsi kewilayahan sangat penting dalam menjaga apa yang harus dilakukan di wilayah dan apa yang dipikirkan oleh pusat," ujarnya.