Aher juga mengatakan bahwa
terkait dengan pemilihan kepala daerah secara serentak, merupakan tugas semua
masyarakat untuk melaksanakan dan mengawal seluruh proses serta tahapan
peristiwa demokrasi tersebut, agar berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
"Untuk itulah, sosialisasi
dan diseminasi informasi secara menyeluruh harus dilakukan, sehingga praktik
demokrasi tersebut di Jawa Barat berlangsung secara berkualitas. Tolak ukurnya
adalah meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dibandingkan dengan
pemilihan kepala daerah sebelumnya," ungkap Aher dalam sambutannya pada
Upacara Peringatan HUT ke-72 RI tahun 2017 Tingkat Provinsi Jawa Barat, di
Lapangan Gasibu Bandung, Kamis (17/8/17).
Demokrasi ini, kata Aher, dapat
menjadi jalan untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera untuk
semua. Terwujudnya komitmen tersebut juga sekaligus menunjukkan kontribusi
nyata antara perangkat daerah dengan masyarakatnya dalam ikhtiar mewujudkan
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong.
Di Jawa Barat sendiri, bukti
nyata hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Jabar dengan pemerintah
telah direpresentasikan melalui bermacam capaian dan keberhasilan, seperti
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 68,25 poin pada tahun 2013
menjadi 70,05 poin di tahun 2016. Pun demikian dengan Indeks Pendidikan naik
dari 58,08 poin menjadi 60,67 poin, Indeks Kesehatan naik dari 80,14 poin
menjadi 80,68 poin, serta Indeks Pengeluaran melonjak dari 67,31 menjadi 70,24
poin.
Jabar juga berhasil
mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kisaran 5% dalam kurun waktu
2013 sampai dengan triwulan 2 tahun 2017, dengan besaran angka Produk Domestik
Regional Bruto sebesar 1.070 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 1.652
triliun rupiah pada tahun 2016. LPE hingga triwulan kedua tahun 2017 mencapai
5,08%, lebih tinggi dari LPE nasional yang mencapai 5,01%.
Selaras dengan itu, Jabar juga
berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dari 12,08% pada tahun 2008
menjadi 8,89% pada tahun 2016. Sedangkan angka kemiskinan berhasil diturunkan
dari 13,01% pada tahun 2008 menjadi 8,77% pada tahun 2016. Angka ini lebih
rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,70% pada tahun 2016.
"Hal ini berarti,
kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin semakon rendah,"
tukas Aher.
Keseluruh capaian Jabar tersebut
berbuah 232 penghargaan tingkat nasional yang terhimpun sejak 2008 sampai bulan
Juli 2017, belum termasuk raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK-RI selama 6 tahun berturut-turut, dalam hal penyelenggaraan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Demikian pula dengan pemerintah
Kabupaten/Kota di Jabar, 24 dari 27 Kabupaten/Kota pun mendapat opini WTP dari
BPK RI.
"Untuk mempertahankan dan
meningkatkannya di masa depan, diperlukan komitmen kolektif dan kerja bersama
yang kuat dari seluruh Perangkat Daerah Provinsi, serta selueruh Kabupaten dan
Kota, termasuk masyarakatnya," kata Aher.
"Khususnya dalam mengawal
akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi
Jawa Barat secara terukur dengan parameter yang jelas," sambungnya. (sasa)*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar