BOGOR -- Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggula ngan
Kemiskinan (TKPK) Jawa Barat terus digelar sebagai upaya mensinergikan
penanganan kemiskinan di Jawa Ba rat. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar
(Demiz) me ngatakan diperlukan evaluasi data yang valid tentang ke miskinan
agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tepat sasaran.
"Misalkan suatu keluarga sudah dapat program kemiskinan
apa saja. Minimal dia harus tersentuh oleh empat program, PKH, KIS, KIP, dan
rastra," ungkap Demiz pada Rakor Tim Pengendalian Kemiskinan Daerah, di
aula Kantor Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (BKPPW) I
Bogor, Rabu (30/08/2017).
Tak jarang kata Deddy, ada satu keluarga, di suatu desa, tak
tersentuh sama sekali empat program tadi, belum lagi bicara disabilitas miskin,
adanya lansia miskin, hal tersebut komitmen keberpihakan pemerintah pada kaum
yang memerlukan bantuan tersebut.
"Jangan sampai ada dobel, atau yang dapat (program)
terus-terusan, yang tidak pernah, tak pernah dapat sama sekali. Makanya perlu
kordinasi dari pusat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,"
sambung Demiz.
Pun selama ini, TKPK Jabar selalu menjalankan perannya
menanggulangi kemiskinan di Jawa Barat, walaupun belum secara signifikan
mengurangi kemiskinan itu sendiri.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat
jumlah penduduk miskin di Jabar yang didata pada periode September 2016 hingga
Maret 2017, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sekarang
mencapai 4.168.440 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 0,6%
dibandingkan kondisi September 2016 yang tercatat sebesar 4.168.110 jiwa.
"Maka perlu koordinasi dan sinergitas yang perlu
dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Itulah sebabnya
ada rapat koordinasi ini," kata Demiz.
Saat ini pun kata Demiz, untuk memenuhi pentingnya
ketersediaan data yang diperlukan terkait kemiskinan, melalui Balai
Pengembangan Analisa Potensi Daerah, sudah disajikan data secara 'by Name by
Addres'. Artinya data terkait penduduk miskin bisa dipantau secara realtime.
Maka harusnya tidak ada lagi salah sasaran dalam memberikan program bantuan
penanggulangan kemiskinan.
"Kini kita perlu bagaimana melatih tenaga di setiap
kabupaten/kota untuk mengupdate, membuka, data tersebut," katanya.
"Sebab kemiskinan ini harus terukur,
apalagi kalau bisa menyentuh langsung kepada yang bersangkutan. Agar sekaligus
bisa dilakukan upaya dievaluasi," pungkas Deddy( def)*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar